22 Juni, 2017

Tim Air Surveillance Terintegrasi Sambangi Selayar Untuk Perkuat Pengawasan Laut


Fajaronline.com, SELAYAR -- Tim pengawasan materal udara (air surveillance) yang terintegrasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Satgas 115, menyambangi Kabupaten Kepulauan Selayar, Senin 19/6/2017. Kedatangannya dalam rangka mendapatkan informasi awal tentang kondisi laut di Kepulauan Selayar.
 
Tim Air surveillance ini disambut dan diterima oleh Bupati Kepulauan Selayar Muh. Basli Ali di ruang kerjanya. Tim air surveillance ini terdiri dari 6 personil terintegrasi terdiri dari angkatan udara, polair, angkatan laut, dan dari unit pelaksana teknis PSDKP yang ada di daerah.

Meskipun pangkalannya ada di Kupang NTT, namun salah satu sektor operasinya mencakup perairan Selayar bagian selatan.
"Kedatangan kita adalah dalam rangka operasi pengawasan materal udara yang wilayahnya mencakup Kepulauan Selayar bagian Selatan," kata Muhammad Ikhsan Staf Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Muhammad Ikhsan mengatakan Salah satu dasar dari operasi ini adalah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung oleh masyarakat baik itu dari pokmaswas, pengelola Balai Taman Nasional Taka Bonerate, pelaku usaha yang disampaikan melalui SMS Gateway ke pusat pengendalian operasi di Jakarta.

Menurut Ikhsan ada 3 hal pokok yang perlu ditindaklanjuti, seperti pemasangan rumpon yang tidak melalui proses yang legal sesuai Permen 36 Tahun 2014 tentang rumpon, Destruktif Fishing, serta sentra pembuatan bom ikan di NTB dan NTT yang bahan bakunya ditengarai dipasok dari Kepulauan Selayar.

"Kami sudah melakukan identifikasi di udara untuk validasi posisi rumpon dan kegiatan-kegiatan ilegal fishing yang ada di Kepulauan Selayar. Yang tidak sesuai aturan kami sampaikan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk selanjutnya akan dipanggil pemiliknya untuk memenuhi kelengkapan ilegalnya sekaligus memastikan apakah benar bahan baku pembuatan bom ikan ada di Kepulauan Selayar atau tidak," terang Muhammad Ikhsan.

Ditambahkan Strarting dari integrasi, ke depannya dalam hal pemberantasan ilegal fishing senantiasa bersama-sama dan memang operasi ini melibatkan semua pihak dan bersyukur masyarakat sekarang sudah mulai cerdas untuk melaporkan dengan fasilitas yang sudah disediakan di Pusdal PSDKP.

"Untuk daerah lain sudah banyak pelanggar yang ditangkap dan semoga untuk Kepulauan Selayar segera kita tindaklanjuti juga" kata Muhammad Ikhsan.
Sementara Bupati Kepulauan Selayar melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Makkawaru berharap agar salah satu pangkalan operasi dipusatkan di Kepulauan Selayar untuk mengurangi bahkan menghentikan kegiatan ilegal fishing atau tindak lain yang tidak sesuai aturan.

"Jika perlu, saya siap untuk bersurat ke Menteri agar pangkalan operasi bisa berada di Kepulauan Selayar," terangnya.

Dikirim: Suhardi Hardi (Biro FAJAR Bulukumba)
http://fajaronline.com/2017/06/20/tim-air-surveillance-terintegrasi-sambangi-selayar-untuk-perkuat-pengawasan-laut 
READ MORE - Tim Air Surveillance Terintegrasi Sambangi Selayar Untuk Perkuat Pengawasan Laut

Pelantikan Kepala Pangkalan PSDKP Tual

Dirjen PSDKP, Eko Djalmo resmi melantik Salman Mokoginta, S.St.Pi, M.Si sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Tual dan Seto Nugroho, S.Pi sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PSDKP Tual pada tanggal 19 Juni 2017



 

READ MORE - Pelantikan Kepala Pangkalan PSDKP Tual

21 Juni, 2017

“What’s Next” dari Kebijakan Pemberantasan “Illegal Fishing”: Tumbuhnya Ekonomi Perikanan Indonesia

maritimenews.id
Muara Baru fish auction market (Photographer: Andi Setyawan/NMN)
Sepekan terakhir, ramai diperbincangkan mengenai “what’s next” dari kebijakan pemberantasan penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, unregulated/IUU fishing) yang diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan merupakan salah satu yang mempertanyakan hal tersebut.
Ia mengatakan, kebijakan IUU fishing telah cukup sukses dijalankan Menteri Susi dalam dua setengah tahun terakhir. Pencurian ikan oleh kapal asing dan praktik alih muat di tengah laut (transhipment) berkurang drastis. Begitu pula dengan praktik pelanggaran perizinan dan penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

Dampaknya, ikan kini melimpah di perairan Indonesia. Nah, persoalannya, kata Luhut, melimpahnya ikan di perairan nusantara itu ternyata belum bisa dimanfaatkan. Padahal, jika tak ditangkap, ikan-ikan bisa pergi ke perairan negara tetangga atau mati.

“Ikan kan enggak ada agamanya, enggak ada kebangsaannya. Jadi kalau dia enggak ditangkap, dia pindah ke tempat lain atau dia mati dimakan predator,” ujar Luhut pekan lalu.

Menanggapi pernyataan Luhut tersebut, sambil bergurau Susi menjawab, ”Benar ikan itu tidak beragama dan tidak punya kebangsaan, lagi pula kenapa kita harus pikir ikan seperti itu hehehe. Kalau ikan memiliki kewarganegaraan, ya seharusnya dibikinkan KTP saja, atau kalau perlu e-KTP biar tidak repot.”
Menurut Susi, pernyataan Luhut aneh dan tidak realistis. “Illegal Fishing tidak akan pernah berhenti total: pencuri selalu mencoba kembali. Bodoh kita kalau berpikir sudah selesai dengan pencurian ikan,” kata Susi.

“Benar ikan berenang dan ada jenis ikan yang bermigrasi. Tapi selama ikan masih di wilayah Kedaulatan RI: milik kita. Apabila ada yang masuk wilayah kedaulatan kita untuk ambil ikan kita, saya tangkap dan tenggelamkan,” ujar Susi lantang.

Selanjutnya Susi juga mengatakan memang benar ikan akan mati atau dimakan oleh ikan lainnya. “Tapi ikan itu lahir tidak langsung mati, tapi besar, kawin, bertelur, beranak-pianak. Setelah beranak-pianak, ikan pun mati ditangkap/mati sendiri. Itulah kehidupan dalam ekosistem. Fitrah makhluk hidup itu untuk beregenerasi. Jadi kalau tidak ditangkap, bukan berarti rugi,” terang Susi.
Susi bertambah heran mengapa Luhut mempertanyakan “What’s next” dari kebijakan IUU fishing seolah-olah kemelimpahan ikan di perairan Indonesia tidak termanfaatkan.

Menurut Susi, jika Luhut melihat data-data yang ada, melimpahnya ikan telah dimanfaatkan oleh kapal-kapal perikanan nasional dan nelayan-nelayan lokal.
Buktinya, kata Susi, pihaknya sudah memberikan izin berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 3.834 izin dan Surat Izin Kapal  Pengangkutan Ikan  (SIKPI)  sebanyak 257 izin.

Direktur Kapal dan Alat Tangkap KKP Agus Suherman menambahkan, perizinan itu diberikan kepada kapal-kapal ukuran besar di  atas 70 GT dan banyak  yang  berukuran 150 GT.

“Jadi stok ikan lestari (sustainability maximum yield/MSY) yang kini meningkat menjadi 12,54 juta ton pada 2017 secara bertahap terus dimanfaatkan. Tapi kini tidak lagi dikeruk oleh korporasi-korporasi eks asing yang melakukan penangkapan ilegal, tetapi dinikmati oleh perusahaan-perusahaan penangkapan ikan nasional, nelayan-nelayan lokal, dan masyarakat banyak,” kata Menteri Susi kepada Nusantara Maritime News (NMN).

Selanjutnya, pemanfaatan ikan tersebut berdampak terhadap nilai tukar nelayan yang mencapai 110 dan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) nelayan yang mencapai 120 pada tahun 2016. Nilai ekspor meningkat 5,8 persen dari 3,94 juta dollar AS pada tahun 2015 menjadi 4,17 juta dollar AS pada tahun 2016.
Selain itu, terjadi penurunan impor hingga 70 persen sehingga pemerintah bisa menghemat devisa dalam jumlah besar. Pada tahun 2016, kuota impor yang terpakai hanya sebesar 20 persen dari kuota yang telah disediakan.

Peningkatan juga terjadi pada konsumsi ikan masyarakat Indonesia dari 37,2 kg per kapita tahun 2014 menjadi 41,1 kg per kapita pada tahun 2015, dan 43,9 kg per kapita tahun 2016.

Dengan progres tersebut, KKP meningkatkan target konsumsi ikan menjadi 46 kg per kapita tahun 2017 dan 50 kg per kapita tahun 2019 mendatang.
Jadi jelas, kata Susi, “what’s next” dari pemberantasan IUU fishing sudah tampak dan berpotensi terus tumbuh, yakni meningkatnya ekonomi perikanan Indonesia.

Penulis  : Gema dan May Sanjaya
Editor    : Abrial Athar
READ MORE - “What’s Next” dari Kebijakan Pemberantasan “Illegal Fishing”: Tumbuhnya Ekonomi Perikanan Indonesia

15 Juni, 2017

Menteri Susi Ingin PBB Segera Tetapkan IUU Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir

 
NEW YORK (13/6) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan praktik illegal fishing sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir (transnational organized crime). Hal ini disampaikan Menteri Susi dalam Konferensi Kelautan PBB: Transnational Organized Crime in Fisheries Industry bersama Norwegia, The International Police Organization (Interpol), dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), di New York, beberapa waktu lalu.

“Kita harus mengakui bahwa Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir. Indonesia adalah saksi pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan anak, hingga pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di kapal penangkap ikan. Tak jarang juga terjadi penyelundupan mulai dari bahan makanan seperti beras, bawang, pakaian, hingga obat-obatan terlarang, alkohol, dan narkotika. Mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung beo, burung surga, dan armadillo,” ungkap Menteri Susi.

Menteri Susi menghimbau agar negara-negara anggota PPB tidak membiarkan praktik illegal fishing terjadi secara bebas di masing-masing negara. Menurutnya, praktik tersebut tak hanya berdampak pada berkurangnya stok ikan di lautan, tetapi juga telah mengancam punahnya beberapa spesies-spesies laut lainnya.

Menteri Susi menambahkan, praktik illegal fishing nantinya akan berdampak pada ekonomi dalam negeri, di mana barang atau spesies selundupan akan dijual dengan harga murah, sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi yang tidak sehat.

Seruan Menteri Susi ini mendapat dukungan dari Presiden Sidang Majelis Umum PBB Peter Thompson. Peter mengatakan, dirinya menyambut baik upaya Indonesia dalam menjadikan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional. “Kami berusaha keras melalui konferensi laut (PBB) ini, tetapi ini (persetujuan) juga tergantung pada semua orang, bukan pribadi,” ujar Peter.

Dukungan juga datang dari Norwegia dan Interpol. Norwegia misalnya, menegaskan pentingnya aspek fisheries agriculture dalam memberantas praktik illegal fishing yang kerap terjadi. Permanent Representative of Norway to The United Nations, Geir O Pedersen, mengungkapkan, 40 persen tindakan kriminal sektor perikanan yang terjadi telah menghabiskan sumber daya ikan yang ada. Oleh karena itu, Ia mengharapkan sektor perikanan mulai memperhatikan keberlanjutan agar sumber daya laut yang dinikmati sekarang juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

“Saya rasa, sangat penting untuk memerangi illegal fishing sebagai transnational organized crime demi masa depan kita bersama,” ungkap Geir.
 
Guna meyakinkan Dewan PBB, pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menceritakan berkurangnya stok laut yang pernah terjadi di Indonesia akibat praktik illegal fishing.

“Sebelum menjadi menteri, saya memiliki pengalaman 30 tahun sebagai pedagang makanan laut di sebuah kota kecil di Jawa Barat, dekat Samudra Hindia. Selama tahun-tahun itu, saya menyaksikan dan mengalami langsung penurunan tangkapan ikan nelayan lokal akibat kapal-kapal penangkap ikan ilegal yang umumnya berasal dari negara lain. Saya menyaksikannya sendiri saat di mana tangkapan lobster yang biasanya 2 ton per hari berkurang menjadi hanya 10-50 kg per hari,” kenang Menteri Susi.

“Jadi ketika saya ditunjuk sebagai Menteri pada 2014 lalu, saya langsung menetapkan perang melawan IUU Fishing sebagai prioritas untuk membangun kembali sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dengan tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan,” tambah Menteri Susi.

Untuk mencapai ketiga pilar tersebut. Menteri Susi juga menceritakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya, di antaranya moratorium kapal perikanan eks-asing untuk mempelajari pola dan modus operandi IUU Fishing; penenggelaman kapal perikanan illegal untuk memberikan efek jera; larangan transshipment atau bongkar muat di tengah lautan karena umumnya kegiatan IUU Fishing terjadi di tengah lautan; larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut; mempromosikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang transparan dengan membuka akses kepada publik, dan; membuat regulasi terkait hak asasi manusia untuk melindungi nelayan dari kejahatan perdagangan manusia dan perbudakan.

“Kebijakan ini telah menunjukkan angka yang luar biasa selama dua tahun terakhir. Nelayan Indonesia dapat menikmati peningkatan daya beli dari 104,63 pada tahun 2014 menjadi 109,85 pada bulan Januari 2017. Maximum Sustainable Yield (MSY) naik dari 7,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 12,5 juta ton pada tahun 2017. Studi yang dilakukan oleh Universitas California Santa Barbara menunjukkan adanya penurunan eksploitasi 30-35% di Indonesia dalam satu tahun (2015-2016). Ikan semakin dekat ke pantai, dimana nelayan lokal kita sekarang bisa menangkap yellowfins, anchovy, dan king prawn,” papar Menteri Susi.

“Sekali lagi, saya meminta dukungan dan komitmen PBB untuk menetapkan IUU Fishing ini sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. PBB diharapkan dapat memberikan pemahaman yang dapat kita sebarluaskan agar praktik IUU Fishing ini dapat diberantas secara luas, demi masa depan laut kita,” pungkasnya.

READ MORE - Menteri Susi Ingin PBB Segera Tetapkan IUU Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir

Jaga Keberlanjutan Perikanan Dunia, Menteri Susi Sampaikan Intervensi Pada Konferensi Kelautan PBB

 
NEW YORK (11/6) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan intervensi Indonesia dalam “Dialog Kemitraan 4: Menjaga Keberlanjutan Perikanan” pada rangkaian acara Konferensi Laut PPB, di UNHQ, New York, Rabu (7/6) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyarankan berbagai langkah yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga keberlanjutan kelautan dan perikanan dunia.
“Lautan menutup sekitar 71% permukaan bumi. Lautan harus dilindungi untuk menumbuhkan dan menjaga kelestarian kehidupan laut. Ini merupakan tugas kita  untuk menjaga hak lautan,” ungkap Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, untuk dapat menjaga lautan, semua masyarakat dunia harus memahami bahwa lautan dan kehidupan yang terkandung di dalamnya berhak untuk hidup lestari. Untuk itu, dunia memerlukan suatu badan global untuk mengatur perlindungan terhadap hak laut, yang tak akan terganggu oleh agenda politik apapun.

“Dunia butuh badan yang dapat melindungi hak lautan. Badan yang ditunjuk harus mengawasi kehidupan laut seperti ikan dan terumbu karang yang hidup di dalamnya. Khususnya dengan bersama-sama berjuang melawan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing,” tambah Menteri Susi.

Menteri Susi mengatakan, laut lepas perlu dijaga dengan manajemen yang lebih baik untuk memastikan penangkapan hasil laut di sebuah negara tidak akan mengancam kelestarian  sumber daya alam negara tersebut. Untuk itu, Menteri Susi menyarankan negara-negara dunia melakukan penangkapan menggunakan peralatan dan metode yang aman, mengontrol Fish Agregating Device (FAD), dan tidak menguras induk-induk ikan yang bermigrasi menuju zona perkembangbiakan mereka. “Ketika induk-induk ikan tidak kembali ke zona perkembangbiakan (akibat ditangkap), bayi-bayi ikan tidak akan lahir untuk menjaga keberlanjutannya, sehingga dunia akan kehabisan stok ikan,” tambahnya.
 
Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menekankan pentingnya melindungi laut lepas sebagai upaya melindungi industri skala kecil. Menurutnya nelayan-nelayan terutama nelayan kecil harus bisa sejahtera dengan menggantungkan hidup dari laut. Laut harus dapat menjadi sarana nelayan kecil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Terakhir, Menteri Susi meminta agar dunia memahami bahwa IUU Fishing adalah kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam praktiknya, selain melakukan pencurian ikan juga terjadi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, transaksi bahan bakar minyak (BBM) ilegal, penyelundupan binatang langka, dan sebagainya.

“Kita perlu memastikan bahwa kejahatan perikanan transnasional terorganisir (transnational organized fisheries crime) diakui dalam resolusi Majelis Umum PBB. Kita memerlukan sebuah tim ahli independen yang akan merekomendasikan rencana untuk melembagakan kejahatan perikanan transnasional terorganisir, dan untuk mendorong pengakuan berdasarkan Dokumen Resolusi Majelis Umum PBB,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Konferensi Laut PBB berlangsung tanggal 5-9 Juni 2017 dengan mengusung tema “Our Ocean, Our Future: Partnering for the Implementation of SDG’s 14”. Tujuannya untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan guna mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SGD’s) 14 melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik tingkat regional, nasional, maupun global. SDG’s 14 sendiri bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

READ MORE - Jaga Keberlanjutan Perikanan Dunia, Menteri Susi Sampaikan Intervensi Pada Konferensi Kelautan PBB

10 Juni, 2017

Menteri Susi – United Nation, Bicara Masa Depan Laut di The Forgotten Fisheries

 
NEW YORK (7/6) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri RARE Side Event’s The Forgotten Fisheries dalam kunjungan kerjanya ke New York baru-baru ini. Acara yang digelar pada Senin (5/6) tersebut turut dihadiri Presiden Republik Palau, Tommy E. Remengesau; Menteri Kelautan, Perairan Pedalaman, dan Perikanan Mozambik, Agostinho Mondlane; Menteri Pertanian, Pembangunan Desa dan Maritim & Manajemen Bencana Nasional Republik Fiji, Inia Seruiratu; Direktur FAO Divisi Kebijakan dan Sumberdaya Perikanan dan Pertanian, Manuel Barange; Senior Asosiasi Tim Lingkungan Bloomberg Philanthropies, Mellisa Wright; dan berbagai perwakilan negara dan LSM lainnya.

Menteri Susi yang turut menjadi salah satu panelis dalam kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan bagi setiap negara. Ia menceritakan, pengelolaan perikanan Indonesia di masa lalu yang kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan maraknya praktik illegal fishing telah membuat Indonesia kehilangan banyak stok ikan. Berdasarkan data statistik tahun 2003-2013, stok ikan di lautan Indonesia berkurang hingga 30 persen.

“Dulu saat saya masih jadi pengusaha perikanan, saya harus membeli 30 sampai 40 ton ikan dari pasar ikan setiap harinya untuk diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Sampai suatu ketika, saya hanya bisa mendapatkan 100 kg ikan saja, dari jumlah 30 ton yang harus saya penuhi. Saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, hingga saya menjadi Menteri dan menemukan alasannya. Ternyata penyebabnya adalah praktik illegal fishing dan penangkapan yang tak memperhatikan keberlanjutan,” kenang Menteri Susi.

Dalam upaya memperbaiki keadaan tersebut, Menteri Susi mengeluarkan kebijakan pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal perikanan asing, pelarangan transshipment, dan pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. “Kebijakan-kebijakan ini memang tidak mudah, terutama bagi negara-negara kecil dan berkembang. Karena dalam upaya menjaga keberlanjutan sumberdaya ini, kita juga harus berhadapan dengan kepentingan bisnis multinasional dan transnasional yang besar dan terorganisir,” ungkap Menteri Susi.

Selain itu, Indonesia juga mulai menata pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan pembatasan kuota penangkapan ikan. “Kami membatasi ukuran kapal yang bisa melakukan penangkapan, maksimal berkapasitas 150 GT, dan kapal pengangkut maksimal 200 GT. Dengan ini, pada dasarnya kami ingin menghidupkan kembali konstitusi,” papar Menteri Susi.

Menteri Susi bercerita, akhirnya segala upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil. Dalam dua tahun belakangan, stok ikan Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan Data Komisi Pengkajian Ikan Nasional, 2014 stok ikan Indonesia hanya 6,5 juta ton, dan tahun 2016 sudah mencapai 12 juta ton. Angka konsumsi ikan masyarakat juga meningkat dari 36 kg per kapita pada tahun 2014 menjadi 43 kg per kapita di tahun 2016.

“Pembatasan kuota guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha memerangi IUUF ini, saya pikir juga menjadi perhatian anggota PBB lainnya. Indonesia juga sudah membuktikan dengan stok tuna yang fantastis, di mana 60 persen yellow fin tuna dunia berasal dari Indonesia,” pungkas Menteri Susi.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Republik Palau Tommy E. Remengesau juga mengungkapkan komitmen negaranya untuk menjalankan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. “Kita berkomitmen untuk memastikan penangkapan ikan yang kita lakukan bertanggung jawab dan menjaga kelestarian. Nelayan-nelayan yang bertanggung jawab akan memungkinkan sumber daya perikanan Palau dapat memberi manfaat lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan ekonomi kita,” ungkap Tommy.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan pada akhirnya akan menghasilkan ekosistem pesisir yang kaya dan masyarakat nelayan yang tangguh. Cara utama untuk mewujudkannya yaitu dengan mendorong usaha penangkapan ikan skala kecil dan menciptakan komunitas nelayan yang sadar akan pentingnya keberlanjutan.
Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
 
http://kkp.go.id/2017/06/08/menteri-susi-united-nation-bicara-masa-depan-laut-di-the-forgotten-fisheries/ 
READ MORE - Menteri Susi – United Nation, Bicara Masa Depan Laut di The Forgotten Fisheries

Indonesia – Norwegia Bersinergi Perangi Praktik Illegal Fishing

 
NEW YORK (7/6) – Dalam kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan bilateral dengan Minister of Climate and Environment Norwegia, Vidar Helgesen, pada Senin (5/6). Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas rencana kerjasama pemberantasan kejahatan perikanan (fisheries crime), sampah laut, blue carbon, dan kesehatan laut.

Dalam pertemuan tersebut, kerjasama dalam pemberantasan praktik penangkapan ikan secara illegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF) menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Menteri Susi mengungkapkan, Norwegia akan membantu Indonesia dalam peningkatan kapasitas dan pendidikan guna memerangi IUUF.

“Saya harapkan Norway Interpol, UNODC, tetap membantu kita. Beberapa penangkapan kapal besar dibantu sangat baik oleh mereka, dengan pemantauan dan keahlian mereka, juga tenaga ahli dari mereka,” ungkap Menteri Susi kepada awak media usai pertemuan bilateral tersebut.

Menteri Susi mengatakan, Indonesia menginginkan bantuan Norwegia untuk menyuarakan pemberantasan illegal fishing di Eropa, mengingat selama ini Norwegia dikenal sebagai negara yang peduli lingkungan. “Mereka juga sudah turun tangan dalam membantu pembakaran hutan, gambut. Kita harapkan mereka kan juga mencintai laut. Mereka semakin sadar fisheries crime itu sudah dirasakan merugikan semua negara,” jelas Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, Norwegia juga sepakat bahwa IUUF merupakan gerbang utama kriminalitas lainnya, seperti penyelundupan narkoba/obat terlarang, penyelundupan binatang langka, kekerasan, perbudakan manusia, dan sebagainya. Mereka sudah dengan tegas menyatakan akan dengan berani dan tegas melindungi laut mereka.

Melindungi laut artinya melindungi produktivitas lautan, begitulah diyakini Menteri Susi. Namun menurutnya, banyak pengusaha atau sektor industri yang salah kaprah menganggap melindungi produktivitas adalah dengan mengambil sebanyak-banyaknya sumber daya perikanan tanpa memperhatikan keberlanjutan. Padahal menurut Menteri Susi, keberlanjutan adalah upaya agar sumber daya kelautan dan perikanan tetap ada dan banyak, tanpa harus takut kehabisan.

“Sustainability itu bukan konservasi. Dalam hal ini sustainability itu menjaga produktivitas, menjaga jumlah ikan yang ditangkap itu bisa terus banyak. Nah ini yang kadang-kadang salah kaprah. Ada yang bilang saya ini pejuang hak asasi ikan (bukan hak asasi manusia) katanya. Ikan itu kita perlukan untuk kita ambil, kita makan, kita jual. Kalau ikannya tidak ada, apa yang akan kita ambil, nanti food security kita tidak bisa lagi, ya artinya kita tidak sayang manusia,” tutur Menteri Susi.

Menteri Susi menyambut baik kepedulian yang mulai ditunjukkan negara-negara United Nation (PPB) terhadap nasib laut dunia. Menurut Menteri Susi, selama ini PBB hanya menaruh perhatian terhadap masalah hutan, darat, dan economy agriculture. Namun, belakangan mereka mulai memperhatikan permasalahan yang terjadi di lautan dunia. “Mereka mulai menyadari 70 % dunia ini isinya laut. Bahwa laut yang rusak di suatu tempat akan mempengaruhi tempat lainnya. One world, one ocean, tanpa border, tanpa batas,” kata Menteri Susi.

“Jadi sovereignty, sustainability, dan prosperity yang harus didapatkan oleh negara-negara pemilik perairan itu, memang harus menjadi resolusi dunia,” tambah Menteri Susi.
Menteri Susi berharap, Norwegia benar-benar menunjukkan komitmen pemberantasan IUUF melalui tindakan nyata. “Kita harap mereka tidak hanya bicara akan bold and tempered illegal fishing. Tetapi kita ingin mereka juga melakukan tindakan nyata, tentunya berproses. Kalau mereka masih merencanakan, kita mungkin sudah memberikan amukan (terhadap pelaku illegal fishing). Pelaksanaan memang tergantung pada negara masing-masing. Kalau kita (Indonesia) sudah keras seperti ini saja maling masih banyak. Apalagi kalau saya halus-halus, baik-baik, habis lagi ikan kita,” tandas Menteri Susi.

Lilly Aprilya Pregiwati 
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
 
http://kkp.go.id/2017/06/07/indonesia-norwegia-bersinergi-perangi-praktik-illegal-fishing/ 
READ MORE - Indonesia – Norwegia Bersinergi Perangi Praktik Illegal Fishing

MENJAGA LAUT DARI ANCAMAN DESTRUCTIVE FISHING

Jakarta (7/6). Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (destructive fishing). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan, lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman destructive fishing. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal PSDKP, di Jakarta (7/6).


Selanjutnya, Eko menambahkan kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut. Setidaknya, hasil penelitian World Bank tahun 1996 menunjukkan bahwa penggunaan bom seberat 250 gram akan menyebabkan luasan terumbu karang yang hancur mencapai 5,30 m2.

Dalam hal pengawasan kegiatan destructive fishing, Direktorat Jenderal PSDKP melalui para Pengawas Perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia serta instansi terkait lainnya telah berhasil menggagalkan kegiatan pengggunaan bom ikan. Keberhasilan terbaru dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Tual yang menggagalkan penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Tual, Provinsi Maluku pada bulan Maret 2017. Selanjutanya pada tanggal 10 April 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama TNI Angkatan Laut juga berhasil menggagalkan penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Lombok Timur. Sementara pada tanggal 30 Mei 2017, Polair Polda Sulawesi Selatan juga menangkap pelaku penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Barang Lompo, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar.

Perlu Peran Serta Masyarakat Atasi Destructive Fishing

Dengan luasnya wilayah laut Indonesia, memang terdapat keterbatasan Pemerintah untuk mengawasi kegiatan destructive fishing. Mulai dari keterbatasan personil pengawasan, kapal pengawas, dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memerangi pelaku destructive fishing.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan kegiatan destructive fishing kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum, pungkas Eko.

http://www.djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/491/?category_id=20
READ MORE - MENJAGA LAUT DARI ANCAMAN DESTRUCTIVE FISHING

Pangkalan PSDKP Jakarta Santuni Anak Yatim Saat Buka Puasa Bersama

Jakarta, Lentera Indonesia
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menggelar buka puasa bersama dengan ratusan anak yatim dan jompo dengan tema “Mari Jadikan Ramadhan Kita Lebih Indah Dengan Berbagi, Jumat (9/6/2017) di Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Pada sambutannya, Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Pung Nugroho Saksono mengucapkan terimakasih kepada para pegawai yang ikhlas untuk memberikan zakatnya untuk diberikan pada acara ini.
“Saya ingin sampaikan bahwa hidup itu indah untuk berbagi, apalagi momennya pas di bulan Ramadhan ini, dimana kembali mengingatkan kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengajak sesama berbagi satu dengan yang lainnya.
Bila berbagi dapat kita latih di kehidupan sehari-hari (bukan hanya di Bulan Ramadhan), kita tentunya pasti akan lebih peka bila melihat sesama yang membutuhkan di sekitar kita.
Di momen ini juga, saya mendoakan adek-adek mudah-mudahan di tahun yang akan datang dapat sukses dan menjadi anak yang berguna dan panutan di lingkungannya dan di kesehariannya,” ungkap Ipunk disambutannya.
Menurut Ipunk, sapaan akrabnya, berbagi kuncinya cuma satu, yaitu bersyukur. Apabila satu tidak memiliki baiknya yang lain berbagi kepada yang membutuhkan.
Selain itu, lebih jauh dijelaskan Ipunk, bahwa semua dana untuk santunan berasal dari urunan para pegawai.
Puluhan anak yatim dan jompo tersebut adalah binaan Majelis Ta’lim Nurul Iman pimpinan Drs. Hj. Abdul Mutolib, yang berdomisili di sekitar Muara Baru dan warga di sekitar Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Kegiatan buka puasa bersama diisi dengan santunan anak yatim dan jompo juga pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah. Selanjutnya dilakukan sholat taraweh berjamaah. (Kalaus)

http://www.lenteraindonesia.co.id/?p=8163
READ MORE - Pangkalan PSDKP Jakarta Santuni Anak Yatim Saat Buka Puasa Bersama

09 Juni, 2017

KKP Repatriasi 695 Nelayan Vietnam

Metrobatam.com, Batam – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal Imigrasi-Kementerian Hukum dan HAM, TNI Angkatan Laut, dan POLRI, serta instansi terkait lainnya melakukan Repatriasi terhadap 695 nelayan berkewarganegaraan Vietnam dari pangkalan PDSKP Batam, Kepulauan Riau, Pada tanggal (09/06/2017) Disampaikan oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Eko Djalmo Asmadi, disela-sela acara Repatriasi nelayan Vietnam di Batam. 

Dalam acara itu dihadiri tamu-tamu undangan dari Kementerian kelautan dan perikanan RI, Sekretaris jenderal KKP, Insjenl KKP, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan , Kepala BRSDMKP, Kepala BKIPM, Sekretaris Ditjen PSDKP, Direktur pemantauan dan operasi armada, Direktur pengawasan pengelolaan SDP, Direktur pengawasan pengelolaan SDK, Kepala Biro Kerja dan Hubungan Masyarakat, Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan Kepala stasiun Karantina Ikan Kelas I Batam
 
’’Nelayan-nelayan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh petugas dari pengawas perikanan-KKP, TNI AL, maupun POLRI dalam berbagai operasi yang diselenggarakan dalam rangka pemberantasan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal diperairan Indonesia. Namun status hukum mereka bukanlah tersangka (non yustisia) serta nelayan yang hanya menjadi saksi”, tambah Eko.
 
Sebelumnya mereka tinggal dibeberapa tempat penampungan sementara, seperti di stasiun PSDKP Pontianak, satuan PSDKP Natuna, satuan PSDKP Tarempa, Kantor Imigrasi kelas III Tarempa, Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kantor Imigrasi Tanjungpinang, pangkalan TNI AL Ranai, dan pangkalan TNI AL Tarempa.
’’Melalui koordinasi yang intensif antara KKP dengan kedutaan besar Vietnam di Jakarta, disepakati Nelayan-nelayan yang bukan tersangka di proses repatriasi kembali ke Vietnam”, lanjut Eko.
Hal ini juga merupakan salah satu implementasi dari kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam.
Selain itu, Eko juga menekankan agar proses Repatriasi inj menjadi pelajaran bagi nelayan vietnam untuk lebih menaati peraturan perundang-undangan negara nya maupun negara lain, dan yang terpenting agar mereka tidak kembali melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) di perairan Indonesia.
Dalam proses repatriasi tersebut, pemerintah Vietnam mengirimkan 3 (tiga) kapal untuk menjemput warganya di Batam. Kapal-kapal yang dikirim merupakan armada dari Vietnam Coast Guard dengan nama kapal 8001, 8005, dan 4039.
Repatriasi terhadap nelayan Vietnam bukan hanya dilaksanakan pada tahun 2017.
Kegiatan sejenis juga permah dilakukan pada September 2016. Waktu itu, Repatriasi dilakukan terhadap 228 nelayan Vietnam melalui laut antara kapal pengawas perikanan, KKP dan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam.
Ketentuan Repatriasi atau pemulangan nelayan asing yang berstatus non tersangka telah diatur dalam pasal 83A ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang menyebutkan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Sedangkan yang lainnya hanya berstatus sebagai saksi ataupun tidak memiliki status (non tersangka dan non saksi).
’’Repatriasi juga dilakukan dengan pertimbangan adanya keterbatasan sarana dan prasarana tempat penampungan, kapasitas tempat penampungan yang tidak mencukupi, serta keterbatasan jumlah petugas. Selain itu, aspek sosial budaya, keamanan, keterbatasan petugas, dan aspek keterbatasan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintahIndonesia untuk memenuhi kebutuhan makan dan menjaga kondisi kesehatan para ABK juga menjadi pertimbangan untuk proses repatriasi nelayan asing di Indonesia”, pungkas Eko.
Toni Mb
https://metrobatam.com/kkp-repatriasi-695-nelayan-vietnam/ 
READ MORE - KKP Repatriasi 695 Nelayan Vietnam


Metrobatam.com, Batam – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal Imigrasi-Kementerian Hukum dan HAM, TNI Angkatan Laut, dan POLRI, serta instansi terkait lainnya melakukan Repatriasi terhadap 695 nelayan berkewarganegaraan Vietnam dari pangkalan PDSKP Batam, Kepulauan Riau, Pada tanggal (09/06/2017) Disampaikan oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Eko Djalmo Asmadi, disela-sela acara Repatriasi nelayan Vietnam di Batam.
Dalam acara itu dihadiri tamu-tamu undangan dari Kementerian kelautan dan perikanan RI, Sekretaris jenderal KKP, Insjenl KKP, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dirjen Perikanan Budidaya, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan , Kepala BRSDMKP, Kepala BKIPM, Sekretaris Ditjen PSDKP, Direktur pemantauan dan operasi armada, Direktur pengawasan pengelolaan SDP, Direktur pengawasan pengelolaan SDK, Kepala Biro Kerja dan Hubungan Masyarakat, Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan Kepala stasiun Karantina Ikan Kelas I Batam
’’Nelayan-nelayan tersebut merupakan nelayan yang ditangkap oleh petugas dari pengawas perikanan-KKP, TNI AL, maupun POLRI dalam berbagai operasi yang diselenggarakan dalam rangka pemberantasan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal diperairan Indonesia. Namun status hukum mereka bukanlah tersangka (non yustisia) serta nelayan yang hanya menjadi saksi”, tambah Eko.
Sebelumnya mereka tinggal dibeberapa tempat penampungan sementara, seperti di stasiun PSDKP Pontianak, satuan PSDKP Natuna, satuan PSDKP Tarempa, Kantor Imigrasi kelas III Tarempa, Rumah Detensi Imigrasi Pontianak, Kantor Imigrasi Tanjungpinang, pangkalan TNI AL Ranai, dan pangkalan TNI AL Tarempa.
’’Melalui koordinasi yang intensif antara KKP dengan kedutaan besar Vietnam di Jakarta, disepakati Nelayan-nelayan yang bukan tersangka di proses repatriasi kembali ke Vietnam”, lanjut Eko.
Hal ini juga merupakan salah satu implementasi dari kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam.
Selain itu, Eko juga menekankan agar proses Repatriasi inj menjadi pelajaran bagi nelayan vietnam untuk lebih menaati peraturan perundang-undangan negara nya maupun negara lain, dan yang terpenting agar mereka tidak kembali melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) di perairan Indonesia.
Dalam proses repatriasi tersebut, pemerintah Vietnam mengirimkan 3 (tiga) kapal untuk menjemput warganya di Batam. Kapal-kapal yang dikirim merupakan armada dari Vietnam Coast Guard dengan nama kapal 8001, 8005, dan 4039.
Repatriasi terhadap nelayan Vietnam bukan hanya dilaksanakan pada tahun 2017.
Kegiatan sejenis juga permah dilakukan pada September 2016. Waktu itu, Repatriasi dilakukan terhadap 228 nelayan Vietnam melalui laut antara kapal pengawas perikanan, KKP dan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam.
Ketentuan Repatriasi atau pemulangan nelayan asing yang berstatus non tersangka telah diatur dalam pasal 83A ayat (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang menyebutkan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
Dalam hal proses hukum tindak pidana perikanan, yang ditetapkan tersangka adalah Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM). Sedangkan yang lainnya hanya berstatus sebagai saksi ataupun tidak memiliki status (non tersangka dan non saksi).
’’Repatriasi juga dilakukan dengan pertimbangan adanya keterbatasan sarana dan prasarana tempat penampungan, kapasitas tempat penampungan yang tidak mencukupi, serta keterbatasan jumlah petugas. Selain itu, aspek sosial budaya, keamanan, keterbatasan petugas, dan aspek keterbatasan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintahIndonesia untuk memenuhi kebutuhan makan dan menjaga kondisi kesehatan para ABK juga menjadi pertimbangan untuk proses repatriasi nelayan asing di Indonesia”, pungkas Eko.
Toni Mb
READ MORE -

07 Juni, 2017

10 Kata Bijak dari Ibu Susi Pudjiastuti

Selain, sering mengambil tindakan berani, ibu Susi juga kerap melontarkan kata-kata bijak yang menginspirasi.
Bahkan bisa jadi kata-kata beliau bisa jadi bahan bakarmu untuk melewati hari ini!
Apa saja?

1. " Jangan takut untuk bekerja, jangan bekerja kalau takut."

2. " Bagi saya Ibu adalah segala-galanya, jalan rezeki dibuka dengan bakti kita pada orangtua, hal yang membuat hati seorang ibu bahagia bukanlah harta, melainkan akhlak seorang anak yang mulia."

3. "Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati."

4. "Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Bagaimana caranya mewujudkan impian agar sukses, kunci suksesnya adalah komitmen dengan apa yang kita jalani."

5. "Cita - cita yang tinggi memang bukan kunci kesuksesan, tapi rahasia dari orang sukses adalah memiliki cita - cita yang tinggi."

6. "Bermimpilah setinggi-tingginya. Yang harus dibayar adalah mewujudkan mimpi itu. Cara bayarnya dengan kerja keras, semangat, dan komitmen"

7. "Tidak peduli seberapa banyak uang yang diberikan. Saya bekerja demi nusa bangsa demi laut Indonesia."

8. " Cari pekerjaan yang anda suka. Berkarir, berfikir, ber-eksplorasi dengan kegembiraan. Kalau anda gembira, tenaga anda juga besar. Kalau tenaga anda juga besar, anda akan mencapai hal yang lebih besar. Kalau anda tidak suka, cari yang anda suka, belajar yang anda suka. Kegembiraan adalah energi."

9. " Jalankan bisnis dengan common sense. If it doesn't make sense it won't be right!"

10. "Saya mungkin tidak berpendidikan tetapi saya profesional."

Sumber: https://www.google.co.id/amp/s/life.idntimes.com/inspiration/amp/pinka-wima/quote-ibu-susi-pudjiastuti
READ MORE - 10 Kata Bijak dari Ibu Susi Pudjiastuti

Susi Berambisi Stok Ikan RI Capai 20 Juta Ton


Susi Pudjiastuti. Susi Pudjiastuti.
JAKARTA-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan stok ikan Indonesia segera kembali ke posisi 15-20 tahun lalu sebesar 17-20 juta ton. Stok ikan Indonesia pada 2016 sudah mencapai 12,54 juta ton naik dua kali dari 2011 yang hanya 6,50 juta ton. Berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak akhir 2014 lalu telah berhasil mendongkrak stok ikan nasional tersebut.

Menteri Susi menyatakan bahwa berdasarkan data Komnas Pusat Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan) 2016 disebutkan jumlah stok ikan di Indonesia mencapai 12,54 juta ton. Jumlah itu mencapai setengah dari total biomassa ikan di Tanah Air dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan 80% dari total stok. "Saya pikir, semua negara sekarang sudah mengerti dan sadar, stok ikan semakin hari semakin turun. Kita bergembira, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam tiga tahun, stok ikan nasional melonjak, dari sebelumnya 6,50 juta ton menjadi 12,54 juta ton. Semoga bisa segera kembali ke posisi 15-20 tahun lalu, stok mencapai 17-20 juta ton. Ini sesuai dengan tujuan menjadikan laut sebagai masa depan bangsa," kata Susi saat Buka Puasa KKP Bersama Media di Jakarta, Rabu (31/5).

Pada 2015, Komnas Pusat Pengkajian Sumber Daya Ikan merilis stok ikan di Indonesia tercatat sebanyak 9,93 juta ton. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) No 47 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Pada perhitungan 2013, stok ikan Indonesia tercatat sebanyak 7,30 juta ton dan pada 2011 sekitar 6,50 juta ton. Stok ikan terkait jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan sebagai batas pemenuhan prinsip berkelanjutan lestari. Angka itu juga menjadi acuan untuk produksi dan pemanfaatan sumber daya ikan nasional 2017.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP Zulficar Mochtar menuturkan, perhitungan dilakukan sepanjang 2016 dengan berbagai metode yang melibatkan berbagai pihak. "Hasilnya kemudian dianalisa oleh Komnas Kajiskan. Kemudian setelah metodologi dan scientific-nya diakui. Komnas menerima dan merilis angka tersebut. Dari hasil perhitungan kami, terjadi kenaikan stok merata di seluruh WPP (wilayah pengelolaan perikanan) Indonesia. Setelah ada penetapan, nanti Ditjen Perikanan Tangkap KKP akan mengatur tata kelola di setiap WPP berdasarkan status ikannya," kata Zulficar.

Di sisi lain, Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menambahkan, pihaknya tidak akan mengubah target produksi perikanan tangkap 2017 dan tetap fokus pada perikanan tangkap yang memenuhi prinsip berkelanjutan lestari. "Dengan sendirinya akan terjadi peningkatan. Begitu ada peluang, tanpa dibilang ada 12,54 juta ton, pasti akan naik. Tapi tugas kami adalah menjaga jangan sampai terjadi aksi kejar setoran, harus diutamakan bahwa tangkapan harus berkualitas dengan penanganan ikan yang baik. Nelayan tetap sejahtera serta sumber daya dan kualitas ikan dijaga," kata Sjarief.

Sementara itu, Susi menambahkan, setidaknya ada 1.000 izin kapal tangkap baru berukuran lebih besar yang diterbitkan. Dengan demikian, kapasitas tangkap di dalam negeri mampu untuk memanfaatkan sumber daya ikan di dalam negeri. Di sisi lain, pelaku usaha dapat memanfaatkan peningkatan stok tersebut, baik untuk ekspor maupun di dalam negeri. "Saya maunya pemanfaatannya untuk tujuan ekspor, Presiden juga sudah bicara, nanti tidak boleh lagi ekspor ikan beku gelondongan," kata Susi.

Di sisi lain, Susi Pudjiastuti mengungkapkan, pihaknya akan mengajukan praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing) sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Hal itu dilakukan sebagai resolusi yang akan diajukan Indonesia kepada PBB. "Dalam dua hari ini, saya akan berangkat ke New York. Saya akan bicara di PBB, supaya IUU fishing masuk dalam kejahatan terorganisasi transnasional,” jelas Menteri Susi.

Menurut Susi, apabila IUU fishing diakui sebagai kejahatan terorganisasi transnasional maka akan bisa membantu negara-negara kecil yang menghadapi persoalan akibat IUU fishing. (eme)

READ MORE - Susi Berambisi Stok Ikan RI Capai 20 Juta Ton

05 Juni, 2017

KKP Siagakan Kapal Pengawas Perikanan di NTT

KUPANG - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiagakan sebuah kapal pengawas perikanan KM Hiu Macan 03 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan DKP Provinsi NTT, Muhammad Saleh Goro, di Kupang, Jumat (2/6/2017) mengatakan, KM Hiu Macan 003 telah tiba Senin malam di Kota Kupang, dinakhodai Kapten Ismail Marzuki.

"Kapal itu di bawah komando Stasiun PSDKP Kupang dengan wilayah operasinya di Perairan NTT dan sekitarnya," katanya saat meninjau kapal pengawas di pelabuhan setempat. 

Ia mengatakan, penyiagaan kapal yang diproduksi tahun 2007 dengan ukuran panjang 36 meter, lebar tujuh meter itu untuk memaksimalkan kerja pengawasan kelautan di provinsi dengan luas wilayah laut mencapai 200.000 km2 itu. 

"Kapal ini juga berkecepatan maksimal mencapai 12-13 knot, daya jelajah 10 knot, dan jumlah ABK 16 orang sehingga kita berharap kerja pengawasan menjadi lebih maksimal," katanya. 

Saleh menjelaskan, kapal tersebut akan mengawasi wilayah laut 0-12 mil maupun di atas 12 mil hingga wilayah perairan perbatasan negara dengan Australia dan Timor Leste. 

"Nanti Stasiun PSDKP Kupang, bersama kami melakukan kerja patroli atau operasi bersama menggunakan kapal ini," katanya.
Sementara itu, pengawasan wilayah perairan 0-12 mil yang merupakan wewenang provinsi akan dilakukan dengan sejumlah kapal milik DKP NTT yang diperbaiki maupun kapal pengawas baru yang diadakan dalam tahun ini. 

Lebih lanjut, ia menambahkan, sejak pengalihan wewenang urusan kelautan dan perikanan dari kabupaten maka tugas pengawasan DKP provinsi juga semakin luas dengan cakupan wilayah pengawasan 0-12 mil di seluruh NTT.
Untuk itulah, perbaikan maupun pengadaan sejumlah kapal pengawas itu penting dilakukan untuk memaksimalkan kerja pengawasan perikanan di provinsi berbasis kepulauan itu. 

"Kapal-kapal pengawas ini akan dimanfaatkan untuk menertibkan pelanggaran dan potensinya di wilayah perairan kita seperti pemasangan rumpon dan penggunaan alat tangkap ilegal, pelanggaran wilayah laut, dan lainnya," tukasnya.
(put)

http://news.okezone.com/read/2017/06/02/340/1705840/kkp-siagakan-kapal-pengawas-perikanan-di-ntt 
READ MORE - KKP Siagakan Kapal Pengawas Perikanan di NTT

02 Juni, 2017

KAPAL PENGAWAS PERIKANAN TERTIBKAN RUMPON ILEGAL


Jakarta (31/5), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu Macan Tutul 01 berhasil menertibkan 7 (tujuh) rumpon dalam operasi pengawasan yang digelar di perairan Maluku periode Mei 2017. Demikian ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Eko Djalmo Asmadi, di Jakarta (31/5).


Dari sejumlah rumpon tersebut berhasil dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 5 (lima) rumpon, sedangkan 2 (dua) rumpon lainnya terlepas saat dalam proses penarikan (pelayaran) dari lokasi menuju Pangkalan PSDKP Bitung, dikarenakan kondisi cuaca dan ombak yang cukup tinggi.

Operasi pengawasan rumpon ilegal tersebut merupakan salah satu prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP selain melakukan operasi pengawasan kapal-kapal perikanan ilegal (illegal fishing), ungkap Eko.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang sangat menaruh perhatian terhadap pengawasan rumpon-rumpon ilegal”, tambah Eko.


Pengawasan keberadaan rumpon di perairan Indonesia juga penting dilakukan mengingat ditengarai banyak ditemukan pemasangan rumpon secara ilegal, yang apabila dibiarkan akan berdampak terhadap kelestarian sumber daya perikanan.

"Rumpon-rumpon yang dipasang tidak sesuai ketentuan, akan mempengaruhi jalur migrasi/ruaya ikan. Karena ikan akan terkumpul di rumpon-rumpon yang dipasang, sehingga ikan yang bisa ditangkap nelayan menjadi berkurang," papar Eko.

Rumpon (Fish Agregating Devices/FADs) merupakan alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.  Dalam hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon. Bagi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki Surat Ijin Pemasangan Rumpon (SIPR).

Selain pengaturan perijinan, Peraturan Menteri tersebut juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemasangan rumpon, yaitu pemasangan rumpon harus sesuai dengan daerah penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), tidak mengganggu alur pelayaran, tidak dipasang pada alur laut kepulauan Indonesia, jarak antara rumpon yang satu dengan rumpon yang lain tidak kurang dari 10 (sepuluh) mil laut, dan tidak dipasang dengan cara pemasangan efek pagar (zig zag). Selain harus memenuhi ketentuan tersebut, pemasangan rumpon juga harus menghindari tertangkapnya hasil tangkapan sampingan yang tidak diinginkan (unwanted bycatch). Untuk menghindarinya, maka struktur rumpon di atas permukaan air dilarang ditutup menggunakan lembaran jaring, dan struktur rumpon di bawah permukaan air dilarang terbuat dari lembaran jaring.

Dalam hal tertib pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, maka Pengawas Perikanan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan pemanfaatan rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk salah satunya melakukan operasi penertiban rumpon oleh Kapal Pengawas Perikanan.

http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/490/?category_id=20
READ MORE - KAPAL PENGAWAS PERIKANAN TERTIBKAN RUMPON ILEGAL