31 Januari, 2015

Dua Kapal Pembom Ikan di Tangkap Di Perairan Raja Ampat

Dua kapal ikan yang dicuriagai menangkap ikan dengan bom dipergoki oleh Staf Suaka Alam Perairan Raja Ampat & Waigeo Sebelah Barat bersama Polisi Perairan Raja Ampat di Pulau Sayang dan Pulau Piai yang masih berada di Suaka Alam Perairan Waigeo Sebelah Barat pada tanggal 27 Januari 2015.

Menurut Bapak  Dani Dasa Permana Koordinator Suaka Alam Perairan Raja Ampat & Waigeo Sebelah Barat kedua Kapal tersebut berasal dari Kendari ditangkap dengan 26 orang ABK saat sekarang diamankan di Pos Pulau Wayang. 
 
Kedua kapal tersebut pada tanggal 28 Januari 2015 akan digiring ke Waisai untuk proses lebih lanjut oleh Tim Pengawasan SDKP Raja Ampat yaitu Polisi Perairan, Staf Suaka Alam dan Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat serta Pos PSDKP Raja Ampat.

Kapal Viatnam Mennagkap Ikan HIu dan Pari Manta di Tangkap.
Sebelumnnya juga ditangkap oleh Polisi Perairan satu kapal illegal fishing dari Viatnam yang menangkap ikan hiu pada tanggal 19 Januari 2015 jam 10,00 WIT terjadi sekitar 4 (empat) mil laut arah timur Selat Pana-Pana Perairan Distrik Misol.  Kapal tersebut adalah KM. Thanh Cong 99612 TS berbobot 55 GT berbendera Viatnam dengan nahkoda Nguyen Trong Nhan. Kapal tersebut tertangkap tangan sedang menangkap ikan pakai rawai dengan tidak memiliki dokumen SIPI dari pemerintah Indonesia serta menangkap ikan hiu yang dilindungin di Raja Ampat.

Barang bukti dari kapal tersebut selain kapal, alat tangkap, 45 ekor penyu mati, 5 ekor pari manta mati, 586 sirip ikan pari dan 2.100 sirip ekor ikan hiu. Saat sekarang kapal dan ABK sedang diproses oleh Polisi Perairan Raja Ampat.

Perairan Raja Ampat Kaya akan sumber daya ikan yang berlimpah sehingga banyak nelayan menangkap ikan menggunakan cara cara yang merusak seperti bom ikan.  Selain itu Raja Ampat memiliki Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yaitu Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dgn sistem ZONASI, untuk mewujudkan pengelolaan Sumberdaya Ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Menurut Mukhtar, A.Pi, M.Si  Ancaman Besar Kerusakan Perairan Raja Ampat adalah
1.    Overfishing – penangkapan berlebihan oleh nelayan luar yang mengurangi ruang gerak nelayan lokal
2.    Perburuan satwa yang dilindungi
3.    Pertambangan dan pembangunan yang tidak memperhatikan sempadan pantai/sungai yang mengakibatkan erosi dan sedimentasi yang tinggi – yang akhirnya membunuh terumbu karang
4.    Gangguan aliran sungai
5.    penangkapan ikan dengan bius dan bom!!!
Dampak dari bius ikan, Sianida/potas adalah racun à bukan hanya garopa yang kena – juga ada ribuan s/d jutaan bibit dan anakan ikan yang kena mati – sampai karang juga mati. Perlu 5-10 tahun karang bisa tumbuh kembali diatas kerangka yang mati dari sianida (jika tidak hancur).

Dampak dari pemboman, Ikannya banyak didapatkan! Akan tetapi, kerusakannya luar biasa dan berdampak selama puluhan bahkan ratusan tahun setelah karang di bom, Karang patah – sehingga terumbu karang yang dulu banyak struktur untuk rumah ikan menjadi seperti padang dari pecah-pecahan karang. Kalau dilakukan terus, “rumahnya ikan” sudah habis – tidak ada tempat untuk berlindung dan bermain.

Beberapa peristiwa dalam pengawasan dan penegakan hukum diperairan Raja Ampat sebagai berikut :
1.      Bulan Oktober 2010 Pemboman ikan di KKPN Raja Ampat, Manyaifun, Waigeo Barat Kepulauan.
2.      Bulan Oktober 2011 ada 2 kapal penangkap ikan dengan bom dan kompresor di Batanta KKLD Selat Dampier.
3.      Bulan Desember 2011 ada 1 kapal hiu dengan 1,7 ton sirip hiu dan 13 ABK di Batanta KKLD Selat Dampier.
4.      Bulan February 2012 ada 1 kapal bom ikan dengan 7 anggota di KKLD Kofiau
5.      Bulan April 2012 ada 7 Kapal Penangkap hiu di KKLD Wayag
6.      Bulan Mei 2012 ada Perahu bom dengan 7 ABK di KKLD Batanta.
7.      Bulan Juni 2012 ada Karapas penyu sisik 8 karung di Ditemukan di Pulau Doom oleh informan WWF.
8.      Bulan Agustus 2012  ada 4 buah kapal Penangkap HIU dari  Sorong yang mendapat ijin dari Pemerintah Halmahera untuk menangkap Ikan HIU di KKLD Wayag, Sayang Piay.
9.      Bulan September 2012 ada Pembom Ikan di KKLD Selat dampier, Batanta.
10.   Bulan September 2012 ada Perahu pencari siput dengan kompresor di zona inti di KKLD Teluk Mayalibit.
11.   Bulan Oktober 2012 ada Pembantaian penyu oleh orang local di Wayag
12.   Bulan Oktober 2012 ada Pembom ikan di Wayar, Salawati.
13.   Bulan November 2012 ada Kapal penangkap hiu dengan barang bukti 84 ekor anak hiu yang telah dibantai di Salawati, KKLD Selat Dampier.
14.   Bulan Desember 2012 ada Penembakan nelayan pembom ikan di Misool.
15.   Bulan February 2013 ada Penangkapan hiu di Yenbraimuk/Tanjung Putus di Gam, KKLD selat Dampier.
16.   Bulan April 2013 ada 2 kapal ilegal fishing dan pemburu penyu di KKLD Wayag, Sayang Piay.
17.   Bulan April 2013 ada Destructive fishing dengan spear gun di Sardines reef dan Mioskon di KKLD Selat dampier sektor GAM.
18.   Bulan Mey 2013 ada Pembom ikan di Batanta, KKLD Selat Dampier.
19.   Bulan Juni 2013 ada Penangkapan dan pembantaian 214 ekor penyu Hijau dan sisik oleh Nelayan Vietnam. KKLD Ayau Asia, Raja Ampat di KKLD Ayau Asia, Raja Ampat.
20.   Bulan Juli 2013 ada 2 long boat pelaku ilegal fishing di kawasan konservasi di KKPD Sayang – Piay.
21.   Bulan Juli 2013 ada Pembom ikan di KKPD Selat Dampier.
22.   Bulan September 2013 ada Kapal Hiu dengan barang bukti Kompresor, Kapal, nilon long line di KKPD Ayau Asia.
23.   Bulan  September 2013 ada Penyelundupan Penyu Sisik dan Penyu Hijau di KKPD Ayau Asia.
24.   Bulan September 2013 ada Kapal Philipina tanpa dokumen masuk di Kawasan konservasi dan melakukan aktifitas penangkapan Penyu dan Hiu di KKPD Ayau Asia.
25.   Bulan November 2013 ada Kapal penampung ikan hidup menangkap ikan hias di sekitar kepulauan ayau.
26.   Bulan Februari 2014 ada Pelaku pemboman oleh masyarakat lokal di Amdui.
27.   Bulan Juni 2014 ada 2 kapal  bagang apung dan 2 long boat pelaku ilegal fishing di kawasan konservasi Pulau Salawati.

Sumber : Dani Dasa Permana Koordinator Suaka Alam Perairan Raja Ampat & Waigeo Sebelah Barat
Penulis  : Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tual
READ MORE - Dua Kapal Pembom Ikan di Tangkap Di Perairan Raja Ampat

30 Januari, 2015

KP. Hiu Macan 002 Menangkap Satu Pumb Boat Illegal

Kapal Pengawas Perikanan milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KP. Hiu Macan 002 yang di nahkodai Fredo Maelissa menangkap 1 (satu) Pumb Boat illegal ditangkap diperairan Laut Malulku.
 
Penangkapan kapal tersebut dalam operasi rutin Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, Pukul 14.55 WITA saat   KP. HIU MACAN 002 sedang melakukan Operasi Pengawasan Perikanan di Perairan Laut Maluku pada posisi 00o 34.69’ LU – 125o 53.75’ BT , KP. HIU MACAN 002 melakukan HENRIKHAN terhadap KM. MANDIRI 777 Dari hasil pemeriksaan ditemukan : 1)  Tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar. 2) Tidak memiliki Surat Laik Operasi. 3).Nakhoda atas nama Narciso Lastimado Jr. menurut pengakuan adalah warga negara Philipina.  Maka kapal tersebut patut diduga telah melakukan penangkapan ikan tanpa perizinan perikanan dan menggunakan tenaga asing .

 
Pelaku : NARCISO LASTIMADO Umur : 29 tahun, Pekerjaan : Nakhoda KM. MANDIRI 777, Alamat Kelurahan Girian Permai, Lingk III RT.09 Kec Girian Kota Bitung.
 
Melanggar Ketentuan Undang-Undang Perikanan yang berlaku Pasal 42 ayat 3 Jo. 98 dan Pasal 43 Jo. 100C. Pasal Undang – Undang  Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 
Adapun Barang Bukti adalah
1.    1 (satu) unit KM. MANDIRI 777
2.    1 Bundel Dokumen Kapal
3.    1 Buah Radio SSB
4.    1 Buah GPS
5.    7 Unit Perahu Katinting (Pakura)
6.    Muatan Ikan Tuna ± 400 (Empat Ratus) Kg
7.    Alat Pancing Hand Line 35 Buah
8.    7 Galon Solar 25 Liter
9.    3 Galon Bensin 25 Liter

Saat sekarang kapal tersebut di adhock Ke Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk proses lebih lanjut.

Sumber : Laporan Kejadian  KP. HIU Mcan 002
Penulis  : Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tual
READ MORE - KP. Hiu Macan 002 Menangkap Satu Pumb Boat Illegal

29 Januari, 2015

Seraaam, "Monster" Penguras Ikan di Laut Indonesia yang Diunggah Menteri Susi

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali berkicau melalui akun Twitter-nya, siang ini, Rabu (28/1). Kali ini, dia mengajak semua pihak menyadari bawah melindungi lautan dunia sama pentingnya dengan melindungi laut Indonesia. Bahkan, perempuan kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 itu juga mengunggah 'monster' penguras ikan di laut Indonesia selama ini.
 Foto kapal trawl yang bisa menguras ikan seenaknya di laut Indonesia diunggah Menteri Susi Pudjiastuti di akun Twitternya, Rabu (28/1). Foto: Twitter
"Kapal ikan dengan alat tangkap merusak #monsterboats seperti trawl ini, tidak akan menguras ikan seenaknya lagi," tulis Susi di akun @susipudjiastuti, Rabu (28/1).

Dia juga menjelaskan alasan pentingnya menjaga laut Indonesia. Karena menurutnya, laut Indonesia berhubungan langsung dengan 2 samudera, yaitu Samudera Hindia dan Pasifik.

"Banyak ikan yang lalu-lalang, tak peduli batas negara. Sayangnya sekarang hanya 1 persen laut internasional yang terlindungi. Padahal kita butuh 40 persen ditetapkan jadi suaka laut, agar ada ‘bank ikan’ dunia. Bayangkan! Jika 40 persen laut dunia terlindungi, Indonesia bisa kembangkan dunia maritim, dan ikut manfaatkan bank ikan dunia tersebut secara lestari," ujarnya.

Karena itu, Susi mengajak masyarakat Indonesia lebih peduli menjaga laut kita maupun laut lepas serta bersaing dalam tata kelola perikanan global.
"Saya cinta laut dan yakin Anda juga. #OceanLovers harus saling bahu benahi tata kelola perikanan di level lokal, nasional, regional dan global," katanya.

Terakhir, Menteri Susi menyampaikan, ia bersama stafnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus melakukan pembenahan agar perikanan Indonesia bisa jadi teladan dunia.(ris/jpnn)


READ MORE - Seraaam, "Monster" Penguras Ikan di Laut Indonesia yang Diunggah Menteri Susi

Perusahaan Perikanan Yang Melakukan Illegal Fishing Akan Dikenakan Pidana Korporasi

UU Perikanan Belum Optimal Jerat Korporasi 



AMBON, KOMPAS - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dinilai belum optimal menjerat korporasi dalam kasus pidana pencurian ikan. Diperlukan pembenahan regulasi untuk bisa mengoptimalkan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara.

Hal itu terungkap dalam lokakarya bertema ”Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi untuk Illegal Fishing”, di Ambon, Maluku, Kamis (22/1). Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Surya Jaya mengemukakan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dapat menjerat pengurus perusahaan.

 
 Berdasarkan Pasal 101 UU No 45/2009, pelaku tindak pidana perikanan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi. Namun, UU itu belum mengatur ketentuan pidana tambahan tentang perampasan aset-aset yang dikuasai korporasi dan pengurus.

”Diperlukan upaya pembenahan UU Perikanan untuk mengoptimalkan upaya menjerat korporasi dan mengembalikan aset negara,” kata Surya.

Untuk dapat menyita aset dari korporasi atau pengurus korporasi dalam tindak pidana perikanan, dapat dilakukan melalui beberapa ketentuan pidana lain, termasuk tindak pidana pencucian uang.

Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing Mas Achmad Santosa mengemukakan, penegakan hukum illegal fishing harus mampu menjawab tiga hal, yakni prosesnya harus cepat, mampu menumbuhkan efek jera, dan mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana pencurian ikan.

Efek jera

”Proses yang lama terhadap semua kasus tindak pidana perikanan harus diubah agar lebih cepat,” kata Mas Achmad. Upaya menumbuhkan efek jera dilakukan melalui penerapan pertanggunganjawaban pidana korporasi dan menghukum korporasi sebagai badan hukum.

Pengembalian kerugian negara akan tercapai jika proses lelang barang-barang hasil kejahatan dilakukan. Selain itu, gugatan perdata oleh pemerintah untuk menuntut kompensasi atas kerugian negara.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, meskipun diprotes, Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap akan mempertahankan peraturan yang telah dibuat ”Peraturan yang saya keluarkan sudah saya sosialisasikan dengan gubernur dan bupati. Untuk (Permen) transshipment, peraturan itu ada dasarnya, UU. Kalau mau diperbolehkan, ganti dulu UU-nya,” ujarnya.

Susi mengetahui ada berbagai protes atas peraturan yang dibuatnya, termasuk protes dari berbagai asosiasi yang disampaikan kepada DPR. (LKT/NAD)
READ MORE - Perusahaan Perikanan Yang Melakukan Illegal Fishing Akan Dikenakan Pidana Korporasi

Kapal Eks Asing Illegal Membandel dan Masih Beroperasi di Perairan Arafuru


 DOBO, KOMPAS - Pemberlakuan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap terhadap seluruh kapal perikanan yang dibangun di luar negeri belum sepenuhnya dipatuhi. Di Laut Arafura, puluhan kapal eks asing ilegal tetap melaut meski izinnya telah dibekukan.

Sebanyak 34 kapal eks asing dari total 96 kapal eks asing milik industri perikanan terpadu PT Pusaka Benjina Resorces masih tetap beroperasi meski izin penangkapan ikan kapal tersebut sudah dibekukan sejak November 2014. Pembekuan seiring berlakunya ketentuan moratorium izin usaha perikanan tangkap.

Demikian hasil operasi gabungan yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI Angkatan Laut, Rabu (21/1), di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Penelusuran dan verifikasi perizinan kapal dilakukan pada 19-21 Januari 2015 di sejumlah lokasi di Papua dan Maluku.

Penghentian sementara izin kapal eks asing diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tanggal 3 November 2014.

 
Takut kembali

Site Manager Pusaka Benjina Resoures Herman mengatakan, kapal-kapal eks asing itu seharusnya sudah tidak beraktivitas sejak pemerintah membekukan surat izin penangkapan ikan (SIPI) kapal-kapal itu. Pihaknya telah memanggil semua kapal penangkap ikan yang masih berada di wilayah penangkapan (fishing ground), tetapi masih ada yang belum kembali.

Herman mengatakan, sebagian kapal itu telah melaut sejak sebelum ada ketentuan moratorium sehingga sebagian kapal yang telanjur menangkap ikan itu takut kembali. Perusahaan penanaman modal asing tersebut mengaku pasrah jika kapal-kapal itu ditindak oleh aparat pengawasan.

”Kami sudah memanggil kapal-kapal itu, tetapi mereka belum juga kembali. Mungkin mereka ketakutan untuk masuk (ke pelabuhan). Maju kena mundur kena. Kami bisa berbuat apa,” ujarnya.

Dari total 96 kapal penangkap ikan yang dimiliki perusahaan itu, jumlah anak buah kapal (ABK) asal Thailand 1.000 orang dan ABK Indonesia sekitar 100 orang. Sejak berlakunya moratorium, para ABK asal Thailand tinggal di kapal. Kapal-kapal eks Thailand itu berukuran rata-rata 200 gros ton (GT) dengan 80 persen hasil tangkapan diekspor ke Thailand.

Mukhtar, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual menilai, ada kejanggalan jika perusahaan tersebut tak mampu mengendalikan kapal ikan milik perusahaan. ”Kalau perusahaan tidak bisa berbuat apa-apa, itu indikasi bahwa kapal itu bukan punya mereka,” ujarnya.

Sementara itu, di pelabuhan perikanan milik Pusaka Benjina Resources kini bersandar satu kapal pengangkut ikan K Golden Sea berukuran 2.000 GT. Dalam palka kapal itu ada 1.600 ton ikan yang siap diekspor ke Thailand. Namun, ekspor tertahan karena kapal terkena aturan larangan alih muatan (transshipment).

Berdasarkan data Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, hingga 9 Januari 2015, tercatat 98 kapal yang izinnya dicabut atau dibekukan, tetapi masih beroperasi. Kapal-kapal itu tersebar di Tual, Ambon, Kepulauan Aru (Maluku), Sorong, Timika, Kaimana (Papua Barat), dan Merauke (Papua). (LKT)

READ MORE - Kapal Eks Asing Illegal Membandel dan Masih Beroperasi di Perairan Arafuru