Penelitian: Pulau Kecil Tak Berfungsi Menahan Gelombang Tsunami

Wartawan: Elvia Mawarni

ilustrasi (net)

 Sebuah pulau sering berperan sebagai lensa, memfokuskan kekuatan gelombang yang menghancurkan.

KLIKPOSITIF - Hasil penelitian yang dipublikasikan jurnal Inggris, Proceedings of the Royal Society A menemukan fakta baru terkait manfaat pulau kecil yang dianggap sebagai penghalang alami tsunami.

Penelitian tersebut mengungkap, asumsi tersebut keliru karena keberadaan pulau kecil diperkirakan akan memperkuat hantaman gelombang tsunami ke daerah pesisir.

Penemuan tersebut menjadi perhatian bagi banyak penduduk pesisir yang menetap di area yang biasanya diyakini terlindung dari gelombang oleh kepulauan lepas pantai.

Simulasi gerakan gelombang menemukan bahwa masyarakat itu mungkin berisiko lebih tinggi terkena tsunami yang menerjang desa-desa di Samudera Hindia pada 2004 dan di Jepang timur laut pada 2011.

Penemuan para peneliti yang diperoleh dalam 200 simulasi komputer, tidak satu pun yang menyimpulkan bahwa kehadiran sebuah pulau dapat melindungi daerah pesisir di belakangnya.

"Sebaliknya, energi tsunami diperkuat sebanyak 70 persen,” kata salah satu penulis, Frederic Dias dari Center for Mathematical Studies and their Applications (CMLA) Prancis kepada AFP.

"Sebuah pulau sering berperan sebagai lensa, memfokuskan kekuatan gelombang yang menghancurkan,” katanya.

Simulasi tersebut menghitung pulau dan lereng pantai, kedalaman air, jarak antara pulau dan pantai, dan panjang gelombang tsunami.

Dias mengatakan bahwa masyarakat pesisir di beberapa negara seperti Yunani dan Indonesia secara khusus berisiko terkena fenomena yang ditemukan oleh studi itu.

“Penemuan tersebut mungkin dapat menyadarkan penduduk yang tampaknya merasa terlindungi di garis pantai, dan otoritas yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka, untuk memikirkan kembali risiko yang mereka hadapi,” katanya.

http://www.klikpositif.com/news/read/13611/penelitian-pulau-kecil-tak-berfungsi-menahan-gelombang-tsunami.html

READ MORE - Penelitian: Pulau Kecil Tak Berfungsi Menahan Gelombang Tsunami

Benarkah Mangrove Sama Sekali Bukan Pelindung Tsunami?

Foto: Tsunami 2004 menghujam Bangladesh (Wikipedia)

Sebelumnya, banyak ahli yang mengungkapkan bahwa hutan mangrove dan bakau adalah pelindung masyarakat pesisir dari amukan gelombang pasang atau tsunami. Cara kerja mangrove meminimalisir tsunami pun dapat dilihat dari cuplikan video di bawah ini.

Peneliti dari Australian Research Council’s Centre of Excellence for Coral Reef Studies memaparkan temuan yang mengejutkan masyarakat kelautan dan perikanan. Mereka menyatakan bahwa hutan mangrove dan bakau sama sekali bukan pelindung tsunami.

Penelitian itu pun tak ayal ditanggapi geram oleh banyak aktivis pencinta lingkungan. Mereka meneliti daerah Tamil Nadu, India, beberapa bulan setelah bencana tsunami 2004 menghujam. “Hasilnya, penduduk itu selamat bukan karena adanya hutan mangrove. Melainkan karena daerah mereka jauh lebih yang tinggi dari permukaan laut dan cukup jauh dari bibir pantai,” ungkap ekologist dari lembaga Australia tersebut, Andrew Baird, seperti dikutip ABC News.

Desa Tamil Nadu diketahui sebagai daerah dengan korban hempasan tsunami paling sedikit. Dia menghitung, ada 87 persen faktor yang menyebabkan banyaknya orang selamat di desa itu. “Faktor adanya mangrove dan bakau tak sampai 1 persen saja,” ungkap Baird. Penelitian itu pun didukung oleh sejumlah pakar dari University of Guam dan The Wildlife Conservation Society-Indonesia.

Alhasil dia menyimpulkan, adanya upaya warga menyelamatkan mangrove bukanlah hal yang tepat untuk mengatasi hempasan tsunami kelak. “Jangan beri harapan palsu bahwa mangrove dan bakau adalah pengantisipasi tsunami yang baik. Yang pasti, cara antisipasi yang tepat adalah melakukan peringatan dini bahaya tsunami,” ujarnya.

 

http://www.birukelautan.com/benarkah-mangrove-sama-sekali-bukan-pelindung-tsunami/ 

READ MORE - Benarkah Mangrove Sama Sekali Bukan Pelindung Tsunami?

Manfaat Terumbu dan Mangrove Saat Dihujam Tsunami

Gelombang tsunami memiliki kecepatan antara 500 hingga 1.000 km/jam (sekitar 0,14 – 0,28 kilometer per detik) di perairan terbuka. Sedangkan gempa bumi dapat dideteksi dengan segera karena getaran gempa memiliki kecepatan sekitar 4 kilometer per detik (14.400 km/jam).

Getaran gempa yang lebih cepat dideteksi daripada gelombang tsunami memungkinan dibuatnya peramalan tsunami, sehingga peringatan dini dapat segera diumumkan kepada wilayah yang terancam bahaya.

Namun sampai sebuah model yang dapat secara tepat menghitung kemungkinan tsunami akibat gempa bumi ditemukan, peringatan dini yang diberikan berdasarkan perhitungan gelombang gempa hanya dapat dipertimbangkan sebagai sekedar peringatan biasa saja.

Tsunami 2004 di Aceh. Ilustrasi: Wikipedia

Agar lebih tepat, gelombang tsunami harus dipantau langsung di perairan terbuka sejauh mungkin dari garis pantai dengan menggunakan sensor dasar laut secara real time. Pada umumnya, tsunami baru mungkin terjadi apabila kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km di bawah permukaan laut.

Mangrove dan Terumbu

Segera setelah dibangkitkan, tsunami merambat ke segala arah. Selama perambatan, tinggi gelombang semakin besar akibat pengaruh pendangkalan dasar laut. Ketika mencapai pantai, massa air akan merambat naik menuju ke daratan.

Tinggi gelombang tsunami ketika mencapai pantai sangat dipengaruhi oleh kontur dasar laut di sekitar pantai tersebut. Inilah sebabnya mengapa terumbu karang sangat bermanfaat dalam memecah gelombang tsunami, seperti di Great Barrier Reef.

Sedangkan jauhnya limpasan tsunami ke arah darat sangat dipengaruhi oleh topografi dan penggunaan lahan di wilayah pantai yang bersangkutan. Ini pula sebabnya mengapa mangrove sangat penting ketika tsunami menghujam.

Tsunami mengakibatkan terjadinya kenaikan muka air laut yang besar, sehingga menimbulkan perbedaan tinggi energi. Perbedaan tinggi energi ini menimbulkan aliran dengan kecepatan yang tinggi. Aliran ini mempunyai daya rusak yang sangat besar.

Disarikan dari http://rajinbelajar.net

http://www.birukelautan.com/manfaat-terumbu-dan-mangrove-saat-dihujam-tsunami/ 

READ MORE - Manfaat Terumbu dan Mangrove Saat Dihujam Tsunami

Mangrove Dijadikan Tambak, Indonesia Bunuh Diri Massal

Tajuk.co JEMBRANA — Sudah banyak peristiwa gelombang pasang atau tsunami yang menghancurkan beberapa wilayah Indonesia. Sebut saja, pada 1977 tsunami menghancurkan Sumba, lalu 1992 terjadi di wilayah Flores.

Dua tahun kemudian 1994 tsunami melanda beberapa wilayah pesisir Banyuwangi. Dan yang terbesar di dunia, yakni pada 2004 meluluhlantakkan Meulaboh dan sebagian Banda Aceh.

Menurut data Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi setidaknya ada 28 wilayah di Indonesia yang rawan terhadap tsunami. Daerah-daerah itu diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Selatan, Jawa Timur, Selatan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Lalu sebetulnya apa yang harus dipersiapkan daerah-daerah rawan tersebut?

 

Pada umumnya, sebelum terjadi tsunami, ada tanda-tanda lingkungan yang biasa muncul. Diantaranya adalah gempa yang berlangsung lama, diikuti oleh laut surut yang tak wajar, bau menyengat garam lebih pekat dari kawasan laut, bahkan sering pula suara gemuruh laut. Bila tanda-tanda itu tampak atau terasa, segeralah pergi menyelamatkan diri ke daerah tinggi.

Namun untuk mengatasi tsunami, sebenarnya ada langkah yang paling jitu, yakni menanam bakau di pantai. Kumpulan bakau dalam hutan mangrove berfungsi memecah laju gelombang agar tidak meluncur jauh ke dalam dari bibir pantai.

Greenbelt atau kawasan hutan mangrove, telah banyak diterapkan di Jepang. Greenbelt diketahui cukup efektif. Di Jepang, daerah tepi pantainya dilindungi Greenbelt. Sayangnya, di Indonesia, keberadaan hutan mangrove jauh diabaikan.

 

Dari sekitar 3 juta hektar mangrove, 600 ribu hektar diantaranya sangat memprihatinkan. Kalau saja kita bisa mengantisipasi masa depan untuk melestarikan mangrove sebelum 2004, mungkin bencana 26 Desember 2004 di Aceh dan sebagian Sumatera Utara tidak akan menelan banyak korban jiwa dan materi.

“Kami telah melakukan penelitian lanjutan, dimana mangrove memang diketahui sebagai tsunami blocker. Mulai sekarang, perhatian kita terhadap lingkungan pesisir harus ditingkatkan,” kata Kepala SEACORM Bali Frida Sidik beberapa waktu lalu.

Selain menghadapi tsunami, hutan mangrove juga dapat digunakan untuk mencegah abrasi. Tapi sayang, dalam beberapa tahun terakhir, mangrove telah dieksploitir. Kayunya yang digunakan sebagai arang dan lahan mangrove dikonversi jadi tambak.(ANG)

http://tajuk.co/2013/04/mangrove-dijadikan-tambak-indonesia-bunuh-diri-massal/ 

READ MORE - Mangrove Dijadikan Tambak, Indonesia Bunuh Diri Massal

Widjo Kongko: Panggilan Hidup Peneliti Tsunami

KOMPAS/AHMAD ARIF

Menjadi ilmuwan di negeri ini, khususnya di bidang ilmu dasar seperti gempa dan tsunami, bukanlah pilihan gampang. Mereka mesti bekerja dalam sepi, minim apresiasi, termasuk juga kesulitan ekonomi. Namun, Widjo Kongko meninggalkan hidup berkecukupan materi dan memilih jalan sepi itu. Ahmad Arif

Suatu siang di akhir Januari 2005. Widjo tiba di Sirombu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, bersama dua rekannya dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta dua ilmuwan tsunami dari Rusia. Mereka tergabung dalam tim peneliti internasional dalam misi survei cepat (rapid survey) terhadap kawasan terdampak tsunami.

Widjo yang baru enam bulan berada di Indonesia setelah menyelesaikan studi pascasarjana tentang tsunami di Iwate University, Jepang, bertugas meneliti pesisir timur Sumatera dan Pulau Nias serta beberapa pulau kecil lain. ”Survei itu untuk mendokumentasikan dampak fisik ataupun nonfisik di kawasan yang dilanda gempa dan tsunami,” katanya.

Sirombu yang berjarak sekitar 900 meter dari laut terdampak cukup parah. Ketinggian tsunami di pesisir Nias itu sekitar 3 meter, meninggalkan jejak kehancuran berupa rumah- rumah rusak dan puing berserakan.

Kemudian, gempa besar kembali terjadi di Samudra Hindia hanya tiga bulan sejak kedatangan Widjo ke Sirombu. Gempa pada Senin, 28 Maret 2005, malam itu pusatnya tak jauh dari Pulau Nias.

Widjo kembali bergabung dengan tim internasional untuk melakukan survei cepat. Sebulan penuh tim ini menelusuri pesisir barat Sumatera dari Padang hingga Aceh.

Terus belajar

Pada 3 April 2005, Widjo tiba kembali ke Sirombu. Kali ini dia datang bersama rekan-rekannya di BPPT dan tim dari Amerika Serikat.

Begitu kapal merapat di Sirombu, Widjo langsung dicekam perasaan bersalah. Desa yang dikunjunginya tiga bulan silam itu rata dengan tanah. Tak satu rumah pun berdiri. Widjo teringat kepada lelaki yang pernah dijumpainya di desa itu.

Dia merasa berdosa dan gagal karena lelaki itu pernah bertanya soal tsunami, dan dia menjawab tidak akan terjadi lagi dalam waktu dekat. ”Setidaknya, jika tahu bakal ada tsunami lagi, saya bisa memberinya peringatan,” katanya.

Di atas puing-puing Desa Sirombu, Widjo terduduk lesu. Dia pun bertekad untuk belajar soal tsunami lebih mendalam lagi. ”Saya harus melanjutkan studi agar bisa memberikan peringatan kepada masyarakat soal bahaya tsunami,” ujarnya.

Widjo kemudian aktif mengikuti berbagai simposium, pelatihan, dan penelitian terkait tsunami, di dalam maupun di luar negeri. Pada 2007-2008, Widjo dan Katrin Monecke dari Kent State University serta lima peneliti lain mengebor 100 lokasi di rawa-rawa Suok Timah, Meulaboh, Aceh Barat, sekitar 2 kilometer dari pantai. Hasilnya, ditemukan lapisan tanah yang diduga terbentuk akibat tsunami raksasa di masa lalu. Tsunami itu diperkirakan terjadi dua kali, yaitu antara tahun 780 dan 990 serta tahun 1290-1400.

”Data tersebut terkonfirmasi dengan penggalian serupa di Pulau Phra Thong, Thailand, yang menunjukkan bahwa tsunami yang terjadi sekitar 600 tahun lalu juga berskala global,” katanya. Hasil penelitian di Meulaboh dan Thailand ini diterbitkan bersamaan di jurnal Nature edisi 30 Oktober 2008.

Penemuan tersebut semakin meyakinkan Widjo dengan pilihannya untuk mendalami ilmu tsunami. Jika tsunami pernah terjadi di masa lalu, artinya petaka ini bisa terjadi lagi di masa mendatang. Masyarakat harus bersiap menghadapinya.

Widjo mendapat beasiswa program doktor di Fakultas Teknik Sipil dan Ilmu Geodesi Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz, Hannover, Jerman. Pada Desember 2011, dia menyelesaikan disertasinya tentang pemodelan tsunami di selatan Jawa.

Widjo memang memiliki ikatan dengan kawasan selatan Pulau Jawa. Lelaki yang lahir di Purwokerto ini menikah dengan perempuan Cilacap, Evi Yuni Martuti. Keluarga besarnya pun sebagian tinggal di Cilacap.

Selain ikatan emosional, Widjo juga tertantang dengan minimnya data tentang tsunami di kawasan selatan Jawa. ”Padahal, Cilacap yang padat penduduknya, banyak industri, dan topografinya sangat landai ini rentan tsunami,” katanya.

Menurut Widjo, hampir seluruh wilayah Indonesia yang rentan tsunami sebelumnya belum banyak diteliti, dipetakan, apalagi dimodelkan. Padahal, Nusantara merupakan kepulauan di dunia yang paling rentan dilanda tsunami.

Panggilan

Sebelum bergabung dengan BPPT, lulusan Fakultas Teknik Sipil Jurusan Hidrologi Universitas Gadjah Mada ini pernah bekerja di salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di bidang konstruksi. Di BUMN itu kariernya melejit. Baru dua tahun bergabung, dia sudah menjadi manajer proyek yang memimpin pembangunan Jembatan Membramo di pedalaman Papua.

Walaupun secara material berkecukupan, Widjo gelisah. Sebagai insinyur teknik sipil, dia ingin ilmu yang dipelajarinya bisa diaplikasikan. ”Selama bekerja, ilmu yang terpakai hanya sedikit. Paling banyak 15 persen. Sebaliknya, saya lebih disibukkan oleh soal-soal nonteknis, seperti lobi- lobi. Korupsi juga membudaya. Saya merasa tidak cocok dengan kultur di dunia kontraktor,” katanya.

Oleh karena itu, begitu proyek pembangunan jembatan selesai pada 1997, Widjo mundur dari BUMN. Banyak temannya di dunia konstruksi, bahkan juga sebagian anggota keluarganya, yang menganggap pilihan Widjo tidak masuk akal. Penghasilannya bekerja di BPPT lebih kecil dibandingkan penghasilannya saat bekerja di BUMN. ”Dari sisi finansial, saya pun awalnya kaget, apalagi saat itu sudah punya anak satu. Untung saja istri sangat mendukung,” ujarnya.

Tiga tahun pertama, Widjo harus tinggal di kontrakan. Beruntung tahun 2000 dia mendapat beasiswa ke Jepang. Keluarganya pun diboyong ke negara tersebut. ”Beasiswa itu menyelamatkan ekonomi keluarga. Selama empat tahu di Jepang, semuanya tertutupi. Susu anak, pendidikan, semuanya dipenuhi,” katanya.

Widjo merasa telah menapak jalan sesuai panggilan hatinya. ”Saya selalu berdoa, apa yang saya pelajari bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai ilmu ini tidak ada manfaatnya,” katanya.

http://cetak.kompas.com/read/2013/03/13/02452122/panggilan.hidup.peneliti.tsunami

 

READ MORE - Widjo Kongko: Panggilan Hidup Peneliti Tsunami

Pelajaran dari Tsunami Jepang

Hari ini dua tahun silam, gempa magnitudo 9 melanda Jepang yang memicu tsunami raksasa. Negara paling siap menghadapi tsunami itu pun porak-poranda dilanda bencana yang melampaui prediksi. Bagaimana dengan Indonesia yang juga rentan tsunami, tetapi minim kesiapsiagaan?

Ahmad Arif

Dari segi mitigasi bencana tsunami, Jepang memiliki sistem yang sangat baik. Bahkan, terbaik di dunia.

Sebelum gempa mengguncang pada 11 Maret 2011, Pemerintah Jepang telah memprediksi kawasan pesisir Sanriku, sepanjang 600 kilometer dari Sendai, Miyagi, Iwate, dan Aomori bakal dilanda tsunami.

Perkiraan dibuat berdasarkan jejak rekam gempa dan tsunami di zona itu. Tsunami tertua yang tercatat di kawasan ini terjadi di Jogan tahun 869, diikuti tsunami Keicho-Sanriku pada 1611, tsunami Meiji-Sanriku tahun 1896, tsunami Showa-Sanriku tahun 1933, dan tsunami dari Cile tahun 1960.

Menurut Yamashita (2008), tsunami tahun 1896 menewaskan 22.000 orang merupakan jumlah korban terbesar dalam sejarah tsunami Jepang. Dari jejak masa inilah, ilmuwan Jepang menyatakan, kemungkinan terjadinya tsunami di kawasan Sanriku mencapai 99 persen dalam kurun 30 tahun. Tsunami setinggi 6 meter diperkirakan dipicu gempa magnitudo 7,5-8,0.

Dengan perkiraan itu, dibuatlah tanggul pemecah gelombang sepanjang pantai Sanriku. Dua pemecah gelombang yang terkenal dibangun di Kota Kamaishi dan Ofunato.

Tanggul di Kamaishi dibangun di mulut teluk dengan kedalaman 63 meter, memecahkan rekor Guinness World untuk tanggul terdalam. Konstruksi ini selesai dibuat tahun 2009. Tanggul di Ofunato dibangun sedalam 38 meter sepanjang 200 meter selesai dibangun tahun 1967.

Mereka juga membangun tsunami gate (gerbang tsunami) di sejumlah sungai, bangunan untuk evakuasi tsunami, hingga tembok beton sejajar pesisir sepanjang 300 km setinggi 10 meter di beberapa area di pantai timur Jepang, termasuk di sekitar pembangkit nuklir Fukushima Daiichi.

Melampaui prediksi

Gempa terjadi lebih cepat dari perkiraan. Kekuatannya pun jauh melampaui prediksi. Tinggi tsunami lebih dari 10 meter, di beberapa tempat hingga 40 meter, dan menyapu pantai kurang dari 15 menit setelah gempa. Sekitar 19.000 warga tewas. Nyaris semua struktur fisik yang disiapkan gagal menghadang tsunami.

Tak hanya menghancurkan permukiman dan pusat bisnis, tsunami menyebabkan reaktor nuklir Fukushima Daiichi terbakar dan memicu krisis nuklir.

”Salah satu kekurangan yang disadari sesudah gempa Jepang dua tahun lalu, yaitu minimnya informasi akumulasi regangan dari data pengamatan di dasar laut sehingga mereka underestimate magnitudo gempa yang berpotensi terjadi,” kata Irwan Meilano, ahli gempa dari Institut Teknologi Bandung.

Andrew V Newman dalam tulisan di jurnal Nature, 2011, ”Hidden Depths”, menyebutkan, pemantauan pergerakan dasar laut sangat mahal, minimal membutuhkan 50.000 dollar AS per stasiun dalam satu dekade. Untuk memantau Japan Trench saja dibutuhkan paling sedikit 5 juta dollar-20 juta dollar AS.

Bahkan, Jepang sekalipun akan kesulitan untuk melakukan sendiri sehingga Newman menyarankan ada partisipasi global untuk mendanai, mengingat bencana gempa dan tsunami melampaui batas-batas negara dan kepentingan politik.

Rasa aman

Selain meningkatkan kemampuan global dalam memprediksi gempa dan tsunami, yang tak kalah penting juga adalah pendidikan bencana. Irwan Meilano mengatakan, mitigasi bencana yang bertumpu pada fisik kadang menghasilkan false sense of security (rasa aman yang keliru). ”Banyak warga Jepang yang meninggal karena tidak bersedia dievakuasi segera,” katanya.

Masyarakat Jepang di pesisir banyak yang mengira telah terlindungi sehingga tidak segera mengungsi saat peringatan tsunami berdering.

Anawat Suppasri dan tim dalam Lessons Learned from the 2011 Great East Japan Tsunami (2012) menyebutkan, pembangunan struktur fisik semata dalam mengantisipasi tsunami tidak bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap warga.

Masyarakat harus disadarkan tentang batasan dari struktur fisik yang dibangun. Pendidikan bencana dengan menekankan pada prinsip segera menjauh dari zona bahaya tsunami harus menjadi prioritas.

Belajar dari bencana dua tahun silam, Jepang kini merevisi tata ruangnya. Mereka agaknya menyadari, membentengi laut tidak cukup untuk mengatasi tsunami.

Seperti disampaikan Profesor Teruyuki Kato dari Earthquake Research Institute (ERI) The University of Tokyo, yang ditemui Kompas beberapa saat setelah gempa dua tahun silam, ilmu prediksi tentang gempa dan tsunami terbatas. ”Kami belum bisa meramalkan dengan tepat, kapan, di mana, dan seberapa kuat gempa akan terjadi,” katanya. Satu-satunya cara paling masuk akal adalah menjauhkan warga dari zona bahaya tsunami.

Tak mengherankan jika Yomiuri Shimbun, edisi 13 November, 2012 melaporkan, 12 pemerintah daerah yang terdampak tsunami berencana meninggikan tanah di wilayah mereka. Rata-rata ditinggikan satu hingga enam meter. Namun, sebagian wilayah ditinggikan hingga 17 meter sehingga mencapai 18 meter dari permukaan laut.

Lahan yang akan ditinggikan mencapai luasan 740 hektar dan dibutuhkan material uruk hingga 17,5 juta kubik meter. Sebagian material berasal dari sampah tsunami.

Berbeda dengan rekonstruksi di Jepang yang didasari pada pembelajaran bencana sebelumnya, kota-kota di Indonesia yang pernah dilanda tsunami, kembali dibangun di zona bahaya. Kota Banda Aceh, misalnya, dibangun tanpa perubahan tata ruang. Hanya dibangun empat bangunan shelter tsunami, yang terbukti tak terpakai saat gempa besar terjadi pada April 2012—dan saat ini direncanakan untuk dibangun di beberapa tempat lain. Jepang yang jauh lebih bersiaga pun mengalah dengan membangun permukiman menjauh dari zona bahaya....

http://cetak.kompas.com/read/2013/03/11/03031197/pelajaran..dari.tsunami.jepang

READ MORE - Pelajaran dari Tsunami Jepang

Pengurangan Risiko Bencana Tsunami: Riwayatmu Kini

Di bawah ini ada artikel Ahmad Arif Kompas ttg pembangunan di Aceh yg tidak mengindahkan aspek mitigasi bencana. Membaca tulisan-tulisan Ahmad Arif terasa enak dan mengalir lancar dg jernih. Paparan artikelnya menyegarkan dan menginspirasi serta menyentak kesadaran.

Tsunami Aceh-Nias sudah berlalu 8 tahun, tapi adakah perbaikan pada masa sekarang dan ke depan? Ahmad Arif melaporkan bahwa yg terjadi di lapangan adalah pengabaian zona ancaman tsunami dan pembangunan tanpa mengindahkan aspek-aspek mitigasi bencana. Ini jelas-jelas sesuatu hal yg sangat menyedihkan karena kita ini terus-menerus menjadi bangsa yg mudah lupa.

Tsunami yang melanda Aceh sewindu silam nyaris tak memberi pelajaran berarti. Rumah-rumah baru tumbuh di sepanjang pesisir yang pernah dilanda tsunami, mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar, Calang, hingga Meulaboh. Pembangunan kembali Aceh seolah mencibir prinsip-prinsip mitigasi bencana.

Cerita seorang penduduk yg bernama Arman yg akibat tsunami 26 Desember 2004 enam dari 12 anggota keluarganya tewas.

”Saya dan istri selamat karena Tuhan belum menghendaki kematian kami,” kata Arman.

Alasan ”takdir” pula yang membuat Arman kembali membangun rumah di tapak bencana. ”Dulu sempat mau dipindahkan ke tempat baru yang jauh dari laut, tapi tidak ada realisasi. Warga yang selamat akhirnya balik kemari,” katanya. ”Kalau ditanya takut tinggal di sini, ya, takut sebenarnya. Tetapi, kami pasrah saja. Tidak ada pilihan lain. Pekerjaan kami dekat sini.”

Yang menarik bahwa pejabat setingkat bupati pun mempunyai pandangan yg kurang lebih sama.

Bupati Aceh Jaya Azhar Abdurrahman mengatakan, ”Kapan saja Allah bisa ambil nyawa kita. Ke mana pun lari, tak akan selamat.”

Ini adalah fatalisme. Dlm Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, 2002), fatalisme didefinisikan sebagai ajaran atau paham bahwa manusia dikuasai oleh nasib. Orang yg percaya atau menyerah saja kepada nasib disebut fatalis. Hal ini senada dg apa yg dikatakan oleh antropolog dari Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria, bahhwa masyarakat Aceh dipengaruhi oleh teologi As’ariyah.

”Teologi ini cenderung memasrahkan hidup mati pada takdir Tuhan,” kata Reza. Terminologi yang kerap dipakai adalah ”kalau takdir sudah sampai, di mana pun bisa mati”.

Mengapa hal-hal seperti pembangunan tanpa mengindahkan mitigasi bencana dan pengabaian zona ancaman tsunami terus terjadi di Aceh? Menurut Reza hal itu disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang bencana, adanya keyakinan bahwa tsunami tidak akan datang pada tempat yg sama, lemahnya integritas pemerintah. Reza memandang bahwa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang bertanggung jawab saat itu tidak mampu memanfaatkan momen emas, beberapa saat setelah bencana untuk serius menerapkan tata ruang.

Apa-apa yg terjadi di tingkat masyarakat bawah dan pemerintah kabupaten/kota berbeda sekali dg hal-hal yg terjadi di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Bila membaca berita-berita ttg upaya penanganan ancaman tsunami akan muncul hal-hal sebagai berikut:

• Pemerintah Indonesia akan melaksanakan Rencana Induk Pengurangan Risiko Bencana Tsunami atau Masterplan
  Pengurangan Risiko Bencana Tsunami. Pelaksanaan rencana ini dilakukan mulai tahun 2013. (Sumber 1)
• Masterplan ini dibuat atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Terbatas 16 April 2012. Sidang itu merespons ketidaksiapan masyarakat atas gempa berkekuatan 8,5 skala Richter di Aceh pada 11 April 2012. (Sumber 2)
  
• Kebutuhan biaya total rencana induk yang mencakup seluruh wilayah rawan tsunami di Indonesia mencapai Rp16,7 triliun untuk lima tahun. (Sumber 3)
• Biaya Rencana Induk PRB Tsunami tahun 2013 berasal dari DIPA BNPB 2013 sebanyak Rp1,34 triliun, dana yang disediakan pada 2013 sebesar Rp1 triliun. (Sumber 4)
• Pelaksanaan rencana induk pada 2013 akan diprioritasikan untuk daerah-daerah rawan tinggi tsunami yaitu Megathrust Mentawai, Kawasan Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa, Kawasan Pantai Selatan Bali hingga Nusa Tenggara, dan Kawasan Papua. (Sumber 5)
• Ada empat program prioritas di Masterplan Tsunami, yaitu penguatan rantai peringatan dini tsunami, pembangunan
  tempat evakuasi sementara (shelter), peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan, dan pembangunan industri instrumentasi kebencanaan dalam negeri. (Sumber 5)
• Beberapa kegiatan yang akan dilakukan, antara lain, pemasangan sirene berbasis komunitas 1.375 unit, pembangunan evakuasi sementara (shelter) 139 unit, pembangunan pusat pengendalian operasi di 50 kabupaten/kota, pembangunan rambu evakuasi di 51 kabupaten/kota, pengembangan desa tangguh bencana 1.080 desa, simulasi di 51 kabupaten/kota, sosialisasi dan diseminasi di 51 kabupaten/kota. (Sumber 6)
• Para ahli mengkritik Master Plan Tsunami yg penyusunannya tidak melibatkan para ahli terkait dan dinilai tergesa-gesa. Ahli tsunami dari Amalgamated Solution and Research (ASR) Gegar Prasetya dan Koordinator Tsunami Research Group (TRG) BPPT Widjo Kongko mengkritik masterplan ini disusun secara tergesa-gesa dan tidak didasari kajian ilmiah yang memadai. Keterlibatan para ahli dinilai sangat kurang. Gegar Prasetya mengingatkan ahli agar benar-benar dilibatkan dalam penyusunan, tidak hanya formalitas dan dijadikan narasumber semata. Tanpa pengkajian yang serius, masterplan dikhawatirkan akan menjadi proyek yang tidak berkelanjutan. (Sumber 7).
  
• Aceh masih membutuhkan minimal tujuh bangunan penyelamatan (escape building) tsunami untuk mengantisipasi datangnya kembali bencana gempa dan tsunami. Sebanyak sepuluh bangunan penyelamatan yang ada saat ini dinilai masih kurang. Selain itu, bangunan yang sudah ada saat ini juga tak lagi ideal untuk penyelamatan karena tak memiliki jalur evakuasi yang memadai. Untuk tahun 2013 pemerintah pusat akan membantu membangun 2 bangunan, yaitu di Aceh Besar dg dana APBN. Dalam APBD Aceh 2013 tak ada program pembangunan escape building baru. Biaya utk membangun 1 unit escape building membutuhkan Rp 5,6 miliar sampai Rp 5,7 miliar. Angka tersebut terdiri atas Rp 4 miliar untuk bangunan, dan sisanya pengadaan jalur atau akses evakuasi. (Sumber 8)
  

Lalu, apa kesimpulan setelah membaca kumpulan berita di atas? Ini seperti kereta kuda yg berjalan sendiri-sendiri. Kusir ingin mengarah ke utara, kuda malah berjalan ke selatan, sedangkan keretanya itu sendiri "nyelonong" ke timur, sedangkan para penumpang maunya ke arah barat. Sampai kapan kita sampai ke tujuan? Tujuan ke arah munculnya rasa aman dari bencana.

Jakarta, 8 Maret 2013
Djuni Pristiyanto
Penulis Lepas, Moderator Milis Bencana dan Milis Lingkungan
Anggota MPBI, Pengurus Planas PRB


============================

TEOLOGI BENCANA, Kembali ke Zona Bahaya Tsunami

KOMPAS/AGUS SUSANTO
Hunian di pinggir pantai di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Rabu (13/2).
Ahmad Arif

Tsunami yang melanda Aceh sewindu silam nyaris tak memberi pelajaran berarti. Rumah-rumah baru tumbuh di sepanjang pesisir yang pernah dilanda tsunami, mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar, Calang, hingga Meulaboh. Pembangunan kembali Aceh seolah mencibir prinsip-prinsip mitigasi bencana.

Samudra Hindia hanya 10 langkah dari rumah Arman (34), warga Kelurahan Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat. Ombak yang memukul pantai terdengar bergemuruh, bersaing dengan angin menderu. ”Rumah kami sebelum tsunami juga di sini. Desa ini dulu ramai sekali, tapi kini semuanya hancur,” katanya.

Tsunami yang melanda pesisir Aceh pada 26 Desember 2004 menewaskan enam dari 12 anggota keluarga Arman. ”Saya dan istri selamat karena Tuhan belum menghendaki kematian kami,” kata Arman.

Alasan ”takdir” pula yang membuat ia kembali membangun rumah di tapak bencana. ”Dulu sempat mau dipindahkan ke tempat baru yang jauh dari laut, tapi tidak ada realisasi. Warga yang selamat akhirnya balik kemari,” katanya. ”Kalau ditanya takut tinggal di sini, ya, takut sebenarnya. Tetapi, kami pasrah saja. Tidak ada pilihan lain. Pekerjaan kami dekat sini.”

Seperti di Desa Ujung Kalak, warga Desa Merduati, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh, yang selamat dari tsunami juga kembali ke desa. Salah satunya Jirman (57), yang kehilangan istri dan tiga anaknya akibat tsunami. Saat tsunami melanda Minggu pagi, Jirman dalam perjalanan ke Pasar Peunayong. ”Kalau waktu itu saya di rumah, mungkin juga mati. Desa ini terlalu dekat dengan laut,” katanya.

Sebanyak 6.300 dari 7.000 warga Desa Merduati tewas atau hilang akibat tsunami. Namun, Jirman, yang kini memiliki anak dari istri baru, mengaku tak khawatir kembali tinggal di desa yang hanya 2 kilometer dari laut. ”Kalau Tuhan menghendaki, di mana pun kita berada juga akan mati,” katanya.

Jirman dan Arman adalah potret dari orang-orang yang selamat dari tsunami dan kini kembali bermukim di zona rentan bencana. Mereka cenderung pasrah dan seolah abai terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa kembali melanda.

Sikap serupa juga ditunjukkan pejabat di Aceh. Saat ditanya tentang mitigasi bencana, Bupati Aceh Jaya Azhar Abdurrahman mengatakan, ”Kapan saja Allah bisa ambil nyawa kita. Ke mana pun lari, tak akan selamat.”

Calang, ibu kota Aceh Jaya, termasuk salah satu kawasan yang paling parah terdampak tsunami. Sebanyak 20.000 korban tewas akibat tsunami di Aceh Jaya, hampir semua dari Kota Calang. ”Kedua orangtua saya meninggal karena tsunami. Dari tujuh saudara saya, tinggal lima yang selamat,” kata Azhar.

Kota Calang yang berupa tanjung kecil dikelilingi laut memang rentan terdampak tsunami. Pada masa awal rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, sempat muncul wacana mengosongkan kota ini dan membangun kota baru, minimal 5 km dari pantai.

Kantor bupati yang baru dibangun sekitar 2 km dari pantai. Namun, posisinya di zona datar yang saat tsunami tahun 2004 terlanda gelombang itu. Kota Calang lama kembali disesaki bangunan baru.

Teologi bencana

Antropolog dari Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Reza Idria, mengatakan, ada keterbelahan sikap masyarakat Aceh yang kembali bermukim di zona bahaya. Di satu sisi, mereka dipengaruhi oleh teologi As’ariyah.

”Teologi ini cenderung memasrahkan hidup mati pada takdir Tuhan,” kata Reza. Terminologi yang kerap dipakai adalah ”kalau takdir sudah sampai, di mana pun bisa mati”.

”Teologi ini tidak cocok dipakai untuk mitigasi bencana, tetapi mampu menguatkan orang setelah bencana,” katanya.

Alumnus Universitas Leiden, Belanda, dengan tesis ”Muslim Theological Perspectives on Natural Disasters (The Case of Indonesian Earthquakes and Tsunami of 2004)” ini mengatakan, teologi As’ariyah ternyata tidak sepenuhnya diterapkan. ”Buktinya, ketika terjadi gempa besar, termasuk pada April 2012, warga berlomba mengungsi. Akibatnya jalanan macet, bahkan terjadi kecelakaan karena orang berebut untuk menjauh dari laut,” katanya. ”Kalau memang pasrah, kenapa harus lari?”

Reza mengingatkan, agama sebenarnya mewajibkan orang untuk berusaha. ”Usaha untuk hidup itu wajib. Dengan pendidikan bencana dan pemahaman agama yang tepat, harusnya tak ada alasan untuk mengabaikan risiko bencana,” katanya.

Pembelajaran

Reza melihat, persoalan pengabaian zona bahaya tsunami di Aceh lebih karena minimnya pengetahuan tentang bencana, bukan persoalan teologis semata. ”Banyak orang Aceh yang meyakini, bisul tidak tumbuh di tempat yang sama dua kali. Mereka mengira, tsunami tidak mungkin terjadi lagi di Aceh. Setidaknya pada generasi mereka,” kata Reza.

Selain itu, kata Reza, kondisi ini terjadi karena lemahnya integritas pemerintah. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang bertanggung jawab saat itu tidak mampu memanfaatkan momen emas, beberapa saat setelah bencana. ”Padahal, waktu itu mereka punya otoritas besar dan psikologi masyarakat saat itu masih trauma dan lebih bisa mendengar arahan pemerintah sebagai pihak yang memberi bantuan. Kalau waktu itu pemerintah serius menerapkan tata ruang, jalan ceritanya mungkin berbeda,” katanya.

Padahal, dengan bantuan dana donor 7,2 miliar dollar AS, semestinya Aceh bisa dibangun lebih baik.

Kondisi ini sangat berbeda dengan pembangunan kembali Kota Sendai, Jepang, pascatsunami 2011. Pertama kali yang mereka benahi adalah tata ruang, agar jika tsunami terjadi lagi tidak timbul banyak korban.

Seperti dilaporkan The Yomiuri Shimbun edisi 13 November 2012, 12 pemerintah kota di Jepang merencanakan untuk meninggikan kawasan yang pernah terlanda tsunami. Mereka juga berencana memundurkan kota- kota itu hingga ke zona aman tsunami, karena meyakini bahwa tsunami adalah sebuah siklus yang akan terus berulang selama Bumi masih berputar....

http://cetak.kompas.com/read/2013/03/07/03211128/kembali.ke.zona.bahaya.tsunami...

READ MORE - Pengurangan Risiko Bencana Tsunami: Riwayatmu Kini

Materi-materi terkait tsunami:

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Aceh
http://www.scribd.com/doc/90961297/Peraturan-Gubernur-Aceh-Nomor-43-Tahun-2010-Tentang-Sistem-Peringatan-Dini-Dan-Penanganan-Darurat-Bencana-Tsunami-Aceh

Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat 2011-2013
http://www.scribd.com/doc/91534302/Rencana-Aksi-Rehabilitasi-Rekonstruksi-Pascabencana-Tsunami-Kepulauan-Mentawai-Provinsi-Sumatera-Barat-2011-2013

Perwako Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan EWS Tsunami Padang Scan
http://www.scribd.com/doc/89612199/Perwako-Padang-Nomor-14-Tahun-2010-tentang-Pelaksanaan-EWS-Tsunami-Padang-Scan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Batang Tubuh)
http://www.scribd.com/doc/90961340/Peraturan-Gubernur-Bali-Nomor-31-Tahun-2009-Tentang-Pedoman-Pelaksanaan-Sistem-Peringatan-Dini-Tsunami-Batang-Tubuh

Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Lampiran)
http://www.scribd.com/doc/90961384/Peraturan-Gubernur-Bali-Nomor-31-Tahun-2009-Tentang-Pedoman-Pelaksanaan-Sistem-Peringatan-Dini-Tsunami-Lampiran

Kemdiknas SCDRR Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami SMP
http://www.scribd.com/doc/90981830/Kemdiknas-SCDRR-Modul-Ajar-Pengintegrasian-Pengurangan-Risiko-Tsunami-SMP

Kemdiknas SCDRR Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami SD
http://www.scribd.com/doc/90981142/Kemdiknas-SCDRR-Modul-Ajar-Pengintegrasian-Pengurangan-Risiko-Tsunami-SD

Kemdiknas SCDRR Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami SMU
http://www.scribd.com/doc/90982393/Kemdiknas-SCDRR-Modul-Ajar-Pengintegrasian-Pengurangan-Risiko-Tsunami-SMU

Komik Bencana Tsunami (IDEP, OXFAM)
http://www.scribd.com/doc/91123021/Komik-Bencana-Tsunami-IDEP-OXFAM

Bila tertarik dg materi-materi PB lainnya silahkan lihat di:
http://www.scribd.com/djuniprist/documents

Semoga berguna.

salam,
djuni

READ MORE - Materi-materi terkait tsunami:

Penduduk Pesisir dan Pulau Kecil Rawan Bencana

TERNATE, KOMPAS.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis 700 desa di Indonesia rawan tsunami dan 2.000 desa pesisir rawan rob atau gelombang pasang. Ini membuat penduduk pesisir rawan terkena bencana.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal KKP Gellwynn Jusuf dalam seminar "Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Menuju Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan", Rabu (12/9/2012), di Ternate, Maluku Utara.

Gellwynn mengatakan, lautan dan wilayah pesisir bahkan dapat memberi kontribusi terhadap mitigasi pemanasan global. Pihaknya mendorong upaya-upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Sinergi dan penguatan kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana," kata Gellwynn.

Indonesia memiliki potensi bencana yang besar seperti gempa bumi, tsunami, erosi, banjir, gelombang ekstrem, dan kenaikan paras muka air laut. Karena itu, kata dia, pembangunan kelautan dan perikanan akan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan upaya pengelolaan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.

Perubahan orientasi kebijakan dan keseimbangan antara pembangunan berbasis daratan dan kelautan perlu mendapat dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, tetapi tidak merusak lingkungan.

Sebagai langkah mitigasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah telah menetapkan target pencapaian kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektar pada 2020. Tercatat sampai dengan pertengahan 2012, Indonesia telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,5 juta hektar atau sebesar 77,5 persen dari target. Sementara pada 2013, KKP menargetkan luas kawasan konservasi laut dan perairan seluas 3,64 juta hektar yang akan ditetapkan di 21 lokasi.

KKP juga menargetkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan disiapkan di 45 lokasi. Rencana tata ruang (zonasi) kawasan perairan bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta alokasi ruang di setiap kegiatan usaha perikanan dan kelautan.  

Penulis : Brigita Maria Lukita

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/12/14312333/Penduduk.Pesisir.dan.Pulau.Kecil.Rawan.Bencana

READ MORE - Penduduk Pesisir dan Pulau Kecil Rawan Bencana

Mitigasi Bencana, KKP Siapkan Ekonomi Biru

Jakarta, 12/9 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menaruh perhatian tinggi terhadap perencanaan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhitungkan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.  Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara arif dan terarah merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal KKP, Gellwynn Jusuf mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam seminar percepatan pembangunan ekonomi Indonesia menuju industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan di Ternate, Provinsi Maluku Utara, Rabu (12/9).

Gellwynn  mengatakan bahwa KKP senantiasa mendorong upaya - upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. "Sinergi dan penguatan kelembagaan, baik pemerintah maupun  masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana," sambungnya. Pasalnya, Indonesia memiliki potensi bencana yang besar, seperti gempa bumi, tsunami, erosi, banjir, gelombang ekstrem dan kenaikan paras muka air laut. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikategorikan rawan bencana di mana 700 desa rawan tsunami dan 2.000 desa pesisir rawan rob atau gelombang pasang, serta penduduk pesisir yang rentan/kerentanan tinggi. Bahkan hasil menunjukkan, bahwa lautan dan wilayah pesisir dapat memberikan kontribusi terhadap mitigasi pemanasan global. Terkait hal itu, KKP secara aktif melakukan pendekatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang mengadopsi konsepsi Blue Economy atau Ekonomi Biru.

Menurutnya, Blue Economy sebagai konsep baru pembangunan berkelanjutan dapat  mendukung pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pembangunan kelautan dan perikanan akan diarahkan pada pembangunan ekonomi yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan upaya pengelolaan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan.  Ia menilai, perubahan orientasi kebijakan dan keseimbangan antara pembangunan berbasis daratan dan kelautan perlu mendapat dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, namun tidak merusak lingkungan. "Penerapan konsepsi blue economy secara utuh dapat memainkan peranan penting, sehingga dampak bencana benar-benar diminimalkan," jelasnya.

Sebagai langkah nyata pemerintah terhadap mitigasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah telah menetapkan target pencapaian kawasan konservasi perairan sebesar 20 juta hektare pada 2020. Tercatat sampai dengan pertengahan 2012, Indonesia telah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,5 juta hektare atau sebesar 77,5 persen dari target. Sementara pada 2013, KKP menargetkan luas kawasan konservasi laut dan perairan seluas 3,64 juta ha yang akan ditetapkan di 21 lokasi. Di samping itu, bukti nyata keberpihakan KKP terhadap mitigasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yakni tengah disiapkannya perencanaan tata ruang yang diatur dalam zonasi kawasan.

Pada 2013, KKP menargetkan rencana zonasi wilayah pesisir dan PPK akan disiapkan di 45 lokasi. Rencana tata ruang (zonasi) kawasan perairan bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, untuk menciptakan kepastian alokasi ruang di setiap kegiatan usaha perikanan dan kelautan. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Rencana strategis tersebut mengadopsi rencana strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K). Rencana zonasi WP3K, rencana pengelolaan WP3K, serta rencana aksi WP3K merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Rencana strategis tersebut akan mengacu pada empat hal dalam mengelola kawasan konservasi dan upaya menyelamatkan ekosistem laut. Empat hal tersebut meliputi, tersedianya alokasi untuk ruang konservasi. Kawasan alur yang berfungsi sebagai alur pelayaran, penempatan kabel / pipa bawah laut, serta alur ikan dan biota laut dalam menjaga sumber daya ikan dan kawasan strategis nasional. Kemudian kawasan pemanfaatan umum. Terakhir kawasan strategis nasional tertentu. Hal strategis lainnya yang mejadi program penataan ruang adalah memperbaiki sistem pengelolaan pesisir dan lautan untuk keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya dan lingkungan. Termasuk mendorong pertumbuhan investasi pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Salah satu Provinsi yang akan didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip Blue Economy dalam mengembangkan kawasan konservasi sumberdaya alam laut dan wisata bahari, yakni Provinsi Maluku Utara. "Provinsi Maluku Utara, secara konsisten dalam mengelola sumber daya alam secara efisien, rendah emisi karbon dan limbah (zero waste)," terangnya.

Selain itu, pada 2013 KKP berencana akan mengembangkan 60 desa pada 20 Kab/kota menjadi Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Setidaknya ada lima hal dalam program Desa Pesisir Tangguh yang dilaksanakan, yakni bina manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan siaga bencana. Sasaran program pengembangan desa pesisir tangguh tersebut dengan merevitalisasi kelembagaan di desa-desa atau koorporatisasi lembaga desa, dan memperbaiki infrastruktur di desa-desa itu. Sebagai pendukung kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan, program PDPT merupakan benteng ekologis dalam mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim, penguatan desa-desa pesisir terluar yang menjadi basis geopolitik untuk ketahanan nasional.

Kegiatan seminar bertajuk  "Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Menuju Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan" dimaksudkan, untuk membangun komitmen bersama dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menuju industrialisasi kelautan dan perikanan. Selain itu, kegiatan ini bertujuanuntuk meningkatkan pengetahuan aparat pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Kegiatan seminar akan digelar selama dua hari di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yangmerupakan rangkaian dari acara "Sail Morotai 2012".

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0818159705)

http://www.antaranews.com/berita/332501/mitigasi-bencana-kkp-siapkan-ekonomi-biru

READ MORE - Mitigasi Bencana, KKP Siapkan Ekonomi Biru

Kapal Tsunami Lampulo Banda Aceh

Kunjungan ke Kapal yang terdampar diatas atap rumah penduduk di Lampulo Banda Aceh Tanggal 21 April 2011

READ MORE - Kapal Tsunami Lampulo Banda Aceh

Ini Foto Keajaiban Tsunami Aceh

Elin Yunita Kristanti

Aceh pasca tsunami (lihat fitur berwarna putih) (Ikonos National University of Singapore)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Pada 26 Desember 2004, gempa bumi bawah laut 9,1 skala Richter mengguncang Samudera Hindia di lepas pantai Sumatera Utara, Indonesia. Dampak gempa itu begitu kuat sampai 1.200 kilometer dari pusat gempa, hingga mencapai Alaska.

Gempa dahsyat itu memicu tsunami mematikan. Tsunami menyapu sejumlah pantai di Samudera Hindia hingga ketinggian 30 meter. Lebih dari 230.000 orang tewas dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal.

Situs Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, mengabadikan foto Aceh, sebelum dan sesudah diterjang gelombang gergasi, tsunami.

Salah satu foto menggambarkan kondisi Kota Lhoknga, di pantai barat Sumatera dekat Ibukota Aceh, Banda Aceh. Kota itu rata dengan tanah.

Namun, sebuah keajaiban tampak. Dalam foto terlihat fitur melingkar berwarna putih. Itu adalah sebuah masjid yang selamat dan berdiri kokoh di tengah segala kehancuran.


Foto selanjutnya direkam menggunakan instrumen Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) di Satelit Terra milik NASA.

Foto ini menggambarkan kondisi sebelum tsunami pada pada 17 Desember 2004, dan tiga hari paska bencana, 29 Desember 2004 (atas).

Awalnya, terlihat vegetasi hijau di sepanjang pantai barat, juga bentangan pasir putih. Setelah gempa dan tsunami, wilayah pantai tampak berwarna coklat keunguan.


Foto lain diambil instrumen Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM +) menunjukkan area kecil di sepanjang pantai Sumatera di Provinsi Aceh, di mana tsunami menghancurkan jalan darat.

Di daerah ini, gelombang raksasa menyebabkan kerusakan total di area 1,5 kilometer persegi dari bibir pantai. (art)


• VIVAnewshttp://nasional.vivanews.com/news/read/195543-nasa--ini-foto-keajaiban-tsunami-aceh

READ MORE - Ini Foto Keajaiban Tsunami Aceh

Nelayan Mentawai Temukan Bangkai Kapal Kuno Pascatsunami

Padang (ANTARA) - Nelayan di Pulau Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat menemukan bangkai kapal kuno bermuatan barang-barang antik diduga peninggalan abad ke-14 yang terseret ke perairan pantai oleh gelombang tsunami pada 26 Oktober 2010.

Kapal itu ditemukan nelayan yang tengah menyelam mencari ikan hias di perairan laut pesisir Pulau Sandiang, Kecamatan Pagai Selatan, mentawai, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar, Ir Yosmeri kepada ANTARA di Padang, Selasa.

Bangkai kapal dengan panjang 20 meter dan memiliki satu tiang utama yang masih utuh itu ditemukan nelayan pada kedalaman 18 meter di bawah permukaan laut, tambahnya.

Menurut dia, dalam kapal ditemukan sejumlah barang antik berupa keramik dan kendi-kendi kuno peninggalan Dinasti Sun China abad ke-12 sampai ke-14.

Yosmeri mengatakan, diduga bangkai kapal itu sebelumnya tenggelam di dasar laut Samudra Hindia yang kemudian terseret gelombang tsunami ke perairan laut Pulau Pagai Selatan dan terdampar di bawah laut sekitar Pulau Sandiang.

Mendapat laporan temuan bangkai kapal itu, DKP Sumbar telah memerintahkan DKP Kepulauan Mentawai melakukan pengamanan di sekitar laut tempat kapal itu ditemukan untuk menghindari aksi pencurian dari pihak-pihak lain, tambahnya.

Lokasi harus diamankan, karena sesuai ketentuan hukum, keberadaan kapal dan muatannya yang tenggelam di perairan laut Indonesia berada dalam penguasaan negara melalui Departemen Kelautan dan Perikanan RI, tegasnya.

Ia menyebutkan, pihak DKP Sumbar juga sudah melaporkan ke Dirjen KP3K Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan diharapkan pusat segera menurunkan tim ke lokasi.

Kita harapan tim Dirjen KP3K segera segera mengangkat bangkai kapal dan isinya, sesuai kewenangan pemerintah pusat terhadap keberadaan barang muatan kapal tenggelam, tambahnya.

Yosmeri mengatakan, sesuai ketentuan barang muatan kapal tenggelam dikuasai negara dan bisa dilelang yang hasilnya masuk ke kas negara.

http://id.news.yahoo.com/antr/20101214/tpl-nelayan-mentawai-temukan-bangkai-kap-cc08abe.html

READ MORE - Nelayan Mentawai Temukan Bangkai Kapal Kuno Pascatsunami