Aksi Illegal Fishing Kapal Asing Makin Marak, Tak Bisa Ditangkap

Manado (ANTARA News) - Aksi illegal fishing semakin marak terjadi di perairan Sulawesi Utara (Sulut), sehingga kerugian akibat tindakan tersebut, negara dirugikan sekitar Rp462 miliar hingga tahun 2008.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Sulut, Xandramaya Lalu, Kamis di Manado, mengatakan, aksi illegal fishing lebih banyak dilakukan kapal-kapal berbendera asing, sehingga sulit diidentifikasi dan ditangkap.

Kegiatan operasi illegal fishing selain perairan Sulut, juga banyak beraktivitas hingga ke Teluk Tomini dan laut Seram.

Aksi illegal fishing menggunakan alat penangkapan dengan menggunakan bom sianida dan potasium, dan sering dipraktikkan hingga ke Taman Nasional Laut (TNL) Bunaken, sehingga turut merusak biota laut dan terumbu karang.

Pemerintah dan aparat kepolisian serta TNI Angkatan Laut memang kesulitan mengatasi aksi illegal fishing, karena minimnya armada pengawasan di laut, katanya.

Sementara itu, selang tahun 2007 lalu, pihak keamanan berhasil menangkap sejumlah kapal pump boat telah memasuki perairan Sulut tanpa dokumen resmi.

Ada sebanyak 230 kapal telah diamankan, namun diproses aparat keamanan baru tujuh kasus, umumnya ada kesalahan dokumen, sedangkan tahun 2008 telah ditangkap 14 kapal dan lagi tujuh kapal dilepas, karena terbukti tidak melakukan pencurian, sementara tujuh kapal lainnya telah diproses melalui pengadilan.

Adapun jumlah kapal beroperasi di perairan Sulut mencapai 33 ribu kapal, terdiri dari 15.692 perahu tanpa motor, 7.220 perahu menggunakan motor tempel, dan kapal motor sebanyak 659 unit.(*)

COPYRIGHT © 2008

READ MORE - Aksi Illegal Fishing Kapal Asing Makin Marak, Tak Bisa Ditangkap

Bila Pukat Harimau Dilegalkan Kembali

Pukat harimau akan dilegalkan kembali secara terbatas di tahun 2004 ini (Arief Satria ”Pukat Harimau Dilegalkan Kembali”, SH 23 Juni 2004). Yang dimaksud dengan ”terbatas” adalah harus ada izin dari Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Pemda setempat serta memenuhi empat syarat. Keempat syarat itu: ìPertama, trawl yang dioperasikan hanya boleh dimiliki oleh nelayan tradisional, bukan nelayan modern. Kedua, hanya dioperasikan di daerah-daerah perbatasan. Ketiga, pengoperasiannya hanya pada zona empat mil dari pantai. Keempat, harus memperhatikan aspek konservasi. Artinya, harus ada closed season di mana trawl tidak boleh dioperasikan pada waktu ikan-ikan sedang bertelur.”

Penulis akan menganalisis keempat syarat DKP itu dalam dua tulisan berturut yang terbit hari ini dan besok, Sabtu (17/7). Syarat pertama bahwa hanya nelayan tradisional yang dibolehkan menggunakan trawl, sedangkan nelayan modern tidak, bisa menimbulkan kesulitan teknis dalam mengalokasikan mana yang ”tradisional” dan mana yang ”modern”. Sistem statistik perikanan Indonesia yang pertama kali dikembangkan oleh Dr. Tadashi Yamamoto, dalam buku pedoman ketentuan kerja dan terus dipakai hingga kini, tidak secara eksplisit mendefinisikan apa itu ”nelayan tradisional” dan apa itu ”nelayan modern”.

Klasifikasi usaha perikanan di sistem statistik perikanan kita mengacu kepada konsep rumah tangga atau perusahaan (RTP) perikanan sebagai sebuah unit ekonomi dan mengacu kepada besarnya usaha yang dicirikan oleh kepemilikan dan jenis ukuran kapal yang dipakai. Sebuah RTP disebut sebagai: (1) ”usaha skala kecil” jika RTP perikanan tersebut tidak memiliki perahu, memiliki perahu tanpa motor, dan memiliki perahu dengan motor tempel; (2) ”usaha skala menengah” jika memiliki kapal motor dengan ukuran kapal kurang dari 5 GT hingga 30 GT; dan (3) ”usaha skala besar” jika RTP tersebut memiliki kapal motor dengan ukuran kapal dari 30 GT hingga 200 GT ke atas.

Nah, dimanakah garis demarkasi ”tradisional-modern” akan diletakkan oleh DKP? Secara teknis, tidak mungkin kategori ”tradisional” untuk pengoperasian pukat harimau di sini diaplikasikan untuk kategori nelayan pemilik usaha skala kecil karena mereka tidak memiliki perahu/kapal dan andaikata pun memiliki hanya berupa perahu dengan motor tempel yang tidak cukup kuat untuk menarik jaring pukat harimau. Padahal justru, RTP perikanan laut kategori skala kecil inilah yang paling banyak jumlahnya di Indonesia. 

Kuat dan Konsisten

Jika argumennya kini adaah ”memberdayakan” nelayan skala kecil untuk memiliki kapal-kapal ikan yang lebih besar ukurannya dan lebih kuat kemampuannya dari yang mereka miliki sekarang, maka pertanyaannya kini dari segi ekonomi, adakah ada dana yang kontinyu untuk menopang pemberdayaan capital cost ini? Dari segi ekologis, sudahkah dipastikan bahwa sumber daya stok ikan yang bersangkutan mampu dieksploitasi oleh tingkat pemberdayaan usaha penangkapan ikan (fishing effort) yang direncanakan? Adakah analisis ilmiah yang bisa mendukung ini? 

Bila ternyata stok sumber daya yang ditargetkan tidak dapat mendukung besarnya effort yang diturunkan, maka yang terjadi adalah lebihnya kapasitas usaha perikanan (fishing overcapacity) yang kemudian berimplikasi kepada kondisi tangkap lebih (overfishing) dan tentunya memiliki dampak yang tidak sedikit dan bebannya akan ditanggung tidak hanya oleh generasi kini, tapi juga oleh generasi mendatang.

Syarat yang kedua bahwa pukat harimau hanya akan dioperasikan di daerah-daerah perbatasan juga tidak jelas batasannya. Apakah ini perbatasan antar dua propinsi, antar dua kabupaten, ataukah perbatasan antar dua negara. Perbatasan mana pun yang dikehendaki butuh instrumen monitoring, controlling, and surveillance (MCS) yang jelas, kuat dan konsisten. 

Ini tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan jujur, dukungan analisis ilmiah stok sumberdaya yang bisa dipakai sebagai acuan instrumen MCS, peralatan yang memadai dan rendah biaya perawatan, tapi juga dana operasional yang tidak sedikit. Adakah dana tangible yang cukup tersedia untuk ini?

Penulis menyebut tangible atau nyata ada agar kita yakin bahwa MCS ini pasti bisa jalan. Janganlah kita hanya mengharapkan atau mengandalkan dana yang sifatnya masih ”potensial” yang belum nyata kelanggengannya. Dalam kaitannya dengan semangat otoritas daerah, sanggupkah pihak pemerintah daerah yang akan melaksanakan pelegalan pukat harimau secara terbatas ini menjamin bahwa MCS di wilayah mereka bisa dilakukan secara efisien, konsisten dan bertanggung jawab?

Habitat Udang Alami

Syarat ketiga adalah bahwa pengoperasian trawl ini hanya untuk wilayah empat mil laut dari garis pantai juga dilematis, baik dari segi ekologis maupun sosial. Alasan utama mengapa pukat harimau beroperasi di wilayah perairan dekat pantai yang biasanya sekitar empat mil laut dari garis pantai, karena di sinilah letaknya habitat udang alami (wild shrimps, ini dibedakan dengan udang hasil budidaya tambak, farmed shrimps), target utama tangkapan trawl. Udang alami di perairan Indonesia, biasanya dari jenis udang windu (Penaeus monodon, dan P. semisulcatus) dan udang putih (Penaeus merguensis, dan P. indicus) hidup di habitat dasar laut (demersal) dekat dengan wilayah pantai. Terlebih-lebih lagi kalau wilayah pantai tersebut banyak hutan bakaunya. 

Tidak bisa kita pungkiri bahwa udang, sebagaimana juga ikan dan hewan-hewan lainnya, tidak ”hidup sendiri” dan ”terisolir” satu sama lainnya. Dengan kata lain, secara ekologis, semua komponen hayati (biotik) dan non-hayati (abiotik) di laut berinteraksi satu dengan lainnya sebagai bagian dari sebuah kesatuan ekosistem laut yang utuh dan ini merupakan hukum alam. Bila satu bagian komponen ekosistem terkena dampak tertentu, maka akan mempengaruhi kesetimbangan alami dari ekosistem yang bersangkutan.

Banyak penelitian yang membuktikan bahwa peningkatan upaya penangkapan ikan (fishing effort) yang sangat intensif di tingkat top predators dalam jangka waktu tertentu bisa menghasilkan keuntungan ekonomi, namun akan tiba saatnya dimana kegiatan penangkapan ikan tersebut menjadi tidak memungkinkan karena jumlah hewan-hewan atau ikan-ikan top predators sudah sangat menurun drastis dan tidak menguntungkan lagi secara ekonomis untuk terus mempertahankan tingkat fishing effort yang bersangkutan. 

Pada akhirnya target fishing effort pun beralih ke ikan-ikan di trophic level di bawahnya, dan begitu seterusnya, skenario eksploitasi berulang, hingga ke tingkat trophic level yang paling di bawah letaknya. Fenomena ini disebut sebagai ‘fishing down the marine food web’ (FDMFW) (Pauly et al. 1998) dan ditinjau dari kacamata ekologi laut dan konservasi laut, merupakan sebuah fenomena tragedi perikanan laut yang terus berulang di mana-mana. Tulisan ini merupakan bagian akhir dari dua tulisan yang telah diturunkan SH, Jumat (16/7) kemarin.

Akibat dari interaksi-interaksi ekologis sebagaimana disebutkan di atas, maka berkelanjutannya dan meningkatnya fishing effort di tingkat trophic level bawah, macam intensifnya penangkapan udang alami setelah FDMFW berlangsung, tidak akan memberikan kesempatan bagi ikan-ikan atau hewan-hewan lainnya di tingkat trophic level di atasnya untuk bisa pulih. Hal ini disebabkan karena hewan-hewan di tingkat trophic level bawah merupakan mangsa bagi hewan-hewan di tingkat trophic level di atasnya, dan seterusnya keterkaitan ekologis berlangsung hingga ke tingkat trophic level yang paling atas (top predators).

Bila para manajer perikanan laut kita tidak menyadari akan pentingnya keseimbangan dan keterkaitan ekologis di ekosistem laut kita, maka bukan mustahil, kebijaksanaan perikanan laut yang dicanangkan justru akan mendorong timbulnya dan terus dipertahankannya fenomena FDMFW yang selanjutnya akan mengancam keanekaragaman hayati sumber daya kelautan kita.

Adapun syarat terakhir atau keempat yang diungkapkan di artikel tersebut adalah bahwa ‘penggunaan pukat harimau secara terbatas ini harus memperhatikan aspek konservasi. Artinya, harus ada ’closed season’ di mana trawl tidak boleh dioperasikan pada waktu ikan-ikan sedang bertelur’. Sungguh ini merupakan syarat yang bersifat paradoks, dan berikut penulis berikan tiga alasan mengapa ini paradoks. 

Kerusakan di Dasar Laut

Yang pertama, pada umumnya pukat harimau yang dipakai untuk menangkap udang adalah jenis alat tangkap pukat harimau dasar atau bottom trawling (karena udang merupakan hewan yang hidup di dasar laut) yang mana didalam pengoperasiannya memiliki sifat merusak terhadap dasar perairan yang dikeruknya. Hal ini disebabkan ada kontak fisik langsung antara substrat dasar laut yang dihuni oleh berbagai biota dengan: papan otter yang memiliki berat puluhan hingga ribuan kilogram; dan tali dasar jaring pukat yang dilengkapi oleh roda-roda besi (bobbins) yang memiliki berat puluhan hingga ratusan kilogram dan berfungsi untuk ”menggelindingkan” jaring pukat harimau di dasar laut pada saat ditarik oleh kapal. 

Watling dan Norse (1998) dalam studinya yang menarik perhatian kalangan ilmuwan dan industri kelautan dan perikanan di akhir tahun 1990-an, menganalogikan kerusakan yang disebabkan oleh pukat harimau dasar dengan kerusakan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara total (forest clearcutting). Lain halnya dengan hutan yang kerusakannya bisa langsung dilihat dengan mata, maka kerusakan yang disebabkan oleh pukat harimau ”tersembunyi” di dasar laut, sehingga sering terlewatkan dan tidak disadari hingga akhirnya semuanya terlambat.

Rusaknya struktur habitat dasar laut ini meliputi kerusakan terhadap struktur hayati (misalnya struktur komunitas hewan sepon, karang lunak, dan padang lamun) maupun struktur non-hayati (misalnya karang bebatuan, pasir dan lumpur).

Yang kedua, selain dampak kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh pukat harimau, sifat pukat harimau terhadap target tangkapan juga tergolong non-selektif. Artinya, walaupun yang ingin ditangkap udang, tapi jenis-jenis hewan laut lainpun (baik itu ikan maupun mamalia laut) yang tidak dikehendaki dan merupakan hasil tangkapan sampingan (by-catch) akan tertangkap juga.

Biasanya karena pertimbangan faktor ekonomis (ketersediaan ruang di palka kapal, penghematan konsumsi bahan bakar, dsb.), sebagian besar by-catch dari pukat harimau dibuang kembali ke laut (discard). Penelitian tentang by-catch dan discard ini sulit untuk dilakukan karena biasanya armada trawl tidak akan mau melaporkan secara jujur jumlah by-catch dan discard mereka.

Namun menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh UNEP), secara global, rasio rata-rata antara udang dan hewan non-target pada penangkapan dengan trawl biasanya berkisar antara 5:1 untuk perairan daerah beriklim sedang (temperate zone) dan 10:1 atau lebih untuk perairan daerah tropis. Artinya untuk setiap satu kilogram udang alami yang ditangkap, ada sekitar 5 hingga 10 kilogram atau lebih by-catch yang tertangkap dan biasanya dibuang kembali ke laut sebagai discards.

Protein Laut

Bandingkan besarnya pemborosan sumber daya protein laut dari discard ini dengan data FAO yang menyatakan konsumsi ikan rata-rata rakyat Indonesia di tahun 1998 hanya 16,3 kg/kapita/tahun). Dampak fisik yang merusak struktur habitat dasar laut dan dampak by-catch dan discards terhadap hewan non-target maupun aspek pemborosan protein laut ini bisa kita simpulkan sebagai dampak kolateral (collateral impacts) dari pengoperasian pukat harimau. Dengan demikian pukat harimau harus dioperasikan dengan memperhatikan aspek konservasi terdengar sangat paradoksial karena adanya dampak kolateral ini.

Yang ketiga, perairan Indonesia dianugerahi dengan jenis-jenis species ikan laut yang terkaya di dunia, dengan jumlah species ikan laut yang sudah tercatat sekitar 3.206 dan merupakan kurang lebih sepertiga dari seluruh species ikan di dunia (Daws dan Fujita 1999). Di lain pihak, dari lebih 3.000 species ikan laut ini, hanya 44 kelompok jenis ikan demersal dan pelagis yang diidentifikasi sebagai kelompok ikan ekonomis penting menurut sistem statistik perikanan kita (Dwiponggo 1987). 

Mengacu kepada syarat keempat yang diajukan DKP bahwa ”penggunaan pukat harimau secara terbatas ini harus ada closed season di mana trawl tidak boleh dioperasikan pada waktu ikan-ikan sedang bertelur”, maka tantangannya sekarang apakah kita sudah mampu mengetahui karakteristik siklus hidup (termasuk pengetahuan tentang kapan saja musim bertelurnya) ikan-ikan dari yang 44 kelompok ekonomis penting ini? 

Oleh Eny Anggraini Buchary adalah peneliti bidang manajemen perikanan laut dan ekologi laut di Fisheries Centre, The University of British Columbia, Vancouver, Canada; dan sedang menyelesaikan program S3 di universitas tersebut. Copyright © Sinar Harapan Sabtu, 17 Juni 2008.

READ MORE - Bila Pukat Harimau Dilegalkan Kembali

Australia Bakar lagi Satu Kapal Nelayan Indonesia

Otoritas keamanan perairan Australia membakar sebuah kapal nelayan Indonesia asal Merauke setelah tertangkap tangan sedang menangkap ikan kakap di perairan laut Arafura 15 Juni lalu, kata Kabid Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat RI Darwin, Arvinanto Soeriaatmadja.

"Kapal 'Ramlan-07' dengan enam orang awak ini sudah masuk wilayah Australia,"katanya dalam penjelasannya kepada ANTARA di Brisbane, Rabu malam.

Ke-enam anak buah kapal dari "home port" (pelabuhan asal) Merauke itu diberi kesempatan untuk menurunkan bendera Merah Putih dari tiang kapal dan beberapa barang mereka sebelum kapal dibakar, katanya.

Seperti umumnya para nelayan Indonesia lain yang tertangkap, nakhoda dan anak buah kapal "Ramlan-07" itu kini ditahan di Pusat Penahanan Darwin sembari menunggu kasusnya disidangkan, kata Arvinanto.

Kasus nelayan Indonesia yang ditangkap dan ditahan di Darwin dengan tuduhan bahwa mereka menangkap ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Australia bukan lagi cerita baru.

Pada April 2008 misalnya, Konsulat RI Darwin sempat mencatat setidaknya ada 253 nelayan Indonesia yang ditahan otoritas Australia di Pusat Penahanan Darwin. Mereka umumnya adalah para nelayan asal Sulawesi Selatan yang merupakan awak dari 33 kapal ikan.

Tidak semua nelayan Indonesia yang ditangkap dan kemudian kapalnya dihancurkan otoritas keamanan Australia adalah mereka yang tertangkap tangan saat menangkap ikan di perairan negara tetangga ini. Ada kalanya mereka ditangkap kapal-kapal patroli Australia saat mereka masih berada di perairan Indonesia.

Kasus nelayan Indonesia yang menjadi korban salah tangkap dan pemerintah federal Australia membayar ganti rugi atas kapal-kapal mereka yang terlanjur dibakar pernah terjadi dua bulan lalu.

Bahkan pada 14 Mei lalu, lebih dari 200 nelayan Indonesia yang sedang ditahan di Pusat Pehananan Darwin, menggelar protes atas tindakan otoritas Australia yang mereka tuding telah menangkap kapal-kapal ikan mereka di dalam perairan Indonesia.

Sehari setelah aksi protes di Pusat Penahanan Darwin itu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Australia, Tony Burke, mengatakan kepada parlemen negara itu bahwa sebanyak 55 nelayan Indonesia yang ditahan di Pusat Penahanan Darwin terbukti tidak melanggar kedaulatan perairan Australia.

Para nelayan itu kemudian diberikan pembayaran kompensasi (ganti rugi) atas kapal-kapal mereka yang dihancurkan aparat Australia pada saat penangkapan, kata Burke.

Terhadap pengakuan dan pembayaran kompensasi ini, Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu TM Hamzah Thayeb menyambut baik sikap ksatria pemerintah federal Australia yang mengakui bahwa sembilan dari 33 kapal nelayan Indonesia yang telanjur ditangkap kapal patroli negara itu terbukti tidak bersalah dan diberi ganti rugi.

"illegal fishing" masalah bersama

Dalam masalah "illegal fishing" di perairan Australia oleh kapal ikan asing, termasuk asal Indonesia, Menteri Dalam Negeri Australia Bob Debus, baru-baru ini mengatakan bahwa "illegal fishing" adalah masalah yang bukan hanya dihadapi Australia tetapi juga Indonesia.

Cara efektif untuk mengatasi persoalan itu adalah kerjasama internasional, katanya. "Pencurian ikan adalah masalah internasional yang telah mengancam stok ikan dunia, lingkungan bahari dan keamanan perbatasan semua negara di kawasan," kata Debus.

Persoalan perbedaan peta yang dikeluarkan TNI AL dan otoritas Australia merupakan hal yang dikeluhkan sebagian nelayan Indonesia yang pernah ditahan di Pusat Penahanan Darwin.

Seperti pernah disampaikan Arvinanto, banyak di antara nelayan Indonesia itu mengatakan bahwa mereka menggunakan "peta nomor 367" yang dikeluarkan TNI Angkatan Laut tahun 2000 sebagai pegangan mereka dalam melaut.

Dalam "peta nomor 367" itu, perbatasan laut kedua negara memang terlihat namun daerah zona penangkapan yang diarsir sesuai dengan kesepakatan MoU Box 1974 kedua negara tidak jelas terlihat dalam peta yang dikeluarkan TNI AL dan menjadi pegangan para nelayan, katanya.

"Kita sudah menerima 'peta nomor 367' yang menjadi pegangan banyak nelayan kita ini dari Otoritas Manajemen Perikanan Australia (AFMA). Memang secara teknis, tidak terlihat jelas daerah yang diarsir sebagaimana yang ada dalam peta yang dikeluarkan pihak Australia," katanya.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Australia, berdasarkan MoU Box 1974, para nelayan tradisional Indonesia masih memiliki akses penangkapan di zona khusus.

Kawasan yang diperbolehkan Australia bagi para nelayan tradisional Indonesia adalah Kepulauan Karang Scott, Seringapatam, Pulau Browse, Kepulauan Karang Ashmore, Pulau Cartier dan perairan di sekitarnya.

READ MORE - Australia Bakar lagi Satu Kapal Nelayan Indonesia

Kapal Thailand Tangkap Ikan Secara Ilegal

3.000 Kapal Thailand Tangkap Ikan Secara Ilegal

Setiap tahun lebih 3.000 kapal ikan asal Thailand melakukan kegiatan illegal fishing di kawasan laut Indonesia. Akibat kegiatan tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan sekitar 3 miliar sampai 6 miliar dollar AS per tahun. Akumulasi selama 30 tahun terakhir kerugian yang dialami Indonesia sekitar 209 miliar dollar AS.

Kenyataan itu dikemukakan Kepala Pusat Riset Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, Victor PH Nikijuluw, pada peluncuran bukunya berjudul Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal (penerbit Cidesindo, Mei 2008) di Gedung KOI, Jakarta, Sabtu (17/5).

Hadir pemberi pengantar buku tersebut Adhyaksa Dault, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, yang juga ahli teknologi kelautan lulusan IPB. Victor menjelaskan, perikanan IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) ibarat virus yang perlahan-lahan melumpuhkan dan mematikan industri perikanan Indonesia. Jika Indonesia sebagai bangsa tidak melakukan aksi nyata untuk mencegahnya, industri perikanan kita akan mati dibuatnya. Nelayan akan kehilangan kesempatan berusaha dan bekerja.

"Industri pengolahan perikanan yang sudah sekarat saat ini akan mati dan sulit bangkit kembali. Perdagangan dan jasa perikanan akan lenyap. Karena itu masalah perikanan IUU ini perlu dipikirkan, dibahas, dan menjadi perhatian orang banyak. Bangsa ini harus serius memperhatikan masalah ini," jelasnya.

Dari sudut keamanan negara, perikanan IUU hampir 100 persen dilakukan oleh pihak asing. Itu berarti, kehadiran mereka di dalam wilayah negara secara tidak sah adalah potensi bahaya bagi keamanan dan pertahanan negara. Dari segi ekonomi, kerugian negara cukup besar antara Rp 27 triliun sampai Rp 54 triliun per tahun. Nilainya setara dengan sekitar 3,5 persen hingga 7,0 persen dari APBN 2007 yang bernilai Rp 763 triliun. Nilai kerugian negara ini pun jauh mengungguli anggaran belanja DKP pada tahun 2007 yang berjumlah sekitar Rp 3 triliun.

Menurut Victor, nilai kerugian ini sebanding persis dengan subsidi BBM sebesar Rp 54,3 triliun pada 2006. Demikian juga, melebihi pendapatan negara yang berasal dari pertambangan Freeport di Papua yang hanya sekitar Rp 15,4 triliun pada tahun 2005.

Untuk melawan perikanan IUU, perikanan rakyat harus lebih dikembangkan, dengan menyediakan 1.000 kapal berskala di atas 100 GT. Mengembangan industri perikanan terpadu, kerja sama internasional, regionalisasi pengelolaan sumber daya, perbaikan sistem perizinan, pengembangan sistem pengawasan, dan pengembangan sistem peradilan perikanan.

Victor yang juga dosen program pascasarjana di IPB dan Universitas Pattimura, juga menekankan pentingnya diwujudkan perikanan LRR (legal, reported, regulated), sebagai kontra perikanan IUU. "Jika perikanan LRR tidak diwujudkan, suatu saat nanti, sekitar tahun 2050, sumber daya ikan dunia akan punah. Tidak ada lagi stok dan populasi ikan di laut yang dapat diandalkan manusia untuk menopang hidupnya," ungkapnya. (Kompas.Com)

READ MORE - Kapal Thailand Tangkap Ikan Secara Ilegal

Sita Puluhan Bahan Peledak dari Nelayan

PASURUAN - Puluhan bahan peledak (handak) jenis bondet sebesar kepalan tangan orang dewasa berhasil diamankan polisi. Bom-bom rakitan berdaya ledak tinggi (high explosive) tersebut disita dari tangan Mulyono Bin Abdul Azis, 53, warga asal Kaligung, Kecamatan Kraton.

Belum ada penjealsan resmi apakah penemuan 41 bom rakitan dirumah kontrakan Abdul Azis, Jalan Hangtuah Kelurahan/Kecamatan Gadingrejo, ini berkaitan dengan jaringan terorisme atau gonjang-ganjing pilkada yang sampai kini masih memanas. Polisi baru mendapat pengakuan dari tersangka bahwa handak yang dimilikinya adalah untuk alat mencari ikan di laut (aktivitas nelayan, red).

"Kami masih mengembangkan temuan ini. Dari mana tersangka mendapatkan bahan dan siapa saja jaringannya sedang kami lacak," terang Kapolsek Gadingrejo AKP Agung Setiyono, Senin (23/6/2008).

Operasi penggerebekan yang dilakukan tim gabungan satreskrim Polresta Pasuruan bersama jajaran Polsek Gadingrejo sekitar pukul 14.00 WIB ini, berhasil mengamankan sedikitnya 41 butir handak aktif. Saat itu, tersangka diketahui tengah mengemas butiran-butiran handak yang telah selesai dirakit tersebut ke dalam termos ukuran 10 liter.
Barang bukti kemudian segera diamankan di mapolsek Gadingrejo dengan cara mencelupkan ke dalam ember berisi air. Penyisiran ke sekitar TKP penangkapan, tepatnya di rumah kontrakan tersangka segera dilakukan oleh polisi. Namun hasilnya nihil.

Dari keterangan tersangka yang kini tinggal dengan istri ketujuh itu diketahui bahwa seluruh bahan untuk membuat bondet-bondet tersebut telah habis diracik. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali sisa bekas wadah potasium, belerang, arang dan brown untuk membuat handak jenis bondet.

"Menurut pengakuan tersangka, dia baru setahun membuat bom rakitan. Itupun katanya digunakan sendiri untuk melaut. Tapi kami tidak sepenuhnya percaya begitu saja. Ada kemungkinan tersangka juga menjualnya," terang Kasat Reskrim Polresta Pasuruan AKP Adi Sunarto.

Atas pelanggaran yang dilaklukan Mulyono, bapak empat putra tersebut bisa diancam hukuman mati atau setidaknya hukuman seumur hidup/kurungan selama 20 tahun penjara. Tersangka dianggap melanggar UU No 12 tahun 1951 tentang undang-undang darurat.

"hasil penyelidikan sementara dia mendapat bahan untuk membuat peledak dari seseorang di wilayah Pasuruan. Kami masih melacaknya dan pada siapa saja bahan-bahan berbahaya itu dikirim," papar Adi Sunarto. (Destyan Soejarwoko/Sindo/hri) OkeZon

READ MORE - Sita Puluhan Bahan Peledak dari Nelayan

Hutan Mangrove di Indragiri Hilir Rusak Parah

Keberadaan hutan Mangrove sangat penting bagi kelestarian kawasan pesisir. Sayangnya di Inhil 50 persen hutan Mangrove atau Bakau-nya sudah rusak parah.

Riauterkini- TEMBILAHAN- Areal mangrove sepanjang 553,74 kilometer di pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, rusak parah akibat eksploitasi oleh industri.

Kerusakan sekitar 50% dari total hutan mangrove di Indragiri Hilir itu mengakibatkan aneka hayati di daerah aliran Sungai Indragiri musnah dan ribuan nelayan serta petani tambak terancam kehilangan pekerjaan.

"Eksploitasi bakau secara berlebihan oleh sejumlah perusahaan , mengakibatkan kerusakan lingkungan di pesisir Indragiri amat sulit diatasi. Akibatnya beraneka ragam hayati musnah dan sebagian lagi terancam punah," Kata Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Alimuddin kepada wartawan di Tembilahan beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan, eksploitasi berlebihan oleh perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH), di antaranya PT Pulau Sambu Group, PT Taj Rush Thaity, dan PT RASS, pada dekade 1990, kini meninggalkan ratusan ribu hektare lahan kritis.

Lahan kosong tanpa benteng mangrove itu kini ditinggalkan telantar begitu saja. Sebagian kondisinya, bahkan sudah terendam air laut. "Kami tidak bisa berbuat banyak. Karena tidak ada dana khusus untuk pemulihan lahan-lahan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir mencatat setidaknya sebanyak 2.500 nelayan dan 150 petambak di sepanjang pesisir daerah itu terancam kehilangan pekerjaan. Pasalnya, inklusi air laut yang kerap menerpa tambak mereka tidak kunjung teratasi.

"Persoalan ini membutuhkan penanganan serius. Kita sudah mengusulkan kepada pemerintah provinsi dan pusat agar segera membangun tanggul permanen yang di pagari bakau. Tanggul itu akan menjadi benteng bagi para petani tambak kita," Kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Indragiri Hilir Wirman.

Senada dengan Wirwan, peraih Kalpataru perintis di Desa Sungai Asam, Kecamatan Reteh, Indragiri Hilir, Abbas Haji Usman mengatakan kerusakan di pesisir hilir Sungai Indragiri hanya dapat teratasi dengan perbaikan ekosistem areal mangrove.

Seperti yang dilakukan pada lahan seluas 80 hektare, mangrove yang ditanami dengan baik dapat menyelamatkan ekosistem sekaligus menjadi benteng bagi inklusi air laut. "Dulu Indragiri Hilir dikenal dengan hasil udang, kepiting, dan ikan belanak. Saya harapkan jika komitmen perbaikan mangrove dilaksanakan, kondisi seperti dulu dapat kembali lagi," kata Abbas.***(mad)


------------ --------- --------- --------- --------- --------- -
Kelompok Advokasi Riau - KAR
Jl. Belimbing. Gg. Belimbing III (Ujung) No. 100
Tangkerang Barat
Pekanbaru - Riau
Telp : +62812 680 3467
Fax : +62761 22545

READ MORE - Hutan Mangrove di Indragiri Hilir Rusak Parah

Deklarasi Pengelolaan Limbah

Konferensi antar bangsa tentang pengelolaan limbah ke-9 (COP-9) Basel Convention diharapkan akan membentuk kesepakatan mengenai pengelolaan limbah, kata Menteri Lingkungan Hidup (LH), Rachmat Witoelar, saat membuka Konferensi COP-9 di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, Senin.

"Perlu ada kesepakatan dalam bentuk deklarasi atau komitmen yang mengarisbawahi kekuatan organisasi Konvensi Basel," kata Rachmat Witoelar yang juga selaku Presiden COP ke-9 Konvensi Basel.

Menteri Witoelar, yang akan mempimpin COP 9 Konvensi Basel, berharap Indonesia akan memiliki posisi yang kuat apabila menjadi negara korban sengketa pembuangan limbah berbahaya dan beracun.

Senada dengan Menteri Witoelar, Sekretaris Eksekutif Konvensi Basel, Katharina Kummer Peiry, juga mengharapkan konferensi ini dapat melahirkan sebuah deklarasi antar negara.

"Minimal hasil dari konferensi ini adalah adanya komitmen antar bangsa untuk lebih memperhatikan masalah pengelolaan limbah untuk kesehatan dan lingkungan," katanya.

Katharina Kummer Peiry mengatakan pertemuan ini dapat menegaskan kembali keterkaitan antara pengelolaan limbah ramah lingkungan dengan pembangunan keberlanjutan.

Konvensi Basel akan membentuk sebuah badan arbitrase yang membantu penyelesaian konflik antara dua negara yang bersengketa akibat pelanggaran perpindahan limbah beracun dan berbahaya (B3).

Selain membahas mengenai pengelolaan limbah B3, konferensi juga akan dibahas mengenai pengelolaan limbah produk elektronik seperti telepon selular dan komputer.

Konferensi diikuti lebih dari 1.000 peserta dari 170 negara dan berlangsung sejak 23 hingga 27 Juni 2008, dengan tema "Pengelolaan Limbah untuk Kesehatan Manusia dan Lingkungan Hidup".

Forum diskusi khusus tingkat tinggi akan diadakan pada 26 Juni, dengan diadakannya forum tingkat internasional yang membahas pengelolaan limbah.

Konvensi yang dikenal dengan nama Konvensi Basel itu disepakati di Basel, Swiss, pada 22 Maret 1989 dan secara resmi berlaku mulai tahun 1992.

Konvensi ini mengatur pengawasan perpindahan limbah berbahaya dan pembuangannya. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Basel sejak tahun 1993 melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 61 tahun 1993. (Ant) Harian Analisa.Online.

READ MORE - Deklarasi Pengelolaan Limbah

Laut Kita Dijarah

Laut Kita Dijarah

Liputan6.com, Jakarta: Pencurian ikan di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing terus terjadi. Hingga kini, pencurian ikan ditaksir telah mencapai tiga kali lipat dari jumlah penangkapan yang diizinkan. Yakni mencapai Rp 30 triliun per tahun atau lebih dari separuh anggaran pendidikan nasional. Angka itu merupakan kerugian yang harus ditanggung negara.

Jumlah kapal asing yang mencuri ikan setiap hari mencapai ribuan. Hampir separuhnya adalah kapal bermasalah alias beroperasi secara ilegal. Celakanya, kapal-kapal itu bertonase besar dan dilengkapi peralatan canggih. Ada beberapa modus yang biasanya digunakan para nelayan asing guna mengelabui petugas. Paling lazim memakai dokumen kapal palsu, mempekerjakan anak buah kapal Indonesia, menangkap di luar daerah yang diizinkan, dan menggunakan alat tangkap ilegal.

Sumber Sigi, seorang makelar pengurusan dokumen kapal menyebutkan, praktik pencurian ikan oleh nelayan asing tak akan hilang sepanjang masih ada praktik jual beli dokumen kapal dan izin penangkapan ikan. Biasanya, izin kapal asli tapi palsu itu akan digandakan dan amat laku dijual, terutama kepada pemilik pump boat di Filipina. "Jika di sini berani bayar Rp 10 juta, di sana Rp 20 juta sampai Rp 30 juta," kata makelar pengurusan dokumen kapal itu.

Penelusuran tim Sigi menguatkan kesaksian itu. Di seluruh Indonesia, ada 700 pump boat yang mempunyai izin menangkap ikan di perairan Sulawesi dan Maluku. Namun kenyataannya di lapangan, ada 3000-an pump boat yang mencari ikan di laut itu. Sementara di Bitung hampir ada 400 pump boat berizin. Namun saat tim Sigi mengunjungi Pelabuhan Bitung, tak satu pun ada pump boat yang membongkar ikan.

Banyaknya nelayan asing yang tertangkap ternyata menimbulkan masalah baru. Maklum, selama ini tak cukup dana buat menanggung biaya hidup nelayan asing yang tertangkap. Alhasil, kebanyakan dari mereka dipulangkan tanpa menunggu proses hukum dan hanya nakhoda kapal yang diseret ke meja hijau. Namun, tak berarti masalah selesai. Pemerintah ternyata harus menalangi dulu biaya deportasi nelayan asing itu kembali ke negara asal mereka. Jika demikian, perang memberantas pencurian ikan seperti tak akan pernah usai. Selengkapnya saksikan tayangan video Sigi 30 Menit edisi 22 Juni 2008. Selamat menyaksikan.(BOG). 22/06/2008 13:54 Sigi.

READ MORE - Laut Kita Dijarah

Saatnya Bertindak Lebih Tegas Terhadap Pencuri Ikan

Saat Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP tak lagi memperpanjang
izin penangkapan ikan bagi kapal berbendera asing pada 2007, timbul
keyakinan takkan ada lagi pencurian di perairan Indonesia. Apalagi,
perusahaan asing diberi peluang mengembangkan industri perikanan terpadu
di wilayah nusantara.

Akan tetapi, fakta memperlihatkan sebaliknya. Selama Januari-Mei 2008, DKP
telah menangkap dan menahan 150 unit kapal ikan asing yang kedapatan
mencuri ikan. Jumlah itu mendekati penangkapan pada tahun 2007 sebanyak
184 unit.

Bobot kapal ikan asing tersebut berkisar 30 grosston (GT) sampai 100 GT.
Alat tangkap yang digunakan, antara lain pukat dasar yang dapat menjaring
semua jenis dan ukuran ikan, termasuk menghancurkan terumbu karang.

Aktivitas kapal penangkap selalu dikawal ”kapal induk” selaku penampung
ikan secara bergantian. Jika sudah terisi penuh, ”kapal induk” langsung
berlayar keluar dari perairan Indonesia, lalu membongkar muatan ikan di
negara asal.

Modus seperti itu sudah berlangsung puluhan tahun. Penertiban pun terus
dilakukan DKP, TNI AL, dan Kepolisian. Bahkan, TNI AL, misalnya, pada
tahun 2004 pernah menerapkan kebijakan penembakan dan penenggelaman setiap kapal ikan asing ilegal. Namun, tindakan tersebut ternyata tidak membuat
pelaku pencurian jera.

Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso meyakini kurang lebih 1.000 unit kapal
asing ilegal masih beroperasi di perairan Indonesia. Volume penangkapan
setiap kapal rata-rata 100 ton per bulan. Penangkapan terkosentrasi di
Laut Arafura, Laut China Selatan, dan perairan Sulawesi bagian utara.

Kerugian yang diderita Indonesia sangat besar. Pertama, dari ikan yang
ditangkap dan diangkut secara ilegal keluar negeri berkisar 1 juta ton
sampai 1,5 juta ton per tahun dengan nilai 2 miliar dollar AS sampai 3
miliar dollar AS atau setara Rp 20 triliun-Rp 40 triliun per tahun.

Kedua, ikan-ikan yang ditangkap yang terpakai hanya tuna. Selebihnya
dibuang lagi ke laut karena tidak sesuai ketentuan industri pengolahan di
negara asal. Kerugian ini pun mencapai triliunan rupiah. Ketiga, kerugian
lain adalah kerusakan terumbu karang dan biota laut sehingga ikan yang
masih hidup sulit berkembang biak karena kehilangan habitat.

Penenggelaman kapal

Dengan kerugian yang sangat banyak itu, menurut Sularso, semua instansi
terkait harus lebih kompak melakukan tindakan tegas secara
berkesinambungan. Salah satu tindakan yang digagas adalah menenggelamkan
kapal asing yang kedapatan mencuri ikan.

”Biaya pengadaan satu unit kapal ikan mencapai jutaan dollar AS. Jadi,
kalau penenggelaman kapal asing ilegal itu menjadi keputusan pemerintah
yang harus dilakukan terus-menerus, perusahaan asing mana pun akan
berpikir seribu kali untuk mengoperasikan kapalnya menangkap ikan secara
ilegal di perairan Indonesia,” kata Sularso.

Namun, pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana,
tidak sependapat dengan gagasan itu. Ia mengatakan, kapal yang digunakan
untuk menangkap ikan secara ilegal belum tentu dimiliki pelaku kejahatan.
Kapal itu bisa saja disewa sehingga penenggelaman rawan menuai gugatan
dari pemiliknya. ”Penanganan kapal ilegal harus mengikuti proses hukum
dengan menunggu keputusan pengadilan, apakah kapal itu disita, dilelang,
dimusnahkan, atau dikembalikan kepada pemilik,” kata Hikmahanto, (Kompas,
24 April 2008).

Pakar hukum laut, Hasyim Djalal, juga mengingatkan untuk mewaspadai
kemungkinan adanya gugatan pemilik kapal di pengadilan. Namun, menurut ia,
keputusan untuk menenggelamkan kapal asing ilegal dapat dilakukan karena
telah terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan perairan teritorial
Indonesia.

Kendati demikian, Sularso berpendapat, penangkapan ikan secara ilegal yang
diperparah lagi dengan perusakan terumbu karang dan biota laut termasuk
kejahatan yang sulit ditoleransi. ”Jadi, penenggelaman kapal adalah bagian
dari upaya menekan dan membasmi kejahatan tersebut,” tutur Sularso.

Alasan lain adalah minimnya sarana untuk mengawasi laut. Hingga saat ini
DKP, misalnya, hanya memiliki 21 unit kapal pengawas yang harus beroperasi
dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.

Keterbatasan tersebut tidak bisa teratasi dalam waktu singkat, mengingat
pemerintah masih dilanda krisis ekonomi. Untuk mengimbanginya dibutuhkan
tindakan tegas petugas pengawasan di lapangan terhadap kapal ikan asing
ilegal sehingga timbul efek jerah.

”Kalau kita berani bertindak tegas, saya yakin nakhoda kapal ikan asing
ilegal takkan berani melakukan pencurian ikan. Sebaliknya, kalau kita
ragu-ragu dalam bertindak, pencurian ikan pasti tetap marak,” kata
Sularso.

Investasi baru Kapal ikan asing ilegal itu umumnya berasal dari Thailand, Filipina, dan China. Ketiga negara tersebut sebetulnya pernah mendapatkan izin
penangkapan ikan di perairan Indonesia. Akan tetapi, melalui Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006, izin tersebut tidak
lagi diperpanjang.

Izin penangkapan hanya diberikan jika pengusaha asing membangun dan
mengembangkan industri perikanan terpadu di Indonesia. Artinya, ikan yang
ditangkap wajib dibongkar di salah satu pelabuhan di Indonesia, lalu
diolah dan diekspor.

Tujuannya agar industri perikanan nasional dapat berkembang. Harapan itu
mulai terwujud. Selama 27 Juli 2006 sampai 16 Januari 2008 sebanyak 35
perusahaan asing dan nasional melakukan investasi baru industri perikanan
terpadu. Lokasinya, antara lain di Manokwari, Natuna, Sibolga, Belawan,
Jakarta, Aceh, dan Minahasa. Investor asing, antara lain China, Thailand,
Amerika Serikat, Malaysia, dan Vietnam. Mereka umumnya melakukan patungan
dengan investor nasional.

Total nilai investasi mencapai 162,479 juta dollar AS atau setara Rp 3,644
triliun. Pada tahap awal tenaga kerja yang tertampung sekitar 46.524 orang
yang meliputi 29.721 orang untuk penangkapan dan 16.803 orang menangani
usaha pengolahan di darat.

Menurut Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP
Martani Huseini, industri pengolahan perikanan di luar negeri, terutama di
Thailand, Filipina, dan China, mulai menderita krisis bahan baku. Untuk
itu, para pemodal terus melirik Indonesia menjadi lokasi pengembangan
investasi usaha perikanan terpadu.

”Antusiasme investor asing tersebut adalah buah dari semakin ketatnya
Indonesia memerangi pencurian ikan dan melarang ekspor sejumlah jenis ikan
dalam bentuk gelondongan. Kondisi ini harus dipertahankan karena nilai
tambah dari adanya investasi sangat besar,” tutur Martani. (Jannes Eudes Wawa) Kompas. Kamis, 12 Juni 2008.

READ MORE -

Ikan Indonesia Masih Beracun

SANUR, SENIN - Produksi ikan hasil tangkapan para nelayan dan budidaya di

Indonesia, kini masih terlihat ada yang mengandung unsur pestisida dan
bahkan logam beracun.

Kandungan unsur yang cukup berbahaya bagi kesehatan itu, perlu terus
diupayakan penghapusannya. Sehingga, produk ikan Indonesia tidak lagi
ditolak konsumen di luar negeri. Hal itu terungkap pada pertemuan Seadec
Council, di Sanur-Denpasar, Senin (7/4), seperti dikutip Antara.

Direktur Pengolahan Hasil Departemen Kelautan dan Perikanan, Ahmad Purnomo mengakui kalau produksi perikanan Indonesia masih terlihat adanya
kandungan pestisida dan logam beracun tersebut. "Itu masih ada, meski
jumlahnya tidak sebesar sebelum dilakukannya upaya penekanan terhadap
kandungan unsur yang cukup berbahaya bagi kesehatan itu," katanya.

Ia menyebutkan, terkait secara total kandungan logam yang dipersyaratkan
bagi standardisasi mutu ikan yang diperdagangkan ke luar negeri, pihaknya
telah melakukan berbagai langkah yang diperlukan.

Senada dengan Ahmad, Direktur Jenderal Produksi Budidaya Ikan Departemen
Kelautan dan Perikanan Made L Nurdjana mengatakan, Indonesia berupaya
keras menghapuskan secara total penggunaan antibiotik dalam pengembangan
budidaya perikanan di berbagai daerah.

Penghapusan penggunaan antibiotik tersebut dilakukan melalui beberapa
cara, antara lain peningkatan mutu air dan lingkungan tempat dilakukannya
budidaya.

Selain itu, dilakukan juga sistem oksigenisasi pada areal tambak, sehingga
ikan atau udang dapat bertahan hidup dan berkembang dengan lebih baik,
kata Dirjen Nurdjana.

Dirjen menyebutkan, dengan kondisi air dan lingkungan tambak yang baik,
senantiasa dapat dijaga tingkat kesehatan ikan dan udang dengan tanpa
harus menggunakan antibiotik. "Dulu kan sedikit-sedikit pakai antibiotik
agar ikan tetap sehat. Kini tidak lagi itu," katanya.

Penghapusan penggunaan antibiotik pada aneka budidaya perikanan, dilakukan
setelah konsumen di luar negeri tidak menghendaki adanya kandungan unsur
chemical itu pada produksi ikan dan udang asal Indonesia.

Tidak saja soal kandungan antibiotik, konsumen terutama di Eropa dan
Jepang juga tak bersedia menerima produksi udang dan aneka hasil laut
lainnya yang mengandung unsur logam berat.

Sehubungan dengan itu, Dirjen menyebutkan bahwa pihaknya akan terus
berupaya untuk dapat menenuhi standarisasi mutu produksi ikan seperti yang
selama ini diminta konsumen. "Pendeknya yang bisa kita lakukan, tentu akan
kita penuhi, sementara yang belum, perlu dilakukan pembicaraan lebih
lanjut dengan negara-negara konsumen," ucapnya.

Pertemuan dua hari itu diikuti sekitar 200 peserta dari jajaran instansi
pemerintah dan pihak swasta yang bergerak di bidang perikanan di ASEAN. Kompas.Com.

READ MORE - Ikan Indonesia Masih Beracun

Kapal Nelayan Asing Jadi Rumpon

Nelayan mengeluhkan pungutan liar.

NATUNA -- Kapal nelayan asing yang ditangkap dan telah rusak akan ditenggelamkan untuk dijadikan rumpon. Selain menjadi rumah berbagai jenis ikan yang menguntungkan nelayan, rumpon bisa dijadikan sarana rekreasi para wisatawan.

"Lima tahun di dalam laut, kapal itu bisa menjadi obyek wisata dalam air," kata Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Aji Sularso di hadapan nelayan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran di Laut, di Tarempa, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat lalu.

Meski begitu, kata Aji, penenggelaman dilakukan setelah melalui proses hukum terhadap kapal dan nelayan asing yang ditangkap di perairan Indonesia. Sedangkan kapal yang masih baik dan yang selesai proses hukumnya akan dilelang untuk negara.

Dia berharap penangkapan terhadap penjarah ikan tidak menimbulkan masalah baru. Alasannya, tujuan dibentuknya forum ini adalah nelayan asing tidak lagi mencuri ikan di perairan Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pendapatan asli daerah.

Menurut Aji, saat ini Indonesia akan mendeportasi 454 nelayan asing asal Cina, Vietnam, dan Thailand. Di Timika, Papua, ada 117 orang anak buah kapal asal Cina, sedangkan di Natuna 100 anak buah kapal asal Vietnam dan 34 orang asal Taiwan. Di Tarempa, ada 50 nelayan Vietnam, 18 orang Taiwan, dan 27 orang dari Thailand. Adapun di Pontianak terdapat 74 orang asal Vietnam dan 34 orang asal Cina.

Akibat pencurian ikan ini, Aji menambahkan, Indonesia mengalami kerugian dari sektor perikanan Rp 30 triliun per tahun. Jadi, target Dewan Kelautan dan Perikanan adalah melakukan operasi agar tidak ada lagi pencurian. "Negara Thailand, yang perairannya nggak cukup memiliki ikan, kok jadi pengekspor ikan terbesar?" katanya.

Direktur Kapal Pengawas Direktorat Perikanan Willem Gaspersz mengatakan, untuk mengamankan laut, pihaknya membutuhkan 80 unit kapal pengawas. Saat ini kapal kapal yang tersedia baru 21 unit, yang tersebar di tiga titik utama, "Yakni Pontianak, Natuna, dan Papua," ujarnya.

Nelayan setempat senang dengan operasi gabungan menangkap pencuri ikan. Sebelumnya, mereka mengalami ketakutan, tapi sejak kapal Thailand, Cina, dan Vietnam ditangkap dan tidak melakukan aktivitas, "Kami merasa tenang," kata Muhammad Yuni, nelayan Tarempa.

Lepas dari ancaman nelayan asing, kini mereka malah ketakutan dengan kapal nelayan Indonesia yang sering menangkap ikan menggunakan pukat harimau yang beroperasi tidak jauh dari pantai. Akibatnya, nelayan kecil harus mengayuh perahu ke tengah laut yang penuh dengan risiko.

Adapun nelayan Karimun, Batam, dan Belawan mengeluhkan adanya pungutan liar yang dilakukan oknum TNI Angkatan Laut Rp 800 ribu per kapal. Pungutan dilakukan ketika nelayan hendak melaut. Bila tidak dikabulkan, "Mereka cari-cari pasal," ujar seorang nelayan yang enggan disebutkan namanya. RUMBADI DALLE. Koran Tempo, Senin, 16 Juni 2008.

READ MORE - Kapal Nelayan Asing Jadi Rumpon

Lebih dari Separuh Usaha Ikan Hias di Banyuwangi Tak Berizin

Lebih dari Separuh Usaha Ikan Hias di Banyuwangi Tak Berizin

BANYUWANGI -- Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan Banyuwangi Jati Lukito mengatakan lebih dari separuh usaha perdagangan ikan hias di daerah itu tidak berizin.
Saat ini di Banyuwangi terdapat 70 perusahaan, tapi 42 di antaranya tidak memiliki izin dari Dinas Perikanan. Maraknya usaha ikan hias menjadi salah satu penyebab rusaknya terumbu karang.
Menurut catatan Dinas Perikanan, dari 100 nelayan pencari ikan hias, hampir seluruhnya menggunakan potasium dan hanya 10 persen yang memakai jaring.
Dinas Perikanan, kata Jati, tidak mampu menindak pengusaha yang belum berizin karena terbentur anggaran. Upaya pencegahan pencarian ikan hias dengan potasium melalui kegiatan inspeksi mendadak sering dilakukan. "Tapi sangat susah untuk menertibkannya," katanya.
Ikan hias asal Banyuwangi diekspor ke sejumlah negara, seperti Jepang, Singapura, dan Amerika.
Novi, salah satu pemilik usaha ikan hias, mengatakan tahun ini ia memang belum mengurus izin. Sesuai dengan ketentuan Dinas Perikanan, izin usaha diperbarui setiap tahun. "Setiap perpanjangan ditarik biaya Rp 40 ribu," katanya. Ikan hias diperoleh dari pengepul. Dia tidak tahu bagaimana proses penangkapannya.
Koordinator Komunitas Pencinta Lingkungan Banyuwangi Rosdy Bahtiar Martadi mengatakan usaha ikan hias di Banyuwangi masuk jaringan internasional. Pengusaha di Banyuwangi merupakan cabang dari Singapura. Begitu juga yang terdapat di Maluku dan Papua.
Menurut dia, pemakaian potasium mengancam nelayan ikan kerapu dan lobster (udang besar), yang juga menjadi komoditas ekspor, karena nilai ekonominya tidak kalah dengan ikan hias. IKA NINGTYAS. Koran Tempo, Rabu, 18 Juni 2008

READ MORE - Lebih dari Separuh Usaha Ikan Hias di Banyuwangi Tak Berizin

Penanganan Pencemaran Laut Masih Lemah

Upaya pemerintah menangani pencemaran air laut di perairan lintas negara masih lemah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu berupaya membahas masalah pencemaran laut yang berdampak bagi sector wisata bahari dan sektor perikanan itu di tingkat ASEAN dan mencari solusi di tingkat organisasi negara-negara Asia Tenggara itu.

Hal itu dikatakan Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian
Bogor (IPB) Arif Satria dalam diskusi bertema ”Menumbuhkan Industri
Perikanan di Kepulauan Riau”, Sabtu (3/5) di Batam. ”Isu lingkungan laut
memang kurang menarik atau kurang seksi sehingga belum mendapat banyak
perhatian,” ujarnya.

Padahal, dari pengamatan Kompas, di beberapa perairan sering kali tercemar
minyak hitam yang diduga berasal dari hasil pembuangan minyak dari
pembersihan kapal-kapal tanker, misalnya di perairan Nongsa.

Minyak hitam sudah melanda akar-akar pohon bakau di sungai-sungai hutan
bakau di daerah Nongsa, Batam. Pencemaran minyak di Pantai Trikora,
Kabupaten Bintan, pun merusak industri pariwisata dan area penangkapan
ikan masyarakat di sekitar pantai.

Menurut Arif, masalah pencemaran sebenarnya menjadi penting ketika terkait
dengan isu geopolitik. Ia menambahkan, perairan Kepulauan Riau yang
berbatasan dengan Singapura dan Malaysia sangat rawan terhadap masalah
pencemaran, seperti pencemaran minyak di jalur pelayaran internasional.

Oleh karena itu, lanjut Arif, Pemerintah Indonesia perlu mengajak
negara-negara tetangga untuk mencegah pencemaran laut di Selat Singapura.
Sebagai perbandingan, soal kebakaran hutan yang bisa dibahas di tingkat
Asean. (FER) Kompas. Senin, 5 Mei 2008

READ MORE - Penanganan Pencemaran Laut Masih Lemah

Terumbu Karang di Perairan Banyuwangi Rusak

BANYUWANGI -- Kepala Seksi Eksplorasi dan Konservasi Dinas Perikanan Banyuwangi Soebandijono mengatakan 80 persen terumbu karang di perairan daerah itu rusak. Kawasan terparah berada di sepanjang perairan Pulau Tabuhan hingga Pulau Senggrong, sepanjang 80 kilometer garis pantai. "Kerusakan sudah berlangsung bertahun-tahun," katanya kepada Tempo kemarin.

Penyebab utama kerusakan terumbu karang adalah kebiasaan buruk para nelayan, terutama para pencari ikan hias, yang kerap menggunakan bom peledak dengan bahan potasium saat menangkap ikan.

Kerusakan terumbu karang, kata Soebandijono, menyebabkan hasil tangkapan ikan terus merosot dari tahun ke tahun. Sebelum 1990-an, hasil tangkapan ikan bisa mencapai lebih dari 66 ribu ton per tahun. Namun, pada 2007 turun menjadi 61 ribu ton.

Meskipun sudah parah, kata dia, usaha perbaikan terumbu karang sangat lambat. Dari seluruh wilayah yang mengalami kerusakan, sekitar 10 di antaranya diperbaiki pada 2001-2003. Setelah itu, upaya perbaikan terhenti hingga sekarang. Bahkan tahun ini, usulan Dinas Perikanan untuk menganggarkan perbaikan terumbu karang tidak disetujui.

Imam Sazali, Sekretaris Kelompok Pengawas Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang mengkhususkan diri pada pengawasan keamanan tumbuhan laut, mengatakan perilaku nelayan yang menggunakan bom ikan masih saja terus berlangsung akibat tidak adanya sistem pengawasan perairan yang memadai oleh berbagai instansi yang semestinya bertanggung jawab mengamankan terumbu karang. "Semestinya ada aparat keamanan yang melakukan penjagaan di setiap kecamatan," katanya. IKA NINGTYAS. Koran Tempo, Selasa, 17 Juni 2008

READ MORE - Terumbu Karang di Perairan Banyuwangi Rusak

14 Jenis Ikan Bisa Diekspor Mentah

JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) Departemen Kelautan dan Perikanan melarang jenis ikan tertentu untuk diekspor sebelum diolah. Dalam Surat Keputusan Nomor 033/DJ-P2HP/2008 disebutkan hanya 14 jenis hasil tangkapan laut yang tidak perlu diolah untuk diekspor.

"Kebijakan ini untuk melindungi stok dalam negeri," kata Direktur P2HP Ahmad Purnomo dalam seminar "Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan" di Departemen Kelautan dan Perikanan kemarin. Dengan demikian, penyedia bahan baku dan pelaku ikan olahan bisa membicarakan soal kuota dan harga yang menguntungkan kedua pihak.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia (Apiki) mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan bahan baku karena pengusaha perikanan tangkap lebih suka menjual ke luar negeri. Menurut Ketua Apiki Hendri Sutandinata, perikanan lokal hanya menyuplai 100 ribu ton ikan cakalang per tahun, padahal kapasitas perusahaan ikan kaleng 350 ribu ton per tahun. "Saat ini sebanyak 50 ribu ton pasokan bahan baku kami dapatkan dari impor. Jadi kami masih kekurangan 200 ribu ton," kata dia

Dalam acara berbeda, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Departemen Kelautan dan Perikanan Made L. Nurdjana meminta para pembudi daya hasil laut mengembangkan keanekaragaman produk komoditas makanan laut. Upaya ini perlu dilakukan agar jika Amerika Serikat memberlakukan Undang Undang Antidumping mereka masih memiliki komoditas lain sebagai sumber pendapatan. "Kembangkan yang lain, seperti sidat, patin, dan kerapu kertang," ujarnya.

Pemberlakuan UU Antidumping ada kemungkinan muncul mengingat harga udang lokal di Amerika menurun akibat membanjirnya udang dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurut Direktur Usaha dan Investasi Departemen Kelautan dan Perikanan Widodo Ma'aruf, pengajuan petisi investigasi antidumping di Amerika cukup mudah. Jika ekspor dari suatu negara meningkat drastis, hampir dipastikan negara eksportir akan menjadi target investigasi antidumping. Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan, nilai impor udang Amerika dari negara-negara yang akan diinvestigasi sebesar US$ 2,5 miliar. Fanny Febyanti | ARTI EKAWATI. Koran Tempo, Jum’at, 13 Juni 2008

READ MORE - 14 Jenis Ikan Bisa Diekspor Mentah

5.100 ha Hutan Mangrove Rusak

CILACAP (PRLM).- Kerusakan hutan mangrove di sekitar Segara Anakan di Cilacap Jawa Tengah (Jateng) selama beberapa dekade sudah mencapai 5.100 hektare (ha), dengan nilai kerugian kurang lebih Rp 86,7 miliar atau rata-rata kerugiannya Rp 17 juta/ha. Termasuk diantaranya kerugian dalam sektor perikanan.

Kepala Badan Konservasi Segara Anakan (BKSA) Cilacap Supriyanto mengatakan, sampai sekarang kerusakan hutan mangrove terdata mencapai 5.100 ha, yang tersisa tinggal 8.900 ha dari total luas lahan mangrove sebelumnya 14.000 ha.

"Kerugian mencapai Rp 18,7 miliar, termasuk potensi sektor perikanan yang ikut hilang. Sebab mangrove merupakan kawasan pemijahan ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi," katanya Selasa (17/6).

Menurut Supriyanto, upaya pemulihan hutan mengrove sedang dilakukan antara lain dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar tetap mau menanam mangrove. Sampai saat ini baru 200 ha lahan sudah dikembalikan ke Perhutani untuk ditanam mangrove. (A -99/A-147)***. Pikiran Rakyat Online, Selasa, 17 Juni 2008.

READ MORE - 5.100 ha Hutan Mangrove Rusak

Usaha Ikan Hias di Banyuwangi Tak Berizin

Lebih dari Separuh Usaha Ikan Hias di Banyuwangi Tak Berizin

BANYUWANGI -- Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan Banyuwangi Jati Lukito mengatakan lebih dari separuh usaha perdagangan ikan hias di daerah itu tidak berizin.

Saat ini di Banyuwangi terdapat 70 perusahaan, tapi 42 di antaranya tidak memiliki izin dari Dinas Perikanan. Maraknya usaha ikan hias menjadi salah satu penyebab rusaknya terumbu karang.

Menurut catatan Dinas Perikanan, dari 100 nelayan pencari ikan hias, hampir seluruhnya menggunakan potasium dan hanya 10 persen yang memakai jaring.

Dinas Perikanan, kata Jati, tidak mampu menindak pengusaha yang belum berizin karena terbentur anggaran. Upaya pencegahan pencarian ikan hias dengan potasium melalui kegiatan inspeksi mendadak sering dilakukan. "Tapi sangat susah untuk menertibkannya," katanya.

Ikan hias asal Banyuwangi diekspor ke sejumlah negara, seperti Jepang, Singapura, dan Amerika.

Novi, salah satu pemilik usaha ikan hias, mengatakan tahun ini ia memang belum mengurus izin. Sesuai dengan ketentuan Dinas Perikanan, izin usaha diperbarui setiap tahun. "Setiap perpanjangan ditarik biaya Rp 40 ribu," katanya. Ikan hias diperoleh dari pengepul. Dia tidak tahu bagaimana proses penangkapannya.

Koordinator Komunitas Pencinta Lingkungan Banyuwangi Rosdy Bahtiar Martadi mengatakan usaha ikan hias di Banyuwangi masuk jaringan internasional. Pengusaha di Banyuwangi merupakan cabang dari Singapura. Begitu juga yang terdapat di Maluku dan Papua.

Menurut dia, pemakaian potasium mengancam nelayan ikan kerapu dan lobster (udang besar), yang juga menjadi komoditas ekspor, karena nilai ekonominya tidak kalah dengan ikan hias. IKA NINGTYAS. Koran Tempo, Rabu, 18 Juni 2008

READ MORE - Usaha Ikan Hias di Banyuwangi Tak Berizin

3 Pukat Langgei Ditangkap

3 Pukat Langgei Ditangkap

(LHOKSEUMAWE) - Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe berhasil menangkap tiga kapal pukat langgei di perairan Lhokseumawe, Rabu (4/6).

Sebelumnya sekitar seratus nelayan Pusong mendatangi Korem 011/Lilawangsa, mengadukan aksi kapal pukat langgei yang beroperasi di kawasan tangkapan nelayan tradisional.

Setelah mendengar keluhan para nelayan tradisional di Makorem 011, Danlanal Lhokseumawe, Letkol Laut (T) Andi Kriswanto langsung menugaskan anggotanya mengawasi kawasan perairan Pusong Lhokseumawe. "Menurut nelayan, kapal itu menangkap ikan di kawasan tangkapan nelayan tradisional, sampai ke ikan-ikan paling kecil," jelasnya kepada wartawan di Pelabuhan Umum Krueng Geukueh-Lhokseumawe.

Dalam operasi TNI-AL, sekitar pukul 01.00 berhasil menangkap Kapal Bintang Mas yang sedang menggelar pukat langgei sekitar 2 mil dari garis pantai Pusong. Beberapa saat kemudian dari 5 mil garis pantai Kapal Bintang Terang juga diamankan karena menangkap di zona tak berizin. Kedua kapal bersama nahkoda dan puluhan ABK digiring ke Pelabuhan Krueng Geukueh.

Sekitar pukul 10.00, personil TNI-AL kembali melakukan pengawasan di sekitar tempat itu. Sebuah kapal dengan tonase 30 ton kembali ditemukan sedang menangkap ikan di kawasan sekitar 2 mil dari garis pantai. Kapal Seribu Dinar ini kemudian digiring ke PU Krueng Geukueh bersama nakhoda KH dan puluhan ABK. Sebelumnya nakhoda KM Bintang Terang, ZA dan nakhoda Bintang Mas, MJ juga diamankan. "Beberapa ABK-nya hanya sebagai saksi," jelas Danlanal yang mengawasi perairan laut mulai dari Pangkalan Susu (Sumut) sampai ke Pidie (NAD).

Andi Kriswanto menegaskan, mereka ditangkap karena melanggar UU N0. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 27 Jo Pasal 93. Di antara kesalahannya, beroperasi di bawah 12 mil yang tidak dibenarkan peraturan kelautan. Selain itu, mereka tidak mengantongi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Atas tindakan tersebut, para nakhoda dapat dituntut delapan tahun penjara atau denda sampai Rp2 miliar.

Terkait keluhan nelayan tradisional, Danlanal Lhokseumawe menegaskan akan menangkap semua kapal pukat langgei yang menangkap ikan di wilayah batas toleransi. Karena kehidupan nelayan tradisional sangat memprihatinkan bila kapal itu menangkap ikan di bawah 12 mil. Sebab itu kepada para nelayan tradisional diminta segera melapor ke Markas Lanal Lhokseumawe bila ada kapal langgei yang meresahkan. (b17/b03). WASPADA ONLINE

READ MORE - 3 Pukat Langgei Ditangkap

Ingat Nelayan Jangan Gunakan Bom Ikan

Dinas Perikanan dan Kelautan Kutim melakukan kunjungan kerja ke kawasan pesisir di wilayah utara Kutim, yakni Kecamatan Sandaran dan Sangkulirang, Mei lalu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat potensi kawasan pesisir, sekaligus melakukan sosialisasi program revitalisasi sektor perikanan dan kelautan.

KAWASAN pesisir di Kutim memiliki potensi yang cukup besar, terutama sektor perikanan dan kelautan yang ada. Sumber daya alam (SDA) masih belum digarap maksimal oleh masyarakat. Meski sudah dilakukan pengolahan, sebagian masih menggunakan alat tradisional.

Selama melakukan kunjungan kerja di wilayah pesisir itu, jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin langsung Kadis Timur Luri Saksono, didampingi seluruh kasubdin serta pengusaha budi daya rumput laut Ghani Topan serta staf ahli bupati Bidang Penyuluhan Subadi. Jumlah rombongan yang ikut seluruhnya sebanyak 30 orang, termasuk anggota Polair wilayah Sangkulirang dan Sandaran serta anggota Lanal wilayah Sandaran.

Di Sandaran, rombongan menginap di rumah warga setempat. Esok harinya melakukan sosialisasi tentang dana penguatan modal di Balai Pertemuan Desa Manubar. Selain itu, juga disampaikan tentang perizinan perikanan, pembinaan kelompok tani/nelayan, pembentukan Pokwasmas, serta sosialisasi tentang undang-undang dan peraturan perikanan yang dipaparkan sejumlah narasumber seperti kepala dinas serta kasubdin, staf ahli, pengusaha, anggota Polair serta anggota Lanal Sandaran.

Dari pertemuan itu disimpulkan, petani/nelayan di kawasan utara pesisir Kutim ini perlu mendapat pembinaan. Sehingga, dalam melakukan penangkapan ikan di laut, mereka bisa memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku. Jika petani/nelayan ini memperoleh bantuan penguatan modal, harus melalui kelompok yang sudah ada sehingga lebih teroganisasi dengan baik.

“Setiap kelompok juga harus memiliki data yang benar, kegiatan usaha yang jelas, baik budi daya atau usaha penangkapan bidang perikanan,” kata Luri Saksono.

Perizinan juga menjadi perhatian dalam pembahasan saat pertemuan dengan masyarakat. Petani/nelayan harus memiliki izin dalam melakukan penangkapan ikan di laut. Mulai izin penggunaan kapal ikan sampai pengiriman komoditas atau SKA (Surat Keterangan Asal).

Pada kesempatan itu, juga disampaikan kepada nelayan, agar tidak menggunakan potasium atau bom ikan. Sebab, bakal merusak habitat lainnya di perairan laut dan terumbu karang di kawasan laut. Selama melakukan usaha budi daya perikanan ini, petani/nelayan juga harus memiliki pengetahuan tentang manajemen. Sehingga dalam berusaha dapat berjalan baik, mulai perencanaan sampai pemasaran serta menambah modal lagi untuk memperbaiki usahanya ke depan.

Dalam menekuni usaha ini, petani/nelayan juga diminta bersabar dan tidak terburu-buru harus mencapai sukses dalam waktu dekat. “Kita harus ulet dan sabar menjalankan usaha ini. Harus dimulai dari kecil, kemudian bertambah sedikit demi sedikit sampai berhasil dan sukses,” kata Ghani Topan, pengusaha rumput laut yang siap menampung produksi rumput laut masyarakat Kutim. (hms3/bersambung) (Kaltim.Pos)

READ MORE - Ingat Nelayan Jangan Gunakan Bom Ikan

Beberapa Kapal Nelayan Palabuhanratu Ditangkap di Banten

SUKABUMI (PRLM).- Beberapa kapal nelayan palabuhanratu ditahan aparat di daerah banten gara-gara tidak melengkapi surat pelayaran, termasuk kelaikan kapal kata kabid perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Ir. Abdul Kodir. Informasi ditangkapnya beberapa kapal nelayan Palabuhanratu yang diterimanya itu, menurut Abdul Kodir dibenarkan oleh syahbandar Palabuhanratu. Bahkan, menurut Abdul Kodir, petugas Kalaikan Kapal Syahbandar Palabuhanratu Sofyan E menyebutkan kapal-kapal nelayan tersebut sebenarnya memiliki surat ijin berlayar (SIB), namun sudah habis masa berlakuka."Ini menjadi pelajaran bagi nelayan dan pengusaha ikan agar mengurus dan memproses perizinan. Kami akan membantu dan menjamin dalam hitungan menit proses perpanjangan izin akan selesai," katanya. 

Sementara itu, perolehan hasil tangkap atau raman di Palabuhanratu yang selama beberapa tahun terakhir menurun, kini mulai menunjukkan peningkatan. Penurunan raman, menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi H. Iwan Ridwan sebagai akibat tidak berjalannya Tim Terpadu (timdu). Saat timdu berjalan optimal, raman bisa mencapai Rp 6 miliar per tahun, tapi beberapa tahun terakhir merosot sampai hanya Rp 2.5 miliar per tahun. "Saat ini sudah mulai ada peningkatan hingga mencapai Rp 3.5 miliar per tahun. dan diharapkan dalam 2 atau 3 tahun lagi akan kembali seperti semula, mencapai Rp 6 miliar per tahun," kata Iwan dalam Coffee morning dialog interaktif di Kantor Pos AL Palabuhanratu yang dihadiri Danposal Palabuhanratu Letda.Laut (P) Paulus Angandiarum, tokoh nelayan Ujang Sumitra dan undangan lainnya. (A-67/A-122) (Pikiran Rakyat).

READ MORE - Beberapa Kapal Nelayan Palabuhanratu Ditangkap di Banten

Cegah Trawl, FAO Berdayakan Hukum Adat Laot

Cegah Trawl, FAO Berdayakan Hukum Adat Laot

(BANDA ACEH) - Penangkapan ikan di perairan Aceh menggunakan trawl (jaring pukat harimau) dan sejenisnya bisa membinasakan ekosistem laut. Pukat harimau menyebabkan sumber kehidupan laut terkuras.

"Untuk hal ini perlu sosialisasi tentang bahaya pukat harimau kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi. Langkah FAO memberdayakan hukum adat laut patut didukung," sebut Miftahuddin Cut Adek dalam presentasi lokakarya perikanan berkelanjutan di Aceh, baru-baru ini.

Selain membahas masalah pemakaian pukat harimau di Aceh, Wakil Sekretaris Panglima Laot Provinsi Aceh ini menyebutkan kendala lain yang menyebabkan peningkatan pendapatan nelayan tidak maksimal. Indikasi permasalahan itu meliputi masih kurang pemahaman dan informasi hukum adat laut oleh masyarakat perikanan, serta kerusakan ekosistem pesisir pantai dan laut.

Hal ini ditandai hilangnya hutan bakau (mangrove) dan hutan pantai, eksploitasi pasir pantai dan terumbu karang, pengeboman dan pembiusan. "Padahal dengan penerapan hukum adat laut Aceh, maka hal-hal tersebut bisa diminimalkan," pinta Miftahuddin serius.

Rekomendasi lain lokakarya tersebut disampaikan Hazwar Hamid. Pelaku bidang perikanan ini menegaskan, ada tiga kunci utama permasalahan di bidang perikanan yakni diperlukan pusat informasi dan data perikanan tangkap dan budidaya, dibutuhkan koordinasi antar instansi dari provinsi hingga ke desa, serta masyarakat perlu dokumentasi, revitalisasi dan sosialisasi hukum adat laot.

"Hukum adat laut perlu dihidupkan kembali dan disosialisasikan kepada masyarakat pesisir (komponen komanagement)," ajak Hazwar.
Sementara David Currie dari FAO Banda Aceh, ketika menutup lokakarya menyatakan, FAO dan Palang Merah Amerika tetap komit membantu rehabilitasi dan pembangunan berkelanjutan sektor perikanan di Aceh hingga tahun 2010. Mereka menyediakan dana sekitar Rp67,5 miliar untuk memulihkan bidang perikanan.

Selain para nelayan, lokakarya ini juga melibatkan praktisi perikanan lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan instansi pemerintah, petani tambak, pemuda desa sebagai motivator masyarakat, perwakilan LSM lokal dan Asing, para ahli perikanan dan akademisi serta pihak terkait lainnya. (b07) Waspada.online

READ MORE - Cegah Trawl, FAO Berdayakan Hukum Adat Laot

Ilmu Kelautan Dalam Perspektif Al-Quran

Bila mengkaji ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran, maka kita akan menemukan ayat yang bicara tentang laut dengan jumlah tidak kurang dari 38 ayat dan lautan tidak kurang dari 20 ayat. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa laut dan lautan menyimpan makna yang dalam, sehingga begitu banyak ayat dalam kitab suci tersebut berbicara tentang hal tersebut.

Salah satu ayat dalam Al-Quran yang memuat tentang lautan yaitu surat Faathir ayat 12, yang artinya: “Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.”

Kitab suci yang diturunkan 14 abad lalu ini secara detil menggambarkan lautan baik secara geofisik maupun manfaatnya bagi manusia. Seperti pada ayat diatas, Al-Quran telah menerangkan perbedaan salinitas antara kandungan air laut dan air yang berasal dari danau atau sungai. Dalam Oceanografi salinitas diartikan sebagai ukuran yang menggambarkan tingkat keasinan (kandungan Na Cl ) dari suatu perairan . Satuan salinitas umumnya dalam bentuk promil (0/00) atau satu bagian perseribu bagian, misalnya 35 gram dalam 1 liter air (1000 ml) maka kandungan salinitasnya 35‰ atau dalam istilah lainnya disebut psu (practical salinity unit). Air tawar memiliki salinitas 0 ‰, sedangkan air payau memiliki salinitas antara 0 - 30‰, sedangkan air laut/asin memiliki salinitas diatas 30‰.

Pada bagian lain, kitab ini menerangkan adanya perhiasan yang terkandung di laut, seperti mutiara yang ditemukan oleh manusia pada jenis tiram mutiara, sekitar abad 18, atau sekitar 1400 tahun setelah Al-Quran diturunkan. Dengan demikian isi kandungan Al-Quran, telah diterima kebenarannya oleh sain modern.

Para ahli geologi pada dasarnya sulit membayangkan jika 1.400 tahun lalu, dimana alat/teknologi masih terbatas, ada informasi yang memberikan ilustrasi yang begitu lengkap, jika bukan dari kekuatan supra natural yang maha mengetahui yaitu Allah SWT.

Menumbuh-kembangkan kesadaran akan pentingnya laut, bagi bangsa yang mendapat julukan negara kepulauan dan negara maritim, merupakan sesuatu yang mendesak. Mengingat masih ada anggapan keliru di kalangan masyarakat tentang lautan, diantaranya laut masih dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah akhir, bahkan ada juga yang masih mempercayai mahluk gaib sebagai penguasa dilaut. Berbekal beberapa potong ayat dalam Alquran yang membicarakan tentang laut dan lautan, maka kita dapat menemukan beberapa karunia Allah, yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, yaitu sebagai berikut:

Sebagai prasarana transfortasi laut,

Data yang diperoleh dari International Marine Transportation, mencatat bahwa sekitar 90% perdagangan internasional diangkut melalui jalur laut, tidak hanya antar pulau atau antar negara, bahkan antar benua. Transportasi melalui jalur laut memungkinkan barang-barang yang bobotnya puluhan bahkan ribuan ton, dapat diangkut dari satu benua ke benua lain.

2. Penyedia sumber bahan pangan

Salah satu bahan pangan yang berasal dari laut, yang memiliki kandungan gizi yang tinggi adalah ikan dan udang. Dengan kandungan protein yang dapat mencapai 18%, ikan dan udang merupakan bahan pangan yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Disamping itu ikan mengandung asam lemak omega-3 dan asam lemak omega-6, yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan sel otak pada balita dan bermanfaat untuk mengurangi penyakit darah tinggi atau jantung koroner.

3. Penyedia bahan baku industri

Dari beberapa sumber yang dapat dipercaya, diketahui bahwa pengeboran minyak dan gas bumi lepas pantai, memberikan kontribusi sekitar 25 hingga 30% dari total produksi minyak dan gas dunia. Bahan tambang dan mineral lain yang dapat ditemukan didaerah pesisir dan laut, diantaranya: mutiara, pasir, gravel, mas, polimetalik sulfat dan hidro-karbon.

4. Sebagai penyedia energi alternatif

Seiring dengan kemajuan sain dan teknologi, beberapa negara industri maju seperti Jepang dan beberapa negara barat, telah mencoba memanfaat laut sebagai sumber energi alternatif, yaitu dengan memanfaatkan pasang-surut air laut sebagai pembangkit turbin yang menghasilkan energi listrik. Energi alternatif lain yang dihasilkan dari laut yaitu gelombang laut. Energi yang terkandung dalam gelombang laut adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial, yang dapat digunakan untuk menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi listrik. Angin merupakan sumber energi alternatif di laut, yang dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin atau baling-baling, yang dihubungkan dengan rotor guna menghasilkan energi listrik. Sedangkan energi panas yang terdapat di laut atau yang lebih dikenal dengan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik.

4. Penyedia jasa-jasa lingkungan

Sebagai negara kepulauan, negara kita termasuk Provinsi Jambi memiliki potensi pariwisata pantai dan laut. Industri pariwisata tidak hanya mengahasilkan devisa bagi negara tetapi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Oleh Zaenal Arifin, Ir MSc* *Pemerhati perkembangan teknologi kelautan, bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi serta dosen tamu pada Fak .Pertanian Universitas Batanghari. (Jambi Ekpres Online).

READ MORE - Ilmu Kelautan Dalam Perspektif Al-Quran