22 April, 2014

KP. Hiu 008 Menangkap Satu kapal Illegal Fishing Thailand Di Perairan ZEEI Selat Malaka

Tak henti-hentinnya Kapal patroli Ditjen Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku illegal fishing yang merampas dan mencuri ikan di perairan Indonesia yaitu Kapal Patroli Perikanan KP. Hiu 008 di Perairan ZEEI Selat Malaka menangkap KM. KAKAP VI pada posisi 05036,223’ N - 098017,262’ E pada tanggal  19 April 2014.
KP. Hiu 008 dengan nahkoda Hendra Wollah telah menangkap Kapal KM.Kakap 1V berbendera Thailand dan tertangkap tangan melakukan penangkapan dengat alat tangkap Trawl di ZEEI selat malaka tanpa dokumen yang sah.


Identitas Kapal yang ditangkap yaitu  KM. KAKAP VI  Bendera Thailand, berat Kotor GT. 80,  Jenis Kapal Penangkapan Ikan,  Alat Tangkap Jaring Trawl,  Konstruksi Kapal dari Kayu, Nakhoda Kapal NI KON (Warganegara Thailand) dengan ABK 9 Orang  dan hasil  Tangkapan     Ikan Campur + 1.322 Kg.

Serah terima Tersangka dan Barang Bukti kapal perikanan berbendera Thailand KM. KAKAP VI, alat tangkap Trawl, Hasil tangkapan ikan, Alat Komunikasi dan Alat Navigasi  dilaksanakan di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 10.00 WIB.
 
Pada hari Saptu tanggal 19 April 2014 pukul 19.50 WIB kapal KM. KAKAP VI di adhock ke Pelabuhan Belawan dan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 pukul 15.16 WIB  tiba di dermaga Pelabuhan Belawan,  kemudian diserah terimakan dari Nahkoda KP. Hiu 008 Hendra Wollah ke Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Bapak Basri, A,Pi, M.Si  di kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 10.00 WIB.
 
Menurut penyidik Basri, A.Pi, M.Si  mengatakan bahwa Nakhoda KM. KAKAP VI bersalah melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI menggunakan alat tangkap Trawl tanpa Izin dengan melanggar Pasal 92 jo Pasal 26, Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2), Pasal 85 jo Pasal 9, Pasal 5 huruf b, Pasal 103 jo Pasal 104 ayat (2) jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda dua miliar.



READ MORE - KP. Hiu 008 Menangkap Satu kapal Illegal Fishing Thailand Di Perairan ZEEI Selat Malaka

21 April, 2014

KKP MEMAINKAN PERAN PENTING DI FORUM REGIONAL DALAM PEMBERANTASAN IUU FISHING

 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) -  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak tahun 2007 bertindak selaku Sekretariat forum Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in the Southeast Asia Region (RPOA-IUU).
RPOA memiliki peran penting sebagai upaya soft structure untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara, untuk melaksanakan pengelolaan perikanan secara bertanggungjawab, termasuk di dalam pemberantasan IUU fishing. Demikian disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Ida Kusuma, dalam acara diskusi mingguan dengan Komunitas Wartawan Kelautan dan Perikanan, Kamis (17/4).
Selanjutnya, Ida Kusuma menyampaikan bahwa RPOA IUU fishing disepakati pada Tahun 2007 oleh Indonesia bersama dengan 11 (sebelas) negara di kawasan Asia Tenggara (Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam). Disepakati pula 11 (sebelas) core element sebagai pedoman di dalam menyusun rencana kerja tahunan (workplan) RPOA, meliputi:
  1. Current resource and management situation in the region
  2. Implementation of international and regional instruments
  3. Role of regional and multilateral organisations
  4. Coastal State responsibilities
  5. Flag State responsibilities
  6. Port State measures
  7. Regional market measures
  8. Regional capacity building
  9. Strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems
  10. Transhipment at sea
  11. Implementation
Terdapat 4 (empat) advisory bodies yang mendukung RPOA, yaitu: SEAFDEC, Infofish, Word Fish, dan FAO-APFIC.
IUU fishing bukanlah fenomena baru dalam kegiatan perikanan tangkap, dan tidak terbatas hanya terjadi di laut lepas. Namun, IUU fishing juga terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut teritorial, dan bahkan di perairan pedalaman, yang dilakukan oleh kapal perikanan asing (KIA) maupun Kapal Perikanan Indonesia (KII). 
Pemberantasan IUU fishing tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus bekerjasama dengan negara-negara tetangga, baik yang armada perikanannya merupakan pelaku IUU fishing, maupun negara-negara yang terdampak kerugian yang diakibatkan oleh praktik-praktik IUU fishing. Menyadari hal itu, Indonesia terus menerus berupaya memperkuat komunikasi dan kerjasama penanggulangan IUU fishing dalam kerangka kerja RPOA ini, lanjut Ida Kusuma.
Lebih lanjut Ida Kusuma menambahkan, di samping upaya-upaya yang bersifat mendorong kemauan negara-negara untuk bersungguh-sungguh mengendalikan armada perikanannya yang beroperasi di WPP-NRI melalui Rforum RPOA, Indonesia juga menggalang kerjasama bilateral dengan sejumlah negara di kawasan maupun di lingkup internasional untuk melaksanakan perikanan yang bertanggungjawab, termasuk mencegah dan memberantas IUU Fishing.
Kerjasama tersebut antara lain:
1)         Dengan Australia, dalam kerangka Working Group on Fisheries, di Sub Working Group Combating IUU fishing, DJ PSDKP telah menindaklanjutinya dengan  membentuk Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) ditandatangani 17 Juli 2009, dengan beberapa kegiatan berupa operasi pengawasan terkoordinasi (coordinated patrol), pertukaran data dan informasi, dan penguatan kapasitas (capacity building)  kelembagaan dalam konteks penanggulangan penangkapan ikan secara illegal, di  wilayah perbatasan kedua negara.
2)           Dengan Republik Sosialis Viet Nam di bidang perikanan ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2010; dan
3)            Dengan Malaysia tentang panduan bagi aparat penegak hukum kedua negara dalam penanganan nelayan yang menangkap ikan di wilayah perbatasan, ditandangani pada tanggal 27 Januari 2012.
4)            Nigeria, dengan topik kerjasama prevention, deterence and abolition of  IUU fishing
5)            RRC, Thailand, Philippines untuk eradication of IUU fishing action
6)           Turki, untuk pertukaran pengalaman mengenai monitoring sumber daya kelautan dan perikanan
7)            Uni Eropa, dalam rangka peningkatan dukungan untuk memonitor dan mengelola kapasitas penangkapan ikan
8)           NOAA-USA, dalam memantau sumber daya kelautan dan perikanan, dan pencegahan kegiatan IUU fishing.
Berbagai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia telah sejalan dengan International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing, yang merekomendasikan setiap negara harus mengoordinasikan aktifitasnya dalam bidang perikanan dan bekerjasama secara langsung, sedapat mungkin melalui Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) yang relevan, dalam upaya mencegah, menanggulangi dan mengeliminasi IUU Fishing. Seiring dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal PSDKP-KKP akan meningkatkan kerjasama pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing dengan negara lain, serta mengupayakan kerjasama teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing, tutup Ida.

READ MORE - KKP MEMAINKAN PERAN PENTING DI FORUM REGIONAL DALAM PEMBERANTASAN IUU FISHING

PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI KM. INDOTUNA 110 KEPADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON

penyerahan indotuna ambon ke kejaksaan1 
 Kejaksaan Negeri Ambon memeriksa barang bukti berupa 1 unit KM. Indotuna 110

Pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 bertempat di Kantor Satker Pengawasan SDKP Ambon dilakukan serah terima tersangka dan barang bukti KM. Indotuna 110 dari Kepala Satker Pengawasan SDKP Ambon Bapak L. Mulyadi Marto, S.St.Pi selaku PPNS Perikanan kepada pihak Kejaksaan Negeri Ambon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. 

penyerahan indotuna ambon ke kejaksaan
 Kejaksaan Negeri Ambon memeriksa barang bukti berupa 1 unit KM. Indotuna 110

Berkas perkara KM. Indotuna 110 yang ditangkap di Laut Seram oleh Kapal Pengawas Perikanan HIU MACAN 004 dinyatakan lengkap (P21) oleh pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon melalui surat Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor: B – 417/S.1.10/Ft.2/04/2014 Tanggal 4 April 2014 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan A.n tersangka George Rumbaibab dan Kuo Chin Lung yang disangka melannggar Pasal 7 ayat (2) huruf c jo Pasal 100 Undang – undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sudah lengkap.

Roy Salinding (Staf Satker PSDKP Ambon)
READ MORE - PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI KM. INDOTUNA 110 KEPADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON

20 April, 2014

Pembuat Tahu Berformalin di Jaksel Dihukum 1 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews

ilustrasi (rachman/detikcom)
Jakarta - Pembuat tahu berformalin, Iwan Hermawan (34) dihukum 1 tahun penjara. Formalin merupakan bahan pengawet mayat dan membahayakan kesehatan apabila dimakan manusia.

Terungkapnya tahu berformalin ini saat polisi menggerebek pabrik tahu di Kampung Bambon, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan pada 21 November 2012 malam. Saat digerebek, didapati seperangkat pembuat tahu dan bahan bakku tahu yaitu kedelai.

"Yang diproduksi adalah tahu cina dengan bahan baku kacang kedelai, garam, bahan pengawet tahu formalin yang dibeli dari Tangerang," kata Iwan seperti tertuang dalam putusan PN Jakpus yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (17/4/2014).

Atas perbuatannya, pria yang mengenyam pendidikan hingga SMP itu akhirnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dalam putusannya, PN Jaksel menyatakan Iwan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 UU tentang Pangan.

"Mengadili, menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun," putus majelis PN Jaksel yang terdiri dari Hariono, Lendriaty Janis dan Matheus Samiadji pada 8 April 2013 silam. Hukuman ini 6 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa.

http://news.detik.com/read/2014/04/17/130413/2558137/10/pembuat-tahu-berformalin-di-jaksel-dihukum-1-tahun-penjara
READ MORE - Pembuat Tahu Berformalin di Jaksel Dihukum 1 Tahun Penjara

14 April, 2014

4 Kapal Thailand Ditangkap di Aceh

BANDA ACEH - Baru lima hari lalu, personel TNI Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe menangkap lima kapal asal Thailand yang masuk perairan Aceh Timur secara ilegal, kemarin giliran tim Polres Aceh Barat dipimpin Kapolres setempat, AKBP Faisal Rivai menangkap empat kapal asal negara yang sama itu di perairan Aceh Barat. 

Informasi ini awalnya diperoleh Serambi dari Wakil Sekjen Panglima Laot Aceh, Miftach Cut Adek. Dihubungi terpisah pukul 20.30 WIB malam tadi, Sekjen Panglima Laot Aceh Barat, Nanda Ferdiansyah membenarkan informasi ini, bahkan ia mengatakan dirinya bersama para pejabat di Aceh Barat sedang menunggu kedatangan empat kapal itu bersama 60 ABK tersebut di Pelabuhan Meulaboh, Aceh Barat.

“Penangkapan sekitar pukul 16.00 WIB dipimpin Kapolres. Posisi saat ditangkap kira-kira 20 mil dari Perairan Aceh Barat. Jumlah ABK dari keempat kapal 60 orang atau 15 ABK dalam satu kapal, namun saya belum mengetahui identitas karena saat ini mereka bersama empat kapal itu sedang dibawa oleh personel Aceh Barat ke Pelabuhan Meulaboh,” kata Nanda Ferdiansyah. 

Menurut Nanda, sebelum penangkapan itu, kemarin pagi nelayan melapor ke Bupati Aceh Barat, Tito bahwa ada kapal Thailand menggunakan trawl atau pukat harimau untuk menjaring ikan di perairan kabupaten tersebut.
Kemudian Bupati meneruskan laporan ini ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat dan Panglima Laot Aceh Barat, hingga kemudian pihak Panglima Laot melapor hal ini ke Polres setempat.

“Sepertinya mereka memanfaatkan situasi pemilu ini untuk masuk ke Perairan Aceh Barat karena memprediksi petugas keamanan sibuk dengan pemilu, begitu juga para nelayan. Soalnya sekitar sehari setelah pemilu, juga ada informasi dari pihak Panglima Laot Aceh Jaya bahwa ada sekitar 20 kapal Thailand berbendera Indonesia di perairan Aceh Jaya. Tapi kita tak tahu apakah yang ditangkap ini, termasuk di antara yang 20 itu,” ujar Nanda.
 
Seperti diberitakan Jumat (11/4), Personel TNI Lanal Lhokseumawe, Kamis (10/4) subuh menangkap lima kapal pukat asal Thailand yang masuk ke perairan Timur Aceh secara ilegal. Bersama kapal tersebut, TNI-AL juga mengamankan 56 ABK berkebangsaan Thailand dan Myanmar. Kelima kapal yang menggunakan bendera Indonesia tersebut bernama Bintang Laut IX, Kakap IV, Ikan IX, Bintang Laut VII, dan Kakap II.
 
Panglima Laot Aceh, Teuku Bustamam malam tadi secara khusus menghubungi Serambi untuk mengucapkan terimakasih ke Kapolres dan anggotanya yang telah melakukan penangkapan itu, serta ke pihak DKP Aceh Barat dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), HNSI Aceh, serta semua pihak yang juga ikut membantu proses penagkaopan itu. Begit juga terhadap pihak Lanal Lhokseumawe yang telah menangkap lima kapal Thailand lima hari lalu.  

Menurut Bustamam, sudah sering kapal Thailand menjarah ikan di perairan Aceh Jaya, Aceh Barat, serta perairan Aceh di Selat Malaka karena di laut Aceh ini banyak ikan dan udang. “Selain melanggar karena masuk wilayah Indonesia, kehadiran mereka meresahkan nelayan lokal lantaran para pihak Thailand ini menggunakan trawl yang juga dapat menjaring bibit ikan serta merusak terumbu karang. Kami harap petugas dapat meningkatkan pengamanan di laut, di samping berharap proses hukum terhadap yang sudah ditangkap,” harap Bustamam.(sal)

http://aceh.tribunnews.com/2014/04/14/lagi-4-kapal-thailand-ditangkap 
READ MORE - 4 Kapal Thailand Ditangkap di Aceh

KKP Menangkap 5 Kapal Illegal Fishing dari Vietnam

Genderang perang terhadap praktek illegal, unreported and unregulated fishing  atau IUU Fishing, memang sudah dikumandangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Komitmen KKP untuk memerangi pencurian ikan tidak diragukan lagi.  Kegiatan operasi pengawasan pun terus dilakukan serentak, baik di wilayah barat Indonesia maupun di wilayah timur. Terbukti, pekan lalu armada KKP dibawah komando Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), kembali menangkap 5 kapal pencuri ikan berbendera Vietnam, diperairan Laut Natuna Kepulauan Riau.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo menegaskan, KKP tidak sedikitpun surut untuk tetap memerangi kejahatan dilaut Indonesia. Bahkan sampai awal April 2014, armada Kapal Pengawas KKP telah berhasil menangkap kapal ikan yang diduga melakukan illegal fishing sebanyak 16 kapal.  Dari jumlah tersebut,  8 kapal ikan asing berbendera Vietnam dan 8 kapal ikan berbendera Indonesia. “Saya berikan apresiasi atas keberhasilan operasi kapal pengawas KKP. Dan ini merupakan bukti bahwa kegiatan pencurian ikan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia memang masih cukup sering terjadi,” tandasnya

Menurut Sharif C. Sutardjo, masuknya kapal-kapal penangkap ikan asing secara illegal sangat merugikan Indonesia. Bahkan praktek pencurian ikan bisa mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Illegal fishing dan destructive fishing harus dipandang sebagai extraordinary crime karena secara nyata telah menyebabkan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan. “Praktek IUU Fishing tersebut menyebabkan  kerugian sangat besar dibidang sosial dan ekonomi masyarakat, terutama nelayan ” tegasnya

Selain illegal fishing, tegas Sharif, perbuatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan seperti menangkap ikan dengan bom atau racun potassium dan cianida juga sangat merugikan kesejahteraan nelayan. Karena setelah kondisi ekosistem perairannya mengalami kerusakan maka sumber daya ikan yang ada menjadi tidak dapat hidup dan tumbuh di tempat tersebut. Akibatnya nelayan menjadi kehilangan sumber penghidupan. Hal ini merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya yang mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. “Untuk itu kami mengajak seluruh komponen bangsa baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”, katanya.
 

Operasi Rutin

Sementara itu Direktur Jenderal PSDKP Syahrin Abdurrahman menjelaskan, tertangkapnya 5 kapal ikan asing ini merupakan keberhasilan operasi rutin yang dilakukan Ditjen PSDKP. Setelah dilakukan pemeriksaan, dan diketahui adanya unsur-unsur pelanggaran, maka kelima kapal ikan Vietnam tersebut dikawal ke Satuan Kerja PSDKP Natuna untuk dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Penangkapan dilakukan KP. Hiu Macan Tutul 002 atas 4 kapal, yaitu BV 5038 TS, BV 5021 TS, BV 4857 TS, dan BV 0936 TS. Sedangkan 1 kapal ditangkap KP. Hiu Macan 001, dengan kode lambung kapal BTH 96565 TS. “Kelima kapal yang memilki ukuran rata-rata ± 100 GT, melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia, serta menggunakan alat tangkap terlarang pair trawl,” jelasnya

Syahrin menjelaskan, penangkapan tersebut juga merupakan hasil dari implementasi Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal PSDKP dan Pemerintah Kabupaten Natuna yang ditandatangani pada Tahun 2013. Melalui Perjanjian Kerja Sama tersebut, Ditjen. PSDKP akan meningkatkan operasi Kapal Pengawas Perikanan di wilayah perairan Kabupaten Natuna, dan Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan dukungan agar operasi pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan lancar. “Salah satu hasil kerjasama KKP dengan Natuna adalah penangkapan kapal ilegal Vietnam tersebut,” tambah Syahrin.

Syahrin menambahkan, perjanjian kerja sama KKP dengan Pemda merupakan perwujudan dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya masyarakat nelayan. Dengan Perjanjian Kerja Sama ini maka Ditjen PSDKP akan meningkatkan operasi Kapal Pengawas Perikanan di wilayah perairan Kabupaten Natuna. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan dukungan agar operasi pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan lancar. “Illegal fishing memang secara nyata mengancam kesejahteraan nelayan. Untuk itu, kami  memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Natuna yang menaruh perhatian besar terhadap upaya pemberantasan illegal fishing, dan hal ini menjadi pemicu bagi kami untuk semakin meningkatkan pemberantasan illegal fishing”, tandasnya
 
READ MORE - KKP Menangkap 5 Kapal Illegal Fishing dari Vietnam

12 April, 2014

Merayakan Ulang Tahun ke 46 di Stasiun PSDKP Tual

  Sistha Wiramurti  11 jam Selamat Ulang Tahun Bapak Kami Tercinta Mukhtar A. Pi, M,Si ke 46. Semoga sukses selalu.. Aamiin— bersama Zulfikar Afandy dan 4 lainnya.
 Mukhtar APi TERIMA KASIH SEMUA STAF STASIUN PSDKP TUAL Telah Membuat Acara Syukuran Atas Bertambahnnya Usia Kami. Semoga Staf sukses selalu. Amin
 Ulang Tahun ke 46 tepat pada tanggal 12 April 2014
Mukhtar, A.Pi  Lahir di Bima NTB pada Tanggal 12 April 1968




 



READ MORE - Merayakan Ulang Tahun ke 46 di Stasiun PSDKP Tual

Stasiun PSDKP Tual Kebanjiran

 Pertama Penyidikan KM. Indotuna 110  di Ambon  Sudah P21

  Kedua Penyidikan Empat Kapal di Sorong 

Ketiga Penyidikan Dua Kapal di Tual


Keempat Tgl 4 April 2014 Teman-Teman PP Berkunjung



 Kelima Tgl 11 April 2014 Teman-Teman Sekretariat PSDKP Berkunjung



Kenam Pegawai Stasiun PSDKP TUal dan Ketua PN Tual dan Hakim Adhok serta Tamu dari PP bersama sama merayakan Ulang Tahun Kepala Stasiun PSDKP Tual Mukhtar, A.Pi pada tgl 12 April 2014
READ MORE - Stasiun PSDKP Tual Kebanjiran

08 April, 2014

PEMERINTAH TETAP PP BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SETELAH TERBITKNYA UU ASN

JAKARTA Informasi penting bagi Pejabat Fungsional PPengawas Perikanan PNS di Indonesia.  Setelah Pemerintah menetapkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (SN), belum lama ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf c Undang-Undang no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 Maret 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional.
Disebutkan dalam PP itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud adalah:


 Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tual

a. 58 (Lima Puluh Delapan) tahun bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional Ketrampilan;

b. 60 (Enam Puluh) tahun bagi bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1. Jabatan fungsional  Ahli Utama dan Ahli Madya; 2. Jabatan Fungsional Apoteker; 3. Jabatan Fungsional Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 4. Jabatan Fungsional Dokter Gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri; 5. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama; 6. Jabatan Fungsional Medik Veteriner; 7. Jabatan Fungsional Penilik; 8. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah; 9. Jabatan Fungsional Widyaiswara Madya dan Muda; atau 10. Jabatan Fungsional Lain yang ditentukan oleh Presiden;

c. 65 (Enam Puluh Lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 1. Jabatan Fungsional Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; 2. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya; 3. Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama; 4. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi Utama; 5. Jabatan Fungsional Perekayasa Utama; 6. Jabatan Fungsional Pustakawan Utama; 7. Jabatan Fungsional Pranata Nuklir Utama; atau 8. Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh Presiden.

“Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pratama, dan Penyelia selain jabatan fungsional di atas, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60 (enam puluh) tahun,” bunyi Pasal 3 Ayat (1) PP No. 21/2014 itu.

Adapun Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pratama, dan Penyelia, setelah berlakunya PP No. 21/2014 ini, maka batas usia pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
PP ini menegaskan, Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional yang lain yang ditentukan Undang-Undang dinyatakan tetap berlaku. “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014,” bunyi  Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 yang diundangkan pada 19 Maret 2014 itu.

Bagi penyuluh perikanan agar mempedomani PP ini dan menyampaikan ke instansi terkait. Khususnya bagi penyuluh perikanan yang masuk dalam kategori yang disebutkan secara jelas dalam PP tersebut mohon mengurus administrasi batas usia pensiun kepada BKD setempat.
                                                                                                                                                                                                                                Sumber informasi :                                                                       http://www.setkab.go.id/berita-12657-inilah-jabatan-fungsional-pns-yang-batas-usia-pensiunnya-58-60-dan-65-tahun.html
READ MORE - PEMERINTAH TETAP PP BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SETELAH TERBITKNYA UU ASN

Tanda Wanita Butuh Seks

Wajah kusam, gampang sakit dan kurang percaya diri.

Ilustrasi. (Sumber: Shutterstock)
Ilustrasi. (Sumber: Shutterstock)
Suara.com - Kurangnya aktivitas seksual ternyata berdampak pada kondisi kesehatan dan psikologis perempuan dewasa.
Lantas, bagaimana mengetahui tanda-tandanya bahwa seorang perempuan membutuhkan seks? Berikut uraiannya seperti dilansir dari Genius Beauty.

1. Mengantuk
Karena kurangnya obat penenang alami yaitu hormon cinta (oksitosin), yang dipompa ke dalam darah selama orgasme, seorang perempuan cenderung sulit tidur di malam hari. Inilah yang membuat tubuhnya menjadi tidak segar di pagi hari dan siang harinya membuatnya mudah mengantuk.

2. Wajah Kusam dan Cepat Menua
Kurangnya aktivitas seks bisa mempengaruhi kesehatan kulit seorang perempuan. Misalnya, wajah tampak kusam dan cepat menua, mudah mengalami peradangan (jerawat), payudara mengendur dan otot melemah.
Namun bila seorang perempuan bisa berhubungan seks secara teratur maka kulitnya akan halus, kencang dan lembut. Ini dikarenakan kolagen dan progesteron yang dihasilkan selama berhubungan intim mampu menghilangkan jerawat di wajah dan membuat kulit menjadi kencang, halus, lembut dan elastis. Anda pun akan terlibat lebih muda.

3. Sering Konsumsi Obat Penghilang Rasa Nyeri 
Jika sering berhubungan intim, seorang perempuan tidak perlu sering mengonsumsi obat pereda rasa nyeri (painkiller), karena hormon cinta (oksitosin) dan estrogen yang dilepas saat melakukan hubungan intim mampu membunuh rasa sakit tersebut.

4. Gampang Sakit
Keintiman atau hubungan seks yang dilakukan secara teratur mampu meningkatkan jumlah antibodi dan antivirus sebesar 30 persen, sehingga daya tahan tubuh pun meningkat. Kondisi ini tentu saja membuat tubuh tidak mudah terkena penyakit.

5. Gampang Lupa
Hubungan seks membuat peredaran darah dan oksigen berjalan lancar sehingga otak memiliki jumlah darah dan oksigen yang cukup. Kecukupan darah dan oksigen dalam otak membuat kemampuan daya ingat menjadi meningkat.

6. Tidak Puas dengan Dirinya Sendiri
Kurang berhubungan intim ternyata bisa mempengaruhi kepercayaan diri seorang perempuan.


READ MORE - Tanda Wanita Butuh Seks

07 April, 2014

Indonesia dan masalah illegal fishing

Ibrahim Almuttaqi , Jakarta
 Dalam beberapa bulan terakhir , Indonesia telah menemukan dirinya ditarik ke dalam sejumlah sengketa maritim serius dengan tetangga-tetangganya .
 
Keputusan untuk nama sebuah korvet Angkatan Laut Indonesia sebagai " KRI Usman - Harun " menarik kritik dari Singapura , yang mengecam kurangnya Jakarta dirasakan sensitivitas . Jakarta berada di sisi lain dari koin ketika sebelumnya mengkritik kurangnya sensitivitas terhadap Operasi Sovereign Borders Australia .
 
Lebih serius - meskipun dengan cakupan kurang - ada insiden yang melibatkan Papua New Guinea dan Thailand . Dalam kasus Papua Nugini , laporan media menyatakan bahwa lima nelayan Indonesia hilang setelah kapal ikan mereka dihentikan dan dibakar oleh pasukan Papua New Guinea , dengan nelayan tersisa untuk berenang kembali ke pantai .
 
Dalam kasus Thailand , dua pelaut Indonesia tewas setelah mereka naik sebuah kapal nelayan Thailand yang telah beroperasi di perairan Indonesia .
 
Sedangkan topik illegal , unreported and unregulated ( IUU ) fishing sering dianggap sebagai makhluk bunga kecil kepada masyarakat umum , kasus Papua New Guinea dan Thailand menunjukkan implikasi penting dan sensitif yang IUU fishing memiliki pada masalah politik dan keamanan .
 
Dengan negara-negara seperti China , Malaysia , Filipina , Taiwan , Thailand dan Vietnam melakukan IUU fishing di Indonesia, Arafura , Sulawesi dan Natuna laut , terdapat elemen regional untuk IUU fishing .
 
The Habibie Center baru-baru ini mengadakan " Berbicara ASEAN " diskusi publik tentang masalah itu , mengundang ahli dari pemerintah , akademisi dan sektor swasta .
 
Di sana, ia mengungkapkan bahwa industri perikanan global tidak hanya menarik US $ 80 miliar pada pendapatan perikanan tapi selain itu , itu berlangsung untuk menghasilkan $ 240.000.000.000 bagi perekonomian global.
 
Menariknya , 31,4 juta metrik ton produk ikan ( atau 21 persen dari produksi global ) bersumber dari kawasan ASEAN dengan Indonesia memasok 33,8 persen dari produk ikan di kawasan itu .
 
Mengkhawatirkan , IUU fishing berarti Indonesia kehilangan $ 2-5000000000 per tahun .
 
Biaya tersebut belum memperhitungkan konsekuensi lingkungan dari IUU fishing , yang tidak hanya mengakibatkan polusi tetapi juga menyebabkan 71 persen mangrove dan 70 persen terumbu karang menderita degradasi .
 
Dengan demikian , jelas bahwa IUU fishing adalah masalah utama yang meliputi , keamanan , regional , masalah ekonomi dan lingkungan politik untuk Indonesia .
 
Namun , sebagai negara memasuki pemilihan legislatif dan presiden penting , seseorang dapat menemukan hampir IUU fishing disebutkan dalam debat politik atau reli kampanye .
 
Ini adalah demonstratif kurangnya kemauan politik yang dikutip oleh para ahli sebagai kontribusi terhadap kesulitan Indonesia dalam menangani IUU fishing . Hal ini pada gilirannya mengakibatkan kurangnya dana , kurangnya kapasitas dan kurangnya koordinasi .
 
Memperburuk masalah ini adalah apa yang beberapa sebut sebagai "fashion berubah " manajemen perikanan .
 
Selama beberapa dekade , Indonesia telah mengadopsi miskin, tidak konsisten manajemen perikanan - masalah yang terlihat di tempat lain di ASEAN . Sebagai contoh, tahun 1970-an melihat kebijakan perikanan di Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi .
 
Sementara fokusnya masih pada pertumbuhan , dengan tahun 1980-an dan 1990-an ada peningkatan kesadaran akan kebutuhan untuk merasionalisasi tingkat nelayan di perairan Indonesia .
 
Pada abad ke-21 , Indonesia menyaksikan kebijakan campuran industrialisasi di satu sisi dan pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan ( EAFM ) di sisi lain , atau daerah perlindungan laut ( MPA ) di satu sisi dan regionalisasi di sisi lain.
 
Dengan pemerintah saat ini akan segera berakhir , itu akan menarik untuk melihat apa arah mengambil pemerintah berikutnya dalam hal pengelolaan perikanan .
 
Apakah pemimpin baru negara itu membawa perubahan lain kebijakan ? Akankah kebijakan baru ini memiliki kualitas yang baik ? Akankah mereka melampirkan IUU memancing tingkat kepentingan yang layak ?
 
Memperhatikan pendekatan struktural lunak dan keras yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi IUU fishing , satu saran yang ditawarkan di diskusi publik The Habibie Center adalah untuk memperkenalkan pendekatan struktur ekonomi .
 
Pendekatan seperti itu berarti menangani situasi saat ini , dimana manfaat yang diharapkan dari IUU fishing jauh melebihi hukuman yang diharapkan jika tertangkap .
 
Berlangganan ekonomi kejahatan dan teori hukuman , maka tidak mengherankan jika IUU fishing terus berlangsung di perairan Indonesia jika disinsentif ekonomi yang memadai yang kurang ( atau kurang ditegakkan ) .
 
Selain mengadopsi pasar dan perdagangan kontrol seperti hukuman keuangan , kebijakan perpajakan dan insentif , direkomendasikan bahwa cost recovery diperkenalkan untuk menciptakan rasa tanggung jawab untuk semua pemain di industri perikanan untuk mengurangi IUU fishing .
 
Hal ini akan membantu menghasilkan perubahan dalam pola pikir , dimana IUU fishing tidak lagi dilihat sebagai masalah bagi pemerintah saja , tetapi akan memaksa perusahaan produk perikanan juga membuat usaha mereka sendiri .
 
Terakhir , ia juga menyarankan bahwa manfaat dan biaya dari IUU fishing dimasukkan ke dalam indikator makroekonomi negara sehingga untuk meyakinkan para pembuat kebijakan , khususnya pemerintah baru dan legislatif , untuk lebih peduli masalah IUU fishing .
 
IUU fishing adalah masalah utama yang mencakup politik , keamanan , regional , masalah ekonomi dan lingkungan .
 
Sudah saatnya Indonesia diakui sebagai tersebut dan mengambil tindakan .
 
Penulis adalah Koordinator Program Studi ASEAN di The Habibie Center, Jakarta
READ MORE - Indonesia dan masalah illegal fishing