22 Agustus, 2017

KKP Belum Punya Rencana Pengelolaan 2.950 Pulau Baru

KKP Belum Punya Rencana Pengelolaan 2.950 Pulau Baru Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku belum memiliki rencana pengelolaan 2.950 pulau baru yang telah divalidasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku belum memiliki rencana pengelolaan 2.950 pulau baru yang telah divalidasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Secara umum kami belum ada (rencana khusus). Masih fokus pada pulau lain yang belum dinamai agar segera divalidasi juga," Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi, di Jakarta, Senin (21/8).

Rifky menyebut, hingga saat ini pihaknya masih fokus menamai 1.448 pulau yang memang belum terdaftar di PBB. 

Namun, meski belum memiliki rancangan rencana jangka pendek untuk mengelola 2.590 pulau baru, dia memastikan pihaknya tetap memiliki rencana jangka panjang yang memang merupakan program resmi KKP terkait pengelolaan pulau kecil dan terluar Indonesia. 

Salah satunya, kata Rifky, yaitu rencana membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di sekitar pulau. 

"Ya memang (jangka pendek) belum ada, tapi kita ada jangka panjang. Bangun SKPT, bangun pelabuhan, bangun landasan terbang, yang begitu-begitu lah," kata dia.

Menurut Rifky, pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar dibutuhkan perhatian khusus. Bukan sekadar rencana, pihaknya juga harus memastikan pulau tersebut berpenghuni atau tidak. 

"Sia-sia kalau pulaunya tidak ada apa-apanya, makanya harus pastikan juga pulaunya ada penghuninya atau tidak," katanya.

Namun menurut Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW) Abdi Suhufan, setelah mendaftarkan tambahan nama pulau di PBB, pemerintah Indonesia justru perlu segera mengonsolidasikan rencana pengelolaan pulau-pulau kecil agar format pembangunan lebih terarah.

Pemerintah, kata dia, perlu segera menyusun rencana pengelolaan pulau sesuai ketentuan UU No.27/2009 agar pemerintah dan masyarakat punya visi yang sama dalam pemanfataan pulau-pulau kecil. 


“Keberhasilan mendepositkan pulau di PBB masih menyisahkan 2 pekerjaan rumah bagi Indonesia, yaitu penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perda Rencana Zona Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Tidak bisa hanya menamai lalu ditinggalkan," kata Abdi.

Dalam menyusun rencana pengelolaan pulau kecil pun, lanjut dia, pemerintah khususnya KKP perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Sebab, dokumen tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. 

Pemerintah daerah pun, kata dia, perlu secara jeli melihat potensi pulau-pulau kecil sebagai aset pembangunan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil itu pun harus berorientasi sosial, memberi manfaat ekonomi, dan memperhatikan aspek lingkungan.

"Tata kelolanya harus jelas. Jangan hanya jangka panjang, jangka pendek pun harus jelas," kata dia.
(has)
, CNN Indonesia
 
Indonesia Laporkan Total 16.056 Pulau Bernama ke PBB
Kementerian Agraria: Sejak 2005, 61 Pulau Kecil Disertifikasi

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170822044837-20-236327/kkp-belum-punya-rencana-pengelolaan-2950-pulau-baru 
READ MORE - KKP Belum Punya Rencana Pengelolaan 2.950 Pulau Baru

Gebrakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti

TULISAN ELYA MUSKITTA SEORANG KONSULTAN SOSIAL , PENGGAGAS ARCHIPELAGONOMICS
Gebrakan Menteri Susi Pudjiastuti dalam menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal perampok ikan di laut kita menjadi gebrakan yang membahana secara global. Selama berbulan-bulan Bu Susi menjadi topik pembicaraan media mainstream maupun media sosial. Masyarakat dari segala lapisan pun memuji dan mengelu-elukan Bu Susi Pudjiastuti karena keberaniannya dan juga karena ke-eksentrikan beliau di berbagai 'panggung'.

Terlepas dari banyaknya masyarakat yang mendukung gebrakan Bu Susi Pudjiastuti , tidak sedikit pula yang mencibir, mengkritik bahkan membangun kubu perlawanan. Untungnya Bu Susi Pudjiastuti tetap bergeming, alias tidak berubah, karena besarnya luapan dukungan publik maupun dukungan Presiden Joko Widodo kepada Bu Susi Pudjiastuti.

Banyak juga yang bertanya kenapa cuma menangkap dan menenggelamkan kapal perampok ikan sementara masyarakat nelayan sebagian besar masih tetap miskin?

Apa yang Bu Susi
Pudjiastuti lakukan (menangkap & menenggelamkan kapal perampok ikan) adalah suatu upaya pembangunan "Level Playing Field", yaitu dengan menjadikan lahan perikanan kita bersih dari gurita perampok ikan. Upaya ini membuka ruang yang cukup besar dan adil bagi para masyarakat nelayan untuk bisa hidup secara adil dan layak dari hasil laut. Ini penting, bahkan sangat penting!
Selama masih ada perampok ikan maka keamanan & kesejahteraan nelayan selalu terancam. Sudah terlalu sering nelayan kita 'dianiaya' di laut mereka sendiri. Tidak sedikit yang ditembaki bahkan ditabrak perahunya oleh kapal-kapal perampok ikan. Ini hanya sebagian kecil kisah represi 'Si Besar' terhadap 'Si Kecil'.
Di sisi lain, upaya "Level Playing Field" Bu Susi
Pudjiastuti juga harus kita lihat sebagai upaya beliau dalam membangun "Sustainable Fish Supply" atau Ketersediaan Ikan Secara Berkelanjutan.

Kehadiran ribuan kapal-kapal perampok ikan ukuran besar (rata-rata di atas 30 Ton) selama ini telah mengancam stok ikan nasional karena mereka cenderung melakukan 'over fishing' atau penangkapan ikan yang berlebihan.


Industri Perikanan adalah industri yang sangat menguntungkan, apalagi bila dibangun dalam skala besar yang melibatkan puluhan bahkan ratusan kapal ikan besar pula. Tapi apa gunanya memiliki industri perikanan yang besar dan sangat menguntungkan (khususnya bagi para pemiliknya) bilamana tidak memberikan dampak peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan?


Jangan hanya fokus pada peningkatan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional atas kontribusi industri perikanan, tetapi lihat & perhatikan juga peningkatan kesejahteraan nelayan.


Kita juga perlu ingat bahwa Bu Susi
Pudjiastuti baru kurang dari 3 tahun menjabat sebagai Menteri Kelautan & Perikanan. Dalam kurun waktu yang terbilang cukup singkat tersebut beliau tidak layak untuk dituntut bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di dunia Kelautan & Perikanan Indonesia. Yang penting Roadmap-nya sudah benar dan konsistensi perjuangan beliau terukur secara transparan.

Yang jadi masalah adalah ketika keberadaan dan sepak terjang Bu Susi
Pudjiastuti mulai dibawa ke ranah politik.
Mulai dari isu Cantrang sampai dengan isu Garam pun 'dimainkan' oleh kubu lawan, tepat di saat-saat dimana isu reshuffle kabinet digaungkan juga.


Dari 100% nelayan yang ada di Indonesia, berapa persen yang memiliki alat tangkap jenis Cantrang? Jawabannya: kurang dari 10% (Data sampling survei di beberapa kabupaten perikanan). Pemilik kapal tangkap ikan yang menggunakan Cantrang tidak banyak. Yang banyak adalah jumlah Anak Buah Kapal yang bekerja di kapal-kapal tersebut. Mereka-mereka inilah yang sering disalah kategorikan sebagai 'Nelayan'.

Lantas bagaimana dengan isu kelangkaan garam? Ini bukan isu tetapi kenyataan hari ini.
Industri garam nasional sebagian besar masih bersifat industri traditional. Mereka tidak memiliki jaringan Supply Chain yang baik dan masih sangat bergantung pada berbagai pihak ketiga untuk membawa produk mereka ke pasar dengan nilai yang kompetitif.
Bu Susi bisa saja membangun ratusan bahkan ribuan kelompok usaha nelayan yang berfokus pada produksi garam.

Tetapi selama jaringan rantai pasok-nya tidak ada atau tidak berada di bawah pengendalian Bu Susi
Pudjiastuti maka setiap industri garam tersebut pasti akan gulung tikar. Artinya, Bu Susi Pudjiastuti tidak mungkin dan tidak akan bisa bekerja sendirian. Dia perlu didukung oleh Kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi & UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dst dst. Semuanya harusnya berada di bawah komando Kementerian Koordinator Maritim - ujung-ujungnya berada di bawah komando Pak Jokowi juga.

Pada akhirnya kita harus sepakat bahwa Bu Susi
Pudjiastuti bukanlah Superman maupun Batman. Bahkan Superman dan Batman sekalipun tidak pernah bisa menghabisi semua musuh mereka karena mereka masing-masing pun masih punya titik-titik lemah...
READ MORE - Gebrakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti

21 Agustus, 2017

ANAK IBU PERTIWI

Warna kulit kita mungkin berbeda
Keyakinan pun berbeda
Tapi hati kita sama, merah putih
Karena kita semua anak Ibu Pertiwi
.
Pernahkah terbayang jika dunia ini berwarna putih semua, atau merah semua?
Atau dunia yang dipenuhi gunung tanpa lautan?
Bayangkan jika semua teman kita,
sama wajahnya, sama hobi nya, sama sifatnya...
Indah kah itu?
.
Butuh 7 warna untuk menciptakan pelangi
Butuh banyak nada untuk menciptakan lagu
Dunia indah karena gunung, sawah, & lautan
Raja Ampat indah karena ada birunya laut, hijaunya pohon dan putihnya pasir
.
Keliling Nusantara kita berwisata kuliner
Sibuk memotret Kecak hingga tari Saman
Senangnya mendengar suara Adzan hingga lagu Malam Kudus
Bangga melihat Istiqlal dan Borobudur
.
Siapa yang tidak cemburu dengan Indonesia
Tanah dan budaya nya indah dan kaya
Seperti gadis molek
Banyak yang berebut ingin memiliki
Segala cara dihalalkan
.
Indonesia  milik kita bersama
Harus kita jaga bersama
Jangan mau kita dikoyak
Jangan mau dibodohi
Jangan ijinkan pikiran kita diracuni
Jangan mau tersulut amarah
.
Kita semua anak Ibu Pertiwi
Karenanya kita bersaudara
Diajarkan beragam dari lahir
Tertawa dan menangis bersama
Saling menghormati dan mengasihi
.
Tak ingin kami dicerai berai dari saudara kami
Tak sudi kami disusupi
Tak mau kami disuruh memaki saudara kami
Tak tega kami memusuhi saudara kami
Tak rela kami melukai saudara kami
.
Selamat tinggal kebencian
Selamat tinggal curiga
Selamat tinggal amarah
Selamat tinggal provokasi
.
Karena kami Indonesia
Kami bersaudara
Selamat Ulang Tahun Negriku tercinta
.
Dari anak anakmu,
Anak Ibu Pertiwi

🇮🇩🇮🇩🇮🇩
READ MORE - ANAK IBU PERTIWI

Alasan 21 Agustus Diperingati sebagai Hari Maritim Nasional

BARANGKALI hanya segelintir orang yang mengetahui bahwa 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Gaung peringatan Hari Maritim Nasional sepertinya kalah lantang dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. 

Padahal, sejarah mencatat bahwa 21 Agustus 1945 atau 4 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hari dketika kekuatan angkatan laut Republik Indonesia berhasil mengambil alih kekuasan militer laut Jepang. Dengan peralatan sederhana, militer Indonesia dapat mengalahkan jepang yang sudah mengguanakan perlatan yang jauh lebih mutakhir kala itu.
Di samping itu, sejarah sudah membuktikan bahwa kelautan Indonesia sangat disegani bangsa lain bukan hanya kekayaan bawah lautnya tapi juga kekuatan maritimnya.
Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi kiblat di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di Asia. Namun, seiring kedatangan Belanda sebagai penjajah, pamor Nusantara sebagai negara maritim mulai pudar. Belanda melarang kerajaan-kerajaan untuk berdagang melalui laut dengan pihak lain. Belanda lebih mementingkan kegiatan agraris berupa perkebunan atau bercocok tanam demi kepentingan mereka yang membutuhkan produk seperti rempah-rempah, teh, kopi, dan lain-lain.

Selain itu, Hari Maritim diperingati juga mengingat hampir 75 persen wilayah Indonesia berupa laut. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga luasnya berupa lautan. Hal itu bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang mencapai sekira 81.000 km dan menempatkan Indonesia di urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Status negara kepulauan didapat melalui perjalanan sejarah yang panjang. Hal itu diawali dengan Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang diakui sebagai kebijakan kelautan Indonesia pertama. Kala itu, Indonesia merasa kebijakan kelautan warisan masa kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan konsep Tanah Air yang menekankan keterpaduan tanah dan air sebagai kekuatan nasional bangsa Indonesia. 

Butuh waktu dua 25 tahun bagi Indonesia untuk mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara kepulauan yang kemudian dicantumkan dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982. (Qisthira Rabathi)***

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/20/alasan-21-agustus-diperingati-sebagai-hari-maritim-nasional-377864
READ MORE - Alasan 21 Agustus Diperingati sebagai Hari Maritim Nasional

Ratusan Bom Ikan Siap Ledak Terpasang di Terumbu Karang nan Indah


Liputan6.com, Selayar - Keindahan panorama alam bawah laut Taman Nasional Takabonerate, di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tidak hanya menjadi surga impian pencinta olahraga selam. Namun, pelaku illegal fishing atau pencurian ikan tampaknya juga tergiur aneka kekayaan hayati di sana.

Dari total luas 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 kilometer persegi ini dihuni oleh sekitar 295 jenis ikan karang yang bernilai jual tinggi. Tak heran, jika pelaku illegal fishing kerap memasang aneka bom untuk menangkap aneka ikan di sana.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (BPPH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah III Sulawesi, Muhammad Nur mengatakan, pihaknya tengah gencar merazia illegal fishing.

Razia yang melibatkan tim gabungan SPORC Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi dan Satpolair Polres Kepulauan Selayar itu, menemukan ratusan bom ikan serta alat bius ikan dalam kondisi siap pakai.

"Operasi gabungan ini bagian dari pengembangan dari laporan-laporan yang telah diterima. Satu orang terduga atau pelaku berhasil kabur, namun identitasnya telah kami kantongi," kata Muh Nur kepada Liputan6.com, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Muh Nur menjelaskan, temuan barang bukti illegal fishing yang berhasil disita selama tujuh hari tujuh malam itu berasal dari tiga titik terumbu karang yang berbeda. Menurut dia, razia itu penting dilaksanakan untuk menjaga terumbu karang dari ulah tidak bertanggung jawab pelaku illegal fishing.

Padahal, Nur menambahkan, Taman Nasional Takabonerate mempunyai kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall, dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa.

Oleh Ahmad Yusran

http://m.liputan6.com/regional/read/3063939/ratusan-bom-ikan-siap-ledak-terpasang-di-terumbu-karang-nan-indah
READ MORE - Ratusan Bom Ikan Siap Ledak Terpasang di Terumbu Karang nan Indah

KP. Hiu 11 Menangkap 2 Kapal Illegal Fishing


Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP  Kementerian Kelautan dan Perikanan KP. Hiu 12 yang dinahkodai Novry Sangian, A.Md  kembali menangkan 2 kapal illegal Fishing Asal Malaysia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 ZEEI Perairan Selat Malaka pada tanggal 15 Agustus 2017 yang sebelumnya selama tahun 2017 sudah menangkap 16 kapal illegal fishing.




Selanjutnya kapal dengan nama/nomor lambung KHF 1980 dan KHF 2228 beserta 10 (sepuluh) awaknya  dikawal ke Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan – Sumatera Utara.

Kronologis penangkapan kedua kapal tersebut yaitu kapal pertama  KM. KHF 1980 dengan tonage 63.74 GT dengan Nahkoda Mr. Phet Endu berkebangsaan Thailand dengan ABK 4 Orang berkebangsaan Thailand ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 pukul 16.35 WIB dan kapal kedua KM. KHF 2228 dengan tonage 68.08 GT dengan Nahkoda Mr. Ilham berkebangsaan Indonesia dengan ABK 4 Orang berkebangsaan Indonesia ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 pukul 17.18 WIB



Menurut Nahkoda KP. Hiu 12 ke 2 kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran Pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2), pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Perikanan (Kapal tersebut tanpa dokumen perijinan perikanan yang sah).

Menurut Basri, A.Pi, M.Si Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo bahwa KP Hiu 12 Berhasil menangkap 2 Kapal berbendera Malaysia di Selat Malaka....Hadiah terindah buat HUT Kemerdekaan RI. Kedaulatan di Laut Harga Mati.

Sedangka Menurut Bapak Goenaryo, A.Pi, M.Si Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP KKP sejak bulan Januari sampai tanggal 16 Agustus 2017 sudah menangkap 101 kapal illegal fishing yang terdiri terdiri dari 24 kapal Ikan Indonesia dan 77 kapal ikan asing yaitu (Malaysia 7 kapal, Philipina 4 kapal, Vietnam 66 kapal)

Email mukhtarapi1@gmail.com
HP/WA. 081342791003

READ MORE - KP. Hiu 11 Menangkap 2 Kapal Illegal Fishing

Beri Kuliah Umum Di ITB, Menteri Susi Tekankan Pentingnya Pendidikan Maritim

 
BANDUNG (18/8) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengisi kuliah umum diihadapan sekitar 6000 mahasiwa bertema ‘Realitas Bangsa di Bidang Karya Sosial Masyarakat dan Sosial Politik’, di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat (18/8). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi mendorong ITB sebagai lembaga dan civitas akademika di dalamnya ikut memberikan latihan dan pembinaan terhadap masyarakat Indonesia, terutama mengenai pentingnya menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Menteri Susi mengungkapkan, banyak masyarakat yang belum memahami betul esensi dari kebijakan-kebijakan Menteri Susi terutama kebijakan pemberantasan illegal fishing melalui moratorium kapal asing. Hal ini karena masyarakat belum terbiasa dengan kebijakan Menteri Susi dinilai baru dan cenderung berani. Untuk itu, ia meminta mahasiswa memberikan pemahaman dan pendidikan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan laut dan perikanan Indonesia.

“Anda sudah masuk ke perguruan tinggi, sudah menjadi generasi Indonesia yang mempunyai kesempatan to be educated, to be better, di depan. Tetapi kalau itu tidak dipakai karena Anda takut dan ragu-ragu, Indonesia akan di bawa kemana,” ungkapnya.
Menteri Susi berpendapat, dunia akademik seharusnya adalah dunia yang penuh dengan semangat perubahan. Menjaga integritas dengan bersikap jujur dan tidak berbohong hanya untuk menyenangkan semua pihak adalah langkah untuk memajukan bangsa.
Selain itu, Menteri Susi ingin agar masyarakat memahami pentingnya konsumsi ikan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan mampu bersaing secara global. Menurutnya, tersedianya ikan sangat penting untuk memenuhi asupan protein masyarakat.

“Saya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan berhak mengklaim ikan lebih penting daripada beras. Makan beras sekali-sekali, makan ikan harus setiap hari. Kalau karbohidrat itu hanya membuat energi, tapi tidak membangun sel-sel,” terang Menteri Susi. “Better quality, smarter, stronger, more power. Kalau beras, kebanyakan makan nasi ngantuk. Jadi makan ikannya jangan ikan asin. Kamu kalau makan ikan asin pasti nanti makan nasinya banyak lagi,” imbuhnya.

Pembangunan generasi yang sehat dan cerdas dinilai penting untuk menghadapi kompetisi global yang makin keras. Menurut Menteri Susi sumber daya manusia Indonesia harus dipersiapkan menjadi lebih baik, lebih terampil, lebih cepat, lebih gesit, dan lebih pintar.
 
“ITB dan Unpad itu lembaga pendidikan yang memberikan latihan, pembinaan, education, knowledge. Tetapi kalau dasar materialnya anak-anak Indonesia ini rendah, dampaknya juga tidak akan banyak,” jelas Menteri Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga mendorong mahasiswa untuk memperkuat bidang riset, termasuk bidang riset kelautan dan perikanan. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada perubahan apapun dari segi pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya dalam misi menuju perubahan maritim yang lebih baik.

“Saya melihat perguruan tinggi di luar negeri juga lebih terbuka, lebih cair. Mereka lebih kepada seperti badan riset yang moving fast. Dan mereka pergerakannya sangat cepat sekali. Dan saya pikir ini haruslah segera di bangun di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah Indonesia,” tambahnya.

“ITB saya yakin dengan power dan fasilitas yang dipunyai seharusnya bisa untuk making a move to change. Saya yakin kalau ITB mencontoh ini, ITB akan menjadi perguruan tinggi yang adopting technology, adopting science, adopting situations,” tuturnya lagi.

Terakhir, Menteri Susi berpesan kepada para ekonom, akademisi, dan orang tua untuk mulai bersikap objektif terhadap segala sesuatu yang terjadi di negara ini, meskipun terkadang tekanan politik dan berbagai kepentingan begitu besar. “Kita tidak boleh takut untuk do a change, kalau you takut don’t start anything,” tutupnya.
.
Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
 
http://kkp.go.id/2017/08/18/beri-kuliah-umum-di-itb-menteri-susi-tekankan-pentingnya-pendidikan-maritim/ 
READ MORE - Beri Kuliah Umum Di ITB, Menteri Susi Tekankan Pentingnya Pendidikan Maritim

Pemerintah Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama Ke PBB

 
JAKARTA (17/8) – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Delegasi RI yang diketuai oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) siap menyerahkan laporan berupa data pulau bernama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). BIG merupakan National Names Autorithy dari Indonesia yang menggantikan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Brahmantya Satyamurti Poerwadi menjelaskan saat ini KKP bertugas dan berperan aktif dalam kegiatan toponimi, validasi dan verifikasi pembakuan nama pulau-pulau kecil yang telah dimulai dari tahun 2005 hingga 2017. Pada 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dan 11th Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat, data pulau-pulau bernama di Indonesia siap untuk dilaporkan.

“Sejak 2015 hingga Juli 2017, Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB pada konferensi ke 11 sidang UNCSGN ini, sehingga total pulau bernama bertambah menjadi 16.056 pulau,” ungkap Brahmantya di Jakarta pada Selasa (15/8).

Lebih lanjut ia menjelaskan, jumlah tersebut merupakan penambahan dari 13.466 pulau yang telah didaftarkan pada konferensi ke-10 sidang UNCSGN di tahun 2012. “Kedepannya, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah di validasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya,” lanjut Brahmantya.

UNGEGN melalui 24 divisi geografis/linguistik dan kelompok kerja saat ini menangani masalah pelatihan, digital file data dan gazetteers, sistem romanisasi, nama negara, terminologi, publisitas dan pendanaan, serta pedoman toponimi. Tujuan UNGEGN bagi setiap negara adalah memutuskan pembakuan nama geografis berstandar nasional melalui proses administrasi yang diakui oleh National Names Autorithy dari masing-masing negara dan didistribusikan secara luas dalam bentuk standar nasional seperti gazetteers, atlas, basis data berbasis web, pedoman toponimi atau nama, dll. Sebagai dasar perlunya standardisasi global nama geografis, UNGEGN mengutamakan pencatatan nama lokal yang digunakan dan mencerminkan bahasa dan tradisi suatu negara.

Selain berpartisipasi aktif dalam melaporkan jumlah pulau bernama, pada sesi ke-30 sidang UNGEGN ini, Indonesia melalui anggota Delegasi RI juga berperan aktif dengan mengikuti sebanyak 7 (tujuh) working group tematis dan menjadi pemateri di dalam kegiatan tersebut, yakni Features beyond a single sovereignty and international cooperation , Toponymic data files and gazetteers , Terminology in the standardization of geographical names, Country names, Exonyms, Toponymic education , Geographical names as culture, dan heritage and identity. Diharapkan keikutsertaan Delegasi RI dalam working group tersebut dapat bermanfaat dalam implementasi dan akselerasi pembakuan nama rupa bumi di Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil.
.
Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
http://kkp.go.id/2017/08/17/pemerintah-indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb/ 

 Berita Lain

Dikukuhkan di New York Agustus ini, Inilah Jumlah Resmi Pulau di Indonesia
Peringatan hari Kemerdekaan ke-72 RI mendapat kado istimewa berupa pengakuan PBB atas 16.056 pulau milik Indonesia.

Hal itu tercermin pada pertemuan forum United Nations Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang berlangsung tanggal 7 – 18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat.

Pada forum tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Z. Abidin beserta anggota delegasi lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mendaftarkan 2.590 pulau lagi kepada PBB sebagai tambahan dari yang terakhir disampaikan tahun 2012.

“Pada tahun 2012 Indonesia mendaftarkan 13.466 pulau yang memiliki nama dan koordinat kepada PBB melalui forum UNCSGN dan UNGEGN ini. Sehingga jumlah pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang didaftarkan sebanyak 16.056 pulau sudah mempunyai nama dan berkoordinat,” ujar Hasanuddin Z. Abidin dalam pernyataan pers diterima Lensaindonesia dari New York, AS, Jumat (18/8/2017).
Ia menjelaskan, UNCSGN adalah forum yang diselenggarakan setiap 5 tahun oleh PBB, sementara pertemuan UNGEGN sebagai wadah untuk menindaklanjuti implementasi dari resolusi yang disepakati pada UNCSGN.

Indonesia secara aktif berpartisipasi pada kedua forum tersebut terutama terkait pembakuan nama rupabumi.

“Pembakuan nama rupabumi ini memiliki peran yang penting terutama terkait wilayah dan kedaulatan negara, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang tidak sedikit. Banyaknya pulau itu memiliki potensi yang bisa mengganggu kedaulatan bangsa terutama untuk pulau yang terletak di area perbatasan dan belum memiliki kesepakatan dengan Indonesia,’ jelas Kepala BIG Hasanuddin.
Menurutnya, masalah kedaulatan bisa diatasi dengan melakukan pendaftaran dan pengadministrasian pulau-pulau yang ada di Indonesia secara detil, valid, dan terstandar secara spasial, serta memiliki dokumen resmi sebagai bukti dari kepemilikan pulau yang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia sesuai pedoman dari PBB.

Disamping itu, jumlah pulau di Indonesia selama ini memiliki jumlah yang berbeda dari beberapa sumber data yang berbeda. Hal itu dikarenakan pengumpulan data pulau belum dilaksanakan sesuai prosedur yang standar, koordinasi antar lembaga masih belum optimal, serta geodatabase yang terstandar belum diaplikasikan. Kemudian kurangnya sumberdaya manusia untuk survei toponim dan pengumpulan data terkait pulau-pulau di Indonesia.

“Dengan mendaftarkan jumlah pulau yang memiliki nama dan berkoordinat ke forum internasional PBB ini, maka akan meningkatkan keabsahan terkait data jumlah pulau di Indonesia, terutama dalam rangka untuk menjaga wilayah dan kedaulatan bangsa,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2016, ditetapkan bahwa pembakuan nama rupabumi nasional dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geospasial, dalam hal ini BIG.

BIG melalui bidang toponim bertugas menyelenggarakan survei toponim yang memegang peran penting dalam pembakuan nama rupabumi, baik secara nasional maupun internasional.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia menyampaikan data resmi terkait jumlah pulau dan melaporkannya kepada UNCSGN melalui gazeter nasional yang disimpan dalam geodatabase.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi, disampaikan bahwa Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang diperlukan. Gasetir Nasional adalah daftar nama rupabumi yang telah dibakukan secara nasional.

Sebelum dikukuhkan dalam sidang PBB tahun ini, Brahmantya menyebut, pengukuhan oleh PBB untuk pulau-pulau bernama yang terverifikasi terakhir kali dilaksanakan pada 2012 atau lima tahun yang lalu. Saat itu, pengukuhan dilaksanakan pada sidang ke-10 UNCSGN.

“Kedepannya, jumlah pulau Indonesia yang sudah bernama masih bisa bertambah dikarenakan belum seluruh pulau-pulau kecil yang telah di validasi, dilakukan verifikasi pembakuan nama pulaunya,” lanjut Brahmantya.

Oleh Akhyari Hananto
Sumber: Lensa Indonesia | Mongabay Indonesia | Suara

News link:
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/08/19/dikukuhkan-di-new-york-agustus-ini-inilah-jumlah-resmi-pulau-di-indonesia
READ MORE - Pemerintah Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama Ke PBB

15 Agustus, 2017

Menteri Susi Lantik Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

JAKARTA (14/8) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yakni Eko Djalmo Asmadi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta pada Senin (14/8).

Eko Djalmo Asmadi menggantikan Achmad Poernomo yang kini telah menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Menteri Susi mengatakan dalam pengelolaan organisai terkadang membutuhkan berbagai perubahan. Seperti yang dialami mantan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Achmad Poernomo yang telah menjadi dosen.

"Seperti juga memasuki jabatan baru sebagai pejabat fungsional tertentu yang telah menjadi dosen di perguruan tinggi. Kita membutuhkan dosen 90 orang dari hasil rekrutmen baru, sekarang baru ada 24 orang yang sudah menjadi PNS", ungkap Menteri Susi.

Menteri Susi juga menaruh harapan besar kepada Staf Ahli Menteri Bidang Ekososbud yang baru. Pengalaman Eko Djalmo yang pernah menjabat di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan sebagai Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), menurutnya dapat memberikan nilai tambah dan masukan sebagai staf ahli menteri.

"Saya juga berharap Pak Eko bisa memberikan overseen segala bidang terutama dalam bidang kedirjenan. Dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas peralihan alat tangkap ramah lingkungan, juga pengelolaan manejemen kelautan dan perikanan," lanjutnya.

Menteri Susi juga menilai, Staf Ahli Menteri seyogyanya mampu memiliki kapabilitas. "Saya melihat Pak Eko mampu menjalani tugas ini. Saya membutuhkan staf ahli yang bukan saja memahami kultur dan budaya Indonesia, tapi juga kultur budaya pemain illegal fishing yang mencoba masuk ke sendi-sendi peirkanan indonesia," ungkap Menteri Susi.

"Saya punya keyakinan, dengan tim yang ada di KKP kita bahu membahu untuk mengeksploitasi laut," tutupnya.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas


READ MORE - Menteri Susi Lantik Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

14 Agustus, 2017

Kedaulatan Laut Sudah Ditangan, Saatnya Nelayan Sejahtera

 
SUMBAWA (12/8) – Terhitung hampir tiga tahun menjalankan visi misi Presiden Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengambil beberapa kebijakan yang dikenal tegas dan berani, terutama soal pemberantasan illegal fishing. “Pemberantasan illegal fishing telah membawa perubahan yang baik untuk kelautan dan perikanan kita. Data kajiskan menunjukkan 12,54 untuk potensi sumber daya ikan. Angka konsumsi ikan juga meningkat dari 36 kg menjadi 43.34 kg,” jelas Menteri Susi saat mengisi acara Seminar Nasional dan FGD Forum Rektor Kita di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (12/8).

Ia menilai, ini menjadi hal yang sangat penting karena negara Indonesia adalah negara yang besar dan harus mampu menyambut era globalisasi. Selain itu Menteri Susi juga mengatakan, agar mampu bersaing di era globalisasi, seyogyanya masyarakat mengkonsumsi makanan sehat dan kaya akan protein.

“Ini kan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bisa bersaing. Jangan sampai negara yang besar tidak memiliki kualitas SDM yang baik,” selorohnya. Menteri Susi juga menilai, saat ini yang dibutuhkan semua negara adalah kedaulatan di bidang pangan dan ekonomi. Hal ini mengingat di Asia Tenggara dan beberapa negara di dunia sedang terjadi persaingan dalam hal ekonomi dan pangan. “Indonesia harus bisa memastikan kedaulatan di laut karena laut menyediakan sumber protein yang sangat banyak dan baik,” lanjutnya.
 
Menteri Susi pun tak ragu melakukan pemberantasan illegal fishing. Ia memulainya dengan mengajak para duta besar negara sahabat untuk santap siang bersama. Kemudian barulah menegakkan peraturan hingga penenggelaman kapal. “Kalau Bapak tahu di Laut Indonesia Timur itu lebih terang dibanding di darat. Dulu karena banyaknya kapal asing jadi gelap.

Selama ini kita dikritik karena hukum kita rendah. Makanya sekarang kita sudah mulai tegas”, paparnya. Setelah melakukan pemberantasan illegal fishing, Menteri Susi pun akhirnya mendapat dukungan Presiden untuk melarang asing masuk ke sektor perikanan tangkap, yang akhirnya dikeluarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2016 yang memastikan 100 persen asing hanya untuk pengolahan, sedangkan penangkapan ikan 100 persen untuk nelayan Indonesia. “Saya mau titip Perpres 44, jangan sampai Perpres itu direvisi. Karena banyak extra ordinary people yang mau revisi,” tandasnya.

Setelah memastikan stok ikan meningkat dan nelayan tradisional kembali melaut, Menteri Susi meminta  kepada para nelayan untuk mendaftar asuransi nelayan. “Jangan lupa ikut asuransi nelayan. Ini adalah program pemerintah untuk mengembalikan profesi nelayan. Karena dari tahun 2003 jumlah rumah tangga nelayan menurun. Ini adalah hal yang menyedihkan,” ungkapnya.
 
Saat ini sumber daya ikan Indonesia sudah tersedia. Pemerintah menawarkan ikan dari nelayan untuk para investor asing. “Silahkan olah, silahkan beli. Saya mau nelayan dapat harga ikan yang baik dengan sistem lelang. Eskavator saya akan berikan, ice flake (machine) tahun ini saya berikan juga tapi tempatkan dilokasi yang banyak nelayannya,” papar Susi.

“Jika orang bekerja, strateginya harus masuk akal. Kita harus segera bangkit untuk konsentasi. Saya heran ada investor yang protes karena ada penenggelaman kapal, saya bilang jika kamu benar maka tidak akan ditenggelamkan,” lanjutnya. Untuk Sumbawa, Menteri Susi berharap dapat membuka bandara internasional sehingga bisa mendistribusikan produk perikanan ke negara lain.

Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah setempat karena perhatiannya terhadap potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Sumbawa. “Saya yakin akan mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” kata Menteri Susi diiringi sedikit canda. Indonesia harus memastikan kedaulatan ditangannya. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga harus memastikan cara menangkap dan mengolah ikan kita dengan asas keberlanjutan, dengan tidak menggunakan bom maupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

“Saya hidup karena nelayan pak. Susi air ada karena nelayan. Jadi ini saatnya saya ingin berdedikasi dengan membantu. Paling tidak, kita bisa memprotect dan memanfaatkan sda (sumber daya alam) kita,” tutupnya.

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
 http://kkp.go.id/2017/08/13/kedaulatan-laut-sudah-ditangan-saatnya-nelayan-sejahtera/
READ MORE - Kedaulatan Laut Sudah Ditangan, Saatnya Nelayan Sejahtera