28 April, 2017

KKP NTT Melakukan Gerakan Bersih Pantai

Kegiatan bersih-bersih pantai digelar dalam rangka memperingati Hari Bumi dengan Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah 'pesan dari NTT untuk dunia jang (jangan) ada lai (lagi) sampah di laut.  Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTT bersama Stasiun PSDKP Kupang,  BKKPN Kupang, Lantamal VII Kupang,  POLDA NTT,  Mahasiswa Undana,  Mahasiswa Unika dan masyarakat Nelayan membersihkan PPI Oeba Kota Kupang Provinsi NTT.






 
READ MORE - KKP NTT Melakukan Gerakan Bersih Pantai

Susi Minta Pengusaha Lupakan Cantrang dan Setop Adu Domba

Susi Minta Pengusaha Lupakan Cantrang dan Setop Adu Domba Foto: Angga Aliya ZRF
Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta para pengusaha perikanan tangkap mendukung kebijakan pemerintah dengan mematuhi aturan larangan penggunaan cantrang.

Dukungan ini, kata Susi, diperlukan pemerintah untuk mendorong tercapainya misi menjadikan laut masa depan bangsa dengan mewujudkan pilar keberlanjutan.

Ia menyayangkan, masih banyak pengusaha yang berbuat curang dengan mencoba mengadu domba berbagai pihak dan membuat fitnah dan pernyataan bohong demi keuntungan pribadi.

"Pada para pengusaha besar tolong setop untuk mengadu domba, lobi kanan kiri. Sudah, Anda semua sudah cukup berpesta zaman tidak ada aturan di laut ini. Sekarang kita mau atur karena laut tidak mau kita punggungi lagi. Kita ingin laut bisa memberi PDB (Produk Domestik Bruto) yang baik bagi negara. Supaya bisa menunjang program kesejahteraan," ungkap Susi dalam keterangan tertulis, Jumat (28/4/2017).

Susi menyayangkan banyaknya mafia yang menjadikan masyarakat sebagai alasan dan tameng untuk melawan kebijakan pemerintah demi keuntungan pribadi.

Menurut Susi, laut masa depan bangsa berarti bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus dapat hidup dari lautan. Caranya dengan menjaga sumber daya perikanan tetap ada dan tetap banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kalau diangkat terus dan habis, ya laut masa depan bangsa akan habis. Tinggal slogan saja," tambah Susi.


Susi menjelaskan, penggunaan alat tangkap cantrang dilarang karena pengoperasian cantrang menyentuh dasar perairan. Pengoperasian ini berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan, sehingga menyebabkan produktivitas dasar perairan berkurang.

Selain itu, cantrang juga dapat menjaring berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan kelautan dan perikanan Indonesia.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3486724/susi-minta-pengusaha-lupakan-cantrang-dan-setop-adu-domba?_ga=1.158162426.199476389.1448018665
READ MORE - Susi Minta Pengusaha Lupakan Cantrang dan Setop Adu Domba

Menteri Susi: Perikanan Indonesia Tidak Boleh Dibawa ke Politik!

Menteri Susi: Perikanan Indonesia Tidak Boleh Dibawa ke Politik!  
(Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
Badung - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunjukan ketidaksukaannya pelarangan cantrang dibawa ke ranah politik. Susi menegaskan, pelarangan cantrang adalah untuk masa depan bangsa Indonesia, khususnya nelayan-nelayan tradisional, agar selalu memiliki ikan yang banyak.

"Jangan sampai komoditas, masa depan nelayan, dijadikan isu politik. Tidak boleh! Saya tidak ingin ini menjadi gaduh. Ini adalah isu marine resources dan masa depan perikanan Indonesia, tidak boleh dibawa ke ajang politik!" kata Susi di Padma Hotel, Jl Padma, Kuta, Bali, Jumat (28/4/2017).

Kontroversi pelarangan cantrang mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan akan mendorong Fraksi-PKB di Senayan dan menteri-menteri asal PKB untuk menolak Permen Kelautan dan Perikanan No 2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Trawl dan Seinen Nets (cantrang). Padahal Ombudsman sudah memutuskan Permen tersebut melindungi hak masyarakat yang lebih luas.

"Kalau (laut) digaruk terus (menggunakan cantrang) ya habis. Kenapa kapal asing tidak boleh beroperasi? Ya karena jaringnya saja ratusan kilometer. Jaring cantrang kapal di Pantura Pulau Jawa 6 kilometer saja sweeping-nya 280 hektare," ujar Susi.

"Bayangkan kalau kapal asing itu (alat tangkapnya) panjangnya 150 kilometer. Ada lima kapal asing berjejer sudah habis ikan di Maluku Tenggara sampai Maluku Utara," tambahnya.

Ditambahkan Susi, Jepang sebagai salah satu negara yang mengandalkan perikanan saja khawatir dengan beroperasinya kapal asing berukuran 3.000GT sebanyak 3 unit. Jepang khawatir kemampuan kapal dengan alat tangkap jenis trawl itu akan menghabiskan populasi tuna di laut Jepang.

"Kemarin saya di Jepang, asosiasi tuna di sana concern dan sangat merasa bahaya dengan munculnya 3 kapal besar ukuran 3.000GT. Itu saja jadi pikiran orang Jepang karena 3.000GT itu jaringnya 900 kilometer, separuh Pulau Jawa," ucap Susi.

"Bayangkan kalau itu beroperasi di laut kita. Indonesia sekarang ikan hiu besar-besar sudah mulai kelihatan di laut kita. Planktonnya sudah naik, bio-mass naik, plankton banyak ke pinggir. Kalau cantrang diperbolehkan ke mana-mana, habis semuanya," pungkasnya.

Menurut Susi, kini sudah ada dua perairan di Indonesia yang sudah mulai menipis populasi ikannya. Pertama adalah Bagan Siapiapi di Riau dan Pekalongan di pantai utara Pulau Jawa.

"Kalau ini (cantrang) kita teruskan maka hancur semua seperti Pantura tidak ada lagi ikan. Ikan yang dilelang di Pekalongan itu bukan dari daerah situ. Pantura itu sudah over-fishing," imbuh Susi.

https://news.detik.com/berita/3486730/menteri-susi-perikanan-indonesia-tidak-boleh-dibawa-ke-politik

READ MORE - Menteri Susi: Perikanan Indonesia Tidak Boleh Dibawa ke Politik!

26 April, 2017

KKP Kembali Menangkap 9 Kapal Viatnam di Perairan Natuna

Dua Kapal Pengawas Perikanan milik Ditjen PSDKP KKP berhasil menangkap 9 (sembilan) kapal pelaku illegal fishing di perairan Natuna yaitu KP. Hiu 06 yang dinahkodai Fauzi Nyinga Mura berhasil menangkap 4 (empat) Kapal berbendera Viatnam  dan KP. HIU 11 dengan Nahkoda Irzal Kadir, A.Md berhasil menangkap 5 (lima) kapal Ikan Ilegal berbendera Viatnam. Kesepuluh kapal tersebut ditangkap pada tanggal 21 April 2017 di Perairan Natuna.


Kapal Pengawas Hiu 06 menangkap Kapal Illegal Fishing berbendera Viatnam yaitu KM. TG. 94169 TS  dengan tonage 62 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 05.30 WIB dengan dengan ABK 7 (tujuh) orang berkebangsaan Viatnam, KM. TG. 94916 TS  dengan tonage 43 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 06.18 WIB dengan dengan ABK 7 (tujuh) orang berkebangsaan Viatnam, KM. TG. 93395 TS  dengan tonage 34 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 06.43 WIB dengan dengan ABK 7 (tujuh) orang berkebangsaan Viatnam, KM. TG. 91705 TS  dengan tonage 30 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 07.09 WIB dengan dengan ABK 6 (enam) orang berkebangsaan Viatnam. Keempat kapal di adhock menuju Pangkalan PSDKP Batam untuk proses lebih lanjut.

Sedangkan Kapal Pengawas Hiu 11 menangkap Kapal Illegal Fishing berbendera Viatnam yaitu KM. TG. 94196 TS  dengan tonage 70 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 05.10 WIB dengan dengan ABK 5 (lima) orang berkebangsaan Viatnam, KM. TG. 91917 TS  dengan tonage 80 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 05.26 WIB dengan dengan ABK 6 (enam) orang berkebangsaan Viatnam, KM. TG. 90869 TS  dengan tonage 75 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 06.07 WIB dengan dengan ABK 5 (lima) orang berkebangsaan Viatnam, KM. TG. 92367 TS  dengan tonage 80 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 06.41 WIB dengan ABK 5 (lima) orang berkebangsaan Viatnam dan KM. TG. 92512 TS  dengan tonage 70 GT. Alat tangkap Trawl pada jam 07.02 WIB dengan dengan ABK 5 (lima) orang berkebangsaan Viatnam dengan. Kelima kapal tersebutdi adhock menuju Stasiun PSDKP Pontianak untuk proses lebih lanjut.

Menurut Bapak Eko Djalmo Asmadi Direktur Jenderal PSDKP ke sembilan kapal tersebut diduga menangkap ikan tampa dokumen yang syah dari pemerintah Republik Indonesia dan menggunakan alat tangkap terlarang dan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 92  jo Pasal 26 ayat (1) Pasal 93 ayat (2)  jo Pasal 27 ayat (2), Pasal 85 jo Pasal 9, jo Pasal 102 Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Sedangkan Menurut Bapak Goenaryo, A.Pi, M.Si selaku Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Ditjen PSDKP sampai saat ini Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP sejak bulan Januari 2017 sampai tanggal 21 telah menangkap menangkap 68 kapal illegal fishing yang terdiri terdiri dari 11 kapal Ikan Indonesia dan 57 kapal ikan asing.



Menurut data yang dihimpun oleh Direktorat Kapal Pengawas yang saat sekarang menjadi Direktorat Pemantauan dan Operasi armada sejak tahun 2005 sampai sekarang sebagai berikut :

Tabel Pemeriksaan dan Menangkap Kapal Ilegal
TAHUN
RIKSA
TANGKAP






KII
KIA
JML
KII
KIA
JML
2005
320
24
344
91
24
115
2006
1339
108
1447
83
49
132
2007
1995
212
2207
96
90
186
2008
2030
148
2178
119
124
243
2009
3822
139
3961
78
125
203
2010
2089
166
2255
24
159
183
2011
3269
79
3348
30
76
106
2012
4252
74
4326
42
70
112
2013
3824
47
3871
24
44
68
2014
2028
16
2044
22
16
38
2015
6720
62
6782
48
60
108
2016
3995
149
4144
23
140
163
2017 *)
538
57
595
11
57
68
JUMLAH
36221
1281
37502
691
1034
1725


REKAPITULASI KAPAL HASIL TANGKAPAN KAPAL PENGAWAS                                           
 BERDASARKAN BENDERA / KEBANGSAAN KAPAL









Update : 22 April 2017

NO
                   TAHUN
NEGARA
JUMLAH KAPAL


JUM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
Indonesia
96
119
78
24
30
42
24
22
48
23
11
517
2
Malaysia
8
12
9
22
11
5
14
0
10
26
3
120
3
Philipina
5
0
4
8
13
17
9
0
8
29
4
97
4
RRC
1
15
8
7
0
0
0
0
0
1
0
32
5
Thailand
31
23
27
7
3
8
4
7
6
1
0
117
6
Vietnam
45
74
76
115
42
40
17
9
36
83
50
587
7
Taiwan
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
6
8
Hongkong
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
Total
186
243
203
183
106
112
68
38
108
163
68
1421


Email mukhtarapi1@gmail.com
HP/WA. 081342791003

READ MORE - KKP Kembali Menangkap 9 Kapal Viatnam di Perairan Natuna