KKP Lantik Mantan Kapolda Maluku sebagai Dirjen Perikanan Tangkap Hari Ini

Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik mantan Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Jumat 9 Agustus 2024. Istimewa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan melantik Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang baru. KKP menunjuk mantan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Inspektur Jenderal Lotharia Latif menduduki jabatan Dirjen itu.

"Menteri Keluatan dan Perikanan telah melantik Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Irjen Polisi Lotharia Latief, pada Jumat, 9 Agustus 2024," kata Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, melalui aplikasi perpesanan, Jumat, 9 Agustus 2024.

Lotharia menjabat sebagai Kapolda Maluku pada 17 Desember 2021. Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur, pada Juni 1967 itu meninggalkan jabatannya sebagai Kapolda setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi hingga perwira menengah Polri, di antaranya Lotharia dimutasi menjadi Pati Badan Reserse Kriminal Polri.

Adapun posisi Lotharia diganti oleh Irjen Eddy Sumitro Tambunan. Mutasi pejabat Polri ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1552/VII/KEP/2024 tanggal 26 Juli 2024, ditandatangani oleh Asisten Bidang Sumber Daya Manusia Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Doni menerangkan penunjukkan Lotharia sebagai Dirjen Perikanan Tangkap sudah sesuai Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Presiden Nomor 88/TPA Tahun 2024.

Sumber https://bisnis.tempo.co/read/1901841/kkp-lantik-mantan-kapolda-maluku-sebagai-dirjen-perikanan-tangkap-hari-ini 

 

 

READ MORE - KKP Lantik Mantan Kapolda Maluku sebagai Dirjen Perikanan Tangkap Hari Ini

Trenggono Ungkap Maling Ikan di Laut RI: Rumah di PIK Punya 80 Kapal

 Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa saat ini masih banyak kapal Indonesia yang melakukan penangkapan ilegal alias illegal fishing. Ia mengaku geleng-geleng kepala melihat fenomena tersebut.

"Dari sekian banyak jumlahnya, lebih dari 80 ribu kapal, yang izin hanya 6 ribu. Yang izin ke kementerian ini hanya 6 ribu, selebihnya izinnya daerah, selebihnya tidak ada izin, jadi korupsi semua ini," ucap Sakti dalam agenda Pemberian Award dan Bincang-bincang: Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru, di Kantor Kementerian dan Kelautan Perikanan, Merdeka Timur, Senin (11/12/2023).

Sakti kemudian mengungkap, berbagai kapal Indonesia yang melakukan ilegal fishing itu mencari ikan berbagai negara. Di antaranya, Australia, Malaysia, Thailand, bahkan hingga Madagaskar. Menurutnya, berbagai negara seperti Australia harusnya sudah komplen terhadap Indonesia soal hal tersebut.

Selain itu, Sakti juga mengatakan berbagai pelaku penangkapan ilegal itu adalah 'pemain besar' karena mempunyai kapal yang berukuran di atas 30 Gross Ton (GT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan B.1090/MEN-KP/VII/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

Ia menjelaskan pemerintah pun tidak memperbolehkan kapal di atas 30 GT untuk melewati wilayah zona maritim, yakni di atas 12 mil laut yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menjadi kewenangan KKP. Jika lebih maka harus seizin pihaknya.

Namun ia melihat para pemancing ilegal masih melakukan hal tersebut karena tahu bahwa KKP tidak mempunyai kapasitas sumber daya manusia untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia.

"30 GT itu beroperasinya hanya di 12 mil, dia tau KKP tidak mungkin bisa mengawasi sejauh itu. Rumahnya di Pondok Indah, di PIK, tapi punya 80 kapal di Ambon, punya 70 kapal di Biak. Izinnya izin daerah, murah meriah, BBM-nya disubsidi pemerintah (padahal) itu haknya nelayan lokal yang pakai 3 GT dan 5 GT," sindirnya.
Advertisements

Oleh sebab itu, Sakti pun mengatakan bahwa pemerintah saat ini mencoba menyelesaikan hal tersebut. Salah satunya dengan merancang PP 11 Tahun 2023 tentang PIT. Regulasi itu bertujuan untuk mengatur hak dan membagi wilayah tangkapan berdasarkan kemampuan para nelayan lokal dan para nelayan besar.

Sakti pun mengatakan bahwa Hari Anti Korupsi seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk berbenah. Menurutnya, rencana besar Ekonomi Biru tidak akan bisa terwujud sepenuhnya jika sifat-sifat korupsi masih melekat di KKP dan seluruh stakeholdernya.

"Korupsi bukan hanya penyelenggara negara, tetapi juga audiens kita atau masyarakat yang kita kelola, yang kita tata kelola. Mudah-mudahan an semua kita bisa perbaiki tata kelolanya sehingga tidak hanya kementerian saja seluruh stakeholdernya baik, sehingga seperti disuarakan Pak Nurul Ghufron (Wakil Pimpinan KPK) tadi. Kita wujudkan KKP berintegritas dan mewujudkan ekonomi biru dalam sektor perikanan serta menyeimbangkan ekologi Indonesia," pungkasnya

Baca artikel detikfinance, "Trenggono Ungkap Maling Ikan di Laut RI: Rumah di PIK Punya 80 Kapal" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7084082/trenggono-ungkap-maling-ikan-di-laut-ri-rumah-di-pik-punya-80-kapal.

 

Ingin Pakai Batik Motif Ikan  

Batik Motif Ikan Berminat Hub 081342791003

Lihat Motifnya Klik

 

Mau Sehat dan Dikejar-Kejar Uang Tidak Henti-Hentinya dan dapat diwariskan Lihat Vidionnya

 Rahasia Kehebatan Madu Black Borneo Untuk Kejantanan

 

 Rahasia Kehebatan Madu Manjakani untuk Para Wanita

Topi Pegawai Ditjen Perikanan Tangkap

Pegawai DJPT Belum Mantap  Kalau Belum Pakai

Hub 081342791003

Topi KKP Berminat Hub 081342791003

Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempat   Kos Putri Salsabilla Kendari  Hub 081342791003

Topi Pegawai Ditjen PSDKP  Topi Pegawai Ditjen Perikanan Tangkap   Berminat Hub 081342791003

Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di  GRIYA GODO PERMAI Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter. Berminat Hub 081342791003

 

ut RI: Rumah di PIK Punya 80 Kapal
Samuel Gading - detikFinance
Senin, 11 Des 2023 18:45 WIB
Wahyu Sakti Trenggono
Foto: dok. KKP
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa saat ini masih banyak kapal Indonesia yang melakukan penangkapan ilegal alias illegal fishing. Ia mengaku geleng-geleng kepala melihat fenomena tersebut.

"Dari sekian banyak jumlahnya, lebih dari 80 ribu kapal, yang izin hanya 6 ribu. Yang izin ke kementerian ini hanya 6 ribu, selebihnya izinnya daerah, selebihnya tidak ada izin, jadi korupsi semua ini," ucap Sakti dalam agenda Pemberian Award dan Bincang-bincang: Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru, di Kantor Kementerian dan Kelautan Perikanan, Merdeka Timur, Senin (11/12/2023).

Sakti kemudian mengungkap, berbagai kapal Indonesia yang melakukan ilegal fishing itu mencari ikan berbagai negara. Di antaranya, Australia, Malaysia, Thailand, bahkan hingga Madagaskar. Menurutnya, berbagai negara seperti Australia harusnya sudah komplen terhadap Indonesia soal hal tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga:
KKP Amankan 6 Kapal Maling Ikan di Selat Malaka dan Laut Sulawesi

Selain itu, Sakti juga mengatakan berbagai pelaku penangkapan ilegal itu adalah 'pemain besar' karena mempunyai kapal yang berukuran di atas 30 Gross Ton (GT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan B.1090/MEN-KP/VII/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

Ia menjelaskan pemerintah pun tidak memperbolehkan kapal di atas 30 GT untuk melewati wilayah zona maritim, yakni di atas 12 mil laut yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menjadi kewenangan KKP. Jika lebih maka harus seizin pihaknya.

Namun ia melihat para pemancing ilegal masih melakukan hal tersebut karena tahu bahwa KKP tidak mempunyai kapasitas sumber daya manusia untuk mengawasi seluruh perairan Indonesia.

"30 GT itu beroperasinya hanya di 12 mil, dia tau KKP tidak mungkin bisa mengawasi sejauh itu. Rumahnya di Pondok Indah, di PIK, tapi punya 80 kapal di Ambon, punya 70 kapal di Biak. Izinnya izin daerah, murah meriah, BBM-nya disubsidi pemerintah (padahal) itu haknya nelayan lokal yang pakai 3 GT dan 5 GT," sindirnya.
Advertisements

Oleh sebab itu, Sakti pun mengatakan bahwa pemerintah saat ini mencoba menyelesaikan hal tersebut. Salah satunya dengan merancang PP 11 Tahun 2023 tentang PIT. Regulasi itu bertujuan untuk mengatur hak dan membagi wilayah tangkapan berdasarkan kemampuan para nelayan lokal dan para nelayan besar.

Sakti pun mengatakan bahwa Hari Anti Korupsi seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk berbenah. Menurutnya, rencana besar Ekonomi Biru tidak akan bisa terwujud sepenuhnya jika sifat-sifat korupsi masih melekat di KKP dan seluruh stakeholdernya.

"Korupsi bukan hanya penyelenggara negara, tetapi juga audiens kita atau masyarakat yang kita kelola, yang kita tata kelola. Mudah-mudahan an semua kita bisa perbaiki tata kelolanya sehingga tidak hanya kementerian saja seluruh stakeholdernya baik, sehingga seperti disuarakan Pak Nurul Ghufron (Wakil Pimpinan KPK) tadi. Kita wujudkan KKP berintegritas dan mewujudkan ekonomi biru dalam sektor perikanan serta menyeimbangkan ekologi Indonesia," pungkasnya

Baca artikel detikfinance, "Trenggono Ungkap Maling Ikan di Laut RI: Rumah di PIK Punya 80 Kapal" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7084082/trenggono-ungkap-maling-ikan-di-laut-ri-rumah-di-pik-punya-80-kapal.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

READ MORE - Trenggono Ungkap Maling Ikan di Laut RI: Rumah di PIK Punya 80 Kapal