21 Februari, 2017

Pejabat Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP


1.    Goenaryo, A.Pi, M.Si  - Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

2.    Ir. Rahman Arif, M.Si -  Kepala Subdit Operasi Armada
-          Rico  Casanovia, S.ST.Pi - Kepala Seksi Perawatan
-          Mukhtar, A.Pi, M.Si – Kepala Seksi Starategi Operasi

3.    Dra. Elvizar, M.Si  - Kepala Subdit Pengawakan dan Logistik
-          Rusmin, S.ST.Pi – Kepala Seksi Pengawakan
-          Eris Riswandi, S.ST.Pi – Kepala Seksi Logistik Armada Pengawasan

4.    Teguh Wibowo, S.T – Kepala Subdit Infrasturtur
-          Heru Triharyanto, A.Pi, M.Si – Kepala Seksi Sarana Pengawasan
-          Toni Djatmiko, S.ST.Pi – Kepala Seksi Prasarana Pengawasan

5.    Ir. Yeppi Sudarja, M.Si – Kepala Subdit Operasi Pusat Pengendalian.
-          Adi Budi Wicaksono, S.Pi – Kepala Seksi Pusat Pengendalian I
-          Ratih Seftiariksi, S.T, MM - Kepala Seksi Pusat Pengendalian II

6.    Ernawati, A.Pi, M.Si Kepala Subag Tata Usaha Direktorat 



Pelantikan Eselon IV Lingkup Ditjen PSDKP pada tanggal 17 Februari 2017 oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertempat di Gedung Mina Bahari IV lantai 15.

Sedangkan pejabat administrator atau setara dengan pejabat eselon III lingkup KKP dilantik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sjarief Widjaja pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2017.


Bertempat di Ballroom, Gedung Mina Bahari III, sebanyak 133 pejabat administrator diambil sumpah jabatannya. Dalam sambutannya, Sjarief mengatakan bahwa organisasi dalam lingkup KKP selalu mengalami perubahan, meski demikian harus selalu siap dalam menjawab tuntutan jaman dan memenuhi tuntutan masyarakat. 


“Kita harus bisa menjawab tuntutan dari masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. Dengan bertambahnya tuntutan kualitas dari masyarakat, semakin terbatasnya sumber daya yang dimiliki maka kita harus mampu mengantisipasi pembaharuan demi menjawab tuntutan masyarakat tersebut”, ujar Sjarief saat memberi arahan kepada para pejabat administrator yang baru dilantik.
Arahan Bapak Direktur Pemantauan dan Operasi Armada setelah pelantikan pejabat




READ MORE - Pejabat Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP

DKP NTT Terus Meningkatkan Pengawasan SDKP

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA SARANA PENDUKUNG.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Provinsi NTT tahun 2017 diawali dengan berubahnya Seksi Pengawasan  Pengendalian SDKP naik status menjadi Bidang pSDKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Selain itu Satker PSDKP Kupang juga naik status menjadi Stasiun PSDKP Kupang.

Melihat wilayah kerja pengawasan SDKP Dinas Kelautan dan perikanan Prov. NTT sesuai UU 23 Tahun 2014 dan Permen KP nomor 26 Tahun 2016 cukup luas, dimana pengawasan yang dilakukan pada Wilayah Perairan Laut  Provinsi  NTT yang mempunyai potensi sumber daya ikan tersebar dalam 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan  Perikanan (WPP RI) 573, 713 dan 714 dengan tingkat pemanfaatan 6.613,13 ton/tahun untuk komoditas tuna dan cakalang. Selain itu Provinsi NTT yang memiliki 1.192 pulau yang dikelilingi lautan kurang lebih 200.000 km persegi perlu dijaga dan diawasi.

Pengawasan pada wilayah yang demikian luas ini perlu ditunjang dengan Sarana Pengawasan. TAHUN 2017 MERUPAKAN TAHUN AWAL PSDKP dilaksanakan oleh Provinsi. Saatnya tahun 2017 Pengawasan SDKP dan penanganan tindak pidana perikanan harus diambil alih oleh Pengawas perikanan dan PPNS Perikanan.

Mendukung cita-cita luhur ini, maka sarana Pengawasan seperti Kapal/Speedboat Pengawasan merupakan hal penting yang harus dimiliki. Saat ini sarana Speedboat pendukung di NTT yang dimiliki Pengawas Perikanan dalam operasi untuk meningkatkan pemberantasan tindak pidana perikanan  serta mendukung terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis blue economy, di wilayah perairan Provinsi NTT sangat dibutuhkan.

Bersukurlah di Provinsi NTT tahun ini akan ada penambahan 1 (satu) unit speedbiat Napolen dan perbaikan Speedboat milik DKP yang ada saat ini yaitu Speedboat Napoleon 024 dan Speedboat Baramauwolang di Kab. ALOR.

Tiga speedboat ini akan memperkuat pengawasan di daerah ini, dan diharapkan mengurangi potensi pelanggaran oleh kapal-kapal perikanan. Dengan pengoperasian speedboat tersebut, diharapkan terselenggara pengelolaan dan pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dipertahankan.

Ketiga speedboat pengawasan tersebut memiliki spesifikasi panjang 12 meter, lebar 3,20 meter, tinggi 1,60 meter, kecepatan maksimal mencapai 24 knot, dan mampu menampung ABK 10 orang. Kapal dengan kapasitas tangki bahan bakar 600 liter ini, memiliki mesin berukuran 2 x 220 HP dengan kemampuan jelajah (endurance) 8 jam.

Pengawasan SDKP

SEMOGA NIAT SUCI ANAK-ANAK MUDA BARU BIDANG PSDKP DKP NTT AKAN MENDAPATKAN RESTU DARI SANG KUASA UNTUK  MENJAGA PERAIRAN NTT SEHINGGA LEBIH TERTIB DAN TERATUR SERTA TIDAK MELANGGAR PERATURAN  YANG BERLAKU.


READ MORE - DKP NTT Terus Meningkatkan Pengawasan SDKP

20 Februari, 2017

Kapal Pengawas Hiu 09 Menangkap Satu Kapal Ikan Illegal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Perikanan kembali menangkap kapal perikanan asing (KIA) ilegal. Setelah sebelumnya menangkap satu kapal perikanan asing (KIA) berbendera Malaysia di perairan laut teritorial Indonesia Selat Malaka pada tanggal 16 Februari 2017, kali ini kembali menangkap satu KIA Malaysia yang juga melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia, ungkap Eko Djalmo, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jakarta.
 Selanjutnya Eko menjelaskan penangkapan KIA berbendera Malaysia tersebut dilakukan oleh KP HIU 09 pada tanggal 18 Februari 2017 di perairan Laut Teritorial Selat Malaka. Kapal dengan nama KM.PKFB 381 berbobot 48,82 GT, membawa muatan ± 100 kg ikan berbagai jenis dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl serta diawaki oleh 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Myanmar.

Selanjutnya, kapal tersebut diserahkan ke Stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, ungkap Eko. Kegiatan ilegal tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.
Menurut Bapak Goenaryo, A.Pi, M.Si selaku Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Kapal Pengawas Perikanan Hiu 09 berhasil mangadhock Kapal ikan illegal berbendera Malaysia  KM. PKFB 381 GT. 48,82 GT dengan alat tangkap trawl pada hari Sabtu 18 Februari 2017 Pkl. 12.40 WIB Laut Teritorial Selat Malaka. Kapal tersebut memuatan : Ikan campur -/+ 100 kg dengan ABK 3 orang WNA Myanmar

Dugaan Pelanggaran :  Pasal 26 ayat 1 Jo Pasal 92 Pasal 27 ayat 2 Jo Pasal 93 ayat 2 Pasal 9 ayat 1 Jo Pasal 85 UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 KUHP.
Saat ini kapal tersebut di Adhock Belawan untuk proses lebih lanjut.
READ MORE - Kapal Pengawas Hiu 09 Menangkap Satu Kapal Ikan Illegal

17 Februari, 2017

KKP tangkap kapal asing di Selat Malaka

Jakarta (ANTARA News) - Kapal Pengawas Perikanan Hiu 04 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal perikanan asing di perairan teritorial Republik Indonesia di kawasan Selat Malaka.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan KKP Eko Djalmo Asmadi menyatakan kapal asing berbobot 15,79 GT dengan nama lambung SLFA 5066 itu ditangkap pada 16 Februari 2017 sekitar pukul 02.20 WIB.

Dalam siaran pers kementerian, Jumat, Eko menambahkan kapal berbendera Malaysia itu ditangkap Kapal Pengawas Hiu04 saat melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Saat ditangkap, kapal itu memuat berbagai jenis ikan seberat 100 kilogram.

Kapal dan dua orang Anak Buah Kapal berkebangsaan Indonesia selanjutnya dikawal menuju Pangkalan  Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan Batam untuk menjalani proses hukum.

Kapal tersebut diduga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Selain menangkap kapal asing, Kapal Pengawas Hiu Macan 03 dan Hiu Macan 04 juga menertibkan sebelas rumpon ilegal di perairan Maluku dalam operasi pengawasan 7-11 Februari 2017.

Rumpon-rumpon tersebut kemudian dibawa ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon untuk dimusnahkan.

"Pemasangan rumpon-rumpon tersebut juga dilakukan tanpa izin yang sah dari KKP ataupun Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal," jelas Eko.

Ia menjelaskan rumpon yang dipasang secara ilegal dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan menyebabkan hasil tangkapan nelayan berkurang dan mempengaruhi jalur migrasi ikan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan tentang rumpon, yang mewajibkan orang yang memasang rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon.


READ MORE - KKP tangkap kapal asing di Selat Malaka

13 Februari, 2017

DIRJEN PSDKP LANTIK PEJABAT PENGAWASAN DI DAERAH

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo Asmadi, secara resmi melantik sejumlah pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP pada Senin. (13/2). 

Dalam sambutan pelantikan, Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan agar pelantikan para pejabat UPT di lingkungan PSDKP akan memberikan suasana yang baru dan semangat baru dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.
“Dengan pelantikan para pejabat baru tentunya akan memberikan semangat dan kebanggaan baru bagi PSDKP dalam mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan” ungkap Eko Djalmo.
Selanjutnya, Eko Djalmo menekankan bahwa pergeseran atau pelantikan pejabat di sebuah organisasi merupkan suatu kewajaran dalam rangka peningkatan kinerja dan penyegaran organisasi. Namun, pelantikan kali ini merupakan pelantikan yang istimewa karena pejabat yang dilantik akan menempati organisasi UPT yang baru dibentuk pada kahir 2016 lalu.
Bagi para pejabat yang dilantik, Direktur Jenderal PSDKP mengharapkan agar memberikan kinerja yang optimal dimasa yang akan datang. Sebagai pejabat publik, selain kemampuan teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kemampuan manajerial juga harus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Pejabat Eselon III
1.    Basri, A.Pi, M.Si. sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo,
2.    Slamet, S.Pi sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Batam,
3.    Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, dan
4.    Ndaru Ismiarto, S.IP, MM sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Benoa.


Pejabat Eselon IV pada Pangkalan PSDKP
A.    Pangkalan PSDKP Lampulo
1.    Herno Adianto, S.Pi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha;
2.    Yusni Hafrialdi, S.St.Pi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
3.    Edwin Suharyadi, S.Pi sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
B.    Pangkalan PSDKP Batam
1.    Muslani, S.St.Pi, MH sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha;
2.    Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
3.    Martin Yeremias Luhulima, S.H, M.Si sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.

C.    Pangkalan PSDKP Benoa
1.    Eko Tondo Suprapto, S.Pi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha;
2.    Yogi Darmawan Effendi, S.St.Pi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
3.    Nu’man Najib, S.St.Pi sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
D.    Pangkalan PSDKP Bitung
1.    Abdul Qudus, S.St.Pi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha;
2.    Agung Tri Wibowo, S.St.Pi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
E.    Pangkalan PSDKP Tual
1.    Suryadi, S.St.Pi sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha;
2.    Yopi Yuspilian, S.Pi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
3.    Salman Mokoginta, S.St.Pi sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
Pejabat Eselon IV pada Stasiun PSDKP
1.    Akhmadon, S.Pi, MM sebagai Stasiun PSDKP Tarakan
2.    Mubarak, S.St.Pi sebagai Stasiun PSDKP Kupang
3.    Harlym Raya Maharbhakti, S.Pi, M.Si sebagai Stasiun PSDKP Ambon
4.    Donny M Faisal, S.St.Pi, S.Pi sebagai Stasiun PSDKP Belawan
5.    Moch. Nursalim, S.St.Pi sebagai Stasiun PSDKP Biak
6.    Didik Ristianto, SH sebagai Stasiun PSDKP Cilacap
7.    Johanis Johniforus Medea, S.St.Pi sebagai Stasiun PSDKP Tahuna

Pejabat Eselon V pada Stasiun PSDKP
A.    Stasiun PSDKP Tarakan
1.    Mohamad Ismail Hairun, A.Pi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
2.    Hamzah Kharisma, S.St.Pi sebagai Kepala Subseksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
3.    Joko Pramono, S.Pi sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
B.    Stasiun PSDKP Belawan
1.    Edy Sutanto, S.Pi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
2.    Andika Awal Citra, S.Pi sebagai Kepala Subseksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
3.    Adhi Kurniadi, S.St.Pi sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
C.    Stasiun PSDKP Biak
1.    Ilman Hadiwiyatno, S.St.Pi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
2.    Decky Reinald Sibi, S.St.pi sebagai Kepala Subseksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
3.    L. Mulyadi Warto, S.St.pi sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
D.    Stasiun PSDKP Cilacap
1.    Pijar Wijayanto, S.St.Pi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
2.    Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi sebagai Kepala Subseksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
3.    Robiyanto Tanum, S.Pi sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
E.    Stasiun PSDKP Pontianak
1.    Eko Iswahyudi, S.Pi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
2.    Mochamad Erwin, S.St.Pi sebagai Kepala Subseksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
3.    Muhammad Hafiz, S.St.Pi sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
F.    Stasiun PSDKP Kupang
1.    Joko Prasetyo, S.Pi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
2.    I Gede Arya Susanjaya, S.St.Pi sebagai Kepala Subseksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
3.    Musyafak, S.Pi sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
G.    Stasiun PSDKP Ambon
1.    Ahmad Ripai, S.St.Pi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
2.    Didik Cipto Suryono, S.St.Pi sebagai Kepala Subseksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
3.    Chaedar Afhton, S.Pi sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
H.    Stasiun PSDKP Tahuna
1.    Daniel Coldius Tindatu, S.Pi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha
2.    Sutrisno Kumaat, S.Pi sebagai Kepala Subseksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
3.    Stevenly Alexsander Takapah, S.Pi sebagai Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana
READ MORE - DIRJEN PSDKP LANTIK PEJABAT PENGAWASAN DI DAERAH

08 Februari, 2017

KAPAL PENGAWAS PERIKANAN TERIMA PENGHARGAAN DI PUNCAK HARI NUSANTARA 2016

Kapal Pengawas Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan sebagai kapal pengawas berprestasi pada puncak peringatan Hari Nusantara 2016, yang digelar di Pelabuhan Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada 13 Desember 2016.

Penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjatitan diterima oleh Irzal Kadir Nakhoda KP Hiu 13 sebagai sebagai Kapal Pengawas Berprestasi Wilayah Barat dan Eko Marsiano Putra Tangkawarawous Nakhoda KP Hiu 05 sebagai Kapal Pengawas Berprestasi Wilayah Timur.

Selain itu juga Gubernur Nusa Tenggara Timur menyerahkan penghargaan terhadap pejabat fungsional Pengawas Perikanan Teladan Tingkat Pusat Tahun 2016. Pejabat fungsional yang berprestasi tersebut yaitu Saiful Anam, S.Pi sebagai peringkat 1 dari Satuan Kerja PSDKP Natuna, Dwi Santoso Wibowo S.St.Pi sebagai peringkat 2 dari Satker PSDKP Batang. Sementera peringkat 3 diraih oleh Didik Cipto Suryono, S.St.Pi dari Satuan Kerja PSDKP Ambon. 

Pemberian penghargaan diberikan untuk memberikan apresiasi atas kinerja Kapal Pengawas dan Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu penghargaan yang diberikanan juga untuk meningkatkan motivasi, kontribusi, dan semangat kerja sekaligus menjadi teladan bagi Kapal Pengawas dan Pengawas Perikanan yang lain dalam menjalankan tugasnya. (FF/SBO)

http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/428/?category_id=20
READ MORE - KAPAL PENGAWAS PERIKANAN TERIMA PENGHARGAAN DI PUNCAK HARI NUSANTARA 2016

Menteri Susi Resmi Lantik Direktur Jenderal PSDKP


Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara resmi melantik Dr. Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH sebagai pejabat definitif Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Pelantikan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setingkat Eselon 1) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat Eselon II) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam sambutan pelantikan, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa upaya pemberantasan illegal fishing belum selesai meski telah membawa banyak perubahan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.


Oleh karena itu, Menteri Susi menekankan agar kegiatan pengawasan untuk menjaga laut tidak boleh berhenti. Kerjasama yang baik dengan instansi lain perlu diperkuat dan ditingkatkan.
Sosok Eko Djalmo Asmadi merupakan perwira tinggi TNI AL berpangkat Laskamana Madya (bintang dua) yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Sebelumnya Eko menduduki berbagai jabatan di lingkungan TNI diantaranya Direktur di Badan Intelijen Strategis TNI, Staf Khusus KASAL, Kepal Dinas Pengamanan Angkatan Laut, dan Paban Hublu Spamal.
Direktur Jenderal PSDKP secara berturut-turut dijabat oleh Laksda TNI (Purn) Busran Kadri (1999-2005), Laksda TNI (Purn) Ardius Zainuddin (2005-2007), Dr. Ir. Aji Sularso, MMA (2007-2010), Laksda TNI (Purn) Syahrin Abdurrahman, SE (2010-2015), Laksda TNI (Purn) Asep Burhanuddin (2015-2016). Sementara pada tahun 2016-2017 sebelum adanya pejabat definitif ditunjuk Prof. Ir. Sjarief Widjaja, PhD., FRINA sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PSDKP. (SBO)

READ MORE - Menteri Susi Resmi Lantik Direktur Jenderal PSDKP

Jaga Kelestarian, KKP Perpanjang Larangan Ekspor Hiu

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu diantaranya adalah dengan mengatur jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Indonesia.

Hal ini diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Melalui peraturan paling anyar tersebut, larangan pengeluaran ikan hiu koboi dan hiu martil serta produk olahannya diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2017.

Sebelumnya melalui Permen KP Nomor 59/PERMEN-KP/2014, larangan berlaku sampai dengan 30 November 2015, dan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 melalui Permen KP Nomor 34/PERMEN-KP/2015.

Peraturan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 13 Desember 2016 tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan Ikan Hiu Koboi dan Hiu Martil yang saat ini telah mengalami penurunan populasi di alam.(SBO).

READ MORE - Jaga Kelestarian, KKP Perpanjang Larangan Ekspor Hiu

KKP Atur Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia Yang Tertangkap Di Luar Negeri


Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap Di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Di Negara Lain Tanpa Izin. Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 8 November 2016 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Proses pemulangan berawal dari informasi yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui berbagai saluran. Surat resmi atau berita faksimili dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri merupakan salah satu diantaranya.

Selain itu informasi mengenai adanya penangkapan nelayan Indonesia di luar negeri juga dapat diperoleh melalui surat resmi dari instansi pusat maupun daerah tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri, telepon, dan/atau pesan elektronik dari masyarakat tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri, serta berita di media elektronik, media cetak, atau media sosial tentang adanya Nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri.

Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak Direktorat Jenderal PSDKP melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Perwakilan Republik Indonesia di negara penangkap Nelayan Indonesia, pemerintah daerah atau dinas yang membidangi urusan perikanan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diperoleh kepastian informasi dari Perwakilan Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal PSDKP melakukan persiapan terkait administrasi pemulangan berupa berita acara serah terima pemulangan Nelayan Indonesia antara KKP dengan pemerintah daerah dan/atau pihak keluarga.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal PSDKP akan melakukan penjemputan di tempat kedatangan dan kemudian menyerahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pihak ?keluarga yang dituangkan dalam berita acara serah terima pemulangan yang ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Selain mengatur tata cara pemulangan, Peraturan tersebut juga mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal PSDKP melakukan antisipasi melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi diprioritaskan di provinsi atau kabupaten/kota yang jumlah nelayannya banyak ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin. Sosialisasi meliputi batas wilayah perairan antara Indonesia dengan negara lain, ?peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia; dan ?penggunaan alat navigasi dan alat komunikasi di kapal perikanan. (SBO).

READ MORE - KKP Atur Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia Yang Tertangkap Di Luar Negeri

Pengawas Perikanan Gagalkan Perdagangan Spesies Ikan Dilindungi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berhasil menggagalkan perdagangan produk dari spesies ikan yang dilindungi di daerah Puger, Jember, Jawa Timur, Senin (16/1). Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PSDKP, Sjarief Widajaja, di Jakarta (17/1).

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, Pengawas Perikanan Satuan Kerja PSDKP Banyuwangi berhasil menyita barang bukti sebanyak 5,9 kg insang Pari Manta kering, 30 kg tulang Pari Manta, serta 3 pasang sirip Hiu Paus. Pengawas juga berhasil menangkap satu orang berinisial DW yang diduga sebagai pelaku. Selanjutnya barang bukti dan pelaku diamankan ke kantor Satuan Kerja PSDKP Banyuwangi.

Operasi tangkap tangan berawal adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat mengenai dugaan adanya perdagangan spesies yang dilindungi. Atas dasar informasi tersebut, Pengawas Perikanan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Selanjutnya setelah didapatkan informasi yang lengkap, Tim melakukan operasi tangkap tangan saat barang bukti dibawa dalam perjalanan menggunakan kendaraan jenis pick up di daerah Puger, Jember.

Pari manta merupakan jenis ikan dilindungi sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta. Sementara ikan Hiu Paus dilindungi berdasarkan Kepmen KP No. 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus). Kedua peraturan tersebut menetapkan bahwa ikan Pari Manta dan Hiu Paus merupakan spesies yang dilindungi penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya, kecuali untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Satu orang yang ditangkap dapat dijerat dengan pelanggaran Pasal 88 UU 31/2004 tentang Perikanan. “Ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1, 5 milyar,” pungkas Sjarief Widjaja.(SBO/FF)

READ MORE - Pengawas Perikanan Gagalkan Perdagangan Spesies Ikan Dilindungi

07 Februari, 2017

Pejabat Baru Kementerian Kelautan dan Perikanan

 Pejabat Baru Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.01/MEN-KP/KP.430/II/2017 Tanggal 6 Februari 2017 yaitu :
A.     Sekretariat Jenderal
1.      Supranawa Yusuf, SH, MPA - Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur.
B.      Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
1.      Ir. Suharyanto, M.Sc  - Direktur Perencanaan Ruang Laut
2.      Ir. Balok Budiyanto, MM - Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.      Ir. Moch Abduh Nurhidajat, - M.Si Direktur Jasa Kelautan
C.      Ditjen Perikanan Tangkap
1.      Ir. Reza Shah Pahievi, M.Sc. Ph.D - Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
2.      Dr. Agus Suherman - Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3.      Dr. Ir. Syafril Fauzi, M.Sc - Direktur Pelabuhan Perikanan
4.      Ir. Saifuddin, MMA - Direktur Perizinan dan Kenelayanan
D.     Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1.      Goenaryo, A.Pi, M.Si - Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
2.      Ir. Matheus Eko Rudianto, M.Bus, IT - Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya  Kelautan
3.      Dr. Ir. Agus Priyono, M.Si - Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
E.      Ditjen Perikanan Budidaya
1.      Ir. Arik Hari Wibowo, M.Si – Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
2.      Ir. Coco Kokarkin Soetrisno. M.Si – Direktur Perbenihan.
3.      Ir. Sarifin, M.S – Direktur Pakan dan Obat Ikan
4.      Ir. Umi Windriani, MM – Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
F.       Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
1.      Ir. Sadullah Muhdi, MBA – Direktur Logistik
2.      Innes Rahmania, A.Pi, S.Sos, MM – Direktur Pengolahan dan Bina Mutu
3.      Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM – Direktur Usaha dan Investasi
G.     Inspektorat Jenderal
1.      Hadi Pramono, SE, M.Si – Inspektur I
H.     Badan Riset dan Sumberdaya Manuasia Kelautan dan Perikanan
1.      Dr. Maman Dermawan, M.Sc – Sekretaris Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.
2.      Drs. Riyanto Basuki, M.Si – Kepala Pusat Riset Kelautan
3.      Dr. Ir. Toni Ruchimat, M.Sc – Kepala Pusat Riset Perikanan
4.      Dr. Endang Suhaedy, A.Pi, MM.M.Si – Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
5.      Drs. Mulyoto, MM – Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
I.        Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan.
1.      Septiana, A.Pi, MM – Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan.
2.      Ir. Riza Priyatna, MP – Kepala Pusat Karantina IKan
3.      Widodo Sumiyanto, A.Pi, MM – Kepala Pusat Pengendalian Mutu
4.      Teguh Samudro, M.P – Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan.
READ MORE - Pejabat Baru Kementerian Kelautan dan Perikanan