KUPANG,
(25/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat
kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan konservasi dan
pelestarian biota perairan.
Melalui
kegiatan 'Bimbingan Teknis Respon Cepat Penanganan dan Pelepasliaran
Buaya dan Biota Perairan Terdampar' yang dilaksanakan di Kupang, Nusa
Tenggara Timur pada 22 sampai 25 Juli 2025 lalu, KKP menekankan
pentingnya kesiapan teknis dalam penanganan satwa laut terdampar dan
konflik manusia dengan buaya.
“Pelestarian
biota perairan tidak hanya soal menjaga alam, tetapi juga soal
menyelamatkan masa depan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”
ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, A. Koswara dalam siaran
resmi KKP, Jumat (25/7).
Kegiatan
ini juga menjadi wadah sosialisasi atas Keputusan Dirjen Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut Nomor 41 Tahun 2024 yang berisi petunjuk teknis
penanganan kejadian terdampar dan hasil tangkapan sampingan jenis ikan
dilindungi serta pengenalan draft petunjuk teknis penanganan konflik
manusia dengan buaya yang tengah disusun.
. “Kecepatan dan ketepatan dalam penanganan sangat menentukan keselamatan manusia dan kelestarian satwa,” imbuh Koswara.
Indonesia
merupakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut dunia,
termasuk jalur migrasi mamalia laut dan lima spesies buaya yang
seluruhnya dilindungi. Untuk itu, peningkatan kompetensi pengelola
kawasan konservasi menjadi bagian krusial dalam menjaga keseimbangan
ekologi sekaligus mendukung keselamatan masyarakat pesisir.
Personel Bertindak Cepat
Direktur
Konservasi Spesies dan Genetik, Sarmintohadi dalam keterangannya
menyampaikan bahwa pembekalan teknis ini penting agar aparat di lapangan
memiliki pemahaman menyeluruh terkait prosedur evakuasi, perawatan, dan
pelepasliaran satwa sesuai standar konservasi internasional.
"Kami
ingin seluruh personel di lapangan mampu bertindak cepat, tepat, dengan
tetap menerapkan prinsip animal welfare dan keselamatan petugas di
lapangan,” katanya.
Pelatihan
yang diikuti oleh para pengelola kawasan konservasi dari berbagai
wilayah ini mencakup praktik langsung penanganan satwa, simulasi respon
cepat, serta pengenalan peralatan penyelamatan satwa perairan.
Kolaborasi juga dijalin dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA), BRIN, serta otoritas daerah.
Pelaksanaan
kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi target nasional dalam
Indonesia Biodiversity Strategic and Action Plan (IBSAP), khususnya
dalam mencapai target keempat yakni pelestarian keanekaragaman spesies
dan genetik. KKP berharap tercipta sinergi antara pusat dan daerah dalam
membentuk sistem konservasi laut yang tangguh, adaptif, dan responsif
terhadap tantangan perubahan iklim dan tekanan aktivitas manusia.
Hal
ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu
Trenggono dalam mewujudkan pengelolaan laut yang sehat dan
berkelanjutan berbasis ekonomi biru.
JAKARTA,
(25/5)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melibatkan Kelompok
Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) dalam menjaga terumbu karang di
kawasan konservasi. Berbagai kemampuan dasar pun diberikan termasuk
metode pemantauan terumbu karang, pengenalan dan cara perawatan alat
selam serta menambah keahlian dalam penyelaman.
“Masyarakat
di dalam kawasan konservasi memiliki keterikatan dalam pemanfaatan
kawasan konservasi baik penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata
hingga penelitian dan pendidikan. Karenanya, kerjasama dengan kelompok
masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan sangat
penting untuk menjaga keberlanjutan,” ujar Direktur Konservasi dan
Keanekaragaman Hayati Laut Firdaus Agung dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut
Firdaus, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Bantuan Konservasi 2024, KKP menargetkan penyerahan 20 (dua puluh) paket
bantuan pemerintah bidang konservasi kepada Kelompok KOMPAK beserta
pendampingan pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan untuk mendukung
upaya kelompok dalam kegiatan konservasi.
Berkaitan
dengan peran serta masyarakat, Derta Prabuning perwakilan Yayasan Reef
Check Indonesia menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas akan mendorong
masyarakat lebih memahami ekosistem terumbu karang sehingga mampu
berkontribusi dalam memberikan informasi kepada Unit Pelaksana Teknis
(UPT), pengelolaan kawasan, maupun informasi kepada Kementerian mengenai
pemutihan karang.
“Kegiatan
ini mendukung kita dalam merespon kejadian perubahan iklim dan
pemanasan global sehingga sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat
meningkatkan efektivitas dalam mengelola kawasan konservasi,” ujarnya
saat berbicara pada Bimbingan Teknis Pemanfaatan Bantuan Pemerintah
Bidang Konservasi yang dilaksanakan pada tanggal 13-17 Mei 2024 di
Mandeh, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
Senada
dengan Derta, instruktur selam yang juga Representative Professional
Scuba School John Edward Sijabat mengungkapkan sebagai orang Indonesia
yang memiliki lautan yang luas dan pemandangan bawah air terbaik di
dunia, menjadi penyelam adalah cara menikmati dan menjaga terumbu karang
yang telah menyumbangkan kehidupan kepada manusia.
Sementara
itu, Pavona Dive penerima bantuan KOMPAK dari Kabupaten Anambas Adip
Setiawan mengaku senang mendapatkan pengetahuan tentang pemantauan
terumbu karang yang berguna bagi kelompok dan wilayahnya.
“Selama
kegiatan ini, saya mendapatkan kesempatan belajar tentang pemantauan
cepat terumbu karang. Ini sangat membantu dan dapat saya aplikasikan di
ekosistem terumbu karang Pulau Siantan, Kabupaten Anambas,” pungkasnya.
Sejalan
dengan kebijakan KKP yang ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di berbagai forum global, konservasi di
wilayah laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam
memulihkan kelautan dan ekosistem perairan. Melalui strategi ini
diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk
implementasi ekonomi biru di Indonesia.
Menteri KP Luncurkan Modelling Penangkapan Ikan Terukur Pertama di RI
Shafira Cendra Arini - detikFinance
Minggu, 02 Jun 2024 17:30 WIB
Pengembangan modelling ini akan dilakukan di dua wilayah zona 3
perikanan, antara lain Kota Tual dan Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Pengembangan modelling ini akan dilakukan di dua wilayah zona 3
perikanan, antara lain Kota Tual dan Kepulauan Aru, Provinsi Maluku -
Foto: detikcom/Shafira Cendra Arini
Tual -
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi meluncurkan
modelling Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pertama di Indonesia.
Pengembangan modelling ini akan dilakukan di dua wilayah zona 3
perikanan, antara lain Kota Tual dan Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama bisnis hulu
hilir perikanan tangkap dan penangkapan ikan terukur bersama PT Samudera
Indo Sejahtera dan kelompok nelayan di Kota Tual pada hari ini, Minggu
(2/6/2024).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan
Ikan Terukur, Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang
terkendali dan proporsional. PIT dilakukan di zona penangkapan ikan
terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga
kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan
pertumbuhan ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trenggono mengatakan, PIT menjadi salah satu langkah transformasi bagi
industri perikanan RI untuk menuju ke arah perikanan yang mengedepankan
keberlanjutan dan budidaya. Ia pun bercerita, sempat ditolak Eropa
lantaran sistem penangkapan ikan RI dinilai barbar.
Baca juga:
Penangkapan Ikan Terukur Dinilai Jadi Angin Segar bagi Nelayan Kecil
"Sampai hari ini kita belum mampu dan belum bisa berhasil ekspor produk
perikanan kita ke Eropa. Salah satu yang saya dapatkan informasi kenapa
itu terjadi, dia cuman jawab cara penangkapan kalian masih barbar," kata
Trenggono, di Tual, Maluku Tenggara, Minggu (2/6/2024).
Memasuki pekan kedua di awal tahun 2024, BKSDA Sultra menerima empat laporan kemunculan buaya di sekitar pemukiman warga. Satu diantaranya memangsa bocah perempuan yang dilaporkan tewas.
Tahun 2022 dan 2023 merupakan periode dengan angka konflik buaya
dan manusia tertinggi di Sultra, dengan tren penyerangan buaya yang
menewaskan manusia terjadi di bulan Juli dan Desember.
Meningkatnya suhu panas bumi dan fragmentasi hutan diduga
menjadi penyebab utama buaya meninggalkan habitatnya, berpindah
mendekati pemukiman warga.
Pemerintah diharapkan sesegera mungkin menentukan mitigasi untuk
mencegah bertambahnya korban serangan buaya di tahun 2024 dan
tahun-tahun seterusnya, mengingat perubahan iklim masih diperkirakan
akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Isak tangis berselimut duka menyambut satu regu BASARNAS yang
memulangkan temuan jasad seorang bocah perempuan berumur sembilan tahun
ke rumah orang tuanya di Desa Lemoambo, Kecamatan Kusambi, Kabupaten
Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada pagi buta di pekan kedua Januari.
Sore hari sebelumnya, bocah itu dilaporkan dimangsa buaya ketika sedang
bermain-main di sungai bersama saudara dan teman-teman sebayanya.
Beberapa jam sebelum kejadian naas itu terjadi, satu tim BKSDA Sultra
di Kendari yang beranggotakan lima orang petugas diberangkatkan
menggunakan kendaraan mobil operasional menempuh perjalanan satu jam
lebih ke Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, usai
mendapat laporan dari kepala desa setempat, yang menerima aduan warganya
kembali melihat kemunculan buaya mendekati pemukiman.
“Tim rescue kami sudah ke lokasi di desa Ambesea untuk
melakukan monitoring dulu, kalau memungkinkan, yaa kita melakukan
evakuasi,” kata Prianto, Kepala Konservasi Wilayah II BKSDA Sultra.
Prianto tidak habis pikir, belum genap sebulan di awal tahun 2024,
pihaknya telah menerima empat laporan kemunculan buaya di sekitar
pemukiman warga, yang tersebar di berbagai kabupaten Sultra. “Apa
penyebabnya, nanti kemudian,” ujarnya.
Abdul Manan, Pakar Konservasi Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari
mengatakan penting untuk mencari tahu penyebab mengapa tren buaya
menyerang manusia meningkat di periode Juli dan Desember dalam kurun dua
tahun terakhir, pasca pandemi Covid 19.
“Ibarat gunung es, masalahnya kita harus melihat ke dalam air,” ujar Manan.
Air
sungai yang keruh menyulitkan tim BASARNAS mencari jasad bocah
perempuan yang diterkam buaya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara,
memasuki pertengahan Januari 2024. Foto : BASARNAS Kendari
Dalam studi yang dilakukan Amy Newsom, Zita Sebesvari, dan Ine Dorresteijn, berjudul Climate change influences the risk of physically harmful human-wildlife interaction,
yang dipublikasikan Biological Conservation, Oktober 2023, menyebutkan
jika laporan tentang meningkatnya interaksi berbahaya antara manusia
dengan satwa mengindikasikan bahwa perubahan iklim mungkin bertindak
sebagai pembesar risiko untuk konfrontasi ini, namun dampaknya terhadap
interaksi manusia–satwa liar masih belum diketahui secara pasti dalam
wacana ilmiah.
Mereka menganalisis 331 laporan media di 44 negara mengenai konflik
manusia dan satwa liar yang disebabkan oleh perubahan iklim itu
menunjukan bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan konflik fisik
melibatkan satwa liar dan manusia. Satwa liar yang dimaksud berupa
spesies berbisa, spesies karnivora darat dan air, serta hewan bertubuh
besar.
Dari analisis itu, diidentifikasi empat tren dari perubahan iklim
yang berdampak pada risiko korban jiwa manusia, yaitu: meningkatnya
persaingan sumber daya antar manusia dan satwa liar akibat kekeringan;
perluasan wilayah jelajah satwa berbahaya akibat suhu rata-rata yang
lebih tinggi; perpindahan sementara satwa liar akibat kejadian cuaca
ekstrem; dan perubahan pola perilaku sementara satwa liar akibat suhu
rata-rata yang lebih tinggi.
“Peran perubahan iklim penting untuk dikaji mendalam, supaya ada solusi,” kata Manan.
Di Sulawesi Tenggara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) Kendari memonitoring terjadi penurunan curah hujan dari total
2500mm di tahun 2022 menjadi 500mm di tahun 2023. Ini signifikan
meningkatkan suhu panas bumi sebanyak 2 derajat celcius, yang sebelumnya
suhu rata-rata di Sultra 32 derajat celcius naik menjadi 34 derajat
celcius.
“Ini akibat dari El Nino yang cukup kuat mempengaruhi Sulawesi
Tenggara,” kata Faizal Habibie, Koordinator Observasi dan Informasi BMKG
Kendari.
Petugas
BKSDA mengevakuasi Buaya Muara (Crocodylus porosus) sepanjang 4 meter
lebih yang ditangkap warga saat masuk ke area perkebunan warga di
Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Oktober 2023.
Foto : BKSDA Sultra
El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di Samudera Pasifik
bagian tengah dan timur, yang menyebabkan pergeseran pusat pertumbuhan
awan dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik Tengah dan Timur.
Akibatnya, curah hujan di Indonesia menurun.
El Nino membuat suhu permukaan air laut di perairan Laut Banda yang
sebagian besar di wilayah Sultra menurun, sehingga suplai energi dari
laut berkurang untuk membentuk awan-awan hujan. Sementara di daratan
juga tidak cukup kuat untuk melepas–menguapkan energi panas ke udara
untuk membentuk awan-awan hujan, ditambah lagi faktor atmosfer di bagian
atas Sulawesi Tenggara dan sekitarnya cenderung lebih kering. Kondisi
itu dirasakan di periode Agustus–September–Oktober yang hampir setiap
hari terlihat cuaca cerah di langit.
“Ibarat air dalam panci yang tidak akan menguap lantaran tidak ada pengapian dari tungku,” kata Habibie.
BMKG Kendari mencatat pada Juli dan Desember di tahun 2022 suhu
maksimum rata-rata mencapai 31,6 derajat celcius dan 34,5 derajat
celcius. Pada Juli dan Desember 2023 suhu maksimum rata-rata 32,4
derajat celcius dan 35,7 derajat celcius.
BKSDA Sultra telah menerima laporan–mengevakuasi 10 ekor buaya di
tahun 2022, dan delapan ekor di tahun 2023. Semuanya jenis Buaya Muara (Crocodylus porosus)
yang tersebar di berbagai wilayah Sultra. Dari sebaran itu, BASARNAS
Kendari telah melakukan enam operasi evakuasi korban tewas diterkam
buaya di tahun 2022, dan empat operasi evakuasi korban tewas diterkam
buaya di tahun 2023.
Dalam kurun dua tahun itu, Konawe Selatan menempati urutan teratas
konflik buaya dan manusia dengan jumlah total korban jiwa sebanyak 4
orang. Situasi membahayakan itu terjadi di periode waktu yang sama
setiap tahun, yaitu pada Juli dan Desember.
Menurut Manan, sebagai langkah awal perlu dilakukan studi melibatkan
akademisi perguruan tinggi untuk mencari tahu penyebab utama konflik
buaya dengan manusia.
Dia menduga tata kelola lahan ratusan pertambangan yang tersebar di
14 kabupaten/kota oleh pemerintah dinilai buruk–menjadi penyebab
terjadinya ketidakseimbangan alam yang berdampak pada hilangnya prinsip
ekologi–harmoni antara manusia dengan satwa liar sudah tidak ada lagi
sehingga mendorong hewan liar menjadi reaktif menyerang manusia.
Aktivitas menambang di kala musim hujan menyebabkan erosi yang
melarutkan lumpur menyebabkan sungai menjadi keruh, berkorelasi pada
berkurangnya hewan air yang menjadi sumber pakan utama buaya menjadi
berkurang. Akibatnya, buaya berpindah tempat ke habitat air yang masih
bersih untuk mencari makan sampai mendekat ke pemukiman warga. Dan di
ekosistem yang baru itu, buaya akan lebih kejam untuk mempertahankan
habitat barunya. Sementara, Juli dan Desember merupakan periode musim
hujan tahunan.
Petugas
BKSDA mengevakuasi Buaya Muara (Crocodylus porosus) sepanjang 4 meter
lebih yang ditangkap warga saat masuk ke area perkebunan warga di
Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Oktober 2023.
Foto : BKSDA Sultra
Fragmentasi di habitat buaya
“Salah satu yang menjadi penyebabnya meningkatnya serangan buaya ke
manusia adalah adanya fragmentasi terhadap habitat buaya,” kata Prianto.
Fragmentasi habitat merupakan suatu proses perubahan lingkungan yang
memiliki peran penting terhadap evolusi dan biologi konservasi. Seperti
yang terjadi pada habitat buaya yang tersebar di beberapa wilayah
Sultra, mengakibatkan sumber pangan pakan berkurang – buaya secara alami
berpindah tempat mencari habitat baru yang lingkungannya masih terjaga
dengan baik.
BKSDA Sultra telah mengidentifikasi berbagai aktivitas manusia yang
diduga menjadi penyebab terjadinya fragmentasi habitat buaya,
diantaranya: pembukaan hutan untuk tambang nikel, pembuatan hutan
mangrove menjadi tambak ikan, dan perburuan ikan di sungai menggunakan
potas dan setrum. Prianto mencontohkan bahwa pihaknya telah beberapa
kali menerima laporan kemunculan buaya di sekitar area tambang nikel
yang berdekatan dengan hutan mangrove.
Prianto memprediksi buaya banyak bermunculan dari air naik ke darat
ketika musim bertelur–buaya mencari habitat yang tepat untuk menyimpan
telurnya. “Itu biasanya saat memasuki musim hujan seperti sekarang.”
Prediksi itu tidak meleset, sesuai dengan bertambahnya laporan warga
mendapati buaya semakin mendekati pemukiman pada periode Desember 2023
sampai dengan Januari 2004. Selama dua pekan awal di Januari, BKSDA
Sultra telah menerima empat laporan dari berbagai wilayah. Situasi ini
belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Namun katanya, sekarang hujan sudah tidak bisa diprediksi–berdasarkan
informasi yang diperoleh musim hujan diperkirakan bergeser dimulai
akhir Desember sampai Maret. Dia khawatir akan jumlah buaya berpindah
tempat mencari habitat baru di sekitar pemukiman terus meningkat dalam
beberapa bulan kedepan.
Dia berharap, pemerintah sesegera mungkin menentukan mitigasi untuk
mencegah bertambahnya korban serangan buaya di tahun 2024 dan
tahun-tahun seterusnya, mengingat perubahan iklim masih diperkirakan
akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Prianto menyebut langkah mitigasi yang untuk sementara bisa dilakukan
adalah mengedukasi masyarakat untuk mengurangi aktivitas di sekitar
habitat buaya, utamanya di malam hari.
Papan
peringatan kepada masyarakat dan pengunjung untuk waspada beraktivitas
di di sekitar danau yang menjadi habitat buaya dan salah satu sumber
tangkapan ikan nelayan air tawar di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara Foto :
Riza Salman/Mongabay Indonesia
Manan mengimbau kepada para nelayan di sekitar habitat buaya untuk tidak ke sungai sementara waktu di bulan Juli dan Desember.
Sementara Edi Wulele, Kepala Desa Ambesea, masih diliputi rasa
khawatir akan serangan susulan buaya ke warganya, yang marak terjadi
dalam kurun tiga tahun belakangan ini pasca Pandemi Corona. Korban
terakhir merupakan seorang ibu rumah tangga berumur 30 tahun, diterkam
sore hari ketika hendak membersihkan diri di sungai usai menyemprotkan
cairan pembasmi hama di kebun jagungnya yang berada di bantaran sungai
tersebut, di pertengahan Desember 2023 lalu.
Konflik antara dan buaya terjadi ketika di area bantaran sungai
dijadikan area perkebunan oleh warga setempat. Sebelumnya, buaya dan
manusia hidup harmonis di Ambesea, buaya tidak pernah memangsa manusia.
“Yaa kejadiannya seperti itu, disebabkan adanya perambahan hutan. Air
habitat mereka (buaya) yang dulunya jernih sudah tercemar, keruh,”
ungkap Wulele. (***)
Investasi
Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah
Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1
Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya +
500 Meter.
SIARAN PERSKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: SP.338/SJ.5/IX/2023
JAKARTA,
(15/9)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut Hari Ikan
Nasional (Harkannas) ke-10 dengan mengingatkan pentingnya kesadaran
konsumen terhadap produk perikanan berkelanjutan.
"Pesan
penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini
adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang
berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan
tertulisnya, Jumat (15/9/2023).
Budi
menyebutkan bahwa semakin meningkatnya konsumsi ikan diharapkan dapat
mendukung asupan gizi masyarakat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa Angka Konsumsi Ikan (AKI) Nasional
(setara utuh segar) meningkat dari 55,16 kg/kapita pada tahun 2021
menjadi 56,48 kg/kapita pada tahun 2022.
"Fakta
yang menggembirakan ini tentu harus didukung oleh ketersediaan ikan
yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat.
Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan
sumber daya perikanan," ujar Budi.
Budi
menambahkan, pada peringatan Harkannas ke-10, KKP mengusung tema "Ikan
untuk Generasi Emas". Menurutnya, tema tersebut menjadi panggilan kepada
berbagai elemen bangsa dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan
untuk generasi mendatang.
"Kata kunci generasi emas adalah era Indonesia memiliki SDM yang berdaya saing," tuturnya.
Senada,
Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana dalam Webinar
Menyongsong Harkannas 2023 beberapa waktu lalu mengatakan generasi emas
adalah generasi yang cerdas, sehat, kuat, dan memiliki karakter yang
baik.
"Harkanas
mengingatkan kembali komitmen kita dalam peningkatan konsumsi ikan
sebagai investasi gizi generasi mendatang," tuturnya.
Di
tempat yang sama, Dessy Anggraeni, Direktur Program Sustainable
Fisheries Partnership (SFP) Indonesia, memberikan apresiasi kepada KKP
yang telah memasukkan tema konsumsi ikan yang bertanggung jawab pada
peringatan Harkannas ke-10.
Menurutnya,
peringatan tahunan tersebut tidak saja mempromosikan pentingnya
mengkonsumsi ikan yang memberikan segala kebaikannya untuk kesehatan
kita, namun juga bagaimana memilih produk perikanan yang bertangung
jawab, seperti: dimana ikan itu ditangkap, apa alat tangkapnya, dan
bagaimana cara menangkapnya.
"Ini
merupakan kearifan dalam mengelola sumber daya ikan yang kita miliki
saat ini, dan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjamin
ketersediaan ikan yang berkualitas di masa mendatang dalam mewujudkan
Generasi Emas Indonesia,” terang Dessy.
Sementara
Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam
Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan
berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia. Bahkan dia memastikan
akan turut menyebarluaskan pentingnya memilih seafood yang ramah
lingkungan (eco-friendly) kepada konsumen.
Menurutnya,
peran konsumen sangat penting dalam mendorong para pemasok seafood
untuk menyediakan produk perikanan yang berasal dari praktik penangkapan
dan budidaya yang bertanggung jawab, seperti ukuran ikan hasil
tangkapan, legalitas alat tangkap dan budidaya, serta asal-usul
ikan/ketertelusuran ikan.
"Untuk
mempermudah, WWF juga menyediakan panduan bijak memilih seafood
bertanggung jawab yang dapat diunduh di smartphone kita,” terang Imam.
Sebelumnya,
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan KKP
mengusung lima kebijakan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kelima kebijakan prioritas
tersebut yakni (1) memperluas kawasan konservasi laut, (2) penangkapan
ikan terukur berbasis kuota, (3) pembangunan budidaya laut, pesisir dan
darat yang berkelanjutan, (4) pengawasan dan pengendalian kawasan
pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (5) pembersihan sampah plastik di
laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Miliki Kavling tanah di Pusat
Pemerintahan Kabupaten Bima di GRIYA GODO PERMAI
Investasi Kavling Tanah Perumahan di
Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima
Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima
dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, seperti di Pulau Jawa, banyak jadi tempat pendaratan hiu dan pari. Setiap hari, ratusan hiu dan pari didaratkan di masing-masing pelabuhan. Sebagian besar spesies dilindungi atau tunduk pada peraturan yang ketat. Namun, tak ada
petugas yang mengawasi perdagangan ini. Perdagangan seringkali secara
ilegal, yang akhirnya berdampak pada populasi hiu dan kesehatan
ekosistem laut secara keseluruhan.
Penelusuran dari Januari hingga April 2023 menemukan, praktik ini merajalela di pelabuhan-pelabuhan
di pantai utara Jawa, seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Brondong di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Tasikagung di Rembang, Pelabuhan Perikanan Bajomulyo di Pati, dan Pelabuhan Perikanan Tegalsari di Kota Tegal.
Data Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) di
Merauke, Papua, juga menunjukkan tingginya pasokan hiu dari Indonesia
Timur. Rata-rata, lebih 177 ton hiu dikapalkan dari satu pelabuhan ini
setiap tahun antara 2018 dan 2022.
Perairan Indonesia yang luas merupakan rumah bagi hampir separuh dari sekitar 500 spesies hiu dan pari di dunia, termasuk 120 spesies hiu dan 101 pari. Menurut Muhammad Abdi Suhufan, Direktur lembaga swadaya masyarakat Destructive Fishing Watch (DFW), salah satu daerah yang jadi lokasi utama penangkapan ikan-ikan itu saat ini adalah Laut Arafura, di selatan Papua. Hal ini karena lokasi lain, seperti laut Jawa, makin menipis.
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong di Kabupaten Lamongan,
Jawa Timur, tampak ramai pada Jumat pagi akhir Februari lalu. Para
pekerja menurunkan ikan dari kapal-kapal yang tiba pagi itu. Dari
ikan-ikan hasil tangkapan itu termasuk ratusan hiu dan pari. Ada hiu
martil bergigi—yang rentan atau terancam punah–, hiu lanjaman, dan
berbagai spesies pari kikir, kupu-kupu dan pari gitar.
Rizal, satu dari tiga pembeli ikan yang sudah di sana sejak subuh
senang karena mendapatkan barang paling banyak, lebih 10 ton hiu dan
pari. Para pekerja memotong sirip dari beberapa hiu.
Sirip hiu paling menarik bagi Rizal karena bisa terjual antara
Rp400.000-Rp12 juta per kilogram, tergantung ukuran. Sebaliknya, daging
hiu hanya dijual Rp14.000 per kilogram.
Rizal bilang, pembeli datang ke rumahnya dari Surabaya, Pati, Tegal,
dan Jakarta untuk membeli 50-100 kilogram sirip hiu sekaligus.
Brondong hanyalah satu dari sekian banyak pelabuhan di Indonesia yang
jadi tempat pendaratan hiu dan pari. Penelusuran dari Januari hingga
April 2023 menemukan, praktik ini merajalela di pelabuhan-pelabuhan di
pantai utara Jawa, seperti Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung
di Rembang, Pelabuhan Perikanan Bajomulyo di Pati, dan Pelabuhan
Perikanan Tegalsari di Kota Tegal.
Setiap hari, ratusan hiu dan pari didaratkan di masing-masing
pelabuhan itu. Sebagian besar spesies dilindungi atau tunduk pada
peraturan yang ketat. Namun, tak ada petugas yang mengawasi perdagangan
ini. Perdagangan seringkali secara ilegal, yang akhirnya berdampak pada
populasi hiu dan kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan.
Tumpukan hiu dan pari Lontar di Pelabuhan Tasikagung, Kabupaten Rembang, 5 Maret 2023. Foto: A. Asnawi/ Mongabay Indonesia
Aturan yang harus diikuti
Perdagangan sirip hiu merupakan bisnis menguntungkan sekaligus
kontroversial karena didorong permintaan tinggi, terutama di Tiongkok.
Indonesia mengontrol penangkapan dan pemanfaatan hiu dan pari melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61/2018.
Peraturan ini mengatur penggunaan spesies ikan yang sepenuhnya atau
sebagian dilindungi hukum nasional, atau terdaftar dalam lampiran
konvensi perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar yang
terancam punah (CITES), yang diratifikasi Indonesia pada 1978.
Peraturan ini juga mencakup spesies yang mirip dengan spesies yang
dilindungi atau terdaftar dalam CITES. Untuk itu para pedagang harus
mendapatkan surat rekomendasi.
Spesies yang sepenuhnya dilindungi termasuk hiu paus, hiu gergaji,
pari manta, dan empat jenis pari air tawar. Menangkap, memelihara, atau
memperdagangkan adalah tindakan ilegal.
Spesies hiu lain yang terdaftar dalam CITES yang tunduk pada pengawasan perdagangan di Indonesia meliputi hiu martil (Sphyrna zygaena, Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran). Lalu, hiu tikus atau hiu monyet (Alopias pelagicus, Alopias superciliosus, Alopias vulpinus), hiu sirip putih (Carcharhinus longimanus), hiu sutra (Carcharhinus falciformis), dan hiu mako (Isurus oxyrinchus, Isurus paucus).
Pari yang tercakup dalam peraturan ini karena masuk dalam daftar CITES termasuk pari mobula (Mobula species), pari kupu-kupu (Rhynchobatus palpebratus dan Rhynchabatus springeri), dan pari gitar (Rhina ancylostoma, Glaucostegus typus, dan Glaucostegus thouin).
Setiap bisnis yang ingin mengekspor spesies ini atau menjual di dalam
negeri harus memiliki surat izin pemanfaatan jenis ikan (SA{JI) dan
surat angkutan jenis ikan (SAJI). Para pedagang juga harus memiliki
kuota mencakup jumlah yang dapat mereka ekspor.
Dari temuan lapangan Mongabay, sangat mudah bagi para pedagang menghindari regulasi dan deteksi.
Seekor ikan hiu tanpa sirip tergolek di Pelabuhan Brondong, Lamongan, 23 Februari 2023. Foto: A. Asnawi/ Mongabay Indonesia
Pedagang sirip
Pada Desember 2022, kapal kontainer berbendera Indonesia punya PT
Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak
di Surabaya, Jawa Timur, setelah bertolak dari Pelabuhan Merauke di
Papua. Muatan termasuk 589 kilogram sirip hiu.
Menurut dokumen Balai Karantina Ikan dan Kesehatan Ikan (BKIPM),
sirip-sirip ini dikirim kepada Hendrik Setiyoko, warga Dusun Purwodadi,
Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Namun, sirip-sirip itu
bukan milik Hendrik.
“Itu milik bos saya,” kata Hendrik, karyawan PT Jaya Dina Buana (JDB), sebuah perusahaan pengolahan ikan di Surabaya.
Dia akui, perusahaan sengaja menggunakan namanya untuk menerima
kiriman itu. “Mungkin karena saya sudah berpengalaman,” katanya, seraya
bilang sebelumnya pernah bekerja di perusahaan lain juga memperdagangkan
sirip hiu.
JDB berbasis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan baru berdiri
Oktober 2022, menurut dokumen profil perusahaan yang diperoleh dari
Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Ketika Mongabay menghubungi perusahaan melalui telepon, orang yang menjawab menolak berkomentar dan mengakhiri panggilan.
Meskipun masih baru, perusahaan ini sudah memiliki jaringan pembeli
sirip hiu kuat yang mengekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok,
Singapura, dan Vietnam. “Semua diekspor,” kata Hendrik.
Dia mengatakan, pengiriman yang diterima perusahaannya dari Papua
bisa mencapai dua ton, atau 3.500 sirip. Sirip-sirip itu datang dengan
kapal, atau terkadang pesawat, dan biasa langsung dibawa ke gudang
perusahaan di Surabaya.
Tumpukan
hiu dan pari yang baru didaratkan di Pelabuhan Brondong, Kabupaten
Lamongan, 22 Februari 2023. Foto: A. Asnawi/ Mongabay Indonesia
Ilegal
Pada Maret 2023, Mongabay datang ke gudang ikan. Dua
pekerja sibuk menyortir teripang di ruang utama, di mana hampir 40
kilogram sirip hiu dibungkus dalam kantong plastik dan siap jual.
Antara lain ada sirip hiu hitam, pari, hiu putih atau lanjaman, dan hiu
martil.
Makin panjang sirip, makin tinggi harga. Untuk yang berukuran 15
sentimeter Rp 500.000-Rp700.000 per kilogram, sedangkan berukuran 40
sentimeter dibanderol Rp2juta-Rp2,4 juta.
Afe, pemilik gudang mengatakan, sirip-sirip itu merupakan sisa
penjualan sebelumnya. “Kemarin kami kirim dua ton ke Jakarta. Ini
sisanya,” katanya, dan menawarkan untuk menjualnya Rp67 juta.
Namun, kata Suwardi Purboyo, Koordinator Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar untuk wilayah Jawa Timur, penjualan
semacam itu ilegal.
Dia mengatakan, per Maret 2023, hanya ada 35 pemegang SIPJI di
wilayah itu, 13 adalah eksportir. Baik Hendrik maupun JDB tidak termasuk
di antara pemegang SIPJI-SAJI.
“Nama Hendrik atau JDB tidak ada dalam data kami. Tidak ada nama itu,” kata Suwardi kepada Mongabay di kantornya Maret lalu.
Dia mengatakan, berarti Hendrik dan perusahaannya memperdagangkan sirip hiu secara ilegal.
JDB hanyalah satu dari beberapa perusahaan di Jawa yang secara rutin
menerima pasokan hiu dari Papua, menurut dokumen BKIPM. Dua perusahaan
lainnya, tidak jelas. Satu bernama PT Nafish Rafa Bahari tercatat
membawa 100 kilogram sirip hiu pada April 2023. Perusahaan lain, CV Mina
Miranda Jaya menerima kiriman 3,6 ton.
Mongabay mengunjungi alamat perusahaan yang tercantum dalam
dokumen, namun tak menemukan jejak perusahaan itu. Penduduk setempat
juga tak pernah mendengar tentang mereka. Pencarian dokumen perusahaan
di situs Ditjen AHU juga tak membuahkan hasil. Nama-nama perusahaan tak
ada di sana.
Pari
kikir (Apendiks II) sepanjang 2 meter yang baru didaratkan di Pelabuhan
Tasikagung, Rembang, 28 Februari 2023. Foto: A. Asnawi/ Mongabay
Indonesia
Sumber dan tujuan
Perairan Indonesia yang luas merupakan rumah bagi hampir separuh dari
sekitar 500 spesies hiu dan pari di dunia, termasuk 120 spesies hiu dan
101 pari.
Menurut Muhammad Abdi Suhufan, Direktur lembaga swadaya masyarakat Destructive Fishing Watch
(DFW), salah satu daerah yang jadi lokasi utama penangkapan ikan-ikan
itu saat ini adalah Laut Arafura, di selatan Papua. Hal ini karena
lokasi lain, seperti laut Jawa, makin menipis.
“Kalau jadi pemasok utama, saya kira wajar karena laut Jawa makin
sulit. Nelayan pada akhirnya akan menggeser zona tangkapnya ke wilayah
timur,” katanya.
Penelitian DFW mengungkapkan, laut Arafura memasok rata-rata 18,6 ton sirip hiu kering per tahun pada 2018-2020.
“Itu hanya data yang dilaporkan. Saya yakin jumlah yang tidak dilaporkan lebih besar dari itu.”
Data Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) di Merauke,
Papua, juga menunjukkan tingginya pasokan hiu dari Indonesia Timur.
Rata-rata, lebih 177 ton hiu dikapalkan dari satu pelabuhan ini setiap
tahun antara 2018 dan 2022.
Sebagian besar hiu dan pari yang ditangkap di perairan Indonesia
dikirim ke Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia dan merupakan
pintu gerbang menuju pasar ekspor termasuk Tiongkok, Amerika Serikat,
Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan.
“Sebagian besar diekspor,” kata Suwardi dari Balai Pengelolaan
Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL), seraya menambahkan, penjualan
dalam negeri jarang dilakukan karena harga sangat tinggi.
Sebagian besar atau 58,8% dari 852 izin SAJI yang dikeluarkan BPSPL Denpasar pada 2021 untuk tujuan ekspor.
Secara keseluruhan, hiu mati yang diperdagangkan di wilayah Jawa
Timur pada tahun itu meliputi 2.582,3 ton hiu beku tanpa kepala dan
tanpa sirip, 365,8 ton hiu beku tanpa kepala dan sirip, dan 157,3 ton
sirip hiu kering. Total nilai ekonomi perdagangan hiu dan pari di
wilayah Indonesia mencapai Rp105 miliar tahun itu.
Tingginya permintaan internasional mendorong perdagangan hiu dan pari
legal dan ilegal dari perairan Indonesia. Menurut Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Indonesia menyumbang 16,8% ke pasar hiu global. Ada
kekhawatiran, pasokan itu secara tak berkelanjutan.
Mukhlis Kamal, peneliti hiu dan pari dari Institut Pertanian Bogor, mengatakan, konservasi spesies ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Sebagai karnivora besar, hiu mengatur rantai makanan dan mengontrol keseimbangan ekologi laut dengan memakan spesies lain.
“Jika populasi mereka berkurang atau punah, dampaknya terhadap
keseimbangan ekologi akan terasa. Ekosistem bisa runtuh,” katanya.
(Bersambung)
Hiu
martil yang siap dipotong guna diambil siripnya di Pelabuhan
Tasikagung, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 5 Maret 2023. Foto: A.
Asnawi/ Mongabay Indonesia
***
*Tulisan ini atas dukungan Earth Journalism Network (EJN)
Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Topi Pegawai KKP
Menyediakan Topi Pegawai Lingkup KKP Yang berada di Pusat dan Daerah yang berminat WA saja ke 081342791003
Kaos dan Topi Pelabuhan Perikanan
Menyediakan Kaos dan Topi Pelabuhan Perikanan Yang Berminat Hub Kami 081342791003
Rumah Kos di Kota Kendari Sultra
Kos Putri Salsabilla"di Jalan DI. Panjaitan Lorong Saroja Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari – Sulawesi Tenggara dekat Bundaran Pesawat Tempur Lepo-Lepo dekat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Avicenna Kendari hanya sekitar 200 Meter. Berminat Hubungin HP/WA. 081342791003
JAKARTA,
(15/9)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut Hari Ikan
Nasional (Harkannas) ke-10 dengan mengingatkan pentingnya kesadaran
konsumen terhadap produk perikanan berkelanjutan.
Budi
menambahkan, pada peringatan Harkannas ke-10, KKP mengusung tema "Ikan
untuk Generasi Emas". Menurutnya, tema tersebut menjadi panggilan kepada
berbagai elemen bangsa dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan
untuk generasi mendatang.
Menurutnya,
peringatan tahunan tersebut tidak saja mempromosikan pentingnya
mengkonsumsi ikan yang memberikan segala kebaikannya untuk kesehatan
kita, namun juga bagaimana memilih produk perikanan yang bertangung
jawab, seperti: dimana ikan itu ditangkap, apa alat tangkapnya, dan
bagaimana cara menangkapnya.
Tumpukan
hiu dan pari yang baru didaratkan di Pelabuhan Brondong, Kabupaten
Lamongan, 22 Februari 2023. Foto: A. Asnawi/ Mongabay Indonesia
