27 September, 2016

PSDKP Bitung Nilai Filipina Biarkan Warganga Curi Ikan Indonesia

Salman Mokoginta Salman Mokoginta

Bitung – Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Bitung menilai negara Filipina tak melakukan tindakan apa-apa dalam membantu Indonesia memerangi illegal fishing.

Terbukti dari jumlah pelaku illegal fishing yang diamankan PSDKP terus bertambah setiap tahun kendati sudah menerapkan hukuman penenggelaman kapal kepada para pelaku.

“Pemerintah Filipina turut berperan membiarkan warga mereka mencuri ikan di Indonesia. Itu terbukti dari jumlah kapal dan nelayan dari Filipina yang kita amankan tak pernah berkurang,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Penangangan Pelangggaran Hukum Pangkalan PSDKP Kota Bitung, Salman Mokoginta, Senin (25/9/2016).

Ia menyatakan, hingga bulan September sudah mencapai 30an kapal asal Filipina yang telah diamankan karena menangkap ikan di wilayah Indonesia tanpa ijin dan dokumen.

“Tahun lalu yang kita tangkap 32 kapal. Nah sekarang masih bulan September jumlahnya sudah sama banyak. Ini berarti mereka tidak jera masuk perairan kita,” katanya.

Seandainya kata dia, pemerintah Filipina bertindak tegas seperti Indonesia, maka pasti jumlah pelaku illegal fishing di laut Indonesia berkurang.
“Namun kelihatannya pemerintah Filipina tetap membiarkan kapal dan nelayan mereka keluar dan masuk ke wilayah kita menangkap ikan tanpa dicegah,” katanya.

Tindakan pengeboman dan penenggelaman kapal kata dia tak membuat takut para nelayan Filipina karena negara mereka tak ada upaya mencegah aksi pencurian ikan di wilayah Indomesia.

“Kesadaran Pemerintah Filipina untuk mencegah illegal fishing harus ditunjukan, jangan hanya kita,” katanya.(abinenobm
READ MORE - PSDKP Bitung Nilai Filipina Biarkan Warganga Curi Ikan Indonesia

Kapal Pengawas Kembali Menangkap 10 Kapal Ikan Ilegal di Perairan Laut Sulawesi


Kapal Patroli KKP Mengamuk Dengan Menangkap 10 Kapal Ikan illegal di Perairan Sulawesi Pada tanggal 22 - 23 September 2016, Penangkapan dilakukan oleh dua kapal yaitu KP. Hiu Macan Tutul 01 yang dinahkodai Priyo Kurniawan dan KP. Hiu Macan 06 yang dinahkodai Fredo Maelissa dengan  Total Anak Buah Kapal semua 64 (62 WNA , 2 WNI)  : 
Rincian Tangkapan sebagai berikut
 
Tangkapan KP. Hiu Macan Tutul 01

1.    FB/CA. RENZ, GT.3, alat penangkap ikan Tuna Hand Line, jumlah ABK 6 Orang semuanya WNA Philipina, dugaan awal tidak memiliki dokumen. Kapal tersebut tidak dapat di bawa/ tarik ke Pangkalan PSDKP Bitung karena Kapal tenggelam akibat cuaca buruk. Ditangkap tanggal 22 September 2016 Pukul 10.30 WITA.
2.    M/Bca. JOHAZEN 9, GT 3,  alat penangkap ikan Tuna Hand Line, jumlah Awak Kapal 7 Orang semua WNA Philipina. Dugaan awal tdk memiliki dokumen. Ditangkap tanggal 23 September 2016 Pukul 11.20 WITA.

3.    FB. PAREKOY, GT.3, Alat Penangkap Ikan Tuna Hand Line, jumlah Awak kapal 12 Orang semuanya WNA Philipina, dugaan awal tidak memiliki dokumen.
Ditangkap tanggal 23 September 2016 Pukul 11.30 WITA.

4.    KM. D'VON, GT 3, Alat Penangkap Ikan : Hand Line, jumlah Awak Kapal 12 Orang. (11 WNI dan 1 Orang WNA) . Dugaan awal membawa ikan ke luar negeri (philipina). Ditangkap tanggal 23 September 2016 Pukul 11.35 WITA.
Tangkapan KP. Hiu Macan 06
 

1.    M/Bca. Sharlenee Gt. 3 Alkap : Tuna Hand Line Awak Kapal : 7 WNA Dugaan : Tanpa Dokumen. Ditangkap tanggal 22 September 2016 Pukul 21.00 WITA.
2.    M/Bca. J-Boy Gt. 2 Alkap : Tuna Hand Line Awak Kapal : 6 WNA  Dugaan : Tanpa Dokumen. Ditangkap tanggal 22 September 2016 Pukul  21.00 WITA.
3.    M/Bca. Fisher Folk.  Gt. 2 Alkap : Tuna Hand Line Awak Kapal : 3  WNA Dugaan : Tanpa Dokumen. Ditangkap tanggal 22 September 2016 Pukul 21.51 WITA
4.    KM. Triple D – 00 Gt. 5 Alkap : Tuna Hand Line Awak Kapal: 11 orang (10 WNA , 1 WNI) Dugaan : Menggunakan ABK Asing. Ditangkap tanggal 23 September 2016 Pukul 12.40 WITA.

Saat sekarang kapal illegal tersebut sudah di Pangkalan PSDKP Bitung.

Menurut Bapak Goenaryo, A.Pi, M.Si Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas sejak Januari 2016 sampai saat ini Kapal Pengawas KKP sudah menangkap 105 kapal ikan illegal yang terdiri dari Kapal Ikan Indonesia 13 unit  dan Kapal Ikan Asing 92 unit.
READ MORE - Kapal Pengawas Kembali Menangkap 10 Kapal Ikan Ilegal di Perairan Laut Sulawesi

14 September, 2016

Ditantang Sri Mulyani Tingkatkan Penerimaan Negara, Ini Jawaban Susi


JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tengah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan negara secara langsung maupun tak langsung.
Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastusi mengatakan, salah satu contoh untuk menaikkan penerimaan negara adalah dengan melakukan verifikasi atau pengukuran ulang bobot kapal. Cara tersebut masuk dalam upaya Susi untuk menertibkan usaha perikanan tangkap.

Selain menertibkan kapal-kapal yang melakukan manipulasi ukuran, KKP juga terus mendorong investasi di sektor kelautan-perikanan. Sektor pengolahan perikanan saat ini sudah dibuka 100 persen bagi kepemilikan asing.
Cara lain, yakni menjadikan industri perikanan sebagai industri padat karya. Cara ini merupakan masukan dari asosiasi usaha perikanan yang berkunjung ke kantor Susi pagi ini.

“Dengan menjadi industri padat karya, dia mendapat insentif, terus bisa membayar borongan (pekerjaannya), ya kami usulkan itu,” kata Susi.

Tantangan Menteri Sri
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan Susi untuk tetap memperhatikan dan mengupayakan penerimaan negara yang optimal dari sektor kelautan dan perikanan.

Sri mengatakan, upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUUF) harus dilanjutkan pada tahun mendatang.

"Tentu IUUF yang selama ini sudah dilakukan akan diberdayakan lagi, tetapi mestinya sekarang lebih menghasilkan pendapatan," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Sri Mulyani mengharapkan agar upaya yang dilakukan Susi tidak hanya sekadar melakukan tekanan bagi pelaku illegal fishing, tetapi juga diharapkan muncul aktivitas di sektor kelautan-perikanan yang kemudian bisa mendorong pendapatan negara dalam bentuk pajak.

(Baca: Sri Mulyani Ingatkan Susi Tetap Kejar Penerimaan dari Sektor Kelautan-Perikanan)

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/31/193000726/Ditantang.Sri.Mulyani.Tingkatkan.Penerimaan.Negara.Ini.Jawaban.Susi.
READ MORE - Ditantang Sri Mulyani Tingkatkan Penerimaan Negara, Ini Jawaban Susi

KKP PULANGKAN 228 ABK ASAL VIETNAM

NATUNA (13/9). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta memulangkan 228 Anak Buah Kapal (ABK) yang berstatus bukan tersangka (Non Justisia) berkewarganegaraan Vietnam pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Pengawas Perikanan. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang juga menjabat Sekretaris Jenderal KKP, Sjarief Widjaja, di Natuna (13/9).
Pemulangan nelayan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerjasama yang intensif antara Direktorat Jenderal PSDKP dengan Kedubes Vietnam di Jakarta. “Melalui koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, sehingga ABK Non Justisia berkewarganegaraan Vietnam dapat dipulangkan”, ungkap Sjarief. Selain itu, pemulangan ABK non justitia ini juga dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri.

Nelayan yang dipulangkan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan, Direktorat Jenderal PSDKP karena melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Setelah menjalani proses hukum yang berlaku, nelayan-nelayan tersebut dapat dipulangkan ke negara asalnya. 

Pemulangan yang dilakukan melalui jalur laut disepakati dengan titik pertemuan (meeting point) antara Kapal Pengawas Perikanan dan Kapal Pemerintah Vietnam di perairan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan perairan Vietnam dengan koordinat lokasi 04°00.000 N – 107°30.000 E atau sekitar 2 jam 30 menit dari Kabupaten Natuna. 

Dari sebanyak 228 orang yang dipulangkan tersebut terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) orang yang ditampung di Kantor Satuan Kerja PSDKP Batam, 68 (enam puluh delapan) orang dari kantor Satuan Kerja PSDKP Natuna, dan 113 (seratus tiga belas) ABK dari Satuan Kerja PSDKP Tarempa.
Pemulangan tersebut dilakukan dalam rangka meringankan tugas para petugas Pengawas Perikanan di lapangan. Dengan dipulangkannya ABK non justisia, maka tugas dan tanggungjawab petugas dilapangan akan semakin ringan dan akan lebih terkonsentrasi pada proses hukum kasus yang sedang ditanganani dan ABK yang dijadikan tersangka.


Pemulangan tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 83A ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP

Narasumber :
Sjarief Widjaja, Plt Dirjen PSDKP.
READ MORE - KKP PULANGKAN 228 ABK ASAL VIETNAM

03 Agustus, 2016

NELAYAN SUKARELA SERAHKAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG


Masyarakat nelayan di Kecamatan Bungko Barat Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat secara sukarela menyerahkan 106 (seratus enam) unit alat tangkap Dogol kepada aparat Pengawas Perikanan, yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kejawanan, Unggul Senoadji, di Bungko Barat Cirebon pada tanggal 28 Juli 2016.

Penyerahan alat tangkap tersebut dilakukan oleh nelayan secara sukarela setelah aparat Pengawas Perikanan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para nelayan pengguna alat tangkap tersebut untuk mematuhi peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ungkap Kepala Satuan Kerja PSDKP Kejawanan Unggul Senoadji.

Selanjutnya Unggul mengungkapan penyerahan alat tangkap dogol (danish seines) sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana alat tangkap dogol merupakan salah satu jenis alat tangkap pukat tarik yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

“Kami mengharapkan agar masyarakat nelayan di pantai utara Cirebon tidak lagi mengoperasikan alat tangkap yang dilarang. Hal ini akan berdampak positif terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”, pungkas Unggul.

Penyerahan alat tangkap dogol tersebut, disaksikan langsung oleh wakil dari Direktorat Polisi Perairan Polda Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Pangkalan Angkatan Laut Cirebon, dan tokoh masyarakat setempat. (SBO)

 http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/363/?category_id=20
READ MORE - NELAYAN SUKARELA SERAHKAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG