27 Mei, 2015

Perizinan Satu Pintu Cegah Pencurian Ikan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menilai pemberlakuan perizinan satu pintu yang lebih tegas untuk usaha di sektor kelautan dan perikanan bisa mencegah terjadinya aktivitas pencurian ikan di perairan Indonesia. "Hal yang penting dilakukan adalah mengubah perizinan menjadi satu pintu," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, di Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Abdul Halim menyayangkan bahwa perizinan terkait dengan usaha yang menggunakan kapal penangkapan ikan masih terpisah di dua institusi, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Padahal, menurut dia, modus utama pencurian ikan bermula dari izin yang dikeluarkan, baik oleh KKP maupun Kemenhub.
"Pelanggarannya mulai dari markdown ukuran kapal, penggandaan satu izin kapal untuk 5-10 kapal dan berisiko besar terjadinya praktek KKN," ujar dia. Dengan demikian, dia mengemukakan bahwa perubahan perizinan akan berdampak positif di hulu dalam upaya memerangi aktivitas pencurian ikan.
Sebelumnya, KKP didesak untuk mereformasi izin-izin eksplorasi hasil laut dan perikanan untuk menghindari kasus perbudakan atau pelanggaran hukum seperti yang terjadi di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. "Agar tidak terulang kami usulkan harus ada reformasi konkret dalam perizinan perikanan," ucap Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (26/4/2015).

Reformasi tersebut, katanya, perlu diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin usaha bagi sejumlah perusahaan yang terbukti telah melakukan praktik-praktik ilegal dan berpotensi melanggar HAM seperti yang dilakukan oleh PT  Pusaka Benjina Resouce. Dalam hal ini KKP perlu segera memperbaiki sistem perizinan penangkapan ikan.

"KKP sebaiknya tidak membuka keterlibatan asing dalam kegiatan penangkapan ikan guna mencegah terjadinya praktik (perbudakan) serupa," tutur Riza.

KKP, menurut dia, perlu mensinergikan sistem perizinan penangkapan ikan dengan sedikitnya lima instrumen lain yaitu kinerja perlindungan ketenagakerjaan, kelestarian lingkungan, kepatuhan pembayaran pajak, dan pembangunan unit pengolahan ikan. "KKP harus mendalami sejumlah laporan terkait untuk memberantas praktik-praktik mafia dalam eksploitasi sumber daya laut Indonesia," pungkasnya. 
WID
Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/21/398177/kiara-perizinan-satu-pintu-cegah-pencurian-ikan
 
READ MORE - Perizinan Satu Pintu Cegah Pencurian Ikan

Staf Khusus Menteri KP Berkunjung Ruang Kontrol Kapal Pengawas

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya (Purn) Fred Salem Lonan berkunjung di ruang control kapal pengawas di gedung mina bahari II lantai 14 untuk melihat peralatan yang digunakan untuk mengendalikan operasional kapal pengawas dilapangan pada jam 15.00 WIB tanggal 26 Mei 2015.   

Kunjungan staf khusus diterima oleh Bapak Ir. Budi Halomoan, M.Si Direktur Kapal Pengawas Direktorat Jenderal PSDKP. Staf khusus melihat pengoperasian berbagai peralatan seperti monitor long range camera yang berhubungan langsung dengan kapal pengawas di lapangan, radio komunikasi dan monitor tracking Vessel Monitoring System yang berhubungan langsung dengan ruang monitor VMS di Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP di gedung mina bahari II lantai 15. 

Pada saat itu Direktur Kapal Pengawas menjelaskan penggunaan peralatan diruang control kapal pengawas, staf khusus menyaksikan langsung komunikasi radio antara ruang control kapal pengawas dengan kapal pengawas dilapangan. Kunjungan beliau memastikan bahwa peralatan yang dimiliki ruang control operasional kapal pengawas berfungsi dengan baik dalam rangka pemberantasan illegal fishing.




READ MORE - Staf Khusus Menteri KP Berkunjung Ruang Kontrol Kapal Pengawas

26 Mei, 2015

Proses Empat Kapal Nelayan Indonesia di Tangkap Oleh Aparat Malaysia

Perkembangan terakhir empat kapal nelayan Indonesia yang ditangkap oleh Petugas Maritim Malaysia APMM DM 2 di Perairan Pulau Kedi Penang Malaysia dengan jumlah ABK 14 orang nelayan yang saat ini ditahan di Lokap Polis Bayan Baru masih dilakukan proses pemeriksaan untuk menunggu proses persidangan.

Kronologis penangkapan menurut informasi dari petugas APMM 2 Penang Malaysia yaitu pada tanggal 11 Mei 2015 pukul 14.52 waktu setempat, telah ditangkap 3 kapal berbendera Indonesia.  Pada kapal pertama ber ABK 5 orang  nelayan yaitu Harmanto, Andi, Fauzi, Rajudin dan Yusuf,  mereka berasal Dusun IV Pematang Pasir, Desa Pakam, Kuala Tanjung, Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.


Pada kapal kedua ber ABK 4 orang  nelayan yaitu Abdullah, Pujiono, Elias dan Syahrul,  mereka berasal Dusun II Pematang Pasir, Desa Paluh Sibaji, Kec. Pantai Labu, Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.  Pada kapal ketiga ber ABK 5 orang  nelayan yaitu Kumar, Dayat, Syahril dan Rudi,  mereka berasal Desa Pakam, Kec. Medang Deras Kab. Batubara  Propinsi Sumatera Utara.

Perkembangan terakhir ini disampaikan oleh Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP KKP Bapak Lapis Silalahi dengan berkoordinasi Konsulat Jenderal RI Penang Malaysia pada tanggal 13 Mei 2015 dan dilaporkan oleh Direktorat Penanagan Pelanggaran pada tanggal 22 Mei 2015.

Selain itu kapal keempat yaitu ber ABK  Enam nelayan asal Desa Kelantan, Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumut dilaporkan ditahan aparat Malaysia sejak Sabtu tgl 9 Mei 2015.  Informasi penangkapan itu diperoleh Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Koordinator Sumut, Tajruddin Hasibuan setelah ditelepon Zailani. Zailani merupakan satu dari enam nelayan yang turut ditangkap aparat Malaysia.

"Aparat Malaysia cuma mengizinkan Zailani menghubungi keluarganya soal penangkapan ini. Menurut dia, mereka ditahan di Langkawi, "kata Tajruddin, Kamis (14/5).

Berdasarkan komunikasi singkat itu, penangkapan terjadi ketika kapal nelayan yang dinakhodai Abdul Rais bermaksud pulang setelah tiga hari melaut. Dalam perjalan itu mereka diadang kapal patroli kepolisian Malaysia. Namun tidak dijelaskan titik koordinat para nelayan itu ketika ditangkap.

"Mereka langsung ditahan karena dituduh melanggar batas wilayah mereka (Malaysia)," tutur Tajruddin.

Tajruddin mengaku sudah melaporkan kasus ini ke beberapa pihak, mulai Bupati Langkat hingga KNTI Pusat untuk diteruskan ke Presiden Jokowi. Menurutnya, keluarga para nelayan berharap pemerintah bergerak cepat memberikan bantuan hukum untuk keenam nelayan itu.(mad)
 Penulis  Mukhtar, A.Pi, M.Si

READ MORE - Proses Empat Kapal Nelayan Indonesia di Tangkap Oleh Aparat Malaysia

Dua Kapal Illegal Asing DiLedakan di Aceh dan Belawan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan Penengelaman 2 kapal Illegal Fishing di Idi Aceh dan Belawan Medan pada tanggal 20 Mei 2015 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Acara di awali sambutan dari pejabat setempat dengan sambutan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh dan Sambutan Direktur Jenderal Pengawasan SDKP yang diwakili oleh Syafrizal Kasubdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Barat bertempat di Pelabuhan Perikanan Pantai Idi. 

Pelaksanaan penengelaman kapal illegal fishing berupa 2 (dua) unit kapal motor (KM) 026, GT. 80, terbuat dari kayu bendera Thailan  dilaksanakan pada pukul 12.30 WIB tanggal 20 Mei 2015 di perairan Idi Kaupaten Aceh Timur pada posisi 05°05’207” LU - 097°50’111” BT dengan kedalaman ± 60 meter dan berjarak 8 mil dari Pelabuhan Perikanan Pantai Idi dan kapal motor (KM) FKFB 677, GT. 60 terbuat dari kayu bendera Malaysia  dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB tanggal 20 Mei 2015 di perairan Idi Kaupaten Aceh Timur pada posisi 05°05’207” LU - 097°50’111” BT dengan kedalaman ± 50 meter dan berjarak 18 mil dari Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan


Dukungan kapal pengawas pada acara penengelaman kapal illegal fishing sebanyak 3 (tiga)  kapal pengawas  yaitu KP. Hiu 008 di Idi Ace dan KP. Hiu 003 serta KP. Hiu 010 di Belawan Medan. 

Pada Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menenggelamkan 19 kapal asing di beberapa daerah yakni di Perairan Pontianak, Kalimantan Barat (6 kapal); perairan Bitung, Sulawesi Utara (11 kapal); perairan Belawan, Sumatera Utara (1 kapal) dan di Perairan Idi, Aceh (1 kapal).

Pada hari yang sama TNI AL juga menenggelamkan 22 kapal yang pelaksanaannya di pusatkan di Rinai, Kepulauan Riau. Kapal-kapal ilegal tersebut berasal dari Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok.


Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Ipunk Nugroho menyebut 15 kapal yang diledakkan itu hasil operasi sejak Januari hingga April 2015. Tipe kapal penangkap ikan asing yang diledakkan adalah 10 jenis pamboatberukuran 6 GT dan kapal penangkap ikan berukuran12-28 GT yang terbuat dari kayu.
 Di perairan Bitung, Sulawesi Utara, penenggelaman dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah sehingga kondisi kapal tetap terjaga, dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman. 

Penangkapan kapal ikan asing itu diikuti pengamanan sebanyak 142 anak buah kapal (ABK), tiga di antaranya diproses oleh Pengadilan Negeri Bitung dan dijatuhi hukuman pidana selama tiga tahun. Menurut Ipunk, para ABK asing dalam proses penyelidikan hukum; jika tidak bersalah, mereka akan dikembalikan ke negara asalnya. 

Sementara itu di Kalimantan Barat, aparat meledakkan enam kapal asing asal Thailand, Vietnam dan Tiongkok di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Keenam kapal itu merupakan kapal yang mencuri ikan di perairan Indonesia pada 2009 dan 2015.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) KKP Narmoko Prasmadji yang hadir menyaksikan langsung proses penenggelaman menyatakan bahwa pemusnahan kapal ini membuktikan ada kedaulatan hukum Indonesia dalam pengelolaan laut. “Pemerintah konsisten memberantas penangkapan ikan ilegal dan kami berharap sektor perikanan Indonesia bisa semakin maju,” ujar Narmoko. 

Sementara itu di Pangkalan TNI AL Ranai di Natuna, Kepulauan Riau, semua kapal diledakkan di utara Natuna. “Kapal diledakkan satu per satu oleh anggota Komando Pasukan Katak TNI AL,” ungkap Komandan Gugus Kemanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama Abdul Rasyid.


“Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelaayan,” tutur Dirjen PSDKP Asep Burhanuddin. (RH/DS).
READ MORE - Dua Kapal Illegal Asing DiLedakan di Aceh dan Belawan

25 Mei, 2015

5 Kapal China Didenda Rp 100 Juta, Menteri Susi: Harusnya Hari Ini Ditenggelamkan


Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan penjelasan detil atas tuntutan denda Rp 100 juta/kapal yang diberikan hakim Pengadilan Perikanan Ambon‎ atas 5 kapal asal China. Kelima kapal tersebut diketahui dimiliki oleh PT Sino Indonesia Shunlida Fishing.

Susi bercerita menurut rencana, harusnya kelima kapal tersebut hari ini ditenggelamkan bersamaan dengan 41 kapal lainnya. Namun hakim Pengadilan Perikanan Ambon justru memberikan tuntutan ringan kepada nakhoda dan fishing master kapal.

"‎Kita minta izin ditenggelamkan ternyata tidak dikabulkan. Harusnya diizinkan untuk ditenggelamkan hari ini," kata Susi saat diskusi di kediaman pribadinya, Jalan Widya Chandra V, Jakarta, Rabu (20/05/2015).

Susi mengaku kecewa atas putusan hakim Pengadilan Perikanan ‎Ambon. Dengan tuntutan denda hanya Rp 100 juta/kapal maka tidak ada efek jera bagi pelaku illegal fishing.

"Pak Kasal (Kepala Staf TNI AL) bilang sudah P21 tetapi akhirnya diputus (tuntutan Rp 100 juta) sehari sebelumnya‎," tambahnya. 
Susi menjelaskan kelima kapal Sino yang masing-masing memiliki identitas 15, 26, 27, 35 dan 36 ditangkap pada 8 Desember 2014 lalu oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma 355. Kapal tersebut ditangkap karena diketahui melakukan penangkapan ikan di laut teritorial serta menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan SIPI.

Sementara itu bila dilihat, eksentrik Sino 15, 26 dan 27 telah dicabut sejak tanggal 30 Oktober 2014. Sesuai Undang-undang Perikanan pasal 93 (1) ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda Rp 2 miliar.



Sedangkan Sino 35 dan 36 terindentifikasi menggunakan mata jaring ganda (pukat) yang tidak sesuai eksentrik. Sesuai Undang-undang Perikanan pasal 85 ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda Rp 2 miliar.

"Akan tetapi putusan Pengadilan Perikanan Ambon hanya memberikan pelanggaran pada pasal 100 jo pasal 7 (2a) dengan denda Rp 100 juta atau subsider 4 bulan penjara," kata Susi yang ditemani Ketua Tim Satgas Anti Illegal Fishing Mas Achmad Sentosa.


http://finance.detik.com/read/2015/05/20/202644/2920436/4/5-kapal-china-didenda-rp-100-juta-menteri-susi-harusnya-hari-ini-ditenggelamkan



Satgas Illegal Fishing: Lucu, 5 Kapal China Cuma Didenda Rp 100 Juta


Benih Nurhayat - detikfinance

Jakarta -Lima kapal Sino asal China yang dimiliki PT Sino Indonesia Shunlida Fishing dikenakan tuntutan denda administrasi sebesar Rp 100 juta/kapal ‎oleh Pengadilan Perikanan Ambon. Kelima kapal Sino tersebut adalah Sino 15, 26, 27, 35 dan 36. 

Tuntutan ini dinilai Ketua Tim Satgas Anti Illegal FishingMas Achmad Sentosa hal yang ‎lucu, karena hukumannya ringan. Pria yang akrab disapa Ota itu menjelaskan, awalnya penyidik AL Lantamal IX Ambon memberikan tuntutan cukup berat bagi kelima kapal tersebut. 

Ota mengatakan dari hasil penyidikan yang dilakukan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Sino 15, 26 dan 27 telah dicabut sejak tanggal 30 Oktober 2014. Sesuai Undang-undang Perikanan pasal 93 (1), ancaman pidana paling lama 6 tahun dan denda Rp 2 miliar.‎

Sedangkan Sino 35 dan 36 terindentifikasi menggunakan mata jaring ganda (pukat) yang tidak sesuai eksentrik. Sesuai Undang-undang Perikanan pasal 85, ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda Rp 2 miliar.

Tuntutan lainnya yang dilayangkan adalah‎ karena kelima kapal tersebut ditangkap saat sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial Indonesia yaitu sekitar Arafura. Sesuai Undang-undang Perikanan Pasal 100 jo Pasal 7 (2a), pelanggaran ini terancam pidana paling banyak Rp 250 juta. 

"Namun hakim Pengadilan Perikanan Ambon menyatakan tidak kuat bukti untuk pasal 93 dan 85. Padahal ada 3 modus tidak ada SIPI. Ini lucu kalau tidak terbukti, lalu menggunakan alat tangkap yang dilarang. (yang) Menarik adalah hakim justru menyatakan bukti dakwaan alternatif dan ancaman hukumannya sangat ringan," ‎tutur Ota saat ditemui di Kediaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kompleks Widya Chandra Jakarta, Rabu (20/05/2015).

Dengan tuntutan yang cukup ringan ini, KKP mengajukan banding melalui Kejaksaan Tinggi Ambon. Ota berharap pihak Kejaksaan Tinggi Ambon mau melakukan banding agar kasus ini bisa dilanjutkan



"Ibu (Susi) mendorong Kejaksaan untuk naik banding. Mudah-mudahan di tingkat Pengadilan Tinggi hasilnya berbeda," katanya.

Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan hasil tuntutan Pengadilan Perikanan Ambon atas 5 kapal Sino China di luar dugaan. Susi awalnya berkeinginan kelima kapal ini ditenggelamkan pada hari ini, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

"Memang Pengadilan Perikanan Ambon sudah kedua kali memberikan putusan (yang) mengecewakan kedaulatan maritim di negara kita. Ini adalah yang kedua (setelah kasus MV Hai Fa) dan di luar dugaan kita‎," sebut Susi.


http://finance.detik.com/read/2015/05/20/205646/2920455/4/satgas-illegal-fishing-lucu-5-kapal-china-cuma-didenda-rp-100-juta


READ MORE - 5 Kapal China Didenda Rp 100 Juta, Menteri Susi: Harusnya Hari Ini Ditenggelamkan

China Prihatin, Minta Klarifikasi Penenggelaman Kapal

gambar
Beijing, – Pemerintah China menyampaikan keprihatinan setelah otoritas Indonesia menenggelamkan 41 Kapal Ikan Asing (KIA), termasuk sebuah kapal China.
Kapal-kapal pelaku illegal fishing tersebut ditenggelamkan di sejumlah lokasi pada Rabu, 20 Mei kemarin. Di antara kapal-kapal tersebut termasuk sebuah kapal besar China, yang ditahan pada tahun 2009 karena illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut China Selatan.
Kapal-kapal asal Vietnam, Thailand dan Filipina juga termasuk yang ditenggelamkan. Namun Beijing tidak senang dengan langkah tersebut.
“China sangat prihatin akan laporan tersebut dan meminta pihak Indonesia untuk membuat klarifikasi,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei kepada para wartawan di Beijing seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (21/5/2015).
“Kami harap agar pihak Indonesia bisa terus melakukan kerjasama perikanan dengan cara yang konstruktif dan melindungi hak-hak sah dan kepentingan perusahaan-perusahaan China,” imbuhnya.
Penenggelaman kapal-kapal itu dilakukan dengan cara diledakkan. Bahan peledak ditempatkan di dalam kapal, dan sesaat setelah bunyi dentuman, kapal-kapal itu berubah menjadi puing dan serpihan kayu, lantas tenggelam ke dasar laut.
Dari 41 KIA yang ditenggelamkan tersebut, 17 di antaranya ditenggelamkan di Natuna, Kepulauan Riau. Lokasinya berada di sebelah selatan Pulau Setahi, perairan Sabang Mawang, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sekitar 5,5 mil laut dari Pos AL Sabang Mawang.
READ MORE - China Prihatin, Minta Klarifikasi Penenggelaman Kapal

Di Hari Kebangkitan Nasional 41 Kapal Illegal Fishing Ditenggelamkan

Rini Friastuti - detikNews
Buum!  Di Hari Kebangkitan Nasional 41 Kapal Illegal Fishing Ditenggelamkan
Bitung - Menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh tepat pada tanggal 20 Mei, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan TNI AL dan Polri menenggelamkan 41 kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Penenggelaman tersebut akan dilaksanakan serentak di 4 wilayah yang ada di Indonesia.Penenggelaman kapal illegal fishing sendiri dilaksanakan Rabu (20/5/2015) pukul 10.00 WIB atau pukul 11.00 WITA. Empat wilayah yang akan menjadi tempat penenggelaman kapal oleh KKP, yakni di perairan Pontianak, Kalimantan Barat sebanyak 6 kapal, perairan Bitung, Sulawesi Utara sebanya 15 kapal, perairan Belawan, Sumatera Utara sebanyak 1 kapal dan di perairan Idi, Aceh, sebanyak 1 kapal."

Ini sesuai dengan rencana awal sesuai gabungan dari TNI, Polair dan hasil tangkan KKP, seluruhnya ada 41 kapal. Penenggelaman kapal sesuai instruksi dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Asep Burhanudin kepada wartawan di perairan Bitung, Sulawesi Utara.

Sementara itu berdasarkan koordinasi dengan TNI AL, di hari yang sama juga akan menenggelamkan 22 kapal yang pelaksanaannya dipusatkan di Ranai, Kepulauan Riau.Penenggelaman kapal dilakukan dengan menggunakan dinamit berdaya ledak rendah, sehingga kondisi kapal tetap terjaga dan dapat berfungsi sebagai rumpon di lokasi penenggelaman. "

Diharapkan kapal yang ditenggelamkan dapat menjadi habitat baru bagi ikan-ikan sehingga dapat menjaga kelestarian sumber daya kelautan," jelasnya.Dari 41 kapal yang ditenggelamkan, lanjut Asep, 15 kapal yang ditenggelamkan di perairan Bitung merupakan kapal berbendera Filipina. "Kesebelas kapal tersebut ditangkap oleh armada Kapal Pengawas KKP maupun Kapal Polisi Beo 5013 dengan pelanggaran melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia," kata dia.Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilaksanakan sesuai Pasal 63 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sementara tindakan khusus seperti penenggelaman kapal ini diatur dalam Pasal 76A UU Nomor 45 tahun 2009. Penenggelaman kapal illegal fishing dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap seperti diatur dalam KUHAP.

READ MORE - Di Hari Kebangkitan Nasional 41 Kapal Illegal Fishing Ditenggelamkan

16 Mei, 2015

Praktik Illegal Fishing Di Indonesia Terbesar Di Dunia

Jakarta (Greeners) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti berpendapat bahwa hitungan atas kerugian negara akibat illegal fishing jauh lebih besar dibandingkan angka yang pernah dipaparkan oleh Data Badan Pangan Dunia atau FAO. Susi mengaku nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp 240 triliun per tahun.
Susi Pudjiastuti Pada Acara Chief Editors Meeting  Foto: greeners.co/Danny KosasihApa yang terjadi di laut Indonesia menurutnya sangat sulit untuk dibayangkan. Ia mengatakan bahwa ada  ribuan kapal dengan nilai triliunan yang jika dihitung bersama akan menimbulkan kerugian negara sebesar US$ 12,5 miliar untuk hitungan paling kecil sampai dengan US$ 15 miliar, hingga US$ 20 miliar.
Hitungan ini, tambahnya, belum termasuk kapal yang tidak terdaftar atauunreportedyang menangkap ikan secara ilegal dilaut Indonesia. Contohnya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) awal November lalu telah menangkap lima kapal asing asal Thailand di Pontianak, Kalimantan Barat.  
“Sumber ini didapat dari informasi yang bisa dipercaya,” katanya pada acara Chief Editors Meeting di Ballroom Gedung Mina Bahari III,Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (01/12).
Ia menerangkan bahwa berdasarkan info yang didapatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga kapal asing dengan kapasitas 100 GT yang pendapatannya US$ 2-2,5 juta/tahun di wilayah laut Indonesia karena yang mereka tangkap bukan hanya ikan tongkol, tapi juga kerang, teripang, dan lobster.
Dari nilai tersebut, Susi mengatakan bahwa praktik illegal fishing di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Oleh karena itu perlu ada tindakan tegas untuk segera menghentikan praktik illegal fishing di Indonesia, contohnya seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat(AS).
“Amerika bulan Juni tahun ini saja membuat Instruksi Presiden tentang Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing,” pungkas Susi.
Sebagai informasi Data Badan Pangan Dunia atau FAO mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat illegal fishing sebesar Rp 30 triliun. Data itu dinilai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cukup kecil karena menurut hitung-hitungannya, akibat illegal fishing, kerugian negara per tahun bisa mencapai US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun.

READ MORE - Praktik Illegal Fishing Di Indonesia Terbesar Di Dunia

15 Mei, 2015

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan di Wilayah Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Gerakan Nasional (GN) Penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sektor kelautan di di balai pertemuan Baileu Siwalima, Karang Panjang, Kota Ambon, tanggal 11 – 12 Mei 2015.  Kegiatan monev dilakukan untuk lingkup tiga provinsi, yakni Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat, yang dihadiri pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, pimpinan 24 kementerian/lembaga serta empat gubernur serta bupati dan walikota dari tiga provinsi tersebut. 

Kegiatan diawali dengan Rapat Persiapan Operasional Kapal Pengawas dalam Rangka mengantar rombongan Tim Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di Laksanakan  pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 pukul 9.00 WIT di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku di Kota Ambon yang dipimpin oleh Bapak Saifuddin Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kemudian dilanjutkan Rapat Teknis dan Penjelasan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan oleh Tim Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam KPK pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 pukul 14.00 WIT di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Maluku di Kota Ambon yang dipimpin oleh Bapak Saifuddin Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bapak Dian Patrian dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan peserta Tim Teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Kabupaten Kota se Propinsi Maluku, Papua dan Pupua Barat. 

Esok harinya dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 pukul 08.00 WIT di Balai Pertemuan Baileu Siwalima.di Kota Ambon, Peserta adalah Tim Teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dan Kabupaten Kota se Propinsi Maluku, Papua dan Pupua Barat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kemenpolhukam, Kemenkumham, Kemenko Kemaritiman, Kemnko Perekonomian, Kemenham, Kemendagri, Kmenlu, Kemenhub, Kemenkeu, Kemen-PPN/Bappenas, Kemen PAN dan RB, Kemen ATR/BPN, Kemen Perdegangan, Kemen Perindustrian, Kemen ESDM, Kemen Pariwisata, KemenLHK, TNI Angkatan Laut, BIG, BKPM, BPK, BPKP, Bakamla, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Kepala Bapeda Propvinsi Maluku, Papua dan Papua Barat, Universitas Perguruan Tinggi, LSM (Civil Society Organization) dan Media Massa,
Acara diawali menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya lalu pembukaan oleh Bapak  Adnan Pandu Praja Pimpinan KPK. Setelah itu Paparan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan judul Pengelolaan Ruang Laut dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang dibawakan staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan, paparan selanjutnya oleh perwakilan masing-masing propinsi yang diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi dengan paparan Progres Implementasi 4 fokus Area Rencana Aksi Pemerintah Daerah, 1). Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut, 2). Penataan Perizinan, 3). Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak, 4). Pemberian dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat. Selanjutnnya tanggapan atas Progres Pelaksanaan Rencana Aksi oleh Peserta Rapat lalu Konferensi Pers oleh Pimpinan KPK, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pimpinan daerah. 

Rombongan Tim Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan meninjau Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual dan kapal-kapal perikanan yang sedang tambat dan berlabuh pada Selasa tanggal 12 Mei 2015 pukul 13.00 WIT dengan menggunakan Kapal Pengawas KP. Hiu Macan 006 yang dikomandani Eko Priyono, S.St.Pi. berlayar dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon  menuju per­airan Teluk Dalam, lokasi dimana Kapal-kapal tangkapan termasuk MV Hai Fa berlabuh. Setelah merapat, Adnan Pandu bersama sejumlah stafnya kemudian melakukan sidak di kapal. Rombongan diterima Nakhoda MV Hai Fa, Zhu Nian Le. Adnan langsung menanyakan kondisi kapal maupun ABK dari Zhu Nian Le melalui perantaran salah satu ABK yang bisa berbahasa Inggris. Namun karena keterbatasan pemahaman bahasa Inggris dari ABK tersebut membuat keinginan Adnan yang mendalami pelanggaran yang dilakukan kapal yang memuat 23 ABK berkembangsaan Tiongkok tersebut terhambat. Setelah satu jam berada dia atas MV. Hai Fa rombongan kembali ke dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. 

Kegiatan penyelamatan sumberdaya alam Indonesia pada prinsipnya mendorong perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara. Perbaikan sistem ini menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor sumberdaya alam untuk mewujudkan amanat UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara khusus, gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam memiliki tujuan yakni: 1. Sektor Kelautan : a. Penegasan dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah laut melalui penegasan batas wilayah laut Indonesia, pengaturan pengelolaan ruang laut dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya. b. Mendorong perbaikan tata kelola sektor kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. c. Perbaikan sistem pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan Negara. 

Di sektor kelautan, hasil kajian KPK di tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan Indonesia, menunjukkan sejumlah persoalan. Setidaknya 8 permasalahan utama di sektor kelautan sebagai berikut :
1) Tata Batas Wilayah laut Indonesia Yang Belum Jelas. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1987 Jaminan memberikan tu Negara Pantai / gatra kepulauan Terhadap wilâyah laut teritorial Dan hak berdaulat PADA wilâyah laut hearts zona Tambahan Dan zona Ekonomi Eksklusif. UU Kelautan JUGA menjamin adanya penegakan Kedaulatan Dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi akan, Hingga Saat Suami sebagian Batas Wilayah laut Indonesia Belum Jelas KARENA Batas Wilayah DENGAN gatra Tetangga Belum ditetapkan. Hingga Akhir Desember 2014, Terdapat beberapa segmen Perbatasan DENGAN gatra Tetangga Yang Belum diratifikasi, Belum disepakati, Dan Belum dirundingkan. Persoalan Batas Wilayah laut JUGA diperumit Diposkan adanya penunjukan PENGGUNAAN Garis pangkal kepulauan Saja Sesuai amanat UU DENGAN Kelautan, & e PADA setidaknya 31 segmen diperlukan PENGGUNAAN Garis pangkal biasa / normal. Akibatnya Luas Wilayah laut Indonesia Yang definitif Dan Diakui Beroperasi Bersama Diposkan lintas Kementerian / Lembaga. Demikian pula DENGAN Jangka Waktu pulau Yang ADA sebelumnya Saat ini Yang Belum pasti, Dimana Indonesia mengklaim memilik SEKITAR 17.000 pulau, namun Yang Telah diidentifikasi Dan didaftarkan KE PBB baru sebanyak 13.000 SEKITAR pulau.
2) Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU Pesisir) menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, pulaupulau kecil, hingga laut sejauh 12 mil mencakup kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan 5 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam NKRI. Salah satu kegiatan perencanaan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Namun hingga desember 2014, baru rencana zonasi tata ruang wilayah yang telah disusun. Disisi lain, penggunaan ruang laut selama ini telah mencakup berbagai sektor kegiatan antara lain perikanan, pelayaran, pariwisata, pertambangan, dan lain sebagainya. Ketiadaan rencana tata ruang tersebut menjadikan penggunaan ruang oleh berbagai sektor menjadi tumpang tindih, penggunaan yang tidak optimal, dan berpotensi menciptakan kerusakan sumberdaya alam.
3)  Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain. Pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan di Indonesia setidaknya harus tunduk pada berbagai turan perundang-undangan yang berlaku. Aturan perundang-undangan tersebut antara lain terkait dengan UU Perairan, UU Kelautan, UU Pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Perikanan, dan UU Pelayaran. Dalam melaksanakan amanat undang-undangan tersebut, pemerintah harus menyusun sejumlah aturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden hingga peraturan menteri. Akan tetapi hingga akhir tahun 2014, aturan pelaksana tersebut belum sepenuhnya diselesaikan. Disisi lain, substansi yang diatur dalam setiap undang-undang tersebut belum lengkap dan masih terlihat tumpang tindih satu dengan lainnya.
4) Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut. Aturan perundang-undangan mewajibkan dilakukannya pengendalian terhadap kegiatan yang dapat mencemari dan menimbulkan kerusakan di laut. Dengan demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulanagn pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Dalam faktanya, kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut sangat marak terjadi diberbagai kawasan di Indonesia seperti kerusakan terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, hingga pencemaran air laut oleh limbah domestik, industri dan tumpahan minyak di laut.
5)  Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Berbagai kasus pelanggaran hukum di laut seperti penangkapan ikan illegal (IUU Fishing: Illegal, Unregulated, Unreported Fishing), pencemaran, penggunaan bahan peledak, penyelundupan, dan sebagainya menunjukkan bahwa laut menjadi salah satu pintu utama kejahatan. Hal ini disebabkan selama ini penegakan hukum di laut lemah oleh karena kombinasi dari sejumlah faktor seperti 6 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam sarana dan prasarana patroli laut yang tidak memadai dan jumlah petugas pengamanan yang tidak berbanding lurus dengan luas wilayah laut yang harus diawasi.
6) Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut, dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi. Pemanfaatan laut untuk kepentingan navigasi, perikanan, perizinan dan kepentingan lainnya harus dicatatkan dalam sistem data dan informasi yang berbasis IT. Akan tetapi, hingga saat ini sistem data dan informasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya didesain untuk dapat memonitoring kegiatan disektor kelauatan secara real time.
7)  Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Penerimaan negara dari perikanan tangkap yang menggunakan sumberdaya dari laut, relatif masih sangat kecil. Rata-rata persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perikanan tangkap hanya sebesar 0,3% dari total nolai produksi sektor tersebut yang sebesar Rp 77,3 Triliun pada tahun 2013.
8) Belum optimalnya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang selama ini menjadi kelompok masyarakat paling miskin di Indonesia. Namun upaya tersebut sepertinya belum berjalan optimal karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat nelayan belum mengalami peningkatan secara signifikan.


READ MORE - Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Sektor Kelautan di Wilayah Timur

Benahi Sektor Pertambangan, KPK Galang GN Penyelamatan Sumber Daya Alam

Ambon, 12 Mei 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN- Penyelamatan SDA) Indonesia pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan terkait tiga provinsi, yakni Maluku, Papua dan Papua Barat.
Dalam rapat yang berlangsung di Hotel Swissbel, Kota Ambon, pada Rabu (13/5), akan dihadiri Wakil Ketua KPK Adnan Pandu praja, tiga gubernur dari provinsi tersebut, serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menekankan, kegiatan ini merupakan upaya pencegahan yang terintegrasi agar dampak positif kian luas dirasakan masyarakat. “Pencegahan harus dioptimalkan. Hingga 2014, upaya pencegahan yang dilakukan KPK telah menyelamatkan 294 triliun rupiah,” katanya.
Jumlah tersebut bisa lebih besar, manakala pendapatan di sektor ini bisa dioptimalkan. Sebab, faktanya pendapatan negara dari pajak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Minerba juga terlihat amat rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (2014), jumlah IUP yang diterbitkan sebanyak 10.922 izin. Pemegang IUP total mencapai 7.834. Sementara, dari semua pemegang IUP tersebut, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 5.984 Wajib Pajak, sedangkan sisanya 1.850 Wajib Pajak belum memiliki NPWP. Lalu, dari 5.984 pemilik NPWP itu, yang telah melapor SPT hanya 3.276. Tetapi, dari 3.276 yang melapor SPT, yang benar-benar membayar pajak hanya 2.304 Wajib Pajak.
Pada lingkup pemerintah provinsi, terutama Provinsi Maluku, Papua, dan Papua Barat, masih ditemukan IUP yang belum berstatus Clear and Clear (Non CNC). Di Provinsi Maluku, dari 102 IUP, sebanyak 12 IUP masih berstatus Non CNC. Di Papua, dari 125 IUP, sebanyak 92 IUP berstatus Non CNC dan di Papua Barat, yang berstatus Non CNC sebanyak 81 IUP dari 115 IUP yang ada.
Selain itu, dari tata kelola izin pertambangan ini, persoalan lain yang juga mengemuka adalah tidak tertagihnya piutang negara. Data dari Ditjen Minerba pada 2014, jumlah piutang di tiga provinsi ini lebih dari Rp230 miliar sepanjang 2011-2013. Rinciannya, dari Provinsi Maluku “menyumbang” piutang sebesar Rp 10,074 miliar, Provinsi Papua sebesar Rp 65,5 miliar, dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 38,8 miliar.
Karenanya, salah satu agenda utama dalam rapat Monev ini adalah paparan oleh pemerintah daerah atas kemajuan implementasi lima sasaran Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) pertambangan Minerba. Paparan ini disampaikan oleh paraa gubernur dari tiga provinsi tersebut.
Atas sejumlah persoalan yang ada, Adnan berharap sasaran kegiatan GN-SDA ini bisa tercapai, yakni membangun tata kelola sumber daya alam yang bersih dan sinergis di antara pemangku kepentingan, agar bisa dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Lima sasaran Rencana Aksi Korsup pertambangan Minerba itu adalah penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan Minerba, pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan Minerba, pelaksanaan kewajiban pengolahan atau pemurnian hasil tambang Minerba, dan pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan atau pengapalan hasil tambang Minerba.
Sebelumnya, Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atas Rencana Aksi Bersama Penyelamatan SDA Indonesia sektor pertambangan Minerba telah ditandatangani oleh Kementerian ESDM serta 23 kementerian dan lembaga negara terkait, juga para gubernur dari 34 provinsi, pada 19 Maret 2015 di Istana Negara.
Pada 3-4 Desember 2014 di Bali, telah pula dilaksanakan kick-off meeting pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) atas pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pada acara ini, tercatat 19 propinsi telah menandatangani kesepakatan Korsup Minerba di daerahnya. Dengan NKB di Istana Negara, 19 Maret 2015, semua 34 propinsi telah bersama-sama berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pengelolaan pertambangan Minerba.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Priharsa Nugraha
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan 
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI
READ MORE - Benahi Sektor Pertambangan, KPK Galang GN Penyelamatan Sumber Daya Alam