19 September, 2014

Staf Stasiun PSDKP Tual Melaksanakan Doa Keselamatan

Staf Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual melaksanakan doa keselamatan dalam rangka Naik Haji Bapak Mukhtar, A.Pi, M.Si  Kepala Stasiun PSDKP Tual  pada tahun ini yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014 di Kantor Stasiun PSDKP Tual.

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual mengatakan bahwa sangat berterima kasih kepada staf Stasiun PSDKP Tual yang menyelenggarakan acara ini dan harapan agar sepeninggalnnya kami menunaikan ibadah haji kantor bisa berjalan sebagaimana mestinnya dan tidak ada masalah dan staf yang bekerja mendapatkan kesehatan dan lipahan rejeki.









READ MORE - Staf Stasiun PSDKP Tual Melaksanakan Doa Keselamatan

Sosialisasi Pemberantasan IUU Fishing di Politeknik Perikanan Negeri Tual

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Mukhtar, A.Pi, M.Si melaksanakan Sosialisasi Pemberantasan IUU Fishing dan kegiatan Yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan kepada Mahasiswa  pada tanggal 18 September 2014 paparan masalah penanganan dan pemberantasan illegal fishing dan Bagaimana Cara Menjadi Lulusan yang profesional di masa depan di Politeknik Perikanan Negeri Tual

Materi lain yang diberikan oleh Kepala Stasiun PSDKP Tual adalah bagaimana Cara Menjadi lulusan yang profesiona di masa depan.  Peserta yang hadir mendengarkan paparan sebanyak 150 orang Mahasiswa.  Pada acara tersebut Kepala Stasiun PSDKP Tual didampingin oleh Hakim Ad Hock Perikanan.
















 

READ MORE - Sosialisasi Pemberantasan IUU Fishing di Politeknik Perikanan Negeri Tual

15 September, 2014

Kosumsi Ikan Cegah Gangguan Pendengaran

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebuah penelitian terbaru dari Harvard Medical School menemukan bahwa mengkonsumsi dua porsi atau lebih ikan seminggu dapat menurunkan risiko gangguan pendengaran pada perempuan.

Penelitian yang dilakukan hampir selama 20 tahun ini melibatkan 65.215 orang perempuan yang tergabung dalam Nurses 'Health Study II, Time. Para perempuan ini ditanyai soal diet dan kondisi kesehatannya.

Hasil penelitian menunjukkan, mereka yang mengonsumsi ikan jauh lebih kecil kemungkinannya mengalami gangguan pendengaran. Sekalipun memang para partisipan ini lebih memilih ikan salmon dibandingkan lainnya (misalnya kakap), tetapi manfaat kesehatannya tetap sama.

Para peneliti mengatakan, hubungan antara diet ikan dan mempertahankan kesehatan pendengaran belum sepenuhnya jelas. Namun, mereka memiliki hipotesis tersendiri yang mengungkapkan asam lemak omega-3 pada ikan dapat berperan membantu peredaran aliran darah ke koklea.

"Aliran darah ke telinga bagian dalam memerlukan regulasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi yang tinggi. Asam lemak ganda omega-3 tak jenuh yang ditemukan dalam ikan dapat berperan dalam membantu aliran darah koklea. Teori lain adalah salah satu komponen utama yang ditemukan dalam ikan mungkin merupakan bagian integral dalam perkembangan saraf pendengaran," ungkap peneliti utama studi, Dr Sharon Curhan.

Menurut para peneliti, mengonsumsi ikan memiliki hubungan dengan berbagai manfaat kesehatan, terutama bagi perempuan. Studi terdahulu telah menemukan, diet tinggi asam lemak omega-3 menurunkan risiko perempuan terserang penyakit jantung, memberikan nutrisi penting bagi perkembangan janin, menurunkan risiko penyakit Alzheimer, dan membantu anak-anak meraih nilai yang lebih baik untuk  membaca dan pelajaran matematika.

 
Namun, harus dicatat, sementara semua ikan yang ditemukan membawa manfaat kesehatan, konsumsi berlebihan dari ikan tertentu menimbulkan efek berlawanan dan membawa konsekuensi tertentu bagi kesehatan.

Lembaga pengawas obat dan makanan Amerika Serikat (FDA) menyarankan, untuk konsumsi secara terbatas ikan yang mengandung merkuri tinggi seperti tuna, ikan bandeng Chili dan ikan todak. Merkuri merupakan unsur alami, namun ikan, kerang, dan hewan yang memakan ikan (dengan kandungan merkuri) berisiko membentuk racun kimia yang dikenal sebagai methylmercury.

Paparan merkuri yang tinggi pada manusia diketahui dapat membahayakan otak, jantung, ginjal, dan sistem kekebalan tubuh. Sementara pada ibu hamil dapat mempengaruhi sistem perkembangan saraf bayi mereka. Kandungan merkuri pada ikan tergantung pada ukuran ikan itu dan di belahan dunia mana ikan itu ditangkap.

Para peneliti berencana melakukan penelitian serupa untuk melihat apakah konsumsi ikan juga dapat mencegah gangguan pendengaran pada laki-laki, demikian seperti dilansir Medical Daily.

http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/14/09/15/nby1pg-kosumsi-ikan-cegah-gangguan-pendengaran
READ MORE - Kosumsi Ikan Cegah Gangguan Pendengaran

Manfaat Lain Seks yang Harus Anda Ketahui

(Foto:Getty Images)
(Foto:Getty Images)
TOPIK TERKAIT

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam kehidupan suami isteri, seks menjadi salah satu faktor yang bisa membuat hubungan rumah tangga harmonis. Namun, manfaat seks tak hanya sebatas itu.

Ditinjau dari kacamata kesehatan, seks memiliki banyak manfaat. Apa saja? Berikut ulasannya seperti dilansir Time, Senin (15/9/2014).

Menyehatkan jantung
Selain olahraga, seks menjadi alternatif lain untuk menjaga jantung tetap sehat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian di Inggris. Pria yang melakukan hubungan intim dua kali seminggu selama 20 tahun memiliki resiko 50 persen lebih kecil untuk terkena serangan jantung dibandingkan pria yang hanya berhubungan seks satu kali dalam sebulan.

Menurut peneliti, orang dengan kehidupan seks yang baik akan memiliki gaya hidup sehat secara keseluruhan. Seks dipercaya mampu mengatur hormon estrogen dan testosteron, yang mempengaruhi semua jenis sistem dalam tubuh, termasuk jantung.

Memperkecil risiko kanker
Belum lama ini, sebuah studi di Perancis dan Yunani menemukan fakta, perempuan yang berhubungan seks setidaknya satu kali dalam sebulan, beresiko lebih kecil terkena kanker payudara dibandingkan mereka yang tidak. Untuk pria, berhubungan seks lebih sering disinyalir mampu menurunkan resiko kanker prostat.

Meningkatkan kekebalan tubuh
Hal ini didapat dari studi yang dilakukan Wilkes University. Para peneliti memberi kuisioner kepada responden mengenai kehidupan seks mereka. Kemudian, air liur para responden diuji untuk mengetahui kadar imunoglobin A (IgA), sebuah antibodi yang bisa mencegah virus flu. Hasilnya, responden yang sering berhubungan seks memiliki kadar IgA 30 persen lebih banyak dibanding responden yang jarang melakukan seks.

Mengurangi sakit kepala
Dari hasil studi di Jerman pada 2013 memperlihatkan bahwa berhubungan seks dapat mengurangi sakit kepala dan migrain 30-60 persen lebih banyak daripada meminum obat. Sebagian responden bahkan mengaku sembuh total setelah berhubungan seks.

Manfaat ini didapat bukan tanpa sebab. Menurut peneliti, hormon endorfin yang dilepaskan selama orgasme dapat memperlancar aliran darah ke otak. Dengan lancarnya aliran darah, seks mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan pada seseorang.

Memicu tidur pulas
Kepala Laboratorium Departemen Kesehatan Seksual University of Kentucky, Kristin Mark, PhD menyatakan, setelah orgasme, tubuh akan melepaskan hormon relaksasi yang disebut prolaktin.
(Ros)


READ MORE - Manfaat Lain Seks yang Harus Anda Ketahui

RUU KELAUTAN SEGERA DIUNDANGKAN

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan dukungannya terhadappembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang Undang (RUU) Kelautan secara tripatrit bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),sebagai upaya strategis  untuk mengatur semua potensi aktivitas yang ada di laut dari semua sektor.Dengan demikianpemanfatan wilayah laut secara komprehensif, dengan  menjadikan sektor kelautan sebagai bidang andalan (leading sector) dalam pembangunan nasionalbisa tercapai. RUU Kelautan mendesak diundangkan karena bisa menjadi harapan bagi bangsa Indonesia untuk membuktikan diri sebagai bangsa maritim.Untuk itu, RUU Kelautan akan memuat dasar filosofis, sosilogis dan yuridis yang sesuai dengan konsepsi geopolitik Indonesia. Demikian diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi IV DPR RI dan komite II DPD RI di Jakarta, Senin (15/9).
Lebih lanjut, Sharif menjelaskan jika ditinjau secara filosofis, RUU Kelautan harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum bahwa laut merupakan pemersatu, ruang hidup, dan ruang juang untuk mewujudkan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sementara jika dilihat secara yuridis, RUU Kelautan ini diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum serta mewujudkan kepastian hukum di bidang kelautan. Di sisi lain,secara aspek sosiologis potensi kekayaan laut tersebut pun harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarika untuk generasi masa kini dan generasi yang akan datang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perlu diketahui, dalam Rapat Kerja Pemerintah tersebut, Pemerintah telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadapRUU Kelautan. Tak ketinggalan, Pemerintah juga memaparkan pandangan mengenai RUU Kelautan yang meliputi tiga hal pokok. Pandangan tersebut yakni, dasar pengaturan di bidang Kelautan, urgensi penyusunan RUU Kelautan dan  isu strategis bidang kelautan. Sebabnya, Keberadaan UU Kelautan nantinya tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan/ordonansi yang telah ada. Seiring dengan itu, Sharif menyampaikan harapannya agar, berbagai isu strategis di bidang kelautan mendapatkan perhatian di dalam pembahasan RUU Kelautan. Berbagai isu strategis itu diantaranya, pengelolaan ruang laut, klaim landas kontinen di luar 200 mil, pemanfaatan zona tambahan serta penegasan Indonesia sebagai Negara kepulauan. RUU kelautan menjadi  perangkat hukum yang mengatur tentang lautan nasional secara menyeluruh, sistematis dan komprehensif.

Selain itu, RUU ini di antaranya akan mengatur ekonomi kelautan dari 9 sektor utama. Yaitu perhubungan laut, industri kelautan, perikanan, wisata bahari, bangunan laut, ESDM, jasa kelautan, bio teknologi dan biofarmakologi kelautan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam hayati serta ekosistemnya.“Regulasi dalam soal tata kelola laut Indonesia sebagai fondasi menuju negara maritim kuat. UU Kelautan diharap bisa mengadopsi semua kepentingan,” jelasnya. Selain itu, Perangkat hukum  ini dibuat untuk mengatur semua potensi aktivitas yang ada di laut dari semua sektor. RUU Kelautan ini terdiri dari 13 bab dengan penegasan kembali Indonesia sebagai negara kepulauan, wawasan dan budaya bahari, ekonomi kelautan, pertahanan dan keselamatan di laut, lingkungan laut, tata kelola kelautan, pemberdayaan masyarakat kelautan, kelembagaan dan mekanisme koordinasi, sumber daya manusia, dan IPTEK. Sementara, di dalam RUU Kelautan dimasukkan beberapa muatan, seperti mainstreaming dan percepatan pembangunan kelautan nasional ke depan, terobosan terhadap permasalahan peraturan perundangan yang ada, dan pandangan ke depan terhadap kepentingan kelautan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, RUU juga menetapkan hal-hal yang belum diatur dalam UU yang sudah ada di bidang kelautan seperti Kebijakan Blue Economy . RUU Kelautan ini juga mengacu pada UNCLOS dan kondisi geografis Indonesia.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya hayati dan nonhayati melimpah. Di sisi lain jika ditinjau dari letak geografis Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera menjadikan Indonesia sebagai kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia, baik secara ekonomis maupun politis. Secara historis, RUU  tentang Kelautan sudah sangat lama dibahas, baik di pemerintah, DPR, DPD, maupun antara pemerintah, DPD dan DPR. Saat ini setidaknya terdapat 23 UU sektoral yang terkait dengan bidang kelautan, namun belum ada UU yang mengintegrasikan berbagai UU tersebut. RUU Kelautan merupakan salah satu dari 66 judul RUU Prolegnas RUU Prioritas pembahasan di tahun 2014.


Data Tambahan

Setelah mandek pembahasnnya selama 10 tahun akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir bulan September 2014. perjuangan mewujudkan UU Kelautan bukanlah dalam sekejap mata, setelah lebih dr satu dasawarsa akhirnya bulan September tahun ini RUU Kelautan akan menjadi sebuah produk hukum. 

Berikut ini adalah kronologis penyusunan RUU Kelautan:
1. RUU Kelautan berawal dari Prolegnas RUU Prioritas tahun 2008 sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor: 02/DPR-RI/11/2007-2008, tertanggal 13 November 2007 dan inisiatif pemerintah.
2. Sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-148/M.Sesnneg/D-4/03/2008 tertanggal 10 Maret 2008, yang diminta paraf persetujuan adalah empat menteri, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan).

Hingga saat ini, Menteri KP dan Mendagri sudah memberikan paraf persetujuan, sedangkan Menlu dan Menhan belum memberikan paraf persetujuan.

3. Sesuai dengan Surat Menlu kepada Mensesneg Nomor 154/PO/IV/2008/59/08 tertanggal 15 April 2008, Menlu belum dfapat memberikan paraf karena ada beberapa hal yang masih memerlukan klarifikasi terhadap substansi RUU.
4. Menteri KP telah bertemu Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri (Deplu), di Departemen KP pada 20 Mei 2009 untuk membahas paraf persetujuan yang sampai saat ini masih berada di Deplu.
5. RUU tentang Kelautan kembali masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2010, sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor: 41B/DPR-RI/I/2009-2010, tertanggal 1 Desember 2009 dan menjadi inisiatif DPR.
6. Melalui rapat pleno pada 6 Januari 2010, Komite II DPD menyepakati RUU Kelautan menjadi dalah satu usul inisiatif DPD. Selanjutnya, Komite II DPD membentuk Tim Kerja dalam rangka Penyusunan Dua RUU Usul Inisiatif DPD, yakni RUU Tata Informasi Geospasial Nasional (Tignas) dan RUU Kelautan.
7. Dalam rangka penyusunan RUU Kelautan, pada September 2010, Komite II DPD RI telah melaksanakan Uji Shahih di tiga daerah, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Uji shahih ini bertujuan meminta masukan dari daerah untuk memperkaya bahan penyusunan RUU Kelautan.

Pada 3 s/d 5 Desember 2010, Komite II DPD RI telah melaksanakan kegiatan Finalisasi RUU Kelautan dalam rangka menyelesaikan penyusunan RUU Kelautan bersama Tim Ahli, yakni: Elly Rasdiani, Tridoyo K, Subaktian Lubis dan Wahyu Yun Santosa.

8. Melalui Keputusan DPD RI Nomor 21/DPD RI/III/2010-2011 pada sidang Paripurna DPD RU tanggal 16 Februari 2011, telah mengesahkan RUU Kelautan sebagai usul RUU Inisiatif DPD yang akan disampaokan kepada DPR guna dilakukan pembahasan di DPR.
9. Pada 14 Maret 2013, DPR mengirimkan surat Nomor: LG/02962/DPR RI/III/2013 dalam acara Penjelasan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi (PPPK) RUU tentang Kelautan pada 18 Maret 2013.

Pada 19 Maret 2013, DPR kembali mengirimkan surat bernomor: LG/03241/DPR RI/III/2013 dalam acara melanjutkan PPPK RUU tentang Kelautan pada 20 Maret 2013.

10. Pimpinan Komite II diundang oleh DPR dengan surat Nomor: LG/10429/DPR-RI/X/2013 pada 8 s/d 9 Oktober 2013 dalam acara PPPK RUU tentang Kelautan.

Namun, Komite II DPD RI menolak hadir karena telah ada putusan MK sehingga tidak perlu lagi dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg), tetapi langsung disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk diagendakan dalam Sidang Paripurna.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 17 Desember 2013, telah menetapkan 66 judul RUU sebagai Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2014.

Dalam proglegnas ini, RUU Kelautan menjadi usul DPD RI pada urutan ke 66 dari 66 RUU yang disahkan oleh DPR RI serta menjadi. Prioritas pembahasan pada Tahun 2014.
Jakarta, 15 September 2014
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
READ MORE - RUU KELAUTAN SEGERA DIUNDANGKAN

ARAH DAN STRATEGI KELEMBAGAAN MARITIM


Pengantar Dialog Maritim - M. Zulficar MochtarKegiatan Dialog Maritim (Arah dan Strategi Kelembagaan Maritim) diselenggarakan oleh tiga lembaga yakni Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (Isla-Unhas), Forum Maritim Hebat (FMH) dan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW-Indonesia). Isla-Unhas adalah organisasi alumni kelautan yang selain bertujuan mengembangkan kapasitas anggotanya, bertujuan untuk terlibat langsung dalam praksis pengembangan maritim Indonesia. Forum Maritim Hebat adalah kelompok relawan pendukung Jokowi-JK yang concern pada bidang maritim yang terdiri dari berbagai pihak yang berkecimpung di bidang maritim, dan DFW-Indonesia adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak terutama untuk mendorong pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan.

Kegiatan ini berangkat dari pemikiran bahwa isu maritim yang mengemuka berkat visi dan misi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo perlu mendapat pengayaan dan terutama penajaman. Dalam penilaian kami, mengemukanya isu ini akhir-akhir ini belum disertai dengan penjabaran yang secara lebih tajam menyentuh aneka permasalahan spesifik di dalamnya. Alih-alih berisi preskripsi pengembangan, isu ini masih lebih sebagai isu besar yang bahkan masih kurang  dari segi deskripsi. Kegiatan ini hendak mencakup dua sisi tersebut. Karenanya, kegiatan ini sekaligus merupakan langkah pengawalan terhadap visi dan misi pembangunan maritim Presiden-Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK sebagaimana focus concern kami selama ini.
Dialog Maritim - Arah dan Strategi Lembaga Maritim
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan empat orang pakar kelautan yang telah menunjukkan kiprahnya selama ini yakni Rokhmin Dahuri; Menteri Kelautan dan Perikanan era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Sudirman Saad; Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Hugua; Bupati Kabupaten Wakatobi, Bapak Jamaluddin Djompa; Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin serta Deputi I Lembaga Administrasi Negara Ibu Sri Hadiati, SH, MBA. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Dewan Pers, Jalan Jl. Veteran 1 No. 18, Jakarta Pusat antara pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB dan dihadiri oleh kurang lebih 150 orang audiens dari kalangan umum, profesional, akademisi, praktisi, LSM yang berkecimpung dalam bidang maritim dan kelautan.
Dalam hemat kami, ada empat dimensi yang mesti menjadi prioritas dalam pembangunan maritim Indonesia. Yakni (1) Pengarusutamaan isu maritim, (2) Reorientasi pembangunan maritim bagi partisipasi publik yang luas dan pro-poor, (3) Reformasi lembaga pelaksana pembangunan, dan (4) Reformulasi program-program kemaritiman.[1]

1. Pengarusutamaan isu maritim
“Indonesia adalah Negara Maritim. 2/3 wilayahnya adalah laut, dan nenek moyangnya adalah pelaut.” Jika mengaca ke realitas penyelenggaraan pembangunan saat ini, maka jelas bahwa ungkapan tersebut hanyalah sebuah jargon. Ada senjang yang sangat besar antara fakta fisikal dan historis tersebut dengan aktual pengelolaan negara Indonesia saat ini. Benar bahwa Indonesia adalah sebuah negara maritim jika ditinjau dari segi fisik dan historis, namun tidak demikian apabila ditinjau dari orientasi kebijakan pembangunan berikut struktur lembaga pelaksana pembangunan selama ini. Pengarusutamaan isu maritim pada seluruh lembaga penyelanggara pembangunan (kabinet), karenanya harus dilakuan sejauh negara maritim Indonesia diinginkan. Isu atau orientasi kemaritiman mesti ditempatkan sebagai “paradigma”, “topik”, “tema” dan sebagainya yang memandu —setidaknya sebagai semangat— bagi seluruh lembaga pelaksana pembangunan.

2. Reorientasi pembangunan maritim bagi partisipasi publik yang luas dan pro-poor
Masyarakat pesisir selama ini identik dengan kemiskinan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) misalnya menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7,87 juta masyarakat pesisir miskin dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia.
Narasumber Dialog Maritim - Sudirman SaadHal tersebut disebabkan oleh dua hal pokok. Rendahnya tingkat partisipasi publik dan sikap pembangunan yang tidak pro-poor. Rendahnya partisipasi publik—dalam hal ini masyarakat pesisir—dikarenakan oleh arah pembangunan yang masih berorientasi land-based dengan kata lain lupa akan kodrat Indonesia sebagai maritim. Hal tersebut seturut dengan arah pembangunan yang abai terhadap masyarakat miskin. Pembangunan selalu bertumpu pada indikator-indikator makro yang, karenanya, abai terhadap masyarakat kecil. Sudah saatnya visi pembangunan maritim sekaligus menjadi jawaban bagi dua persoalan tersebut. Pembangunan maritim dijalankan dengan mendengarkan tuntutan kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus  hasil-hasilnya dapat berdampak secara berkeadilan.

3. Reformasi lembaga pelaksana pembangunan
Reformasi struktur kelembagaan adalah hal yang mutlak dilakukan bagi suksesnya pembangunan maritim. Ada sekurangnya empat langkah yang harus dilakukan mengenai reformasi kelembagaan bagi pembangunan negara maritim Indonesia, yakni;
(i) Membentuk dan memantapkan keberadaan Kementerian Maritim yang bertanggung jawab atas orientasi dan realisasi program pembangunan infrastruktur (Tol Laut dan lainnya), kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim dan sebagainya.
(ii) Membentuk lembaga Coast Guard (Bakalma) yang kuat bagi untuk memastikan kedaulatan negara atas wilayah laut.
(iii) Menguatkan posisi dan kewenangan lembaga yang telah ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam mengelola sumberdaya alam  pesisir dan laut.
(iv) Melakukan pembangunan sumber daya manusia bidang maritim dan melakukan reorientasi politik anggaran bagi anggaran yang pro maritim.

4. Reformulasi program-program kemaritiman
Sebab berorientasi daratan, maka program pembangunan maritim Indonesia selama ini berjalan tidak koheren. Maritim hanya menjadi “atribut” bagi Indonesia yang notabene  secara kodrati adalah negara maritim. Terdapat sekurangnya empat poin yang mesti menjadi orientasi dalam program pembangunan maritim indonesia, yakni:
  1. Peningkatan pengawasan laut Indonesia dan pembenahan transportasi laut
  2. Laut sebagai sumber energi melalui optimalisasi pemanfaatan sains dan teknologi.
  3. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan membangun sistem logistik perikanan.
  4. Restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Penutup: Menuju Poros Maritim Dunia
Narasumber Daalog Maritim
Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah konsekuensi logis dari suksesnya pembangunan maritim Indonesia. Dengan posisinya sebagai pemilik laut terluas di dunia, pemilik pulau dengan jumlah terbanyak di dunia, dan pemilik kenakeragaman hayati tertinggi di dunia, maka Indonesia dengan sendirinya akan menjadi poros bagi maritim dunia sejauh pengelolaan potensi-potensi tersebut berjalan optimal.
READ MORE - ARAH DAN STRATEGI KELEMBAGAAN MARITIM

12 September, 2014

Ditjen PSDKP Melaksanakan Finalisasi RKA-KL Tahun 2014


Dirjen PSDKP Bapak Asep Burhanudin membuka acara Finalisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 9 September 2014 di Hotel Aston Tropicana Bandung Jawa Barat

 Kegiatan Finalisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 12 September 2014















 Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Tual Mukhtar, A.Pi, M.Si bersama Anggota sedang menyusun RKA-KL Tahun 2015
READ MORE - Ditjen PSDKP Melaksanakan Finalisasi RKA-KL Tahun 2014