19 Juni, 2016

4 Kapal Illegal Fishing di Tangkap Aparat KKP di Perairan ZEEI Natuna

Sehari kemudian, dua kapal pengawas KKP kembali berhasil menangkap empat KIA berbendera Vietnam di perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Tiga kapal atas nama BV 5286 TS (10 ABK WNA Vietnam), BV 5295 TS (3 ABK WNA Vietnam), dan BV 9316 TS (2 ABK WNA Vietnam), ditangkap oleh KP. Orca 001. Sedangkan satu kapal BV 5352 TS (26 ABK WNA Vietnam) ditangkap oleh KP. Hiu Macan 005. Keempatnya ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Pemerintah RI dan menggunakan alat tangkap terlarang trawl.

"Selanjutnya kapal-kapal tersebut dikawal ke Satuan Kerja PSDKP Natuna untuk proses hukum lebih lanjut," ungkap Sjarief.

Untuk sementara ini lanjut Sjarief, kapal-kapal tersebut diduga melakukan pelanggaran dengan sangkaan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam UU 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU 45/2009
READ MORE - 4 Kapal Illegal Fishing di Tangkap Aparat KKP di Perairan ZEEI Natuna

16 Juni, 2016

KP. Orca 04 Mengawal Kunjungan Ibu Susi Pudjiastuti di NTT



READ MORE - KP. Orca 04 Mengawal Kunjungan Ibu Susi Pudjiastuti di NTT

Dua Kapal Illegal Fishing Philipina di Tangkap KP. Hiu 07

Kapal Pengawas KP. HIU 07 milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP kembali menangkap 2 (dua) kapal illegal fishing asing berbendera Philipina jenis Pumb Boat dengan alat tangkap hand line tuna pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekita pukul 16.40 Wita  di ZEEI WPP-NRI 716 Laut Sulawesi dengan ABK sebanyak 16 (enam belas) orang. Kapal yang ditangkap tersebut menurut Nahkoda KP. Hiu 07 Hasrun Paputungan, A.Md lewat telepon satelit yaitu :
Kapal Pertama KM. FBca. JUSTINE (4 GT) pada posisi 04023.298'N -  126021.737'E  dengan  ABK 8 (delapan) orang yaitu Nahkoda Geriel Pelones / Philipina, dan ABK 1. Gerald Pelones/Philipina, 2. Reynaldo Pelones/Philipina, 3. Edgar Gantala/Philipina, 4. Climincio Herda/Philipina, 5. Baltazar Achapero/Philipina, 6. Ponciano Cahumna/Philipina, 7. Benjie Galilon/Philipina

Kapal Kedua KM.  FBca. SNATOP (5 GT) pada posisi 04023.298'N - 126021.737'E  dengan  ABK 8 (delapan) orang yaitu Nahkoda Rhodel Barcenas/Philipina dan ABK 1. Rhodney Barcenas/Philipina, 2. Urbano Barcenas/Philipina, 3. Edwardo Barcenas/Philipina, 4. Susimo Liwacat/Philipina, 5. Limuel Icon/Philipina, 6. Ruen Limoneras/Philipina, 7. Serilo Calopin/Philipina
Menurut Bapak Goenaryo, A.Pi, M.Si Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP, penangkapan kapal ikan ilegal asal Philipina ini merupaka pemeriksaan rutin oleh tim Pemeriksa kapal pengawas milik Ditjen PSDKP dalam rangka pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut diduga melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 93  ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2), pasal 98 jo pasal 42 ayat (3), Pasal 85 jo pasal 9 ayat (1)  UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.

Sedangkan menurut Bapak Ir. Rahman Arif, M.Si selaku Kasubdit Patroli Kapal Pengawas bahwa kapal tersebut akan di Adhock ke Dermaga Pangkalan PSDKP Bitung dan diperkirakan pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 sudah sampai dan akan diserahkan ke Penyidik PNS Pangkalan PSDKP Bitung untuk diproses lebih lanjut ketingkat penyidikan.
Ditempat terpisah Ibu Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 lewat WhatsApp sangat apresiasi kepada Awak Kapal Pengawas Hiu 07 yang disampaikan lewat Bapak Dr. Agus Suherman, S.Pi, M.Si selaku Kepala Sekretariat Satgas 115.

Data dari Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas sejak Januari 2016 sampai tanggal 15 Juni 2016 sudah memeriksa 1.925 kapal ikan dan menangkap kapal ikan illegal sebanyak 70 (tujuh puluh) kapal yaitu : 
NO.
URAIAN
KAPAL YANG DIPERIKSA
KAPAL YANG DITANGKAP
1.
KAPAL IKAN ASING (KIA)
67 KAPAL
63 KAPAL
2.
KAPAL IKAN INDONESIA (KII)
1.857 KAPAL
7 KAPAL
JUMLAH
1.925 KAPAL
70 KAPAL


Kapal ikan illegal selain ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan ditangkap juga oleh operasi Pengawas Perikanan di daerah dan sejak Januari 2016 sampai saat ini berhasil menangkap kapal ikan illegal sebanyak 5 (lima) kapal. Total penangkapn yang dilakukan Ditjen PSDKP sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kapal.

Sedangkan menurut bendera kebangsaan kapal illegal yang ditangkap kapal pengawas perikanan adalah
NO.
NAMA NEGARA
JUMLAH KAPAL DITANGKAP
1.
INDONESIA
  7   KAPAL
2.
MALAYSIA
 16   KAPAL
3.
FILIPINA
   8   KAPAL
4.
RRC
   1   KAPAL   
5.
THAILAND
   1   KAPAL
6.
VIETNAM
  37   KAPAL
JUMLAH
  70  KAPAL


READ MORE - Dua Kapal Illegal Fishing Philipina di Tangkap KP. Hiu 07

15 Juni, 2016

Kapal Pengawas Perikanan Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam


 Kapal-kapal perikanan asing (KIA) berbendera Vietnam yang ditangkap oleh KP Orca 03 di perairan Natuna, Kepulauan Riau tanggal 10 Juni 2016.

KKPNews, Jakarta (13/6) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas (KP) Orca 03 berhasil mengawal 7 (tujuh) kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 (lima puluh lima) Anak Buah Kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tanggal 12 Juni 2016. Demikian diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Waluyo Sejati Abutohir, di Jakarta, (13/6).

Selanjutnya, Waluyo menambahkan ketujuh kapal yang terdiri dari enam kapal berbobot kurang lebih 100 GT dan satu kapal berbobot kurang lebih 60 GT merupakan kapal-kapal yang ditangkap oleh KP Orca 003 di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI), sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau, tanggal 10 Juni 2016 pada pukul 08.45 s.d 10.05 WIB. Kapal-kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan, tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari Pemerintah RI dan menggunakan alat tangkap terlarang pair trawl. Ketujuh kapal tersebut yaitu 1). BV 9397 TS, 2). BV 4663 TS, 3). BV 92788 TS, 4). BV 92789 TS, 5). BV 0259 TS, 6). BV 92972 TS, dan 7). BV 97397 TS.

Kapal-kapal diduga melanggar Pasal Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar. Sedangkan kapal pengangkut ikan diduga melanggar Pasal 94 jo Pasal 28 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 milyar.

Selanjutnya, kapal dan ABK ketujuh kapal tersebut dikawal ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau, untuk menjalani proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, pungkas Waluyo.

Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Goenaryo Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas sejak Januari 2016 sampai saat sekarang kapal pengawas perikanan sudah menangkap kapal ikan ilegal sebanyak 68 kapal yang terdiri dari KII sebanyak 7 kapal dan KIA sebanyak 61 kapal yang terdiri dari Kapal berbendera Malaysia 16 kapal, Filiphina 6 Kapal, RRC 1 kapal, Thailand 1 kapal dan Viatnam 37 Kapal.

























READ MORE - Kapal Pengawas Perikanan Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

PSDKP Tanjung Pinang Gagalkan Perdagangan Telur Penyu

KKPNews, Tanjung Pinang – Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP) Tanjung Pinang, Kepulauan Riau berhasil menggagalkan upaya penjualan telur penyu sebanyak 1.150 butir.

Kepala Satker PSDKP Tanjung Pinang mengatakan operasi tangkap tangan tersebut dilakukan pada tanggal 2 Juni 2016 oleh Pengawas Perikanan yang didukung oleh Stasiun Karantina Ikan Tanjung Pinang.

Sebelumnya, Satker PSDKP Tanjung Pinang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat indikasi adanya perdagangan telur penyu yang dibawa oleh salah satu penumpang kapal perintis dari Anambas ke Tanjung Pinang. Atas dasar informasi tersebut, Pengawas Perikanan kemudian melakukan pemeriksaan di pelabuhan Sri Bintan Pura saat kapal bersandar. Namun, pemeriksaan tersebut tidak menemukan barang bukti telur penyu. Tim kemudian melakukan penelusuran di beberapa lokasi di sekitar pelabuhan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli dan akhirnya ditemukan di sebuah rumah di kawasan Kota Tanjung Pinang dan ditemukan adanya barang bukti 1.150 telur peny. Selanjutnya terduga pelaku tersebut diamankan oleh petugas ke Satker PSDKP Tanjung Pinang.

Untuk dugaan pelanggarannya, akan dilakukan pendalaman terkait dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tutup Herno. (SBO/PSDKP).

http://news.kkp.go.id/index.php/psdkp-tanjung-pinang-gagalkan-perdagangan-telur-penyu/
READ MORE - PSDKP Tanjung Pinang Gagalkan Perdagangan Telur Penyu

03 Juni, 2016

PSDKP 'ASAH' KOMPETENSI SDM KAPAL PENGAWAS MELALUI PENYEGARAN TEKNIS HENRIKHAN KAPAL IKAN ILEGAL


Ditjen. PSDKP melalui Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas mengadakan kegiatan Penyegaran Teknis Penghentian, Pemeriksaan, Penahanan (HENRIKHAN) kapal ikan illegal wilayah barat tanggal 1 – 3 Juni 2016 di batam,kep. Riau.

Kegiatan yang bertemakan “ Awak Kapal Pengawas Perikanan Bisa Perangi Penangkapan Ikan Ilegal”  ini  dibuka oleh Pelaksana Teknis (Plt.) Dirjen PSDKP, Sjarief Widjaja, dihadiri oleh mantan Dirjen PSDKP pertama, Bapak Busran Kadri, serta Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas, Bpk. Goenaryo dan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Bpk. Tyas Budiman.

Selanjutnya ketua pelaksana, Mukhtar, A.Pi, M.Si  melaporkan bahwa  kegiatan ini  menghadirkan narasumber yang berkompeten di lingkup Ditjen PSDKP dan  diikuti oleh peserta sebanyak 46 orang, terdiri dari nakhoda kapal pengawas, perwira kapal pengawas dan pengawas perikanan dari upt PSDKP Batam. Selain itu dalam rangkaian acara Henrikhan, diserahkan juga secara simbolis dana apresiasi kepada perwakilan dari armada Kapal Pengawas yang berprestasi terhadap hasil tangkapan Kapal Ikan yang melakukan tindakan Illegal Fishing.
“Awak kapal pengawas adalah ujung tombak dalam mekanisme pelaksaaan  tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP),” ungkap Plt. Dirjen dalam sambutannya,  lebih lanjut Plt. Dirjen mengatakan pentingnya kegiatanan ini sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM pengawasan SDKP dan dalam menjalankan tugas pengawasan SDKP dapat terlaksana secara lebih terarah, dilandasi jiwa dan semangat profesionalisme yang tinggi.
Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang petunjuk teknis henrikhan bagi awak kapal pengawas dalam mendukung optimalisasi operasional kapal dan meningkatkan kreatifitas, inofatif dalam memeriksa, membawa dan menahan kapal illegal  oleh kapaL pengawas secara efektif dan efisien. (humaspsdkp)

READ MORE - PSDKP 'ASAH' KOMPETENSI SDM KAPAL PENGAWAS MELALUI PENYEGARAN TEKNIS HENRIKHAN KAPAL IKAN ILEGAL

28 Mei, 2016

Negara Harus Menang Perangi Illegal Fishing



KKPNews, Sabang – Tim Penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan mengunjungi Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Sabang pada Selasa, (24/5) terkait penyidikan terhadap Kapal Silver Sea 2.

Kepala Kejari Sabang, Teuku Muzafar mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah dalam perang melawan mafia perikanan, kita harus memberikan penyemangat kepada penyidik. Penyidik dan jaksa adalah satu, tujuannya adalah keberhasilan.

“Kita harus memiliki niat dan bersemangat, kita perangi Illegal Fishing yang selama ini merugikan negara, ini adalah tugas besar. Dan kita harus yakin bahwa Negara akan menang”, ungkap Muzafar, usai melakukan penyidikan terhadap Kapal SS 2 bersama Tim Penyidik KKP, Selasa (24/5).

Muzafar juga menegaskan, hukum di ciptakan untuk menumbuhkan kenyamanan di masyarakat. 

“Pihak Kejari mendukung tim penyidik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan kasus Silver Sea 2 ini. Tim penyidik sudah baik dan serius, hanya saja ini semua harus diselesaikan dengan cepat”, pungkasnya. (KC)

READ MORE - Negara Harus Menang Perangi Illegal Fishing

26 Mei, 2016

Perang Melawan Pelaku Illegal Fishing

terlampir
READ MORE - Perang Melawan Pelaku Illegal Fishing

Satgas 115 Mengelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Illegal Fishing

Jakarta - Pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia masih kerap terjadi. Satgas 115 bersama jajaran instansi lainnya masih terus berupaya menangani permasalahan tersebut.

Untuk mematangkan pelaksanaan pemberantasan illegal fishing, Satgas 115 menggelar rapat monitoring dan evaluasi, Minggu (22/5). Rapat ini dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas 115 yang bertugas dalam pemberantasan illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Oktober 2015 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2015. Satgas ini merupakan tonggak pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

"Konsep komando dan operasi Satgas 115 adalah mengintegrasikan gambaran situasi operasi dengan mengoptimalkan kemampuan unsur dan modal yang dimiliki oleh TNI AL, POLRI, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan Bakamla," ujar Wakil Kepala Staf Laksdya Arie Sembiring seperti tertulis dalam keterangan Dispenal, Senin (23/5/2016).

Kemampuan unsur dan modal tersebut seperti dari data AIS, VMS, RADARSAT, SMS Gateway, Airborne surveillance, Kapal Patroli dan pesawat. Selain itu juga memanfaatkan informasi dari BIN, Interpol dan data exchange lintas negara. Laksdya Arie Sembiring sendiri merupakan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Satgas 115.

"Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Kegiatan monitoring fokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan, sedang evaluasi melengkapi proses monitoring, untuk mengetahui tingkat capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat untuk masukan perbaikan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya," jelas Arie.
 
Laksdya Arie Sembiring pimpin rapat koordinasi pemberantasan illegal fishing. (Dok. Dispen TNI AL)
"Untuk mewujudkan konsep tersebut, saya memandang perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasi Terpadu Satgas 115 sebagai pusat data terpadu pelaporan dan penanganan pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal," sambungnya.

Informasi menurut Arie dapat diperoleh melalui pengaduan masyarakat atau mengoptimalkan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki oleh unsur-unsur Satgas 115. Melalui Satgas 115, Wakasal berharap sistem pengawasan di laut serta penegakan hukum makin bersinergi melalui pendekatan multi-door.

"Sehingga diharapkan dapat memberikan sanksi yang seadil-adilnya dan memberikan efek jera. Kondisi tersebut diharapkan akan menurunkan illegal fishing sampai pada suatu titik, Indonesia zero illegal fishing," ucap Arie.

Dalam kesempatan itu, Wakasal mengingatkan bahwa modus pelaku kejahatan pencurian ikan semakin berkembang. Untuk itu Satgas 115 diminta mampu berinovasi dalam penegakkan hukum di laut terkait pemberantasan illegal fishing.

"Tidak boleh menurunkan semangat kita untuk terus menerus dan bahu membahu dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal, untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa," tegas Arie.

Turut hadir dalam rapat koordinasi selama tiga hari itu Kepala Sekretariat Satgas 115, Koordinator Staf Ahli Kasal selaku Direktur Operasi Satgas 115, Direktur Polair selaku Wakil Direktur Operasi I Satgas 115, Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas. Kemudian juga ada perwakilan dari Ditjen PSDKP selaku Wakil Direktur Operasi II Satgas 115, Inspektur II, Perwakilan Inspektorat Jenderal KKP, dan perwakilan Sekretaris Ditjen PSDKP KKP.
(elz/dha)

http://news.detik.com/berita/3216083/tni-al-pimpin-rapat-koordinasi-pemberantasan-illegal-fishing 
READ MORE - Satgas 115 Mengelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Illegal Fishing

Rapat Evaluasi Operasional Kapal Pengawas Wilayah Timur 2 Di Makasar







terlampir
READ MORE - Rapat Evaluasi Operasional Kapal Pengawas Wilayah Timur 2 Di Makasar

21 Mei, 2016

Sustain UNDP melaksanakan Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan IUU Fishing di Ambon

 
Sustain UNDP melaksanakan Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan IUU Fishing selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal  16 20 Mei 2016 bertempat di Swiss Bel Hotel Ambon.



Pelaksanaan Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan IUU Fishing dibuka oleh Agus Subroto Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkama Agung Republik Indonesia didampingin oleh Gilles Blanchi Kepala Penasihat Teknis UNDP Sustain serta perwakilan unsur Pengadilan Perikanan, Kejaksaan, Penyidik KKP, Penyidik TNI AL dan Penyidik Polri. Setelah acara pembukaan dilanjutkan kunjungan lapangan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan Satker Pengawasan SDKP Ambon. Kunjungan diterima oleh Bapak AA. Cholieq Syahid Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.



Latar Belakang Kegiatan ini karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan terutama aparat penegak hukum bidang kelautan dan perikanan dan untuk memperkuat supremasi hukum. Selain itu diketemukan bahwa beberapa Pengadilan Perikanan tidak memiliki kecukupan Hakim yang tersertifikasi Perikanan dan juga beberapa pengetahuan umum seperti pengetahuan tentang perkapalan, peraturan kelautan, dan juga beberapa hal tentang modus operandi kejahatan perikanan.

Tetapi pengetahuan tentang modus operandi, informasi dasar tentang perkapalan dan peraturan-peraturan dapat lebih ditingkatkan dengan adanya kolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu  misalnya Kejaksaan Agung sebagai penuntut, Polri,  TNI AL dan PPNS Perikanan sebagai penyelidik dan Penyidik. Untuk itu, Proyek Sustain akan menyelenggarakan pelatihan terpadu untuk para Hakim Pengadilan Pajak dan juga aparat penegak hukum yang melakukan penanganan kasus kejahatan penangkapan ikan illegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi di Indonesia. Kegiatan ini akan diselenggarakan dengan kerjasama dengan Mahkamah Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepoliasian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan TNI Angkatan Laut dengan UNDP – Sustain.

 Tujuan Pelatihan :

a)     Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum/sistem peradilan pidana terpadu melalui penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penegakan hukum  dalam penanganan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi (IUU Fishing).

 b)     Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana terpadu dalam penanganan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi (IUU Fishing).

 c)     Pengayaan modul program sertifikasi perikanan bagi hakim tinggi yang akan dilakukan pada tahun 2016.




Peserta Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan IUU Fishing sebanyak 50 (lima puluh) orang terdiri dari  Hakim Perikanan sebanyak 14 (empat belas) orang, Penyidik Polri sebanyak 12 (dua belas) orang, Penyidik TNI Angkatan Laut sebanyak 5 (lima) orang, Kejaksaan sebanyak 12 (dua belas) orang dan PPNS KKP  sebanyak  7  (tujuh)  orang, masing masing 1 (satu) orang  dari Pangkalan PSDKP Bitung, Satker PSDKP Kendari,  Stasiun PSDKP Tual,  Satker PSDKP Ambon, Satker PSDKP Sorong, Satker PSDKP Biak dan Satker PSDKP Merauke).




Tim trainer sebagai nara sumber dan fasilitator untuk menyampaikan materi dan memberikan pendapat  sesuai fungsinya  pada  peserta setiap hari sebagai berikut :
No
N a m a
Instansi
1.
DR. Abdullah, S.H, M.H
Balitbang Diklat Kumdil
2.
Pahala Simanjuntak, SH, MH
Balitbang Diklat Kumdil
3.
Sugeng Riyono
Hakim Tinggi PN Pekanbaru
4.
Mohamad Indah Ginting
Hakim Ad Hoc Jakarta Utara
5.
Ramses Pasaribu, S.H, M.H
Hakim PN Jakarta Utara
6.
Letkol Imam Subekti, S.H, M.H
TNI Angkatan Laut
7.
AKBP Robert De Deo
Tipideksus - Bareskrim Polri
8.
AKBP Agung Hendry
Polair - Baharkam Polri
9.
Kompol H. Agus Ahmad Rifai, S.H, S.Pd
Tipidter -  Bareskrim Polri
10.
Agus Sari Dewi Ginting
Kejaksaan Agung Ri
11.
Syahnan Tanjung
Kejaksaan Agung Ri
12.
Mukhtar, A.Pi, M.Si
Ditjen PSDKP - KKP
13.
Bobby Rahman
EU-UNDP SUSTAIN
14.
Bernadeta Yuni H
EU-UNDP SUSTAIN
15.
Tyas Purbasari
EU-UNDP SUSTAIN
16.
Yeyen Sri Oktaniawati
EU-UNDP SUSTAIN





Adapun materi yang dibawakan yaitu paparkan tungal adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan Tata Kelola Perikanan, sedangkan paparan bersama dengan aparat penyidik Kepolisian RI dan TNI Angkatan Laut adalah Penindakan di Laut Oleh Kapal Patroli, Penanganan Barang Bukti dan ABK serta Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.


 Tindak lanjut yang diharapkan dari Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan IUU Fishing ini adalah :

a)  Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum/sistem peradilan pidana terpadu melalui penguatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penegakan hukum  dalam penanganan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi (IUU Fishing).

 b)    Peningkatan koordinasi dan kerjasama para Aparat Penegak dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi (IUU Fishing).

 c)    Adanya perbaikan regulasi peraturan baik Undang-Undang maupun peraturan pendukungnya tentang penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diregulasi (IUU Fishing).


 d)    Hasil Kegiatan Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan IUU Fishing akan dibuat buku panduan oleh tim trainer akan direncanakan pelaksanaannya  pada bulan Juni 2016 yang akan dijadikan pegangan oleh aparat penegak hukum.


READ MORE - Sustain UNDP melaksanakan Pelatihan Terpadu Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan IUU Fishing di Ambon