31 Juli, 2015

4 Kapal Illegal Fishing Viatnam ditangkap KP. Hiu Macan 001 di Laut Cina Selatan


Kembali Kapal Pengawas KP. HIU MACAN 001  milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP menangkap 4 (empat) kapal illegal fishing asing berasal dari Vietnam pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015.

 
Kronologis penangkapan keempat kapal tersebut menurut Nahkoda KP. HIU MACAN 001  Samson yaitu pada  Selasa tanggal  28 Juli 2015 Jam : 20.00 WIB KP. HIU MACAN 001 Tolak dari Pontianak menuju Target Operasi dengan cuaca cerah dan Gelombang.
 
Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 jam 17,50 WIB mendeteksi beberapa kapal illegal fishing yang sedang melakukan kegiatan penangkapan di perairan ZEE Indonesia Laut Cina Selatan secara illegal, lalu KP. HIU MACAN 001  melakukan Penghentian, Pemeriksa, Membawa dan Menahan (HENRIKHAN) kapal.
 
Kapal pertama di tangkap KM. BV 9619 TS kapal Vietnam GT. 85 dengan Nahkoda Tran Van Khang. Pada Posisi : 03º 18.19’ N / 109º 45.57’ E KP. HIU MACAN 001 berhasil memberhentikan KM. BV 9619 TS kapal Vietnam GT. 85 sebagai kapal Bantu Pair Trawl dan para awak kapal yang berjumlah 3 (tiga) orang berkebangsaan Vietnam dipindahkan ke KP. HIU MACAN 001. Selanjutnya Nakhoda KP. HIU MACAN 001 menurunkan 2 (dua) personil untuk memeriksa dan mengamankan kapal tersebut. Jenis pelanggaran : tidak ada dokumen.
 
Kapal Kedua di tangkap KM. BV 8281 TS kapal Vietnam GT. 90 dengan nahkoda Tran Thien Quang. Pada Posisi : 03º 18.19’ N / 109º 45.57’ E KP. HIU MACAN 001 berhasil memberhentikan KM. BV 8281 TS kapal Vietnam GT. 90 menggunakan alat tangkap Pair Trawl dan para awak kapal yang berjumlah 20 (dua puluh) orang berkebangsaan Vietnam dipindahkan ke KP. HIU MACAN 001. Selanjutnya Nakhoda KP. HIU MACAN 001 menurunkan 2 (dua) personil untuk memeriksa dan mengamankan kapal tersebut. Jenis pelanggaran : tidak ada dokumen.
Kapal Ketiga di tangkap KM. BV 9947 TS kapal Vietnam GT. 85 dengan nahkoda Ngo Van Gia. Pada Posisi : 03º 13.58’ N / 109º 47.59’ E KP. HIU MACAN 001 berhasil memberhentikan KM. BV 9947 TS kapal Vietnam GT. 85 menggunakan alat tangkap Pair Trawl dan para awak kapal yang berjumlah 3 (tiga) orang berkebangsaan Vietnam dipindahkan ke KP. HIU MACAN 001. Selanjutnya Nakhoda KP. HIU MACAN 001 menurunkan 2 (dua) personil untuk memeriksa dan mengamankan kapal tersebut.  Jenis pelanggaran : tidak ada dokumen.
 
Kapal Keempat di tangkap KM. BV 7282 TS kapal Vietnam GT. 85 Len Vasn Phuong.  Pada Posisi : 03º 13.58’ N / 109º 47.59’ E KP. HIU MACAN 001 berhasil memberhentikan KM. BV 7282 TS kapal Vietnam GT. sebagai kapal Bantu Pair Trawl dan para awak kapal yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang berkebangsaan Vietnam dipindahkan ke KP. HIU MACAN 001. Selanjutnya Nakhoda KP. HIU MACAN 001 menurunkan 2 (dua) personil untuk memeriksa dan mengamankan kapal tersebut.  Jenis pelanggaran : tidak ada dokumen.
Sekitar Jam : 20.30 WIB KP. HIU MACAN 001 dan 4 (empat) kapal tangkapan tolak menuju Stasiun PSDKP Pontianak dan KP. HIU MACAN 001 Menambah kecepatan untuk segera melakukan Evakuasi terhadap ABK kapal tangkapan yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) Orang ke Stasiun PSDKP Pontianak.
 
Pada hari Kamis tanggal  30 Juli 2015 Jam 09.00 WIB KP. HIU MACAN 001 tiba di Stasiun PSDKP Pontianak dan Langsung melakukan Evakuasi terhadap 48 (empat puluh delapan) Orang ABK kapal tangkapan dan 4 (empat) kapal tangkapan msh dalam perjalanan menuju Stasiun PSDPK Pontianak , untuk menjalani proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.
 
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bapak Asep Burhanudin, di Jakarta  memaparkan kapal-kapal yang ditangkap seluruhnya diawaki oleh 48 (empat puluh delapan) warga negara Vietnam, yaitu 1). KM. BV 9619 TS (85 GT, ABK 3 orang), 2). KM. BV 8281 TS (90 GT, ABK 20 orang), 3). KM. BV 9947 TS (85 GT, ABK 3 orang), dan 4). KM BV 7282 TS (90 GT, ABK 22 orang). Keempat kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), tanpa dilengkapi dokumen-dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dari Pemerintah RI.
 
 Kapal-kapal penangkap ikan yang tertangkap tangan tersebut diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.
 
Sedangkan Direktur Kapal Pengawas Ditjen PSDKP Bapak Ir. Budi Halomoan,  M.Si mengatakan sejak Januari 2015 sampai 30 Juli 2015 kapal yang ditangkap oleh Kapal Pengawas yang beroperasi 27 kapal pengawas di wilayah barat maupun wilayah timur adalah sebanyak 67 kapal yang terdiri dari kapal Vietnam 23 kapal, Thailand 5 kapal, Philipina 6 kapal, Malyasia 4 kapal dan Indonesia 29 kapal.

Tabel Negara Asal Kapal Illegal Fishing yang ditangkap Kapal Pengawas KKP sampai tanggal 30 Juli 2015.
No.
NAMA NEGARA
UNIT (KAPAL)
PERSENTASE (%)
1.
VIETNAM
23 KAPAL
34,3
2.
THAILAND
  5  KAPAL
7,4
3.
PHILIPINA
  6  KAPAL
8,9
4.
MALAYSIA
 4 KAPAL
5,9
5.
INDONESIA (KII)
29 KAPAL
43,2

JUMLAH
67 KAPAL
100











READ MORE - 4 Kapal Illegal Fishing Viatnam ditangkap KP. Hiu Macan 001 di Laut Cina Selatan

Ekspor Ikan RI ke AS Bebas Bea Masuk

Dana Aditiasari - detikfinance

Disetujui Obama, Ekspor Ikan RI ke AS Bebas Bea Masuk
Jakarta -Kerja keras Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memberantas penangkapan ikan ilegal alias illegal fishing berbuah manis. Bahkan memberi dampak yang positif bagi perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Saut P. Hutagalung ‎menjelaskan, dampak poitif yang dirasakan adalah disetujuinya pembaharuan dan perpanjangan skema Generalized System of Preference (GSP) oleh ‎Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat Amerika Serikat (AS).

GSP merupakan skema khusus dari negara-negara maju yang menawarkan perlakuan istimewa non-timbal balik seperti tarif rendah atau nol kepada impor produk yang berasal dari negara-negara berkembang.

"Indonesia termasuk yang mendapatkan fasilitas GSP dari Amerika. Ikan kita bisa masuk ke Amerika tanpa kena bea masuk," ujar dia ditemui di Rumah Dinas Menteri Susi, Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Tanpa ada GSP, harga produk perikanan suatu negara yang masuk ke pasar perikanan Amerika akan dikenakan bea masuk sekitar 0,5-15%, yang secara otomatis membuat harga jual produk tersebut lebih mahal.

Dengan pemberlakuan skema ini, maka produk perikanan Indonesia bisa bersaing dari segi harga dengan produk serupa dari negara lain di pasar perikanan negara Paman Sam tersebut.

"Hal ini akan menjadi peluang yang sangat baik bagi eksportir perikanan Indonesia karena melalui skema tersebut sejumlah produk perikanan Indonesia, seperti kepiting beku, ikan sardin, daging kodok, ikan kaleng, lobster olahan, rajungan dan dibebaskan dari tarif bea masuk atau dengan kata lain dikenakan tarif 0%. Besarnya penurunan tarif antara 0,5 – 15 %," pungkas dia.

http://finance.detik.com/read/2015/07/30/163913/2979315/4/disetujui-obama-ekspor-ikan-ri-ke-as-bebas-bea-masuk

AS Bebaskan Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia

Juli 30th, 2015 - 2:00 pm | by NMN
AS Bebaskan Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia
Berita
Muara Baru fish auction market (Photographer: Andi Setyawan/NMN)
Resume
Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan fasilitas pengurangan hingga pembebasan tarif bea masuk untuk produk ekspor perikanan Indonesia. Besarnya penurunan tarif BM impor itu berkisar 0,5-15 persen.
Sebanyak 34 kelompok produk perikanan mendapatkan pengurangan tarif bea masuk dan berlaku mulai 29 Juli 2015 hingga 31 Desember 2017 dan bisa diperpanjang.
Fasilitas GSP itu dinilai merupakan angin segar bagi Indonesia di tengah perekonomian yang lesu. Besarnya penurunan tarif BM impor itu berkisar 0,5-15 persen.
Sejumlah hasil perikanan asal Indonesia yang memperoleh tarif nol persen meliputi kepiting beku, ikan sarden, daging kodok, ikan kaleng, lobster olahan, dan rajungan. Namun, produk tuna olahan, tuna kaleng, serta daging rajungan/kepiting olahan tetap tidak mendapatkan pengurangan tarif BM.
“Skema penurunan atau penghapusan tarif BM sejumlah produk perikanan asal Indonesia ke Amerika Serikat adalah peluang yang sangat baik bagi eksportir perikanan Indonesia untuk meningkatkan ekspor,” kata Saut.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan AS memberikan skema khusus itu antara lain komitmen Pemerintah Indonesia dalam perikanan berkelanjutan, pemberantasan praktik perikanan ilegal dan komunikasi yang baik antarkedua negara. Beberapa negara pesaing produsen perikanan, seperti Vietnam dan Tiongkok, tidak memperoleh fasilitas GSP.
Tahun 2011-2013, Indonesia pernah memperoleh skema perlakuan khusus GSP atas produk perikanan, tetapi terhenti pada tahun 2013-2015. GSP merupakan skema khusus dari negara- negara maju yang menawarkan perlakuan istimewa nontimbal balik, seperti tarif rendah atau nol pada impor produk yang berasal dari negara-negara berkembang. Selain Indonesia, beberapa negara ASEAN juga memperoleh fasilitas sama, seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina.
AS merupakan pasar tujuan utama bagi ekspor produk perikanan Indonesia. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke AS terus meningkat dalam kurun tahun 2011-2014, yaitu 1,07 miliar dollar AS pada 2011, menjadi 1,15 miliar dollar AS pada 2012, sebesar 1,33 miliar dollar AS pada 2013, dan 1,84 miliar dollar AS tahun 2014.
Rata-rata pertumbuhan ekspor produk perikanan sebesar 21,14 persen sejak 2011. Dengan fasilitas GSP, pemerintah menargetkan nilai ekspor perikanan Indonesia ke AS pada 2015 sebesar 2 miliar dollar AS. (Ags/Aam)
READ MORE - Ekspor Ikan RI ke AS Bebas Bea Masuk

Menteri Susi Menertibkan Importir Garam Nakal

Muhammad Idris - detikfinance

Ini Ancaman Menteri Susi Bagi Importir Garam
Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti akan segera menertibkan tata niaga impor garam konsumsi dan industri di dalam negeri. Tujuannya untuk mencegah terulangnya garam impor yang masuk pasar saat panen garam lokal.

Susi akan menindak tegas kepada importir garam yang bandel mengimpor garam saat masa panen. Saat ini sudah ada ketentuan dari kementerian perdagangan (Kemendag) bahwa kegiatan impor harus berjarak waktunya dengan proses panen garam di dalam negeri.

“Saya akan dorong juga penertiban garam. Urusan garam juga diberesin. Karena impor kan semestinya dengan peraturan perdagangan, impor garam itu tidak boleh 1 bulan sebelum panen dan dua bulan sesudah panen. Kalau terjadi harus ditindak, harus dikasih sanksi. Tidak boleh,” tegas Susi di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Sanksi pelanggaran tata niaga impor yang sudah ditetapkan dalam aturan yang sudah berlaku, antara lain sanksi administrasi hingga pencabutan izin usaha.

Selain itu, menurut Susi, pihaknya tetap melanjutkan kebijakan kewajiban importir membeli garam petani lokal sebelum melakukan impor.

“Dan importir itu harus beli garam rakyat dulu. Jadi kalau dia mau impor 100 ribu ton, dia harus beli dulu garam rakyat 100 ribu ton,” jelas Susi.

Susi menyebut, masih banyak importir garam yang mempedulikan aturan tersebut. “Persoalannya mereka tidak mau. Sebenarnya impor boleh, karena kita belum cukup untuk yang industri. Tetapi impornya harus diusahakan 1 pintu supaya dikontrol oleh konsorsium PT Garam sama asosiasi petani,” ujar Susi.

“Kalau satu pintu, jadi mereka tidak seenaknya beli Rp 500/kg dari petambak lokal, lalu jual Rp 1.500/kg. Itu kan sudah mainan tidak menguntungkan orang banyak,” imbuhnya.(hen/hen)

http://finance.detik.com/read/2015/07/31/174154/2980353/4/ini-ancaman-menteri-susi-bagi-importir-garam 
READ MORE - Menteri Susi Menertibkan Importir Garam Nakal

KKP akan Menghibahkan 9 Kapal Pengawas Perikanan ke Pemerintah Daerah

 
 Type Kapal Pengawas Hiu

Sehubungan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghibahkan beberapa unit kapal pengawas kepada Pemerintah Daerah, maka Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menghibahkan beberapa kapal pengawas dengan kondidi laik operasi untuk memperkuat pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah sebanyak 9 kapal.

 
  Type Kapal Pengawas Todak

Kesembilan kapal tersebut yaitu 3 buah kapal ukuran 28 meter yaitu KP. HIU 002, KP. Hiu 006 dan KP. Hiu 008,  2 buah kapal ukuran 23 meter yaitu KP. Takalamungan dan KP. Padaido, 2 buah kapal ukuran 18 meter yaitu KP. Todak 001 dan KP. Todak 002 dan 2 buah kapal ukuran 17 meter yaitu KP. Barracuda 001 dan KP. Barracuda 002.
 
 Type Kapal Pengawas Padaido

Menurut Bapak Asep Burhanudin Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan suratnya No. 10023/PSDKP.0.1.1/TU.210/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 bahwa apabila Pemerintah Daerah membutuhkan kapal pengawas tersebut, silakan mengajukan permohonan dilengkapi surat pernyataan kesediaan mengolokasikan SDM operator serta biaya operasional dan pemeliharaan kapal pengawas setiap tahunnya.
 
 Type Kapal Pengawas Barracuda

Selain itu Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP KKP akhir tahun ini akan mengoperasikan 8 buah kapal pengawas yaitu 4 buah type SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia) ukuran 60 meter serta 4 buah kapal ukuran 32 meter yang akan dioperasikan diwilayah timur dan diwilayah barat Indonesia.  Saat sekarang ini Direktorat Kapal PengawasDItjen PSDKP mengoperasikan 27 kapal berbagai ukuran untuk menanggulangi IUU Fishing di perairan Indonesia.
 
 Type Kapal Pengawas Takalamungan 

READ MORE - KKP akan Menghibahkan 9 Kapal Pengawas Perikanan ke Pemerintah Daerah