Tampilkan postingan dengan label Budidaya. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Budidaya. Tampilkan semua postingan

11 Maret, 2022

PAJABAT BARU DI LINGKUNGAN DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

 Percepat Program Terobosan Perikanan Budidaya, KKP Gelar Evaluasi Kegiatan Prioritas

JAKARTA (11/3) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus tancap gas mempercepat upaya mewujudkan program terobosan untuk membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dua program terobosan tersebut di antaranya langsung berada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Salah satu upaya, KKP melantik delapan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Rabu (9/3/2022).

Delapan nama yang dilantik untuk memimpin UPT di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, diharapkan sebagai garda terdepan untuk menjalankan program terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang diampu DJPB, yakni pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, dan pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor.

“Saya berharap kepada pejabat yang telah dilantik agar melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar ketika melantik delapan Kepala UPT DJPB tersebut.

Kedelapan pejabat yang dilantik ialah, Nur Muflich Juniyanto sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Manijo sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee, Ikhsan Kamil sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam, Sarwono sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon.

 Selanjutnya, Yayan Sofyan sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL), Lombok, Carlos Lisbon Sirait sebagai Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, M. Tahang sebagai Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, dan Toha Tusihadi sebagai Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL), Serang. Pengangkatan para pejabat tersebut berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/MEN-SJ/KP.430/III/2022 tanggal 4 Maret 2022.

 Antam menjelaskan, pelantikan Kepala UPT di lingkup DJPB bisa dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas UPT di DJPB. Karena menurutnya UPT merupakan garda terdepan untuk mewujudkan keberhasilan program prioritas KKP.

 “Saya berharap UPT bisa bekerja maksimal, dan menguasai tentang program prioritas yang telah dicanangkan Bapak Menteri. Pejabat yang baru juga harus memberi warna baru bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan,” tukas Antam.

 Senada, dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf selalu mewanti-wanti agar pejabat yang telah dilantik selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewajiban di unit kerjanya.

Dia berpesan jabatan yang diemban nantinya akan selalu bersinggungan dalam pengelolaan keuangan. Uang bisa saja menjadi 'racun' jika yang diberi amanah tidak dapat menahan diri.

 Dia menguraikan kasus korupsi yang sering terjadi adalah kasus suap, dan pengadaan barang dan jasa. Sehingga menurutnya dalam menjalankan program tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan.

“Jangan mudah tergiur dengan iming-iming, jika melaksanakan pekerjaan kita harus memahami Juknisnya, jangan sampai menyeleweng, dan jalankan sesuai program, karena semua tindak tanduk Kepala UPT selalu dalam pengawasan,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu menyampaikan pelantikan Kepala UPT di lingkup DJPB merupakan bagian dari kebutuhan, untuk selalu menjaga efektivitas dan efisiensi dalam lingkungan kerja di DJPB.

 Dia juga mengajak Kepala UPT yang telah dilantik agar bisa melakukan percepatan program kerja yang telah dicanangkan oleh KKP. “Untuk mewujudkan program tersebut, diharapkan antara sesama UPT di lingkup DJPB agar bisa terus bersinergi untuk mewujudkan program terobosan yang telah dicanangkan Bapak Menteri,” tukas Tebe –panggilan akrabnya.

 Sementara, Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, yang baru saja dilantik, Sarwono mengaku siap mengawal program perikanan budidaya laut di Ambon. Menurutnya saat ini BPBL Ambon telah menjadi sentra budidaya laut sekaligus sebagai inkubator bisnis budidaya laut di Indonesia bagian timur.

 “Kami akan melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik di BPBL Ambon, seperti pengembangan budidaya laut antara lain budidaya rumput laut, lobster, ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan hias laut,” tukas Sarwono.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Mulyanto, yang baru saja dilantik sebelumnya, mengatakan sebagai langkah awal, pihaknya mengaku masih mempelajari kondisi yang ada di BBPBL Lampung. Namun menurutnya secara garis besar tanggung jawabnya di Lampung, hampir sama dengan jabatan sebelumnya sebagai di Lombok yakni mengembangkan potensi budidaya laut.

 Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, penataan sumber daya manusia aparatur melalui rotasi/mutasi merupakan hal biasa untuk penyegaran dan peningkatan kinerja organisasi. Terlebih KKP memiliki tiga program terobosan yang implementasinya akan digenjot tahun ini.

 Menteri Trenggono menambahkan, pelaksanaan tiga program terobosan tersebut juga harus diperkuat, di antaranya melalui peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor.

 Selamat atas pelantikan :
1. Manijo, S.St.Pi kepala BPBAT ujung batee
2. Ihsan Kamil, Ka. BPBL Batam
3. Drh. Toha Tusihadi, kepala BPKIL SERANG
4. Yayan, SPi, MP, Ka. BPBL Lombok
5. Sarwono, S.St.Pi, Ka. BPBL Ambon
6. Nur Muflich Junianto, S.Pi, M.Si ka. BPBAP Takalar
7. Carlos, Ka. BPBAT Tatelu
8. M.Tahang, S.St.Pi, ka BLU Karawang

HUMAS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

 

 


 

 


Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan



 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya


 


Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003



Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 


Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 08134279100
READ MORE - PAJABAT BARU DI LINGKUNGAN DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

23 Juni, 2021

Majukan Budidaya Lobster, KKP Tindak Tegas Penyelundup Benur

 SIARAN PERS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor: SP.640/SJ.5/VI/2021

 

JAMBI (22/6) - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menegaskan kebijakan terkait benih bening lobster (BBL) atau benur. Melalui Permen KP nomor 17 Tahun 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengintruksikan jajarannya untuk melarang ekspor benur guna memajukan budidaya lobster dalam negeri.

Merujuk regulasi tersebut, KKP juga terus bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas penyelundupan benur. Terbaru, sebanyak 63.950 ekor benur berhasil disita aparat di wilayah Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi, Piyan Gustaffiana mengungkapkan, benur-benur ini merupakan hasil operasi penangkapan yang dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Timur pada Minggu, 20 Juni 2021, malam.

"Penangkapan dilakukan pada Minggu malam oleh rekan-rekan Polres Tanjung Jabung Timur, setelah kita hitung ada 63.950 benur," kata Piyan dalam keterangan tertulisnya, di Jambi, Selasa (22/6/2021).

Piyan memaparkan, benur yang disita terdiri dari 62.400 ekor jenis pasir dan 577 ekor jenis mutiara serta jurong jenis pasir atau benur yang mulai menghitam sebnyak 973 ekor. Pengungkapkan ini berawal dari kecuriaan aparat saat melihat sebuah mobil Honda Mobilio berwarna merah marun. Ketika disenter, terlihat sejumlah box hitam di dalam mobil.

Namun saat didatangi petugas, mobil bernomor polisi B 1951 RFL ini langsung tancap gas demi menghindari kejaran petugas. Setibanya di Jembatan Kilometer 35, Kecamatan Geragai, pengendaara mobil keluar dan langsung melarikan diri masuk kesemak-semak.

"Teman-teman kepolisian langsung mengejar, dan di Jembatan KM 35, dua orang pengendaran mobil telah melarikan diri," urainya.

Dari kasus ini, Piyan mengingatkan, penyelundupan benur merupakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Jo Pasal 55 56 KUHPidana. Ancaman bagi para pelakunya bisa penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

"Kita selalu ingatkan, penyelundupan benur adalah pidana dan bisa dikenai hukuman 8 tahun penjara serta denda Rp1,5 miliar," tegasnya.

Guna keberlajutan benur-benur tersebut, Piyan memastikan jajarannya terus berkoordinasi dengan SKIPM Padang dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang terkait pelepasliaran. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mencari lokasi yang tepat bagi benur-benur hasil sitaan.

Sementara Kepala SKIPM Padang, Rudi Barmara memastikan pelepasliaran dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Mandeh, atau tepatnya di Pantai Marapalam, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

"Lokasi ini kita pilih karena sesuai dengan habitat lobster untuk terus berkembang," tutup Rudi.

HUMAS BKIPM

https://kkp.go.id/artikel/31669-majukan-budidaya-lobster-kkp-tindak-tegas-penyelundup-benur 

  Lihat Berita Karantina Ikan Lainnnya


 

 



Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan



 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya


 


Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003



Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 


Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003
 
READ MORE - Majukan Budidaya Lobster, KKP Tindak Tegas Penyelundup Benur

14 Maret, 2021

Menteri Trenggono Setuju Benih Bawal Bintang Hybrid BPBL Batam Diberi Nama “Bawal Sakti”

 JAKARTA (11/3) -  Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan, komitmen yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono jelas bahwa fokus kedepan yakni perikanan budidaya. Saya memberikan apresiasi sekaligus bangga dengan keberhasilan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam di tengah upaya KKP dalam menggenjot produksi ikan budidaya laut, saat ini telah berhasil dalam memproduksi massal benih bawal bintang hybrid. Dan ini membuktikan saat ini status pengembangan teknologi perbenihan untuk memproduksi benih unggul kian dinamis.

 

Dan lanjut Slamet, keberadaan BPBL Batam sebagai UPT DJPB, selain menjadi penyokong produksi perikanan budidaya nasional,  UPT juga diharapkan dapat menjadi inkubator bisnis sekaligus menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Selain itu, UPT juga harus menjadi pusat layanan dan penyebaran teknologi di daerah serta dapat selalu hadir di saat masyarakat memerlukan solusi sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. “Benih bawal bintang hybrid ini merupakan hasil perkawinan silang (cross breeding) antara induk betina bawal emas dengan induk jantan bawal bintang,” jelas Slamet.

 

“Saya mengusulkan kepada Bapak Menteri Trenggono, benih bawal bintang hybrid ini nantinya diberi nama “Bawal Sakti” dan beliau menyetujui. Akan segera dibuatkan naskah akademiknya dan diusulkan kepada Kepala BRSDM KP untuk dilakukan pengujian terhadap komoditas tersebut,” papar Slamet.

 

Pasalnya, sambung Slamet peluang pasar ikan Bawal Bintang juga cukup besar baik di pasar lokal maupun ekspor. Oleh karena itu, Slamet menilai upaya pengembangan usaha budidaya Bawal Bintang masih terbuka untuk dikembangkan dalam berbagai skala usaha. “Atas  inovasi teknologi ini diharapkan kedepannya mampu dibudidayakan di daerah lain juga. Agar produksinya bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

 

Saat melakukan kunjungan kerja di BPBL Batam (9/3), Menteri Trenggono, menyebut Indonesia mempunyai berbagai macam sumber daya ikan laut, salah satunya jenis ikan bawal bintang. Salah satu upaya untuk pemenuhan produksi ikan laut Indonesia adalah dengan kegiatan budidaya. "Saya apresiasi dengan BPBL Batam yang telah berhasil dengan inovasi terbarunya yakni mampu memproduksi massal benih bawal hybrid, dan saya setuju nantinya benih bawal bintang hybrid ini diberi nama “Bawal Sakti”.

 

 “Perikanan budidaya mendapat perhatian dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan KKP mendapat mandat untuk mengoptimalkan potensi produksi perikanan budidaya  itu,” jelas Menteri Trenggono.

 

Adapun jawaban dari menggali potensi itu adalah dengan perikanan budidaya, dimana dengan membangun sektor perikanan Indonesia yang memiliki aspek pembangunan terdiri dari teknologi yang menjadi motor, lingkungan, sosial ekonomi dan pasar, yang menjadi pertimbangan komoditas unggulan. Serta keterlibatan stakeholder perikanan budidaya yang sangat berperan penting untuk mencapai kesejahteraan pelaku usaha budidaya. “Untuk merealisasikan itu, salah satu upayanya dengan mendorong serta memaksimalkan keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah di Indoensia agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara. Karena, produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara,” tutur Menteri Trenggono.

 

Menurut Menteri Trenggono, perlunya inovasi teknologi UPT DJPB seperti mengembangkan benih unggul sebagai basis untuk meningkatkan produksi budidaya berbagai komoditas sektor kelautan dan perikanan. Dan benih unggul yang diharapkan adalah benih dengan pertumbuhan yang cepat, adaptif lingkungan serta nantinya dapat meningkatkan produksi secara signifikan.  “BPBL Batam yang telah berhasil dengan inovasi terbarunya yakni mampu memproduksi massal benih bawal hybrid, dengan kelebihannya selain pertumbuhannya cepat, bawal hybrid ini secara langsung akan meningkatkan produktivitas, disisi lain performance kualitas produknya bisa lebih diminati pasar. Dan ini saya rasa keberhasilan yang menggembirakan dalam upaya KKP menggenjot produksi ikan budidaya laut,.” tuturnya.

 

Untuk itu, lanjutnya, penemuan bawal bintang hybrid ini ditargetkan bisa dikembangkan di berbagai daerah di Indonesia, apalagi di Kepulauan Riau (Kepri) ini memiliki laut yang lebih luas dibandingkan daratan, dan Kepri ini sangat dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia serta memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan laut, seperti halnya bawal bintang. “Permintaan bawal bintang dari kedua negara tetangga tersebut cukup tinggi. Dengan keanugerahan potensi budidaya laut yang luar biasa di Kepri, mari kita semua bersama-sama berkomitmen membangun lebih optimal lagi untuk sektor perikanan budidaya di wilayah ini,"  papar Menteri Trenggono.

 

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Toha Tusihadi, menambahkan, salah satu kelebihan Bawal bintang hasil produksi BPBL Batam yakni telah terbukti mampu beradaptasi dari habitat alaminya di daerah sub tropis ke lingkungan perairan Indonesia serta dapat dikembangkan pada kisaran salinitas cukup lebar (antara salinitas 19 ppt sampai dengan 34 ppt). Sedangkan fenotip bawal emas yang diharapkan akan muncul pada benih turunannya adalah munculnya warna keemasan pada permukaan tubuh ikan, daging yang lebih tebal serta karakteristik morfologi sirip yang dimilikinya. Kelebihan lain dari Bawal hybrid yang diharapkan muncul adalah pertumbuhannya yang lebih cepat dibandingkan Bawal Emas. “Proses hibridisasi ini tentu diharapkan akan mampu memperbaiki performance ikan bawal bintang baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas produk. Jadi, kelebihan-kelebihan fenotip bawal emas menyebabkan ikan tersebut lebih diminati di pasar internasional dibandingkan dengan bawal bintang,” ungkapnya.

 

Toha menambahkan hibridisasi yang dilakukan oleh BPBL Batam sebagai usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya genetik yang telah dimilikinya untuk mendukung percepatan pembangunan perikanan budidaya laut. Saat ini tengah dilakukan uji multilokasi untuk pengujian performa produksi benih bawal hybrid selain di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, juga dilakukan di 3 lokasi lainnya yakni Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan Balai Perikanan Air Laut dan Payau Kotabaru Kalimantan Selatan.

 

Untuk saat ini, budidaya bawal bintang sangat menguntungkan, dengan harga jual rata-rata Rp 95 ribu per kg dan biaya produksi seperti pakan, benih, obat-obatan, listrik, tenaga kerja dan lain lain sebesar Rp 55 ribu per kg, maka margin keuntungan yang dapat diperoleh sekitar Rp 40 ribu per kg. “Di masa pandemi ini hasil dari bawal bintang bintang mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Dan saat ini kebutuhan pasar di kota Batam masih perlu sekitar 2 ton per bulan dan pasarnya cukup menjanjikan, apalagi nanti setelah masa pandemi ini berakhir,” ujarnya.

 

Seperti diketahui, BPBL Batam telah berhasil memproduksi sekitar 200 ribu ekor benih bawal hybrid pada tahun 2020 untuk memenuhi permintaan benih di Provinsi Kepri dan sekitarnya. Saat ini BPBL Batam memiliki 120 ekor induk bawal emas dan 200  ekor calon induk dan induk bawal bintang untuk memproduksi benih bawal hybrid secara massal.

 https://kkp.go.id/artikel/28043-menteri-trenggono-setuju-benih-bawal-bintang-hybrid-bpbl-batam-diberi-nama-bawal-sakti

 Lihat Artikel Budidaya Lainnya




Pegawai Pelabuhan Perikanan




 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya




 



Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003



Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 





Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.

Berminat Hub 081342791003

 

 

READ MORE - Menteri Trenggono Setuju Benih Bawal Bintang Hybrid BPBL Batam Diberi Nama “Bawal Sakti”

24 September, 2020

KKP dan DPR Sepakat Cabut Sementara Izin Eksportir BBL yang Salahi Aturan

SIARAN PERS

Nomor: SP.12/ SJ.4/IX/2020

JAKARTA (23/9)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR sepakat mencabut sementara izin 14 eksportir benih bening lobster (BBL) yang kedapatan menyalahi aturan perundang-udangan terkait manipulasi jumlah benih yang akan diekspor.

"Kami sepakat, Pak Ketua," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (22/9/2020).

Dalam rapat kerja tersebut juga dipertegas, pencabutan sementara izin hanya berlaku untuk ekspor BBL. Sedangkan proses budidaya lobster milik 14 eksportir tetap boleh berjalan.

Antam menjelaskan, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pihak berwenang. Selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung, izin ekspor para eksportir pun sudah ditangguhkan.

"Perusahaan tidak dapat mengeluarkan BBL sampai dengan penyelidikan atau penyidikan selesai dilakukan oleh pihak berwenang," tegas Antam.

Lebih jauh Antam menjelaskan, selisih jumlah BBL yang akan dikirim ke Vietnam dengan yang dilaporkan para eksportir kurang lebih mencapai 1,12 juta benih. Jumlah BBL yang melebihi aturan pun berbeda beda dari tiap eksportir.

Bahkan lanjut Antam, ada satu ekspotir yang mengelak disebut melanggar aturan lantaran jumlah benihnya yang akan diekspor lebih sedikit dari yang dilaporkan.

"Jadi satu perusahaan tidak mengakui karena hasil pemeriksaan fisik justru lebih rendah dari dokumen yang dibuktikan," terang Antam

Dari hasil pemeriksaan, alasan eksportir memalsukan data jumlah BBL demi meminimalisir kerugian akibat adanya perbedaan harga jual di pasar ekspor dengan harga beli di nelayan. Kemudian juga untuk mengurangi kerugian akibat kematian BBL.

"Para eksportir ini sudah mengakui kesalahan dan siap menerima sanksi dan membayar denda," tegas Antam.

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelundupan 1,12 juta benih bening lobster itu terjadi sepekan lalu di Bandara Soekarno Hatta. Benih yang sudah siap dikirim ke Vietnam tersebut terlapor sebanyak 1,5 juta benih. Namun setelah diperiksa lagi oleh petugas Bea Cukai, jumlahnya ternyata lebih banyak dari itu.

 

BIRO HUMAS DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

 


https://kkp.go.id/artikel/23396-kkp-dan-dpr-sepakat-cabut-sementara-izin-eksportir-bbl-yang-salahi-aturan

 

Topi Pegawai BKIPM
Cuma 75 Ribu  
Berminat Hub 081342791003 

 


Pegawai Pelabuhan Perikanan



 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya



 

Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003



Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 




Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003

 
 

READ MORE - KKP dan DPR Sepakat Cabut Sementara Izin Eksportir BBL yang Salahi Aturan

21 Agustus, 2020

Kisah Nelayan Bajo Uji Ketulusan Menteri Kelautan dan Perikanan

H Ma dan Hj Vyda Avlyda diterima Menteri KP di kantornya di Jakarta.

H Ma dan Hj Vyda Avlyda diterima Menteri KP di kantornya di Jakarta.

Nelayan Bajo ini ingin membuktikan ketulusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Katanya akan menerima setiap nelayan yang datang ke kantornya. Ternyata...

JAKARTA, BUKAMATA - Rabu, 19 Agustus 2020, Komisaris Utama PT. Maa Ataita Indah, H. Ma dan Direktur Utama PT. Maa Ataita Indah, Hj. Vyda Avlyda, menyambangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Mereka diterima langsung Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Bapak Edhy Prabowo di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Dirjen Budidaya, Bapak Slamet Soebjakto juga Prof. Rokhmin Dahuri, Menteri KP di era Presiden Megawati Soekarno Putri dan saat ini diberi amanah menjadi Ketua Penasihat Menteri KP.

Sebagai nelayan Bajo yang tidak terbiasa bertemu dengan pejabat, H. Ma mengungkapkan alasannya memberanikan diri menyambangi Kantor KKP.

“Saya hanya ingin memastikan apakah perkataan Bapak Edhy Prabowo betul adanya, yang kerap meminta nelayan agar datang ke kantor KKP jika kebetulan ada di Jakarta,” jelas H. Ma kepada awak media.

“Ternyata perkataan Bapak Menteri adalah ajakan yang tulus tanpa pencitraan. Setelah saya bertemu langsung baru saya yakin ternyata Pak Edhy tidak mau berjarak dengan nelayan,” tambah H. Ma.

Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih dua jam tersebut, H. Ma meyakinkan Menteri KP bahwa kebijakan yang diambil melalui Permen KP No. 12 Tahun 2020 adalah kebijakan yang sangat peduli terhadap kesejahteraan nelayan kecil. Oleh karena itu, 52.000 nelayan Bajo mitra PT. Maa Ataita Indah sangat berterima kasih kepada Menteri KP, dan mendukung kebijakan tersebut.

Selain itu H. Ma juga menjelaskan panjang lebar mengenai kesuksesannya selama ini dalam membudidayakan lobster.

“Kami sudah berhasil 3 kali panen Pak Menteri. Melalui keahlian nelayan Bajo, kami yakin kita bisa kalahkan vietnam,” tegas H. Ma.a

Di tengah diskusi yang alot tersebut, sesekali Menteri KP bercanda mencairkan suasana. “Nelayan Bajo dilawan!” Demikian candaan Pak Menteri membuat tertawa seisi ruangan.

“Saya tertarik dengan nelayan Bajo. Oleh karena itu, saya agendakan September mendatang untuk berkunjung ke Keramba Budidaya PT. Maa Ataita Indah yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan,” janji Menteri KP.

 https://bukamatanews.id/read/2020/08/20/kisah-nelayan-bajo-uji-ketulusan-menteri-kelautan-dan-perikanan 

 

Lihat Berita Keg Budidaya Perikanan  Lainnya

Pegawai Pelabuhan Perikanan



 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya

 

Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Yang Berminat Hub 081342791003
 
 


Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 
Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003 

 

READ MORE - Kisah Nelayan Bajo Uji Ketulusan Menteri Kelautan dan Perikanan