24 September, 2020

Mengenal Orcha 03, Kapal Pengawas yang Tangkap 11 Kapal Asing Ilegal Fishing

Mengenal Orcha 03, Kapal Pengawas yang Tangkap 11 Kapal Asing Ilegal Fishing
Kapal Pengawas Orca 03 milik Dirjen PSDKP. Foto: Dok KKP
Orca 03 adalah kapal pengawas paling produktif sepanjang 2020. 11 kapal asing illegal fishing 
 
 Hi!Pontianak – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan taji dalam mengawasi kekayaan laut Indonesia. Sebanyak 71 kapal illegal fishing dari berbagai negara berhasil ditangkap sejak 10 bulan terakhir.
Ada 28 kapal pengawas di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang berada di garda terdepan mengawal kedaulatan pengelolaan perikanan. Salah satunya adalah Orca 03, kapal pengawas paling produktif sepanjang 2020.
Cakupan pengawasannya mencapai 100.034 mil laut persegi, tertinggi dibanding kapal pengawas lainnya. Penugasannya pun di area yang menjadi salah satu lokasi rawan illegal fishing yakni Laut Natuna Utara.
Mengenal Orcha 03, Kapal Pengawas yang Tangkap 11 Kapal Asing Ilegal Fishing (1)
Kapal Pengawas Orca 03 dinobatkan sebagai kapal pengawas terbaik pada semester I 2020. Foto: Dok KKP
Kapal Pengawas Orca 03 dibangun pada tahun 2016, berbahan HTS-Aluminum dengan panjang badan 60 meter. Kecepatan jelajahnya mencapai 20 knot (mil laut per jam) dan kapal ini masuk kategori Kelas

Memperkuat perannya sebagai armada pengawas, Orca 03 dibekali berbagai fitur teknologi navigasi yang memadai, seperti Radar Arpa, Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), Global Positioning System (GPS), Automatic Identification System (AIS) dan Echosounder serta peralatan komunikasi termasuk radio komunikasi dan Telsat. 
 
Orca 03 menjadi momok bagi para pelaku illegal fishing, khususnya di Laut Natuna Utara. Sepanjang tahun ini sudah 11 kapal ikan asing yang ia lumpuhkan, dan menjadi capaian tertinggi Kapal Pengawas Perikanan KKP.
Mengenal Orcha 03, Kapal Pengawas yang Tangkap 11 Kapal Asing Ilegal Fishing (2)
Nahkoda Kapal Orca 03, Kapten Mohammad Ma'ruf. Foto: Dok KKP
Prestasi itu tidak mudah diperoleh. Orca 03 harus menghadapi kapal-kapal berukuran lebih besar yang acap memberikan perlawanan.
Seperti di akhir April 2020, Orca 03 berhadapan dengan kapal ikan Vietnam yang ABK-nya berusaha melawan tim patroli. Kapal Vietnam akhirnya tenggelam dan ABK berhasil ditangkap. 
 
Orca 03 yang dinakhodai Kapten Mohammad Ma'ruf tidak hanya gagah dalam melumpuhkan kapal ikan asing. Dia juga berkontribusi mengawal nelayan cantrang Pantura di Laut Natuna Utara, serta ikut mengusir Coast Guard China yang memasuki WPP-711 Laut Natuna Utara.
Sangat pantas tentunya bila Orca 03 dinobatkan sebagai Kapal Pengawas Perikanan berkinerja terbaik pada semester I tahun 2020 dalam Rapat Konsolidasi Pengawasan SDKP di Laut yang dilaksanakan di Yogyakarta beberapa waktu lalu. 
 
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono juga menyampaikan apresiasi dan pujian atas kinerja para penjaga laut Indonesia tersebut.
“Penghargaan ini adalah apresiasi bagi yang berprestasi serta motivasi agar yang lain juga terpacu semangatnya," ungkap Ipung.
 
 



Topi Pegawai BKIPM
Cuma 75 Ribu  
Berminat Hub 081342791003 

Pegawai Pelabuhan Perikanan

 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya

 

Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003



Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 
 
Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003
 
READ MORE - Mengenal Orcha 03, Kapal Pengawas yang Tangkap 11 Kapal Asing Ilegal Fishing

KKP dan DPR Sepakat Cabut Sementara Izin Eksportir BBL yang Salahi Aturan

SIARAN PERS

Nomor: SP.12/ SJ.4/IX/2020

JAKARTA (23/9)- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR sepakat mencabut sementara izin 14 eksportir benih bening lobster (BBL) yang kedapatan menyalahi aturan perundang-udangan terkait manipulasi jumlah benih yang akan diekspor.

"Kami sepakat, Pak Ketua," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (22/9/2020).

Dalam rapat kerja tersebut juga dipertegas, pencabutan sementara izin hanya berlaku untuk ekspor BBL. Sedangkan proses budidaya lobster milik 14 eksportir tetap boleh berjalan.

Antam menjelaskan, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pihak berwenang. Selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung, izin ekspor para eksportir pun sudah ditangguhkan.

"Perusahaan tidak dapat mengeluarkan BBL sampai dengan penyelidikan atau penyidikan selesai dilakukan oleh pihak berwenang," tegas Antam.

Lebih jauh Antam menjelaskan, selisih jumlah BBL yang akan dikirim ke Vietnam dengan yang dilaporkan para eksportir kurang lebih mencapai 1,12 juta benih. Jumlah BBL yang melebihi aturan pun berbeda beda dari tiap eksportir.

Bahkan lanjut Antam, ada satu ekspotir yang mengelak disebut melanggar aturan lantaran jumlah benihnya yang akan diekspor lebih sedikit dari yang dilaporkan.

"Jadi satu perusahaan tidak mengakui karena hasil pemeriksaan fisik justru lebih rendah dari dokumen yang dibuktikan," terang Antam

Dari hasil pemeriksaan, alasan eksportir memalsukan data jumlah BBL demi meminimalisir kerugian akibat adanya perbedaan harga jual di pasar ekspor dengan harga beli di nelayan. Kemudian juga untuk mengurangi kerugian akibat kematian BBL.

"Para eksportir ini sudah mengakui kesalahan dan siap menerima sanksi dan membayar denda," tegas Antam.

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelundupan 1,12 juta benih bening lobster itu terjadi sepekan lalu di Bandara Soekarno Hatta. Benih yang sudah siap dikirim ke Vietnam tersebut terlapor sebanyak 1,5 juta benih. Namun setelah diperiksa lagi oleh petugas Bea Cukai, jumlahnya ternyata lebih banyak dari itu.

 

BIRO HUMAS DAN KERJASAMA LUAR NEGERI

 


https://kkp.go.id/artikel/23396-kkp-dan-dpr-sepakat-cabut-sementara-izin-eksportir-bbl-yang-salahi-aturan

 

Topi Pegawai BKIPM
Cuma 75 Ribu  
Berminat Hub 081342791003 

 


Pegawai Pelabuhan Perikanan



 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya



 

Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003



Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 




Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003

 
 

READ MORE - KKP dan DPR Sepakat Cabut Sementara Izin Eksportir BBL yang Salahi Aturan

20 September, 2020

USIA SENJA ITU KRUSIAL

Ada engkong usia senja, beliau memang tidak banyak ilmunya, tapi sadar akan keterbatasannya. Maka dengan itu, beliau rajin mendatangi majelis ilmu. Saban hari di teras tampak memegang buku, membaca dengan tenang dan tampak rajin membaca al-Qur'an. Ada engkong lainnya usia senja, mungkin sudah bosan dengan ilmu dan kitab, maka saban hari banyak habiskan waktu dengan berita, baik masalah kriminal ataupun politik. Ada engkong lainnya di usia senja, mendedikasikan diri sebagai marbot masjid, atau pengurus kajian. Ada engkong lainnya, mungkin mengira semua ucapan dan perbuatan tidak dihisab, maka saban hari masih saja sibuk menghitung harta, lalai akan shalat berjama'ah dan... Istiqomah itu tidak sekadar usia muda kita masya Allah. Tapi istiqomah itu hingga khotimah. Jika kian berusia kian dewasa namun kian menjauh dari ilmu syar'i atau agama, maka inilah dampak fitnah. Lebih besar fitnahnya, jika semua nasehat manusia tidak masuk ke hati. Sepertinya kadang, sebagian dari kita menunggu teguran dari Allah dan bosan dengan teguran manusia, mungkin karena arogansi senioritas, atau noktah dosa di hati. Khawatirnya, teguran dari Allah berupa kematian. Yang muda saja, harus waspada akan hal ini, apalagi yang bukan pemuda. Tapi memang kata Nabi Muhammad: إذا لم تستح فاصنع ما شئت Jika kamu tidak malu, maka berlakulah sesukamu. Imam Ahmad pernah sakit. Lalu beliau sedikit mengerang saking sakitnya. Para sahabat beliau yang menjenguk pun mengingatkannya, "Wahai imam, tidakkah engkau mengingat bahwa hingga erangan sakitmu itu, juga akan dicatat oleh malaikat?" Semenjak itu, beliau meninggalkan erangan sakit. Wahai ikhwah fillah, tidakkah kita mengingat bahwa satu huruf saja tertulis di Internet, juga dicatat oleh malaikat dan akan tampak di Akhirat? Maka perhatikan ayat ini, saudaraku: ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوبُكُم مِّنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَٱلۡحِجَارَةِ أَوۡ أَشَدُّ قَسۡوَةٗۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلۡحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنۡهُ ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخۡرُجُ مِنۡهُ ٱلۡمَآءُۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لَمَا يَهۡبِطُ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ "Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga (hatimu) seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang (airnya) memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan." [Al-Baqarah: 74] 📝 Ustadz Hasan Al Jaizy -hafizhahullah- ═══ @STaushiyyah t | Telegram.me/STaushiyyah page | www.facebook.com/shahabattaushiyyahh ig | Instagram.com/shahabattaushiyyah tube | https://www.youtube.com/c/ShahabatTaushiyyah
READ MORE - USIA SENJA ITU KRUSIAL

02 September, 2020

Soal Polemik Pulau Pendek di Buton, Ini Pengakuan Ahli Warisnya, Lalu Siapa Dalang Dibalik Penjualan Pulau Itu?

 

Nampak para ahli waris Pulau Pendek di ruang kerja Kasatreskrim Polres Buton, Rabu (2/9/2020) (Foto: La Ode Ali/TakawaNews).

BUTON, - Polemik mengenai adanya penjualan Pulau Pendek yang berada di Desa Boneatiro, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang dijual melalui situs jual beli online kini terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak, pulau tersebut dijual dengan harga murah yaitu Rp36.500 per meter per segi yang diduga tanpa sepengetahuan ahli warisnya.

Tak terima dengan adanya informasi penjualan pulau tersebut, beberapa orang yang mengaku selaku ahli waris Pulau Pendek di Boneatiro itu mendatangi Kantor Polres Buton di Pasarwajo.

Kedatangan mereka yaitu untuk meminta Kepolian setempat agar menghentikan iklan penjualan Pulau Pendek yang menurut mereka sudah sangat meresahkan.

Seperti pernyataan dari Hj. Dinarianti Abubaeda, ia dan beberapa orang lainnya mengaku bahwa Pulau Pendek tersebut merupakan milik mereka yang merupakan warisan dari sang kakek bernama Abdulrahim. Menurutnya, kepemilikan Pulau Pendek itu sudah sejak lama, tepatnya pada zaman Belanda. Dari Abdulrahim, pulau itu kemudian diwariskan kepada Abubaeda (ayah dari Hj. Dinarianti) dan Lagambo (ayah dari Hj. Hasaiba).

"Kepemilikan pulau ini kita sudah miliki dari kakek kita ya yaitu Pak Abdulrahim, dan itu sejak zaman Belanda dan diturunkan kepada Bapak saya dan Lagambo," kata Dinarianti saat ditemui di ruang kerja Kasatreskrim Polres Buton, Rabu (2/9/2020).

"Kakek saya itu keturunan dari Raja Bone yang datang ke Buton dan menikah dengan anak Sultan Buton, dan beliau pada saat itu adalah saudagar besar dan punya banyak harta termasuk tanah-tanah yang ada di Pulau Buton ini, jadi bukan hanya di Pulau Pendek itu, tapi kakek kami banyak mewarikan tanah termasuk juga yang ada di Pasarwajo ini," sambungnya.

Menurutnya, penguasaan dan kepemilikan tanah di Pulau Pendek oleh Abdulrahim tersebut sudah sejak tahun 1920 silam dan merupakan tempat penghasil kopra terbesar di Sulawesi Tenggara kala itu. Dan tidak sedikit masyarakat yang tinggal disitu sebagai pekerja kopra.

"Penguasaan tanah itu dari tahun 1920, di Pulau ini adalah penghasil kopra terbesar di Sulawesi Tenggara saat itu, dulu makanya banyak yang tinggal disitu, semua adalah pekerja bapak saya dan om saya, dan pada tahun 1970 an bapak saya kwatir pada generasi kedua mengaku bahwa ini tanahnya, jadi bapak saya memohon kepada pemerintah setempat (Pemerintah Desa) untuk memindahkan yang bekerja disitu supaya keluar dari Pulau kami, jadi pada tahun 1973 semua sudah bersih tidak ada lagi yang tempati, kalopun kerja datang tapi tidak tinggal disitu," ungkapnya.

Untuk memperkuat legalitas kepemilikan Pulau tersebut tambah Dinarianti, pihaknya dan ahli waris lainnya ingin membuat sertifikat, sehingga muncul yang namanya gambar sertifikat dari Agraria sekira tahun 1970. Jadi apa yang dikatakan oleh La Hasa diberbagai media bahwa dia sudah tinggal bertahun-tahun di Pulau tersebut adalah pembohongan publik.

Tak hanya itu, atas dugaan pembohongan publik yang dilakukan La Hasa, pihaknya meminta kepada Kepolisian agar La Hasa mengosongkan Pulau mereka. Sebab, keberadaan La Hasa disitu hanyalah berkebun yang dipinjam dari para ahli waris lainnya dengan alasan kemanusiaan.

"La Hasa itu sudah berbohong kalo dia tinggal berpuluh-puluh tahun disitu, bahwa dia tinggal sendiri disitu, makanya kami laporkan ke polisi karena telah memberikan pembohongan publik seperti yang kami baca di media-media bahwa dia tinggal sendiri disitu. Karena pada dasarnya memang La Hasa dia tidak tinggal disitu dia hanya datang berkebun di pagi hari, itupun hanya karena sepupu saya kasian," bebernya.

Masih kata dia, selain bukti gambar situasi yang dimiliki pihaknya mengenai Pulau tersebut, ada bukti lainnya yaitu surat keterangan kepemilikan tanah atau sporadik yang dikeluarkan Pemerintah Desa Boneatiro pada tahun 2010 dan 2019.

Sporadik tersebut nantinya kata Dinarianti, akan dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Namun, yang menjadi kendala adalah ahli waris Pulau tersebut sebanyak 25 orang, hal itu membingungkan mereka untuk membagi lahan secara adil.

"Selain bukti gambar situasi, ada juga bukti dari Kepala Desa yaitu surat keterangan kepemilikan tahan atau sporadik, kenapa kami buat sporadik karena kami berkeinginan membuat sertifikat, tapi kendalanya adalah kami ahli waris berjumlah 25 orang, kami bingung membaginya secara adil karena Pulau itu ada batu-batunya," jelasnya.

Senada dengan ahli waris lainnya, Hj. Hasaiba mengatakan, bahwa pada tahun 2010 lalu, Kepala Desa Boneatiro telah menerbitkan Sporadik yang nantinya akan digunakan untuk membuat sertifikat. Dan pada tahun 2019, ia dan ahli waris lainnya membuat sporadik baru untuk penetapan pajak. Karena, awalnya yang tertera hanya nama Lagambo (ayah Hasaiba).

"Kenapa saya punya bapak atas nama di PBB nya karena Bapak saya berdomisili disini (Buton) sedangkan om saya (Abubaeda) tinggal di Makassar, sehingga muncul ini namanya dua nama, kita mau daftarkan PBB nya dua nama, makanya kita minta lagi keterangan yang baru," katanya.

Ditempat yang sama, Kasatreskrim Polres Buton, AKP Dedi Hartoyo mengaku bahwa beberapa orang termaksud Hj. Dinarianti dan Hj. Hasaiba datang mengadukan polemik Pulau Pendek yang dianggap telah meresahkan mereka atas iklan penjualan Pulau tersebut melalui situs online.

Selain mereka meminta agar menghentikan iklan penjualan Pulau yang menurut para pengadu adalah miliknya, mereka juga melaporkan La Hasa dengan tudingan telah melakukan pembohongan publik.

"Hari ini, ada ahli waris atas nama Haja Dinarianti dan Haja Hasaiba Gampo, mereka datang untuk mengadukan terkait pemasangan iklan penjualan Pulau Pendek di Desa Boneatiro melalui OLX supaya dihentikan. Yang kedua, tuntutan dari ahli waris ini agar saudara La Hasa yang berkebun di lahan mereka ahli waris agar dikeluarkan dari pulau tersebut," kata Kasatreskrim.

Baca Juga: Pulau Pendek di Buton Potensial Jadi Destinasi Wisata Andalan

Saat mengadukan hal tersebut lanjut Kasatreskrim, para ahli waris menyertakan berbagai barang bukti antara lain bukti iklan penjualan Pulau di OLX tertanggal 22 Agustus 2020.

"Ada juga alat bukti kuasa yang telah diberikan kepada yang bersangkutan untuk di iklankan di OLX itu, nah untuk yang memberi kuasa kami sedang mendalami, suapay bisa terungkap siapa dibalik yang mengiklankan Pulau Pendek, dan kami sudah mengecek posisi yang bersangkutan (pembuat iklan) di situs online, berada di Jakarta Barat," ujarnya.

Baca Juga: Viral, Pulau Pendek di Buton Dijual Via Situs Online, Ini Kata Bupati

Sementara untuk pemberi kuasa sendiri kata Dedi Hartoyo, belum diketahui, apakah itu untuk pribadi yang bersangkutan atau memang ada yang menyuruh, inilah yang sedang dilakukan pendalaman.

Baca Juga: Heboh, Segini Harga Penjualan Pulau Pendek di Buton, Kapolres akan Turunkan Tim untuk Investigasi

"Sejauh ini kami baru kumpulkan bukti-bukti, kami juga sudah periksa sejumlah saksi terkait status dari Pulau Pendek tersebut," katanya lagi.

Baca Juga: Warga Boleh Jual Pulau Pendek di Buton, Asal Jangan ke Investor Asing

Mengenai, pernyataan Mentri KKP, Edi Prabowo yang mempersilahkan warga menjual Pulau di Buton asalkan tidak ke investor asing. Belum mau dikomentari banyak oleh Kasatreskrim.

"Terkait Metri KKP, kami belum sampe jauh kesitu," pungkasnya.

 https://takawanews.com/read/soal-polemik-pulau-pendek-di-buton-ini-pengakuan-ahli-warisnya-lalu-siapa-dalang-dibalik-penjualan-pulau-itu

 




Topi Pegawai BKIPM


Cuma 75 Ribu  

Berminat Hub 081342791003 



Pegawai Pelabuhan Perikanan



 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya

 

Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003



Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 




Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.


Berminat Hub 081342791003
 

 

 

 

READ MORE - Soal Polemik Pulau Pendek di Buton, Ini Pengakuan Ahli Warisnya, Lalu Siapa Dalang Dibalik Penjualan Pulau Itu?

28 Agustus, 2020

KKP Gagalkan Penyelundupan 38 Ribu Benih Lobster di Surabaya

KKP menyita sebanyak 38.252 ekor BBL di Bandara Juanda, Surabaya. (Dok KKP)
KKP menyita sebanyak 38.252 ekor BBL di Bandara Juanda, Surabaya. (Dok KKP)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyita sebanyak 38.252 ekor benih bening lobster (BBL) di Bandara Juanda, Surabaya. Benih bening lobster yang diambil dari perairan Banyuwangi tersebut bakal diselundupkan ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Badan Karantina, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina mengungkapkan, KKP telah menyerahkan benih bening lobster tersebut ke Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) untuk dilepasliarkan.

"Benih bening lobster sempat dititipkan ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I untuk mendapatkan penanganan khusus. Untuk kasusnya juga sedang ditangani oleh kepolisian," kata Rina dalam keterangannya, Jumat (28/8/2020).

Sementara Dirjen PRL, Aryo Hanggono memastikan, benih bening lobster tersebut dilepasliarkan di perairan Gili Ketapang, Probolinggo. Pemilihan lokasi ini sudah sesuai dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Ditjen PRL Nomor: B.617/DJPRL/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 tentang Rekomendasi Lokasi Pelepasliaran Lobster.

Tercatat, sebanyak 37.952 ekor benih bening lobster jenis pasir dilepasliarkan. Sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan barang bukti oleh kepolisian.

“Perairan Gili Ketapang, Probolinggo mempunyai kondisi perairan yang bersih dan terdapat ekosistem terumbu karang yang tumbuh baik sebagai habitat Lobster. Kami berharap lobster yang dilepasliarkan dapat tumbuh dan bermanfaat bagi ekosistem perairan dan sumberdaya perikanan serta masyarakat di wilayah ini,” jelas Aryo.

Dikatakan Aryo, pelepasliaran ini menjadi yang ketiga kalinya di wilayah Jawa Timur. Sebelumnya, KKP juga telah melakukan pelepasliaran 32.400 ekor benih bening lobster selundupan yang digagalkan oleh Polresta Banyuwangi dan 31.065 ekor BBL selundupan yang dibongkar berkat sinergitas dengan Polres Sidoarjo.

 https://m.liputan6.com/bisnis/read/4341673/kkp-gagalkan-penyelundupan-38-ribu-benih-lobster-di-surabaya?medium=dable__mobile&campaign=related_click_6

 

Topi Pegawai BKIPM
Cuma 75 Ribu  
Berminat Hub 081342791003 

 


Pegawai Pelabuhan Perikanan



 
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya



 

Berminat Hub 081342791003 
  Menyediakan Batik Motif IKan
Untuk Melihat Klik
Yang Berminat Hub 081342791003



Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di 




Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003

 

READ MORE - KKP Gagalkan Penyelundupan 38 Ribu Benih Lobster di Surabaya