Industrialisasi Perikanan Harus Atasi Dulu Masalah Mendasar

Tajuk.co, BOGOR — Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan (KAPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membuat pemetaan karakteristik habitat, dimana penetapan daerah penangkapan ikan (fishing ground) harus dibedakan dari daerah aktivitas ikan lainnya.

Aktivitas yang dimaksud yakni spawning ground (tempat beranak), nursery ground (daerah pengasuhan), feeding ground (daerah mencari pakan). Namun para peneliti kerap menemukan aktivitas penangkapan ikan yang tak kenal aturan.

Ada kawasan laut yang menjadi aktivitas ikan untuk beranak, mengasuh, dan mencari makan. Di kawasan itulah eksploitasi (yang seharusnya terlarang karena mengancam keberlangsungan hidup ikan) dilakukan. Dan kemungkinan, itu pula yang menyebabkan adanya titik-titik overfishing di perairan nusantara.

Marc Kochzius, peneliti biologi kelautan dari Vrije Universiteit Brussel, Jerman, dalam pemaparan risetnya yang berjudul ‘Connectivity of Coral Reef Population‘ di International Conference on Marine Science 2013 bertajuk ‘Marine Biodiversity and Connectivity for Sustainable Fisheries‘ menekankan agar perlu adanya verboden atau pembatasan penangkapan ikan ke dalam area spawning ground ikan.

Marc menyebut daerah tempat spawning ground, nursery ground, dan feeding ground tersebut sebagai daerah konektifitas. “Konektifitas populasi adalah kunci untuk mengetahui sejauh mana toleransi ikan bertahan hidup. Kemampuan ekosistem mereka menerima guncangan dan kembali normal juga bergantung pada konektifitas populasi,” ungkap Marc, Selasa (4/6).

Itu baru penelaahan konektifitas populasi dari segi kegiatan manusia. Belum lagi dari segi daya dukung lingkungan. Misalnya ketiadaan terumbu karang sebagai tempat anak-anak ikan mencari makan serta area pengasuhan. Bahkan Marc juga menyinggung soal polusi perairan yang mengancam keberlangsungan konektifitas tersebut. “Segala hal yang mendukung konektifitas populasi ikan ini sangat krusial bagi manajemen perlindungan kawasan laut,” tukasnya.

Pemaparan Marc tersebut diapresiasi penuh oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Indra Jaya. Perlindungan kawasan laut saat ini sudah bukan hanya di bibir saja atau sebuah tajuk rencana besar dalam pembangunan kelautan. “Tapi sudah mendesak dilakukan. Kenapa? Kita semua tahu, masyarakat semakin menyadari manfaat memakan ikan, sehingga permintaan ikan kini meningkat tajam dari waktu ke waktu,” pungkas Indra.

Itulah sebabnya Indonesia memang perlu mendukung industrialisasi perikanan ke arah yang lebih besar, guna mendukung ketersediaan ikan konsumsi. Hanya saja, lanjut Indra, para stake holder dan praktisi perikanan harus mengetahui terlebih dulu kondisi riil soal ekosistem ikan itu sendiri.

“Maka apalah gunanya industrialisasi perikanan bila tak ada konektifitas populasi? Ikan tak bisa memijah, ikan tak bisa mengasuh anaknya, ikan tak bisa mencari makan, maka sama saja tak ada ikan untuk industrialisasi,” tukasnya.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto bersalaman dengan Michael Rottmann. Foto: Tajuk / Angiola Harry

Sementara Direktur The German Academic Exchange Service (DAAD) Irene Jansen mengatakan riset mengenai perikanan dan kelautan di Indonesia sudah saatnya di-internasionalisasikan. “Internasionalisasi riset guna memudahkan kita mencari solusi atas masalah perikanan di dunia. Dan Indonesia, dengan biodiversity (keanekaragaman hayati, red) yang luar biasa, sangat membantu menghasilkan solusi aplikatif,” ujarnya.

Namun Irene mengaku sepakat dengan keluhan pihak Kedutaan Besar Jerman Michael Rottmann, yang juga ikut dalam seminar tersebut. Rottmann mengungkapkan bahwa masih ada kendala riset di Indonesia yang harus diatasi segera.

Rottmann mengeluhkan soal benturan birokrasi bagi peneliti asing untuk melakukan riset Indonesia. “Kami harap janganlah mempersulit kegiatan yang bertujuan untuk memudahkan sesuatu,” tukas Rottmann. Rottmann mencontohkan salah satunya adalah masalah visa bagi peneliti. (ANG)

http://tajuk.co/2013/06/industrialisasi-perikanan-harus-atasi-dulu-masalah-mendasar/ 

READ MORE - Industrialisasi Perikanan Harus Atasi Dulu Masalah Mendasar

Minapolitan Makin Terpadu

 

PROGRAM Minapolitan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2009 semakin menggeliat. Diharapkan pada tahun 2011 akan terjadi percepatan peningkatan produksi dan pengembangan kawasan yang saling terpadu.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, pengembangan kawasan berkonsep Minapolitan fokus pada aspek wilayah. Sebuah wilayah bisa dikembangkan sebuah industri kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.

Manurut Fadel, ada tiga sektor yang akan menjadi program ini, yim perikanan tangkap, perikanan budi daya dan garam. Tanda-tanda terjadinya percepatan itu terlihat dari jumlah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dan dukungan anggaran yang semakin besar.
Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal KKP, pada tahun 2011 alokasi untuk program Minapolitan sebesar Rp546, 8 miliar yang terdiri dari Rp364,78 miliar untuk percontohan berbasis perikanan tangkap. Lalu untuk perikanan budi daya Rp 141,12 miliar dan Rp58,96 miliar untuk pengembangan sentra garam.

Ada banyak daerah Minapolitan. Sebanyak sembilan daerah sebagai basis percontohan perikanan tangkap, 24 lokasi berbasis perikanan budidaya dan 8 lokasi sebagai sentra garam rakyat.
Di dalam kawasan percontohan tersebut akan dikembangkan berbagai komoditas unggulan daerah masing-masing. Komoditas yang dikembangkan di kawasan ini mulaidari patin, nila, ikan bias, udang vanamme, kerang, udang windu dan rumput laut. Contohnya Kabupaten Gunung Kidul yang ditetapkan sebagisentra lele dan Kabupaten Pawuhato yang ditetapkan se bagai kawasan budi daya rumput laut.

Yogyo Susaptoyono

READ MORE - Minapolitan Makin Terpadu

BLUE ECONOMY PERLU DUKUNGAN POLITIK

KKP NEWS || Dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan blue economy memang sangat diperlukan.  Apalagi konsep ini dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Ekonomi biru juga menggambarkan sebagai langkah nyata pemerintah menuju pilar pembangunan yang berkelanjutan. Demikian setidaknya pendapat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Ibnu menegaskan, sesuai amanat konstitusi terutama tentang UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, DPR sudah seharusnya mendukung konsep blue economy  yang menjadi landasan setiap program KKP. Apalagi, pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy, yaitu program pro- poor,  pro-growth , pro-job  dan pro-environtment . Konsep ekonomi biru memang harus mendapat dukungan. Konsep ini bisa menjawab beberapa permasalahan yang saat ini kita hadapi. Diantaranya, pertambahan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan serta keterbatasan sumberdaya, akan menjadi masalah besar. “Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 238,17 juta jiwa atau naik rata rata1,49% pertahun,” paparnya

Menurut Ibnu, badan dunia FAO sudah memberi peringatan bahwa indeks harga pangan dunia  terus meningkat tinggi. Kondisi ini bisa menjadi ancaman kerawanan pangan. Masalah lain seperti penurunan kualitas lingkungan, over fishing, pencemaran, degradasi ekosistem pesisir, praktek penangkapan ikan dan budidaya ikan yang tidak sustainable, juga akan menjadi masalah serius. Disisi lain, terjadi trend global terhadap pengurangan emisi karbon dan penggunaan fossil fuel, mitigasi perubahan iklim, mitigasi kerawanan pangan dan air, pergeseran kearah sustainable development. “Untuk menjawab tantangan tersebut potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masih dapat dikembangkan secara optimal. Apalagi, ikan masih menjadi pilihan sumber gizi dengan kandungan nutrisi lengkap serta harga relatif terjangkau dengan banyak ragam pilihan,” jelas Ibnu.

Potensi

Menurut Ibnu, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar. Dimana sekitar 75 persen wilayahnya berupa laut dengan lebih dari 17.000 pulau, serta panjang garis pantai nomor 4 di dunia yaitu 95.181 km. Selain potensi di atas, Indonesia dilalui 3 alur pelayaran internasional dan laut menjadi sarana transportasi efektif antar pulau. Indonesia juga berada dalam iklim tropis, dimana terdapat multi spesies renewable resources . Secara sosial, sekitar 110 juta jiwa atau 60 % berada dikawasan pesisir dengan radius 50 Km dari garis pantai, tinggal di 42 kota dan 181 kabupaten. “Dari segi ekonomi, setidaknya 60 % cekungan minyak berada dilaut serta potensi ikan 6,7 juta ton pertahun,” jelasnya.

Ibnu menegaskan, untuk memaksimalkan potensi yang ada, banyak yang harus dilakukan KKP. Terutama untuk peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat, bisa lebih fokus pada peningkatan akses permodalan yang selama ini masih minim. Masalah lain, seperti perlindungan harga ikan, terutama saat panen, pelayanan fasilitas berlayar yang memadai di dermaga, pelabuhan PPI , pabrik es, harus segera dibenahi. Termasuk, ketersediaan benih unggul, pakan ikan dan sumber air bersih serta pengendalian terhadap penyakit dan pencemaran lingkungan. “Program pemenuhan kebutuhan BBM, peningkatan kuota BBM nelayan dan program konversi gas juga harus dilanjutkan. Termasuk keamanan dan keselamatan kerja di laut, pemberantasan illegal fishing, terutama diwilayah perbatasan serta program penyuluhan dan pendampingan bisa ditingkatkan secara intensif,” tambahnya.

- 

Pusat Data Statistik dan Informasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari I lantai 3A

JL. Medan Merdeka Timur No.16

Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3519070 ext. 7440

Fax. (021) 3519133

http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8686/BLUE-ECONOMY-PERLU-DUKUNGAN-POLITIK/?category_id=2

READ MORE - BLUE ECONOMY PERLU DUKUNGAN POLITIK

Kawasan Minapolitan Budidaya Kabupaten Serdang Berdagai

Visi Pengembangan Kawasan Minapolitan “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat minapolitan dan sekitarnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” 

Misi Pengembangan Kawasan Minapolitan Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di kawasan minapolitan

1.   Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan bertanggungjawab

2.   Meningkatkan kapasitas SDM, infrastruktur, kelembagaan di kawasan minapolitan

3.   Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk menjamin sustainability pembangunan.

Gambaran Umum Kabupaten Serda Berdagai adalah sebagai berikut : :

1.   Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 03⁰ 01’ 2,5’’- 03⁰ 46’ 33’’ Lintang Utara, 98⁰  44’ 22’’- 99⁰ 19’ 01’’  Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 500 meter di atas permukaan laut.

2.   Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.900,22 Km2   (190.022 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 236 Desa/ 7 Kelurahan.

3.   Potensi Perikanan Budidaya Seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi yang cukup besar dengan total luas potensi 28.258 Ha yang terdiri dari Budi Daya Air  Tawar 6.292 Ha dengan Produksi 94.230 ton/tahun, Budi Daya Air Payau 3.530 Ha dengan produksi 17.950 ton/tahun. Terdapat 2.882 orang orang/RTP dan 110 POKDATAN dan didukung dengan keberadaan Balai Benih Ikan dan Balai Budi Daya Air Payau.

4.   Potensi perikanan tangkap berada di lima kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah semuannya berpusat di Kecamatan Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu yang telah dilengkapi dengan TPI Dungun dan Sialang Buah. Potensi perikanan tangkap di selat malaka (WPP 571) sebesar 276.000 ton/tahun dan telah dimanfaatkan sebesar 248.731 ton/tahun (90,1 %)

5.   Potensi perairan umum seluas 575,25 Ha dengan potensi produksi 1.150 ton/tahun.

  Kawasan Minapolitan Kabupaten Serdang Bedagai adalah :

1.   Minapolitan  Tangkap direncanakan berpusat di  Kecamatan  Tanjung Beringin, kawasan pendukungnya adalah  Kecamatan  Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Bandar Khalifah;

2.   Kawasan Minapolitan Budidaya  air payau  direncanakan  berpusat  di Kecamatan  Teluk Mengkudu, kawasan pendukungnya adalah Pantai  Cermin, Bandar Khalifah,  dengan komoditas unggulan adalah Ikan Kerapuh dan Ikan Bandeng. 

3.   Kawasan Minapolitan Budidaya  air tawar  direncanakan  berpusat  di Kecamatan  Perbaungan dan Tebing Tinggi.  kawasan pendukungnya adalah  Kecamatan  Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Serbajadi, dan  Kecamatan  lainnya dengan komoditas unggulan Ikan Gurami, Lele, dan Ikan Mas;

 

Langkah-langkah yang telah dilakukan : Penetapan lokasi sasaran minapolitan di kabupaten serdang bedagai,  Pembentukan  tim pokja minapolitan kab. serdang bedagai, Penyusunan master plan minapolitan dan RPIJM, Penyusunan program  pendukung minapolitan dan Persiapan masyarakat  untuk program minapolitan dana tugas pembantuan  Rp. 1.300.000.000,-

Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan 2011-2015,  Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan sarana dan prasarana, Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pengendalian dan Pengawasan Perairan, Pengembangan Jaringan Utilitas, Pengembangan prasarana Transportasi.

Sedangkan Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan Kab. Serdang Bedagai 2013 adalah Pembangunan Pasar Tradisional/Umum di Desa Kuta Baru (Dinas Perindagsar), Pengembangan UPR (Dinas Perikanan dan Kelautan), Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan kawasan budidaya air tawar (Dinas Perikanan dan Kelautan), Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Dinas Perikanan dan Kelautan), Pembangunan jalan lingkungan di Desa Kuta Baru (Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan), Pembangunan Drainase di Desa Kuta Baru (Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan), Perbaikan gizi masyarakat (puskesmas Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi).

Penulis Mukhtar, A.Pi, M.Si Peserta Rapat Koordinasi Minapolitan Kabupaten Serdang Berdagai pada tanggal 12 September 2012 di Pantai Cermin Theme Part and Resor

 

READ MORE - Kawasan Minapolitan Budidaya Kabupaten Serdang Berdagai

Rapat Koordinasi Minapolitan Kabupaten Serdang Berdagai

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Melaksanakan Rapat Koordinasi Minapolitan Kabupaten Serdang Berdagai pada tanggal 12 September 2012 di Pantai Cermin Theme Part and Resor. Acara  Rapat Koordinasi Minapolitan Kabupaten Serdang Berdagai dibuka oleh Wakil Bupati Serdang Berdagai Bapak H. Soekirman di dampingin oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Bapak Dr. Sunoto, MES dan Direktur Sarana dan Prasarana Budidaya Ibu Dr.Ir. Iin Siti Djunaidah, M.Sc

Rapat Koordinasi Minapolitan Kabupaten Serdang Berdagai dihadiri oleh Unsur Muspida dan SKPD Kab. Serdang Berdagai dan Esolen I Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wakili oleh Mukhtar, A.Pi. M.Si Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan, Inspektorat Jenderal, Sekretaris Jenderal KKP, BPSDM, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Mukhtar, A.Pi Kepala Stasiun PSDKP Belawan

Pada Acara tersebut yang melakukan ekspos pertama yaitu Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah  Kabupaten Serdang Berdagai dengan Paparan “Kawasan Minapolitan Budidaya Kabupaten Serdang Berdagai”. Kedua Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Bapak Dr. Sunoto, MES dengan paparan “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah Dengan Pendekatan Dan Sistem Manajemen Kawasan”. Ketiga Ibu Dr.Ir. Iin Siti Djunaidah, M.Sc Direktur Sarana dan Parasarana Budidaya dengan paparan “Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Budidaya”.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah  Kabupaten Serdang Berdagai pada paparan mengatakan bahwa Gambaran Umum Kabupaten Serda Berdagai adalah sebagai berikut : :

1.      Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 03⁰ 01’ 2,5’’- 03⁰ 46’ 33’’ Lintang Utara, 98⁰  44’ 22’’- 99⁰ 19’ 01’’  Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0 – 500 meter di atas permukaan laut.

2.      Kabupaten Serdang Bedagai memiliki area seluas 1.900,22 Km2   (190.022 Ha) yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 236 Desa/ 7 Kelurahan.

3.      Potensi Perikanan Budidaya Seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi yang cukup besar dengan total luas potensi 28.258 Ha yang terdiri dari Budi Daya Air  Tawar 6.292 Ha dengan Produksi 94.230 ton/tahun, Budi Daya Air Payau 3.530 Ha dengan produksi 17.950 ton/tahun. Terdapat 2.882 orang orang/RTP dan 110 POKDATAN dan didukung dengan keberadaan Balai Benih Ikan dan Balai Budi Daya Air Payau.

4.      Potensi perikanan tangkap berada di lima kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah semuannya berpusat di Kecamatan Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu yang telah dilengkapi dengan TPI Dungun dan Sialang Buah. Potensi perikanan tangkap di selat malaka (WPP 571) sebesar 276.000 ton/tahun dan telah dimanfaatkan sebesar 248.731 ton/tahun (90,1 %)

5.      Potensi perairan umum seluas 575,25 Ha dengan potensi produksi 1.150 ton/tahun.

6.      Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan 2011-2015,  Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Pengembangan sarana dan prasarana, Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Pengendalian dan Pengawasan Perairan, Pengembangan Jaringan Utilitas, Pengembangan prasarana Transportasi. 

7.      Rencana Pengembangan Kawasan Minapolitan Kab. Serdang Bedagai 2013 adalah Pembangunan Pasar Tradisional/Umum di Desa Kuta Baru (Dinas Perindagsar), Pengembangan UPR (Dinas Perikanan dan Kelautan), Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan kawasan budidaya air tawar (Dinas Perikanan dan Kelautan), Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Dinas Perikanan dan Kelautan), Pembangunan jalan lingkungan di Desa Kuta Baru (Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan), Pembangunan Drainase di Desa Kuta Baru (Dinas Tarukim, Kebersihan dan Pertamanan), Perbaikan gizi masyarakat (puskesmas Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi).

8.      Langkah-langkah yang telah dilakukan : Penetapan lokasi sasaran minapolitan di kabupaten serdang bedagai,  Pembentukan  tim pokja minapolitan kab. serdang bedagai, Penyusunan master plan minapolitan dan RPIJM, Penyusunan program  pendukung minapolitan dan Persiapan masyarakat  untuk program minapolitan dana tugas pembantuan  Rp. 1.300.000.000,-

  

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Bapak Dr. Sunoto, MES dalam  paparan mengatakan Tantangan kedepan adalah :

1.      Luas laut Indonesia 5,8 juta km2 atau 2/3 luas wilayah RI dan panjang pantai 95.181 km, tapi PDB perikanan baru 2,2%,

2.      Potensi lestari sumberdaya perikanan tangkap 5,2 juta ton per tahun, tapi nelayan masih miskin,

3.      Jumlah  nelayan lebih dari 2,7 juta orang dan naik terus, yaitu lebih dari 2% setiap tahun, sedangkan ikan makin langka,

4.      Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Tangkap  958.499 buah, naik 2,60%, tapi 811.453 RTP atau 85% RTP  berskala kecil tanpa perahu, perahu tanpa motor dan motor tempel Armada perikanan tangkap di laut 590.314 kapal, tapi 94% berukuran kurang dari 5 GT dng SDM berkualitas rendah dan kemampuan produksi rendah,

5.      Potensi tambak 1.224.076 ha, tapi realisasi baru 612.530 ha.

6.      Potensi budidaya laut 8.363.501 ha, tapi realisasi 74.543 ha,

7.      Tenaga kerja budidaya ikan 2.916.000 orang, tapi kepemilikan lahan perkapita rendah dan hidupnya memprihatinkan,

8.      Jumlah industri perikanan lebih dari 17.000 buah, tapi sebagian besar tradisional, berskala mikro dan kecil,

9.      Jumlah industri pengolahan ikan menengah dan besar 767 buah, tapi hanya menyerap tenaga kerja 179.333 orang,

10. Industri pengalengan ikan yang terdaftar lebih dari 50 perusahaan, tapi yang berproduksi kurang dari 50% dengan kapasitas produksi maksimum sekitar 60%,

11. Perubahan lingkungan strategis sangat cepat, tapi sistem produksi perikanan berjalan seperti biasa.

Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip-prinsip: integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.

Ibu Dr.Ir. Iin Siti Djunaidah, M.Sc Direktur Sarana dan Parasarana Budidaya dalam  paparan mengatakan Program : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Kegiatan :

a.      Industrialisasi perikanan (Gerbang Si Mina Jaya) 22 lokasi.

b.      Pengembangan Kawasan Minapolitan 46 lokasi

c.      Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) di 377 Kab/Kota.

d.      Pengembangan Mina Padi (Gentanadi).

e.      Penyediaan Pakan Bermutu Dan Murah, Benih Unggul (Gaul), Sarana dan Prasarana serta Lahan dan Air Yang Memenuhi Syarat untuk Budidaya.

f.       Penerapan Teknologi Adaptif, CPIB Dan CBIB.

g.      Peningkatan Investasi dan Permodalan Kredit serta Promosi.

h.      Pembinaan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kompetensi Tenaga Kerja.

i.        Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan.

j.        Revitalasasi Lahan dan Rehabilitasi Lingkungan Perairan Budidaya.

MINAPOLITAN (Kepmen No. 12/MEN/2010) Konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis  kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (akselerasi).

TUJUAN  MINAPOLITAN :

1.      Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Kualitas produk Kelautan dan Perikanan;

2.      Meningkatkan Pendapatan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Ikan yang Adil dan Merata; dan

3.      Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.

READ MORE - Rapat Koordinasi Minapolitan Kabupaten Serdang Berdagai