03 Agustus, 2016

NELAYAN SUKARELA SERAHKAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG


Masyarakat nelayan di Kecamatan Bungko Barat Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat secara sukarela menyerahkan 106 (seratus enam) unit alat tangkap Dogol kepada aparat Pengawas Perikanan, yang diterima langsung oleh Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kejawanan, Unggul Senoadji, di Bungko Barat Cirebon pada tanggal 28 Juli 2016.

Penyerahan alat tangkap tersebut dilakukan oleh nelayan secara sukarela setelah aparat Pengawas Perikanan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada para nelayan pengguna alat tangkap tersebut untuk mematuhi peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, ungkap Kepala Satuan Kerja PSDKP Kejawanan Unggul Senoadji.

Selanjutnya Unggul mengungkapan penyerahan alat tangkap dogol (danish seines) sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana alat tangkap dogol merupakan salah satu jenis alat tangkap pukat tarik yang dilarang dioperasikan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI).

“Kami mengharapkan agar masyarakat nelayan di pantai utara Cirebon tidak lagi mengoperasikan alat tangkap yang dilarang. Hal ini akan berdampak positif terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”, pungkas Unggul.

Penyerahan alat tangkap dogol tersebut, disaksikan langsung oleh wakil dari Direktorat Polisi Perairan Polda Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Pangkalan Angkatan Laut Cirebon, dan tokoh masyarakat setempat. (SBO)

 http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/363/?category_id=20
READ MORE - NELAYAN SUKARELA SERAHKAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG

Susi Akan Tenggelamkan 71 Kapal Asing di Hari Kemerdekaan ke-71 RI

Susi Akan Tenggelamkan 71 Kapal Asing di Hari Kemerdekaan ke-71 RI  
Foto: Angga Aliya ZRF
Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, akan menenggelamkan 71 kapal asing pencuri ikan pada dirgahayu Republik Indonesia ke-71 tanggal 17 Agustus 2016.

Sebanyak 5 dari 71 kapal asing tersebut akan dijadikan monumen di Museum Illegal Fishing, Pangandaran, Jawa Barat. Sedangkan sisanya ditenggelamkan untuk dijadikan rumpon.

"Pada 17 Agustus nanti kita akan membuat penambahan monumen. Jadi 71 kapal sudah kita identifikasi akan kita tenggelamkan untuk dijadikan rumpon. Lima kapal akan kita jadikan monumen untuk kita jadikan pelengkap pembuatan Museum Illegal Fishing di Pangandaran," kata Susi, dalam konferensi pers di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (1/8/2016).

Sebanyak 71 kapal asing tersebut ditangkap dari berbagai perairan di Indonesia, ada yang mencuri di laut Sulawesi Utara, Maluku Utara, Natuna, Batam, Pangandaran, dan sebagainya. "Ada yang (mencuri) di Sulut, Malut, Natuna, Pontianak, Batam, Belawan, dan Pangandaran," ujar Susi.

Penenggelaman akan dilakukan di 8 lokasi. Susi tak menyebut secara rinci asal negara kapal-kapal asing tersebut karena pihaknya sudah terikat Joint Komunike untuk pemberantasan illegal fishing. "Penenggelaman di 8 lokasi pada 17 Agustus 2016. Kita setuju hanya menyebut kapal ikan asing, tidak asal negaranya," tukasnya.

Kapal ditenggelamkan dengan cara dibuka keran airnya sehingga terisi penuh air, tidak dibom. Susi mengaku tak lagi membom kapal asing karena kini nelayan-nelayan asing telah sadar bahwa penegakan hukum atas illegal fishing di Indonesia sudah tegas. Maka tak perlu lagi dilakukan pemboman kapal asing untuk efek jera.

"Setiap kapal punya keran laut, kita buka saja untuk ditenggelamkan. Tidak kita bom karena kita tidak lagi mencari efek yang berlebihan, kelihatannya mereka sudah sadar. Kita sudah berunding, menandatangani Joint Komunike bersama untuk memberantas illegal fishing," tutupnya.(wdl/wdl)
 
READ MORE - Susi Akan Tenggelamkan 71 Kapal Asing di Hari Kemerdekaan ke-71 RI

01 Agustus, 2016

Satgas 115 Berhasil Menangkap 29 Kapal Illegal Fishing selama BUlan Juli 2016

Secara rutin, unsur-unsur Satgas 115 telah melakukan operasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan hasil operasi pada bulan Juli 2016 berhasil menangkap kapal ikan illegal fishing sebanyak 29 unit yaitu oleh unsur KKP sebanyak 16 Kapal, Baharkam POLRI 6 Kapal, Bakamla 3 Kapal dan TNI AL 4 Kapal, dengan rincian sebagai berikut :

1.         KP Orca 01 (KKP) pada tanggal 29 Juli 2016 menangkap 1 Kapal Ikan Asing ( BD 95244 TS, GT 51) berkebangsaan Vietnam di perairan Natuna;
2.         KP Orca 02 (KKP) pada tanggal 26 Juli 2016 menangkap 2 Kapal Ikan Asing (KNF 7858, GT 101 berkebangsaan Malaysia dan TRF 1156, 18 GT tanpa Bendera) di perairan Natuna;
3.         KP Orca 03 (KKP) pada tanggal 24 Juli 2016 menangkap 8 Kapal Ikan Asing (KM BTH 97292 TS, GT 27, KM BTH 97729 TS, GT 25, KM BTH 97974 TS, GT 45, KM BTH 98869 TS, GT 35, KM BTH 99514 TS, GT 30, KM BTH 98350 TS, GT 34, KM BTH 99962 TS, GT 33, KM BTH 98602 TS, GT 35) berkebangsaan Vietnam di perairan Natuna;
4.         KP Hiu 13 (KKP) pada tanggal 31 Juli 2016 menangkap 2 Kapal Ikan Asing (PKFB 1152, GT 52 dan PKFA 8115, GT 78) berkebangsaan Malaysia di perairan Natuna;
5.         KP Hiu Macan Tutul 02 (KKP) pada tanggal 28 Juli 2016  menangkap 2 Kapal Ikan Asing (KG 92688 TS dan JHF 6525 T) berkebangsaan Malaysia dan Vietnam di perairan Natuna;
6.         KP Napoleon 049 (KKP) pada tanggal 20 Juli 2016 menangkap 1 Kapal Ikan (KM Bahari Nusantara 689, GT 98) berkebangsaan Indonesia di perairan Arafura;
7.         KP Baladewa 8002 (POLRI) pada tanggal 25 Juli 2016  menangkap 2 Kapal Ikan Asing (KM. JMS 00582 K, GT 89 dan KM JMS 00635 K, GT 95) berkebangsaan Malaysia di perairan Anambas, Natuna;
8.         KP Anis Kembang 4001 (POLRI) pada tanggal 12 Juli 2016  menangkap 1 Kapal Ikan Asing (PKFA 3378, GT 64) berkebangsaan Malaysia di perairan Selat Malaka;
9.         KP Antareja 7007 pada tanggal 26 Juli 2016 menangkap 1 Kapal Ikan (KM God Bless, GT 29) berkebangsaan Indonesia Tobelo Halmahera;
10.      KP Anis Madu 3009 pada tanggal 26 Juli 2016  menangkap 1 Kapal Ikan (KMN Inka Mina, GT 33) berkebangsaan Indonesia n Tanjung Jabung Barat Jambi;
11.      KP Hanoman 7011 pada tanggal 27 Juli 2016 menangkap 1 Kapal Ikan (KMN Jaya Bakti, GT 21) berkebangsaan Indonesia di perairan Bawean Jawa Timur;
12.      KP Hiu 14 (KKP BKO BAKAMLA) pada tanggal 29 Juli 2016  menangkap 2 Kapal Ikan Asing (BD 97088 TS, GT 50 dan TG 90701 TS, GT 50) berkebangsaan Vietnam di perairan Natuna;
13.      KAL Tedung Selar (TNI AL BKO BAKAMLA)  pada tanggal 31 Juli 2016 menangkap 1 Kapal Ikan (KM. Malvinas 01, GT 30) berkebangsaan Indonesia di perairan Bitung;
14.      KRI Wiratno (TNI-AL) pada tanggal 12 Juli 2016 menangkap 2 Kapal Ikan (BV 5166 TS dan BV 5405 TS) berkebangsaan Vietnam di perairan Natuna;
15.      KRI Sulupari (TNI-AL) pada tanggal 17 Juli 2016 menangkap 1 Kapal Ikan (Jun Jun, GT 3) berkebangsaan Philipine di perairan Natuna;
16.      KRI Silas Papare (TNI-AL) pada tanggal 22 Juli 2016 menangkap 1 Kapal Ikan (BTH 98825 TS, GT 35) berkebangsaan Vietnam di perairan Natuna.

Secara umum, modus pelanggaran penangkapan ikan adalah menangkap ikan tanpa dokumen yang sah di wilayah Indonesia, menggunakan alat tangkap terlarang dan munculnya kembali aktivitas pengeboman ikan (misalnya di perairan Solor Selatan, Flores Timur, Prov. NTT; perairan Pulau Gelasa Bangka Tengah Prov. Bangka Belitung; dan Perairan selatan Pulau Kodingareng, Provinsi Sulawesi Selatan).

Berdasarkan data Satgas 115 s.d. Juli 2016, Satgas 115 telah melakukan pemusnahan sebanyak 176 barang bukti pelaku illegal fishing. Kapal – kapal pelaku illegal fishing diantaranya berkebangsaan Vietnam, Philipine, Thailand, Malaysia dan Tiongkok.

Sejalan dengan hal tersebut, Satgas 115 akan kembali melakukan pemusnahan barang bukti pelaku penangkapan ikan secara ilegal pada tanggal 17 Agustus 2016 sejumlah 34 Kapal di 13 Lokasi, dengan rincian sebagai berikut :
1.    Tarakan sebanyak 4 Kapal
2.    Batam sebanyak 4 kapal
3.    Bitung sebanyak 4 Kapal
4.    Ternate sebanyak 3 kapal
5.    Sorong sebanyak 4 kapal
6.    Tarempa sebanyak 6 Kapal
7.    Ranai sebanyak 7 kapal
8.    Morotai sebanyak 2 kapal
 
Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Proses pemusnahan/penenggelaman kapal dilakukan dengan pembocoran kapal, tanpa menggunakan bahan peledak.

Satgas 115 tidak akan patah semangat untuk terus menerus dan bahu membahu memberantas penangkapan ikan secara ilegal, dalam rangka mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.
READ MORE - Satgas 115 Berhasil Menangkap 29 Kapal Illegal Fishing selama BUlan Juli 2016

Halal bi Halal Korps Alumni AUP 24 Tahun 2016

Halal bi Halal Korps Alumni AUP 24 Jalin Silaturahmi. Maknai. Kebersamaan. Cigancur. Jaksel 26 Syawal 1437 H tgl 31 Juli 2016







READ MORE - Halal bi Halal Korps Alumni AUP 24 Tahun 2016

Bimbingan Teknis Aparatur Pengawas Perikanan Provinsi Banten



Sehubungan surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor. 005/267C-DKP/2016 tanggal 21 Juli 2016 Perihal Permohonan Narasumber ditindaklanjuti dengan Surat Tugas Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas Nomor : 10148/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 untuk menjadi Narasumber mewakili Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas Ditjen PSDKP pada acara Bimbingan Teknis Aparatur Pengawas Perikanan Provinsi Banten, bersama ini dengan hormat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:
1.    Pemberian Paparan dengan judul Operasional Kapal Pengawas Dan Kode Etik AKP dalam Memberantas Illegal Fishing, dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2016 di Hotel ARISU Serang Banten;
2.    Peserta Bimbingan Teknis Aparatur Pengawas Perikanan Provinsi Banten dihadiri oleh para undangan yang berasal dari Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Satker PSDKP Karangatu dan Pos PSDKP lingkup Satker Satker PSDKP Karangatu;
3.    Paparan disampaikan dengan cara pemberian materi, pemutaran vidio tentang Henrikhan Kapal illegal oleh kapal pengawas serta tanya jawab dengan outline sebagai berikut :
a)    Fungsi dan Kewenangan Kapal Pengawas Perikanan
b)    Jenis, Type Serta Penempatan Kapal Pengawas
c)    Operasi Kapal Pengawas
d)    Prosedur Pelaksanaan Henrikhan  Kapal Pengawas
e)    Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Awak Kapal Pengawas Perikanan
f)     Hasil Pelaksanaan Henrikhan Kapal Pengawas 2015 - 2016
READ MORE - Bimbingan Teknis Aparatur Pengawas Perikanan Provinsi Banten