23 Juli, 2014

Stasiun PSDKP Tual Melaksanakan Buka Puasa Bersama Dengan Keluarga Besar KKP di Tual

Stasiun Pengawasan SDKP Tual melaksanakan buka puasa bersama pada tanggal 22 Juli 2014 dengan segenap keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan di Daerah Kepulauan Kei Tual Maluku yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan LPPMHP Tual serta ABK KP. Paus.


Selain keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir pula Bapak Aminudin, SH, MH Ketua Pengadilan Negeri Tual, Bapak Ustan H. Zein Mat doan Dari Kantor Urusan Agama Kota Tual, Bapak Imam Mesjid Al Mujahidin Dumar, Direktur PT. Maritim Timur Jaya dan Pelaksana kegiatan pembangunan Direktur CV. Mahakam, CV. Surya Konsultan, CV. Sinagray Engineering serta Staf Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan Staf Stasiun PSDKP Tual, dan terakhir hadir agak terlambat ibu Lily Letelay, S.Pi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.

Acara diawali Sambutan Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tual, Penguntingan Pita oleh Bapak H. Syam Wusurwuit, S.Pi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual,  Bapak Silvinus MC Jaftoran, S.Pi Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Bapak Aminudin, SH, MH Ketua Pengadilan Negeri Tual, Bapak Ustan H. Zein Mat doan dan Bapak Bukhari Imam Mesjid Al Mujahidin Dumar.
 
Setelah itu dilanjutkan dengan penandatangan prasasti dimulainnya pemakaian mushola oleh Bapak Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Stasiun PSDKP Tual  didampingin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang sebelumnnya sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Syahrin Abdurrahman, SE Direktur Jenderal Pengawasan SDKP pada tanggal 24 Oktober 2013.


Pengisian ceramah oleh Bapak Ustan H. Zein Mat doan dari Kantor Agama Kota Tual, dan doa dibawahkan oleh Bapak Bukhari Imam Mesjid Al Mujahidin Dumar, setelah itu berbuka dilanjutkan sholat magrib bersama dan ditutup acara makan malam bersama.

Pada Sambutannya Kepala Stasiun PSDKP Tual mengatakan Dengan datangnnya bulan Ramadhoan ini kami segenap keluarga besar Stasiun PSDKP Tual mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan kami mohon maaf apabila dalam keseharian kami dan staf ada perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja mohon bukakan pintu maaf dan begitupula kami dan staf memafkan pula bapak bapak sekalian, Amin.


Tujuan dari kegiatan ini adalah mempererat Siraturahmi antara keluarga besar Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Kei ini yang mana perlu kita jalin dan jaga kebersamaan karena kita membawa dan mensukseskan satu Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan di tindak lanjuti dengan salah satu Misinya yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Praktek-praktek Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing serta Destructive Fishing yang semakin marak akhir-akhir ini disinyalir tidak pernah berhenti bahkan cenderung bertambah, mereka para pelaku illegal fishing selalu menjarah Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia yang berdampak terhadap kerugian yang sangat besar bagi devisa negara dan secara langsung dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat nelayan.


Oleh karenanya selain dibutuhkan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mampu bertugas untuk mewujudkan visi dan misi KKP perlu juga juga dibutuhkan fasilitas pembinaan rohani  yaitu Mushola yang diberi nama Mushola Al Muhtadin yang mampu mendukung kinerja pegawai lingkup Kelautan dan Perikanan umumnnya dan khusunnya pegawai Stasiun PSDKP Tual

Dengan dibangunnya Mushola ini diharapkan tingkat keimanan Pegawai Kelautan dan Perikanan umumnnya dan  Stasiun PSDKP Tual  khususnya meningkat sehingga kinerja dan etos kerja akan menjadi lebih optimal lagi dalam melayani masyarakat.
Penamaan Mushola ini   Al – Muhtadin bukan berarti mengambil dari nama kami tapi sudah dengan pembahasan yang alot sampai pemungutan suara segala ya kaya pemilihan presiden dan kamipun berkonsultasi dengan imam mesjid akhirnnya di ambil kesimpulan memakai nama Mushola Al-Muhtadin yang artinnya Orang-orang yang diberi petunjuk. 

Diharapkan pegawai lingkup kelautan dan perikanan didaerah ini yang sholat didalamnnya atau yang bekerja didaerah ini selalu diberi petunjuk yang baik oleh Allah SWT, Tuhan YME sehingga dapat menjalankan roda kegiatan kelautan dan perikanan dengan baik dan sukses. Amin.














READ MORE - Stasiun PSDKP Tual Melaksanakan Buka Puasa Bersama Dengan Keluarga Besar KKP di Tual

21 Juli, 2014

Pukat Grandong di Batubara Beroperasi Bulan Ramadhan


"Sehingga membuat hasil tangkapan nelayan tradisional di daerah tersebut menjadi terganggu dan semakin berkurang," 
 Skalanews - Puluhan kapal pukat grandong atau boat gandeng dua tetap beroperasi pada bulan suci ramadhan menangkap ikan di perairan Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.
"Sehingga membuat hasil tangkapan nelayan tradisional di daerah tersebut menjadi terganggu dan semakin berkurang," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batubara, Edy Alwi ketika dihubungi dari Medan, Jumat.

Pemerintah Kabupaten Batubara dan petugas Keamanan Laut, menurut dia, telah sering mengimbau kapal pukat grandong agar tidak lagi beroperasi menangkap ikan di daerah itu.
"Namun ajakan dari pemerintah tersebut, tidak dihiraukan kapal yang menggunakan alat tangkap pukat grandong yang meresahkan nelayan kecil tersebut," ucap Edy.

Dia menyebutkan, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Batubara sudah cukup capek menghimbau pengusaha agar jangan mengoperasikan pukat grandong di tengah laut, karena tidak memiliki izin operasional.

Bahkan, jelasnya, alat tangkap pukat grandong yang ditarik dua kapal itu, sangat merusak sumber hayati laut dan termasuk terumbu karang terdapat didasar laut yang perlu dilestarikan.

"Jadi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampai saat ini belum pernah mengeluarkan izin operasional pukat grandong," ujarnya.

Edy menambahkan, pukat grandong yang merajalela mengambil ikan di Perairan Batubara diduga berasal dari Tanjung Balai.

" Kita tidak ingin terjadi bentrokan antara nelayan kecil dengan kapal pukat grandong di tengah laut, saat menangkap ikan," kata orang pertama di HNSI Batubara.

Sebelumnya, pernah terjadi pembakaran satu unit kapal ikan pukat grandong di tengah laut dilakukan nelayan tradisional di Batubara.

"Kasus pembakaran kapal pukat grandong itu, diharapkan jangan terulang lagi di Batubara, dan hal ini jelas merugikan pengusaha pemilik kapal tersebut," kata Edy. (ant/mar)

http://skalanews.com/berita/detail/185309/Pukat-Grandong-di-Batubara-Beroperasi-Bulan-Ramadhan 
READ MORE - Pukat Grandong di Batubara Beroperasi Bulan Ramadhan

20 Juli, 2014

Suasana Berpuasa Keluarga Besar Stasiun PSDKP Tual

 Buka Bersama Keluarga dengan Staf Stasiun PSDKP Tual di Rumah Makan Bebek di Tual Tanggal 17 Juli 2014
 Mukhtar, A.Pi - Salsabilla Rahmadani Putri - Larantika Angriati Putri - Kerismiaty - Biandri Mukti Putra


 Mukhtar, A.Pi - Biandri Mukti Putra


 Menikmati Saraba di Wardek Tual  bersama keluarga besar Stasiun PSDKP Tual Tanggal 19 Juli 2014



Para Juara Minum Saraba yang terbanyak

 


 Buka Bersama Keluarga Besar Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh PPN Tual tgl 19 Juli 2014

READ MORE - Suasana Berpuasa Keluarga Besar Stasiun PSDKP Tual

18 Juli, 2014

KKP Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN 2015

HARGA IKAN TUNA MASIH TINGGI
Indonesia dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar di ASEAN masih perlu diperkuat dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Mengingat negara anggota ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia sudah sangat agresif mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mempersiapkan diri menghadapi MEA tersebut, dengan membentuk Tim Pokja Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Sektor Kelautan dan Perikanan untuk masa kerja 2014–2015. Tim Pokja terdiri dari seluruh unit kerja lingkup KKP dengan pembagian tugas sebagai koordinator pada masing-masing bidang tertentu. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja di Jakarta, Kamis (10/7).

Sjarief menjelaskan, tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 adalah kurangnya dukungan infrastruktur, transportasi/logistik, perangkat hukum, penyediaan energi, dan pengembangan industri terpadu serta  terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung produktivitas nasional. Untuk itu, KKP melalui Tim Pokja tengah mempersiapkan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam menghadapi MEA Sektor Kelautan dan Perikanan. Terutama melalui penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing produk, penguatan pasar dalam negeri, pengendalian impor dan peningkatan ekspor. “Rancangan Inpres dimaksud dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan saat ini sedang dalam proses penandatanganan Presiden”, tandasnya.

Menurut Sjarief, KKP secara khusus perlu segera mengidentifikasi tindakan prioritas dan menyusun program akselerasi guna meningkatkan kesiapan sektor kelautan dan perikanan (KP) menghadapi MEA 2015 sekaligus mengantisipasi dampak pasar bebas kawasan ASEAN yang akan dimulai pada tanggal 31 Desember 2015. “Sejalan dengan hal tersebut, KKP akan terus melakukan kegiatan sosialisasi MEA kepada masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia secara intensif guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya MEA, sehingga akan mengarah kepada peningkatan kesiapan dalam menghadapi MEA pada 2015,” kata Sjarief.

Selanjutnya Tim Pokja juga akan menyusun roadmap MEA 2015 sektor KP dan melaksanakan implementasi roadmap tersebut, serta akan menyusun buku panduan MEA 2015 sektor KP, yang nantinya akan dijadikan bahan sosialisasi MEA 2015 kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Termasuk ke beberapa daerah yang paling rentan terhadap dampak MEA 2015. Penyusunan roadmap dan buku panduan MEA 2015 sektor KP tersebut memuat program kerja prioritas dan regulasi yang diperlukan untuk mengakselerasi persiapan sektor KP. Sehingga, mampu memanfaatkan peluang secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penyusunan roadmap dan buku panduan MEA 2015 sektor KP akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan kedepan. Disamping itu, KKP juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi road map MEA 2015 tersebut.

MEA Center
Sjarief menegaskan, sebagai bentuk kesiapan KKP dalam menghadapi MEA 2015, KKP segera mendirikan MEA Center. MEA Center ini berperan memberikan pendampingan kepada masyarakat guna meningkatan kesiapan menghadapi MEA. Khususnya di daerah perbatasan yang rentan terhadap dampak pasar bebas ASEAN. Pendampingan dapat berbentuk penyediaan pendampingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, informasi harga, serta informasi standarisasi produk yang telah diharmonisasi ditingkat ASEAN untuk tujuan ekspor. Selanjutnya juga berfungsi untuk kemudahan akses pembiayaan, penerapan dan pemantauan SNI yang dicanangkan secara jangka panjang dan proses sertifikasi. “MEA Center sangat penting. Apalagi tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015, diantaranya rendahnya pemahaman tentang MEA,” tambah Sjarief.

http://citizendaily.net/kkp-siap-hadapi-pasar-bebas-asean-2015/
READ MORE - KKP Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN 2015

Ka Stasiun PSDKP Tual Berkunjung ke Satker PSDKP Ambon

UPT Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 

Demi efektifnya pengawasan pengelolaaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan sesuai dengan PER.04/MEN/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan maka dibentuk beberapa satuan kerja salah satunya adalah Satuan Kerja Pengawasan SDKP Ambon, Provinsi Maluku.

           

Untuk itu Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tual Mukhtar, A.Pi, M.Si melakukan Kegiatan Koordinasi dalam bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juli 2014  di kantor Satker Pengawasan SDKP Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tual Nomor 652/Sta.3/TU.076/VII/2014 tanggal 6 Juli 2014 perihal Surat Perintah Tugas melaksanakan Koordinasi Mengenai  pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ke Satker Pengawasan SDKP Ambon, Provinsi Maluku.

 

Tujuan :

·         Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan Kegiatan Pengawasan SDKP di Satker Pengawasan SDKP Ambon terutama pengawasan ABK Asing yang bekerja di kapal perikanan berbendera Indonesia.

·         Mendorong percepatan kegiatan Operasional Pengawasan Satuan Kerja Pengawasan SDKP Ambon.

·         Mendorong agar setiap PNS mempunyai etika dan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang professional karena kedepan SKP dan Jurnal Harian harus dilaksanakan.



Hasil Kegiatan Koordinasi  pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu :

Kegiatan Koordinasi  Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan agar memperlancar kegiatan-kegiatan operasional yg berada di wilayah kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Serta meningkatkan peran pengawasan SDKP, khususnya yang terkait dengan masih tingginya illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI.


Polemik penggunaan ABK asing di kapal perikanan berbendera Indonesia di Ambon yang  selama ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat kini sedikit demi sedikt mulai terjawab. Berdasarkan laporan dari pengawas perikanan Satker PSDKP Ambon mengenai penggunaan ABK asing di kapal perikanan berbendera Indonesia, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mengambil langkah tegas dalam memberikan sanksi administratif berupa pembekuan SIPI. Melalui surat tertanggal 12 Juni 2014, Direktorat Perikanan Tangkap membekukan SIPI sebanyak 88 kapal perikanan berbendera Indonesia yang menggunakan ABK asing.



Adapun perusahaan pemilik/agen kapal yang dikenai sanksi pembekuan SIPI yakni:

NO
NAMA PERUSAHAAN
JUMLAH
1
PT. JARING MAS
7 KAPAL
2
PT. HADIDGO
9 KAPAL
3
PT. BERSAMA MITRA SEJAHTERA
3 KAPAL
4
PT. MAJU JAYA BERSAMA
3 KAPAL
5
PT. SUMBER LAUT UTAMA
13 KAPAL
6
PT. THALINDO ARUMINA JAYA
2 KAPAL
7
PT. MAKMUR RIZKI BERSAMA
1 KAPAL
8
PT. BIOTA INDO PERSADA
3 KAPAL
9
PT. ERA SISTEM INFORMASINDO
3 KAPAL
10
PT. S & T MITRA MINA INDUSTRI
10 KAPAL
11
PT. TANGGUL MINA NUSANTARA
34 KAPAL
JUMLAH

88 KAPAL
READ MORE - Ka Stasiun PSDKP Tual Berkunjung ke Satker PSDKP Ambon