MUKHTAR LATARANGGA, A.Pi

Minggu, 20 Desember 2009

Perempuan dan Jejak Perubahan Iklim

Oleh *Khalisah Khalid*

Dalam studi lapangan di Desa Ilir, Indramayu, Jawa Barat, terungkap, sebagai buruh tani, Ibu Wati hanya bisa membawa pulang upah Rp 700.000 dalam 25 hari kerja saat masa panen dari pemilik lahan. Beberapa tahun belakangan, masa panen hanya bisa dinikmati satu tahun sekali dari semula dua kali akibat banjir dan kekeringan yang datang bergantian. Padahal, itulah penghasilan yang bisa didapat karena pendapatan suami sebagai nelayan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Kisah perempuan ini sekaligus memaparkan fakta perubahan iklim bukanlah proses yang netral jender. Meski perubahan iklim dirasakan semua orang, pengaruhnya bisa berbeda pada laki-laki dan perempuan karena perbedaan pengalaman yang dikonstruksikan kepada keduanya

*Perubahan*

Karena itu, perubahan iklim kemudian melahirkan bentuk ketidakadilan lain kepada perempuan, selain warisan bentuk ketidakadilan dari model pembangunan yang melakukan pendekatan patriarkhis. Salah satunya berupa beban ganda akibat dampak perubahan iklim. Pada 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan 40 miliar jam waktu dihabiskan perempuan di seluruh dunia untuk mencari air.

Bentuk ketidakadilan lain adalah pengabaian semua pengalaman pribadi, termasuk yang diungkapkan dalam pola komunikasi yang khas dan pengetahuan perempuan tentang relasi tubuhnya dengan kekayaan alam, baik individu maupun kolektif, yang dipengaruhi kelas, etnisitas, usia, seksualitas, status perkawinan, wilayah hidup yang membuat perempuan memiliki keragaman pengalaman, peran, fungsi, dan posisi dalam mengelola kekayaan alamnya. Revolusi Hijau menjadi satu bukti pembangunan dunia berwajah patriarkhal, menjauhkan akses dan kontrol perempuan terhadap tanah dan alamnya.

*Negosiasi*

Putaran negosiasi perubahan iklim terus berjalan dengan alot dalam Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) di Kopenhagen, Desember. Delegasi Indonesia dalam pertemuan climate hearing menyatakan pesimistis proses negosiasi bisa menguntungkan Indonesia di tengah negara industri, khususnya Amerika Serikat, yang terus bersiasat menghindar dari tanggung jawab dan pembahasan soal mekanisme pendanaan berbasis pasar dan utang luar negeri, termasuk mekanisme reduksi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD).

Pertanyaannya, bagaimana perundingan perubahan iklim jika ditarik pada entitas makhluk bumi bernama perempuan? Putaran negosiasi dalam COP-15 iklim lebih banyak berdebat soal mekanisme pendanaan berbasis pasar dan utang daripada membahas bagaimana seluruh makhluk bumi harus diselamatkan dari dampak perubahan iklim.

Perundingan tersebut jauh dari pembahasan mengenai kebutuhan spesifik perempuan. Tidak heran jika Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) tidak melihat Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai institusi negara yang penting untuk dilibatkan dalam upaya penanganan perubahan iklim. Akibatnya, hampir seluruh perumusan peta jalan perubahan iklim tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, proses yang dibangun jauh dari kebutuhan spesifik perempuan dan tidak lebih hanya menempatkan perempuan sebagai obyek kebijakan.

Dalam sarasehan perubahan iklim yang dilaksanakan Civil Society Forum untuk keadilan iklim terungkap bahwa di banyak tempat, seperti di Nusa Tenggara Timur, perempuanlah yang lebih mengetahui kebutuhan pangan atau konsumsi keluarganya karena perannya sebagai pengelola bibit dan benih.

Maria Hartiningsih dalam Fokus, ”Jejak Samar Chico Mendes” (Kompas, 20 November 2009), menuliskan, pasar karbon tidak menyentuh nilai ribuan spesies tanaman dan keragaman hayati hutan. Bahkan, pasar karbon juga tidak menyentuh nilai jejak pengetahuan dan pengalaman perempuan dalam hutannya.

Pasar karbon menegasikan esensi posisi dan peran perempuan dalam pengelolaan hutannya, antara lain dengan mengecilkan perempuan sebagai penjaga pangan (food gathering) yang melanggengkan reproduksi sosial perempuan dalam komunitasnya.

*Kontrol*

Selain akses dan kontrol yang dihilangkan, pasar juga tidak menghitung nilai kelembagaan perempuan dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, termasuk di dalamnya aktivitas ritual keseharian perempuan dan beragam bentuk solidaritas antarperempuan. Sesederhana apa pun, ritual dan solidaritas itu merupakan bagian dari kelembagaan perempuan, bagian dari cara bertahan hidup di tengah krisis.

Karena itu, menjadi sangat relevan jika perempuan aktivis dunia menyerukan menolak mekanisme REDD sebagai jalan penanganan perubahan iklim karena REDD sangat jauh dari pemenuhan keadilan bagi perempuan dalam pengelolaan kekayaan alamnya.

*Khalisah Khalid* *Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia; Gender Working Group Friends of the Earth International
*


--
Khalisah Khalid
Mobile Phone : +62813 11187 498
Email : sangperempuan@ gmail.com
YM : aliencantik@ yahoo.com
READ MORE - Perempuan dan Jejak Perubahan Iklim

Melacak Sirip Hiu dari Sup Hingga Samudra

Tiap tahun jutaan sirip hiu diperdagangkan di pasar-pasar di China untuk memenuhi permintaan akan sup sirip hiu, yang dianggap sebagai salah satu kenikmatan kuliner. Tapi sejauh ini belum pernah diketahui hiu dari daerah mana dan jenis apa yang terancam akibat perdagangan ini. Berkat dilakukannya riset DNA, para peneliti mampu melacak asal sirip hiu yang dijual di pasaran Hong Kong sampai ke tempat hiu-hiu itu hidup. Ilmuwan menemukan bahwa sebagian dari sirip hiu itu diambil dari jenis hiu martil yang hidup berkilo-kilometer jauhnya dari Hong Kong dan populasinya tergolong terancam.

Penemuan ini menekankan pentingnya melindungi hiu-hiu dari perdagangan internasional. Pasalnya, sekitar 73 juta hiu dibunuh tiap tahun demi masakan yang disebut lezat ini, dimana 1 sampai 3 juta hiu yang dibunuh adalah hiu martil. Menurut Ellen Pikitch, profesor ilmu kelautan dari Universitas Stony Brook, New York, hiu-hiu martil diincar karena ukuran siripnya yang besar, dan 1 kg sirip bisa dijual seharga 120 dollar AS.

“Perdagangan sirip hiu telah terjadi bertahun-tahun secara gelap,” kata Demian Chapman, peneliti dari Institut Ilmu Pelestarian Laut, Universitas Stony Brook. “Hasil kerja kami menunjukkan bahwa perdagangan sirip hiu martil berasal dari seluruh penjuru dunia, maka itu penanganannya juga harus dilacak dan dikelola secara global.”

Chapman dan para mitranya memakai teknik yang disebut ‘identifikasi stok genetika’ (GSI) untuk meneliti contoh DNA dari 62 sirip hiu martil yang didapatkan dari pasaran di Hong Kong. Dengan melihat urutan DNA mitokondrial dari tiap sirip – yaitu bagian kode genetika yang diturunkan dari induk dan bisa dilacak untuk menentukan daerah kelahiran hiu – para peneliti bisa mencocokkan 57 dari 62 sirip tersebut pada suatu lokasi di Samudra Indo-Pasifik.

Tim peneliti juga menganalisa urutan mitokondrial dari 177 hiu martil yang telah dipotong siripnya di Samudra Atlantis bagian barat dan membuktikan bahwa spesies itu berasal dari tiga kelompok menurut asalnya, yaitu: dari utara (Atlantik dan Teluk Mexico), tengah (Belize dan Panama), selatan (Brazil). Hasil pelacakan menunjukkan 21 persen sirip hiu di Hong Kong berasal dari Atlantik bagian barat. Hiu martil yang telah diambil siripnya di area ini sejak 2006 sudah termasuk kelompok terancam menurut Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). Bahkan spesies daerah pesisir ini sepertinya telah hilang dari bagian barat Samudra Atlantik Utara dan Teluk Mexico.

“DNA dari hiu martil memiliki tanda DNA populasi yang kuat, sehingga kita bisa melacak asal-usul geografis sebagian besar sirip yang dijual di pasaran,” kata Mahmood Shivji, direktur dari Institut Riset Guy Harvey, di Florida yang telah menerbitkan karya tulis mengenai topik ini. “Dari sudut pandang yang lebih luar, pengujian sirip lewat forensik DNA bisa menjadi alat untuk menentukan area perlindungan dan untuk memastikan hiu tidak punah di area tertentu akibat diburu secara berlebihan.”

Perlindungan hiu martil akan dipertimbangkan pada Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies yang Terancam (CITES), Maret 2010, di Qatar.

Amerika telah mengusulkan bagi CITES untuk mendaftar hiu martil dan lima spesies hiu lainnya pada Lampiran II, yang akan mencanangkan perizinan dan pengawasan untuk seluruh perdagangan spesies ini di seluruh perbatasan internasional. Dengan mengetahui spesies dan asal-usul dari sirip yang diperdagangkan maka pengelolaan dan usaha perlindungan bisa dialokasikan dengan efektif. Temuan ini diterbitkan lewat internet, Selasa (1/12), dalam jurnal “Endangered Species Research”.

Sumber: http://sains.kompas.com

READ MORE - Melacak Sirip Hiu dari Sup Hingga Samudra

Jumat, 18 Desember 2009

FADEL AJAK DUNIA SELAMATKAN LAUT

Indonesia menjadi pengagas dan penyelenggara kegiatan the oceans day bersama lembaga kelautan internasional, yang dilaksanakan parallel dengan event COP 15 UNFCCC di Copenhagen. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Fadel Muhammad berkesempatan menyampaikan butir-butir pemikiran akan pentingnya dimensi kelautan dalam negosiasi perubahan iklim bersama-sama dengan Hon Hilary Benn MP, Menteri Lingkungan Hidup, Pangan dan Pedesaan (DEFRA) Inggris. di kantor European Environment Agency, Copenhagen (14/12).

Dalam kesempatan tersebut, Fadel menegaskan agar seluruh mitra kelautan di dunia perlu bersama-sama menyelamatkan laut dan juga menyelamatkan masyarakat dan komunitas yang tinggal di wilayah pesisir, pulau-pulau dan kepulauan, karena dampak perubahan iklim terhadap laut dan pesisir telah nyata dengan adanya kenaikan paras air laut, pemutihan terumbu karang dan pengasaman laut. Lebih lanjut Fadel menjelaskan bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam menanggulangi dampak perubahan iklim melalui upaya pelestarian dan konservasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Komitmen Indonesia telah mendapat apresiasi dari dunia internasional dengan ditunjukannya Indonesia sebagai Sekretariat Regional Coral Triangle Initiative (CTI) yang bertempat di Manado, Sulawei Utara dan Indonesia juga terpilih sebagai Ketua Dewan Menteri CTI yang merupakan prakarsa enam Negara; Indonesia, Philippina, Malaysia, Timor Leste, Solomon Island dan Papua New Guinea.

Fadel juga mengutip kebijakan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan oleh Indonesia. Sesuai dengan pidato Presiden SBY pada pertemuan G-20, target yang disampaikan adalah penurunan emisi 26 persen sampai 2020 dengan upaya dan prakarsa sendiri, serta 41 persen apabila ada dukungan internasional sampai dengan 2020. Dunia internasional harus menempatkan pengarustamakan dimensi kelautan dalam perubahan iklim global sebagai amanat Deklarasi Kelautan Manado, tegas Fadel. Hal ini selaras dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan sangat berkepentingan terhadap keberadaan mitra dan tersedianya dukungan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi serta alih teknologi dalam program adaptasi dampak perubahan iklim.

Kegiatan the ocean day dibuka secara resmi oleh Pangeran dari Monaco H.S.H Prince Albert II, dan diawali dengan penyampaian laporan dan pengantar dari Direktur Eksekutif European Environment Agency Prof Jacqueline McGlade, Co-Chair dan Kepala Sekretariat Global Forum on Oceans, Coasts, and Islands Universitas Delaware Dr Biliana Cicin-Sain. Kegiatan the oceans day yang mengangkat tema pengarustamaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam perubahan iklim (The Importance of Oceans, Coasts, and Small Island Developing States in the Climate Regime) dihadiri sebanyak 150 peserta dari 39 negara yang terdiri dari para pakar, pengambil kebijakan dan pengamat kelautan dari seluruh dunia, hadir untuk mendiskusikan berbagai isu kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendesak untuk segera ditangani dalam kerangka perubahan iklim.

Rangkaian acara the Ocean Day diakhiri dengan Panel 6 (Perspectives from World Leaders and Reception) yang dimoderatori oleh Dr. Gellwynn Jusuf, Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Gellwynn bertindak memperkenalkan tokoh-tokoh kunci kelautan dari beberapa badan-badan internasional kelautan yang mempunyai peran kunci dalam memberikan dampak upaya penurunan emisi karbon di atmosfer, antara lain dari UNEP, Bank Dunia, Uni Eropa dan Amerika Serikat.Tunjukkan semua





Jakarta, 16 Desember 2009

Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
READ MORE - FADEL AJAK DUNIA SELAMATKAN LAUT

PEMANASAN GLOBAL : efek dan solusinya [

Baru saja Konferensi Tingkat Tinggi mengenai perubahan iklim di Kopenhagen, Denmark berakhir. Entah kesepakatan apalagi yang bisa dicapai oleh Para Pemimpin kita. Sebuah "planet darurat-krisis yang mengancam kelangsungan hidup peradaban kita dan habitat Bumi"-sebagaimana mantan Wakil Presiden AS Al Gore menggambarkan pemanasan global. Sebagian besar kelompok lingkungan hidup mengabarkan pesan yang sama. Begitu juga dengan para wartawan dan ilmuwan..

Bahkan, pada pertemuan tahunan 2008 untuk pemenang Hadiah Nobel di Lindau, Jerman, setengah partisipan penghargaan prestisius tersebut pada diskusi panel perubahan iklim membantah teori tersebut sebagai apa yang disebut konsensus tentang pemanasan global.

Anda mungkin telah mendengar peringatan mengerikan ini berkali-kali. Karbon dioksida (CO2) dari manusia akibat penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam semakin menumpuk di atmosfer. Karbon dioksida adalah gas yang menyebabkan efek rumah kaca karena panas terjebak dan tidak bisa keluar dari atmosfer bumi sehingga suhu bumi semakin memanas. Al Gore memperingatkan bahwa pemanasan global disebabkan oleh emisi karbon dioksida, dapat meningkatkan permukaan air laut sebesar 20 kaki dan dapat menimbulkan badai yang mematikan.

Beberapa ilmuwan tidak mendukung teori ini dan prediksi lainnya yang menakutkan seperti Al Gore dan sekutu-sekutunya berulang kali gembar-gemborkan sebagai "konsensus ilmiah." Pemanasan global adalah nyata dan emisi karbon dioksida yang berkontribusi untuk itu, tetapi ini bukan krisis. Pemanasan global di abad ke-21 cenderung sederhana, bahkan bisa jadi menguntungkan di beberapa tempat.Bahkan dalam kasus terburuk, umat manusia akan jauh lebih baik tahun 2100 daripada sekarang ini. Demikian pendapat para ilmuwan tersebut.

Gas rumah kaca tetap dapat tinggal di atmosfer selama bertahun - tahun mulai dari dekade ke ratusan dan ribuan tahun. Tidak peduli apa yang kita lakukan, pemanasan global akan memiliki pengaruh di Bumi. Berikut adalah 5 efek mematikan dari pemanasan global.

5. Penyebaran penyakit

Ketika negara-negara bagian utara bumi semakin hangat, penyakit dan serangga bermigrasi ke utara, membawa wabah dan penyakit dengan mereka. Bahkan beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa di beberapa negara berkat pemanasan global, malaria belum sepenuhnya bisa diberantas.

4.Perairan hangat dan seringnya frekuensi badai

Ketika suhu laut naik, kemungkinan badai timbul akan lebih sering dan kuat. Kita lihat hal ini terjadi pada pada tahun 2004 dan 2005, dimana sejumlah badai besar menghantam beberapa negara.

3. Peningkatan probabilitas dan intensitas kekeringan dan gelombang panas

Meskipun beberapa daerah di bumi akan menjadi lebih basah akibat pemanasan global, daerah lain akan mengalami kekeringan serius dan gelombang panas. Afrika akan menerima yang terburuk, dimana kekeringan lebih parah juga bisa terjadi di Eropa.. Air sudah menjadi barang sangat langka di Afrika, dan sesuai dengan Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim, pemanasan global akan memperburuk kondisi dan dapat memicu konflik dan perang.

2.Konsekuensi ekonomi

Sebagian besar efek antropogenik pemanasan global tidak akan baik. Dan efek ini mengacu pada satu hal untuk negara-negara di dunia: konsekuensi ekonomi. Badai menyebabkan kerugian miliaran dolar akibat kerusakan, biaya perawatan dan lainnya semakin memperburuk keadaan.

1. Es di kutub mencair

Es di kedua kutub mencair merupakan indikasi empat bahaya lainnya yang mungkin timbul.

Pertama, Hal tersebut akan meningkatkan permukaan air laut. Ada 5..773.000 kilometer kubik air es , gletser, dan salju permanen. Menurut National Snow and Ice Data Center, jika semua gletser meleleh hari ini, air laut akan meningkat sekitar 230 meter. Untungnya, itu tidak akan terjadi semua dalam waktu bersamaan! Tapi permukaan laut akan tetap naik, perlahan namun pasti.

Kedua, topi es mencair akan mempengaruhi ekosistem global tidak seimbang dan ketika mereka meleleh mereka akan menghilangkan garam laut, atau membuat air laut berkurang kadar keasinannya atau desalinisasi. Desalinisasi ini akan membuat "kacau" arus laut. Ketidakteraturannya akan mendinginkan daerah sekitar timur laut Amerika dan Eropa Barat. Untungnya, hal tersebut malah yang akan memperlambat beberapa efek lain dari pemanasan global di daerah itu!

Ketiga, suhu meningkat dan mengubah lanskap dalam lingkaran artic akan membahayakan beberapa jenis binatang. Hanya yang paling dapat beradaptasi akan bertahan hidup.

Keempat, pemanasan global dapat menghilangkan bola salju dengan topi es. Topi es berwarna putih, dan memantulkan panas sinar matahari kembali ke ruang angkasa, lebih lanjut lagi mengenai hal tersebut jika topi es mencair, satu-satunya reflektor adalah lautan. Kita ketahui bersama warna laut adalah gelap dan warna gelap menyerap panas sinar matahari lebih banyak,sehingga pemanasan bumi semakin maksimal.

Jadi apa solusinya? Apakah kita hanya akan berdiam diri? Apakah ada efek positif dari pemanasan global? Bagaimana dengan semua wacana tentang solusi dari pemanasan global?. Beberapa solusi berikut mungkin dapat dikritisi teman - teman milis sekalian :

1.) Hilangkan semua subsidi untuk penggunaan bahan bakar.

Subsidi untuk energi fosil adalah beban jutaan dolar bagi pembayar pajak yang sementara itu menghasilkan manfaat yang minimal. Meskipun program ini mungkin relatif kecil mengingat ukuran pasar energi dalam negeri, mereka melayani hanya sebagian orang. Potensi ancaman pemanasan global, apakah itu nyata atau tidak, hanya satu jalan untuk menghilangkan program-program subsidi ini yaitu Perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengakhiri subsidi energi dengan target mengikat yang akan memberi hasil signifikan bagi pengurangan emisi. Contohnya seperti Protokol Kyoto, yang memaksa "diet energi" pada para negara peserta.

2.) Mencabut Program Asuransi Banjir.

Banyak keprihatinan terhadap akibat membahayakan dari pemanasan global di AS berkaitan dengan kenaikan permukaan laut dan banjir yang akan terjadi. Namun, banyak potensi investasi berada di daerah-daerah rawan banjir dengan perlindungan dari Program Asuransi Federal dari Pemerintah AS. Program ini mendorong pembangunan di daerah-daerah rentan dengan bertindak semacam "moral hazard", para investor mengambil resiko yang lebih besar karena pemerintah menyatakan akan membantu menanggung risiko itu. Reformasi terjadap program tersebut adalah jawaban lebih realistis dari isu pemanasan global.

3.) Reformasi Air Traffic Control Systems.

Permintaan yang lebih besar untuk perjalanan udara berarti lebih banyak penerbangan, yang berarti lebih besar penggunaan bahan bakar dan meningkatkan emisi. Namun, pemerintah saat ini masih mengacu pada sistem pengendalian lalu lintas udara, yang didasarkan pada era 1920-an yaitu System Beacon yang dapat menghalangi inovasi yang dapat mengurangi penggunaan bahan bakar dan emisi. Sebagai aturan umum, semakin pendek penerbangan, semakin sedikit bahan bakar akan dikonsumsi. Namun, baik maskapai maupun pilot memiliki kebebasan untuk memilih rute yang paling langsung dan ekonomis. Memberi pilot kebebasan untuk memetakan rute tentu saja adalah yang menarik dan diinginkan di mata industri penerbangan, dan dampak terhadap lingkungan akan luar biasa. Karena itu suatu reformasi menyangku lalu lintas udara perlu dilakukan untuk mengurangi emisi akibat lalu lintas udara yang kian padat di era globalisasi ini.

4.) Memfasilitasi Kompetisi Penyedia Listrik Swasta yang murah.

Dengan menolak model peraturan pemerintah pusat yang memonopoli energi listrik dan memungkinkan pemasok listrik swasta sebagai suplier listrik murah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, energi limbah dan emisi yang terkait akan berkurang jauh, pemerintah dalam hal ini cukup sebagai regulator saja. Pengurangan limbah ini akan membuktikan manfaat ekonomis bahkan jika emisi itu sendiri tidak menimbulkan masalah.

5.) Mengurangi Hambatan peraturan pembangunan energi nuklir.

Tidak ada teknologi lain selain nuklir yang terbukti mampu memberikan energi bebas emisi pada skala yang dibutuhkan untuk membuat pengurangan signifikan dalam emisi karbon. Masalahnya adalah bahwa berkat para aktivis lingkungan anti-nuklir pada 1970-an, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun sebuah pabrik nuklir. Hal ini mendorong pengembangan dan biaya konstruksi sampai tingkat tidak ekonomis dan kompetitif dengan membangun bentuk pembangkit listrik dengan bahan bakar seperti batubara dan gas alam. Menurut lembaga energi nuklir, dibutuhkan 10 tahun dari konsep untuk operasi untuk membangun pabrik nuklir, dan hanya empat di antaranya adalah konstruksi, sisanya izin pengembangan aplikasi (2 tahun) dan pengambilan keputusan oleh Komisi Pengatur Nuklir (4 tahun).

Yah, mari kita memupuk harapan untuk dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia, kita bisa mulai mencegah pemanasan global dari sekarang, dari apa yang kita miliki dan mulai dari diri kita. Tidak akan pernah terlambat untuk melakukan perbuatan baik.

READ MORE - PEMANASAN GLOBAL : efek dan solusinya [

Kamis, 12 November 2009

SELAMATKAN PESISIR DAN LAUT LAMBALE (KAB. BUTUR)

Oleh: Harmin Hari

(Dosen Fak. Perikanan & Ilmu Kelautan Unhalu (Masyarakat Butur di Kendari))


Belum lama ini saya bersama teman menyempatkan melakukan penelitian di Butur tentang “Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Butur”. Kegiatan yang melibatkan berbagai keahlian bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut Butur. Dalam suatu diskusi dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion) di Kulisusu Barat tepatnya di Desa Kotawo, beberapa nelayan mengeluhkan maraknya illegal fishing dengan penggunaan potas (pandita/bahasa Buton Utara). Potas tersebut oleh masyarakat disana menyebutnya dengan nama dagang “Decis dan Thiodan (Racun serangga)” Anehnya kegiatan illegal tersebut dilakukan leluasa tanpa pengawasan apalagi sangsi hukum.
Parahnya pelakunya disinyalir dari aparat keamanan setempat. Demikian pengakuan nelayan disana yang tidak berdaya atas ulah perusak lingkungan tersebut. Decis digunakan di perairan hulu sungai dengan cara menabur kurang lebih 0,25 liter sekali operasi. Dampaknya adalah terjadi kematian massal ikan dan fauna perairan lainnya sampai radius 2 km. Organisme besar atau kecil semuanya mati dan hanyut terbawa arus kali. Putih seperti ampas kelapa ikan, udang dan biota lainnya. Juga Thiodan digunakan pula untuk menangkap udang. Caranya dengan mencampurkannya bersama pasir putih dan kemudian ditebar. Udang menggapnya sebagi mangsanya langsung memakannya. Dampaknya udang yang ada disekitar tersebut akan mati seketika.
Hal ini dilakukan berulang kali dan anehnya masyarakat juga tidak ada yang memprotesnya. Kalupun ada yang keberatan hanya nelayan tangkap yang merasakan langsung dampaknya yakni semakin kurangnya hasil tangkapan mereka, suara keluhan tersebut redup tak bermakna dikalahkan keserakahan perusak lingkungan Rintihan keberatanpun hanya dalam hati dan perusak lingkungan tersebut tidak pernah mendengar keluhan tersebut bahkan bangga karena tidak ada yang menegur apalagi dikenakan sangsi hukum Pengakuan nelayan penangkap kepiting bahwa 5 tahun lalu, mereka dapat menangkap kepiting 8 kg sekali operasi (selama 24 jam), sekarang ini syukur-syukur kalau mendapatkan 3 kg. Setiap kali penggunaan Decis atau Thiodan tersebut maka jangan harap akan dapat hasil tangkapan, sepertinya tidak adalagi ikan, kepiting atau udang. Sekarang dampaknya semakin luas dan sudah dirasakan petani budidaya rumput laut yang ada di sekitar muara kali Lambale dan Langkumbe. Mulai dikeluhkan karena rumput laut yang selama ini tumbuh subur, tiba-tiba gugur dan mati. Bukan hanya dua racun tersebut di atas, di beberapa wilayah Butur juga masih marak dilakukan pengeboman ikan, penggunaan tuba. Pelaku perakit bom memang kebanyakan berasal dari luar daerah seperti Saponda (Kab. Kendari), tetapi ada juga masyarakat Butur sendiri Kejadian ini sungguh merugikan baik secara ekonomi, sosial maupun ekologis Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah.
Pertama, Belum adanya kesadaran kolektif. Pepatah bijak bahwa “lingkungan merupakan titipan anak cucu kita dan bukan warisan nenek moyang kita” belum dipahami. Dapat dibayangkan bahwa ketika racun tersebut disebar dan telah mamatika ikan, justru masyarakat banyak memananen ikan-ikan, udang, kepiting. Belum ada inisiatif untuk kemudian mereka saling menyadarkan bahwa tindakan tersebut illegal fishing yang mesti menjadi musuh bersama. Belum ada kesadaran. Kalaupun ada yang insaf hanya sebatas pengetahuan dan belum dihayati apalagi diamalkan. Kesadaran terkalahkan oleh keserakahan. Kedua, Kurangnya Pengawasan/ Pemerintah tidak peduli. Bukan alasan lagi bahwa belum adanya pengawasan dari pemerintah. Karena seterisolir apapun, sekampungan apapaun suatu daerah pasti ada pemerintahnya minimal RT, apalagi setara kecamatan, sudah pasti ada pemerintah yang berwenang. Karena itu sangat menyayat hati, sangat murka kita ketika pengakuan warga setempat bahwa justru aparat keamanan sendiri yang selalu meracuni ikan di daerah hulu sungai Lambale. Ibarat membersihkan kotoran tidak akan mungkin bersih kalau sapunya saja kotor. Ketiga, Sangsi Hukum tidak tegak.
Sudah pasti hukum tidak akan jadi tegak karena penegaknya memang pelanggar hukum itu sendiri. Seharusnya yang merusak lingkungan akan dipenjarakan dan yang menyelamatkan lingkungan diberikan reward atau penghargaan. Hukuman yang berkaitan dengan perusak lingkungan sudah sangat jelas.
Denda materi dan hukuman kurungan imbalannya. Saya mengusulkan perlu dilakukan sangsi sosial. Misalnya saja orang yang melakukan illegal fishing dikucilkan masyarakat setempat, tidak dihadiri masyarakat kalau ada hayatan yang dibuatnya dan ikan hasil tangkapannya jangan dibeli. Mampukah kita mencermati tiga hal tersebut di atas. Diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah, kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut, pemerintah harus peduli dan hukum ditegakan. Karenanya bila ini dilakukan semua maka masa depan lingkungan kita akan lestari tetapi bila tidak maka kehancuran lingkungan akan menjemput pula
READ MORE - SELAMATKAN PESISIR DAN LAUT LAMBALE (KAB. BUTUR)

Pergaulan Kepulauan

Sesungguhnya demikian banyak fakta sejarah yang masih tersembunyi di balik waktu dan ketidaktahuan kita tentang peradaban yang pernah dan masih dikembangkan oleh masyarakat kepulauan Indonesia ini. Fakta-fakta dari banyak sekali momen historis yang monumental dari riwayat hidup kita yang obskur, dibalut mistik, berpengertian eklektik, atau gelap sama sekali. Bahkan, misalnya, sejarah yang belum jauh, katakanlah tentang Wali Songo, masih banyak dirundung keremangan. Begitu pun soal masuknya Islam, Gajah Mada, Sriwijaya, Ajisaka, kultur dan kerajaan Jawa purba, asal muasal Betawi, hingga siapa sebenarnya Imam Bonjol dan Kaum Padri, dan seterusnya.
Atau katakanlah seorang geograf Yunani asal Mesir yang hidup sekitar 1,5 milenium lalu, mencatat adanya ekspedisi dari Jawa membawa hasil-hasil bumi terbaiknya ke Afrika untuk ditukarkan dengan budak, pada 100 M. Menggambarkan di masa itu sesungguhnya telah berkembang sebuah peradaban yang cukup advanced dengan tingkat ekonomi (perdagangan) yang tinggi.Atau sebagaimana para ahli membuktikan, kecakapan bahari masyarakat kepulauan ini memilki tradisi bahkan teknologi yang sangat tinggi, sejak masa purba.
Sehingga perahu jung bukannya dipelajari dari Cina, tapi justru sebaliknya. Begitu pun teknologi pelayaran dan armada besar Cina, macam ekspedisi Ceng Ho, sesungguhnya belajar dari tradisi kelautan negeri ini. Tak mengherankan, karena tiga peradaban besar yang sangat mempengaruhi bangsa ini --Cina, India, dan Arab-- sesungguhnya adalah peradaban kontinental, bukan maritim.Tak mengherankan, bila kata ''bahari'' dalam kosakata Melayu, bermakna dasar ''dahulu kala''.
Sebuah penandaan tegas tentang kelautan sebagai identitas asli kita. Sehingga bisa jadi benar pendapat beberapa pengamat: kata Indonesia --yang berakar dari kata ''Indos'' (Indus/India) dan ''nesos'' (nusa/pulau) -- sangatlah berorientasi daratan. Kata ''nusantara' ', ''tanah air'', atau ''dipantara' ' dirasa jauh lebih cocok menggambarkan realitas historis dan geografis bangsa ini.Dari paparan itu kita mendapatkan bukti bahwa di kepulauan ini, sejak ribuan tahun lalu, sudah berkembang satu bentuk pergaulan kebudayaan yang sangat terbuka dan kosmopolit, yang ditandai oleh berlangsungnya proses akulturasi yang penuh respek terhadap kultur asing. Negeri-negeri seputar kepulauan ini, seperti Formosa, Filipina, Singapura, Malaysia --dan sesungguhnya hingga Madagaskar dan Hawaii, menurut teori persebaran bahasa-- adalah bagian dari tradisi pergaulan kepulauan di atas.
Datangnya kultur kontinental yang datang dari Utara dan terutama Barat --hingga Eropa-- sejak masa sejarah, sesungguhnya cukup bertentangan dengan tradisi itu. Penetrasi kultur kontinental yang sangat kuat, melalui agama hingga kolonialisasi, dari materialiasi sampai kapitalisasi di 200 tahun belakangan, cukup mengguncang tradisi tersebut.
Bahkan di banyak bagian sukses mengubah orientasi, pola berpikir, atau sikap mental kita. Kultur daratan, dengan bentuk kerajaan konsentris dan ketentaraan, misalnya, begitu dominan saat ini.Menariknya, kultur adoptif itu kini merenggut habis kepercayaan diri negara tetangga, Malaysia. Sukses ekonomi mereka yang sangat ''Barat'' membuat negara itu memiliki cara berpikir ganjil: melihat identitas diri atau kebudayaannya subordinatif di hadapan ''kakak'' di sebelah rumahnya.
Lalu dengan perasaan cemburu ia mengganggu sang ''kakak'', untuk meruntuhkan otoritas politik dan kulturalnya, untuk mendapatkan kekuatan politik/kulturalnya , di sisi kekuatan ekonomis yang dimilikinya.Sebenarnya lumrah saja jika tari pendet, reog, wayang kulit, rasa sayange, dan sebagainya mereka tampilkan. Karena dalam pergaulan kepulauan, hal itu lumrah. Bangsa Melayu --sebagaimana Bangsa Batak, Jawa, Bugis, Bali, dan lainnya-- terbentuk dan dibentuk juga oleh anasir kultural di luarnya.
Tak ada persoalan hak cipta, apalagi paten. Yang ada adalah masalah etika, ketika pergaulan kebudayaan kepulauan ini dicederai oleh cultural attitude salah satu anggotanya yang tidak sopan dan tak punya rasa hormat, bahkan pada tradisi yang telah menciptakan diri mereka sendiri.Apalagi ketika penggunaan anasir kultural itu dilatari oleh kepentingan sempit politis, ideologis, atau industrialis, lewat pendekatan kontinental --yang memiliki sejarah perampokan budaya luar biasa-- pada sesama anggota peradaban kepulauan ini.
Sebuah tepukan untuk memberi teguran dan ingatan pantas dilakukan. Teguran kebudayaan untuk kembali menghormati identitas awal kita bersama. Teguran yang sebenarnya juga mesti diberikan pada penguasa kita sendiri yang juga sudah ''lupa lautan'', atau mengingkari ''ketanahairannya' ' sendiri.*Radhar Panca Dahana, Pekerja seni dan pemerhati budaya (Gatra Nomor 47 Beredar Kamis, 1 Oktober 2009)
READ MORE - Pergaulan Kepulauan

Tumbuhan Laut Merupakan Kunci Rahasia Untuk Pencegahan Pemanasan Global

Hutan mangrove, rawa masin (salt marshes) dan padang lamun (seagrass beds), mencakup kurang dari 1 persen dari seluruh luasan dasar laut samudra dunia, tetapi dapat mengikat lebih separuh dari seluruh karbon yang terkubur di dasar laut.
Kehidupan dalam laut mempunyai potensi membantu pencegahan pemanasan global, demikian menurut satu laporan yang baru saja diterbitkan.Tumbuhan laut dapat menyerap 2 milliar ton karbondioksida dari atmosfer setiap tahun, tetapi sebagian besar plankton yang bertanggung jawab akan hal itu tak pernah mengendap sampai ke dasar laut untuk menjadi gudang penyimpanan karbon yang permanen.
Lain halnya dengan hutan mangrove, rawa masin dan padang lamun. Meskipun mereka seluruhnya hanya mencakup kurang dari 1 persen dari luasan dasar laut samudra, namun mereka dapat mengunci lebih separuh karbon yang terkubur di dasar laut. Mereka diperkirakan mengikat sekitar 1.650 juta ton karbondioksida per tahun – kurang lebih separuh dari emisi dari kegiatan transportasi global – hingga membuat mereka merupakan carbon sinks yang paling besar di bumi ini. Akan tetapi kini kapasitasnya untuk menyerap emisi karbon berada dalam ancaman: habitatnya semakin hilang (habitat loss) dengan laju sekitar 7 peren per tahun, atau sampai 15 kali lebih laju dari yang dialami hutan-hujan tropis. Bahkan sekitar sepertiganya telah lenyap.
Sekitar 50 persen umat manusia di bumi ini menghuni daerah pesisir sampai selebar 65 mil dari pantai, dan ini memberikan tekanan yang amat berat terhadap lingkungan pantai. Sejak tahun 1940-an, sebagian Asia telah kehilangan 90 persen hutan mangrovenya, melenyapkan daerah pemijahan dan asuhan bagi ikan-ikan, dan juga perlindungan bagi masyarakat lokal terhadap hantaman badai.
Daerah rawa masin dekat muara sungai dan delta mengalami nasib yang serupa, karena dialihkan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Padahal, ekosistem ini sangat kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang mampu mengikat karbon. Padang lamun acapkali dapat meningkatkan dasar laut sampai tiga meter karena mereka mengendapkan hamparan lamun yang telah mati, tetapi air yang keruh menghambat mereka untuk mendapatkan sinar surya.“Kami telah mengetahui bahwa ekosistem laut kita merupakan asset yang bernilai triliunan dolar yang terkait dengan sektor pariwisata, perthanan pantai, perikanan dan jasa-jasa penjernihan air. Kini semakin jelas bahwa semua itu dapat merupakan mitra untuk melawan perubahan iklim”, demikian tutur Achin Steiner, UN Under-Secretary General.
Potensi kontribusi laut sebagai carbon sink selama ini masih terabaikan, demikian menurut laporan hasil kerjasama UNEP (United Nations Environment Programme), FAO (Food and Agricultural Organization) dan UNESCO (United Nation Education, Scientific and Cultural Organization).
Data yang akurat tentang habitat ini amat sulit diperoleh, dan diperkirakan mungkin dua kali lebih rendah dari estimasi yang digunakan dalam laporan.“Kapasitas untuk menguburkan karbon oleh habitat tumbuhan laut ini sangat fenomenal, 180 kali lebih besar dari pada rata-rata laju penguburan di samudra terbuka” demikian menurut penulis itu. Hasilnya, dapat dikunci sekitar 50 – 70 persen karbon organik ke dasar samudra.
Untuk melindunginya para penulis menyarankan agar dibentuk Dana Karbon Biru (Blue Carbon Fund) untuk membantu negara-negara berkembang melindungi habitat laut mereka. Carbon sinks di laut harus dapat pula diperdagangkan seperti halnya dengan hutan-hutan daratan, kata mereka. Bersama dengan skema PBB untuk mereduksi penggundulan hutan, habitat laut itu dapat mereduksi sampai 25 persen reduksi emisi yang dibutuhkan agar pemanasan global di bawah 2oC (3.5oF).Christian Nellemann, editor laporan itu menuturkan: “Kecenderungan (trend) sekarang menunjukkan bahwa ekosistem-ekosistem itu sebagian besar akan hilang dalam beberapa dekade mendatang”.(Sumber: Times online, 14 Oktober 2009)Source : CRITC COREMAP-LIPI
READ MORE - Tumbuhan Laut Merupakan Kunci Rahasia Untuk Pencegahan Pemanasan Global

Memahami Patogen Yang Meningkatkan Resiko Coral Bleaching

Terinspirasi teknologi yang digunakan oleh dokter untuk melakukan scan Magnetic Resonance Imaging (MRI), peneliti dari enam lembaga termasuk National Institute of Standards and Technology (NIST) – bekerja di Hollings Marine Laboratory (HML) di Charleston, SC, sedang mempelajari aktivitas metabolik patogen yang diduga menjadi salah satu penyebab coral bleaching, ancaman serius terhadap ekosistem terumbu karang di seluruh dunia.

Coral bleaching atau pemutihan karang hidup terjadi karena gangguan pada simbiosis karang dengan zooxanthellae. Makhluk uniseluler ini berada dalam jaringan karang itu dan menyediakan 90 persen energi untuk karang. Zat kimia yang diturunkan dari ganggang ini yang memberikan warna pada karang. Sayangnya, koloni karang di seluruh dunia sedang terancam oleh lautan bakteri yang dikenal sebagai Vibrio Coralliilyticus. Ketika mikroba menjadi virulen, ia dapat masuk dalam karang dan mengusir yang zooxanthellae, dan menyebabkan karang kehilangan pigmentasi. Bila simbiosis terganggu cukup lama, karang mati karena kelaparan(zooxanthellae adalah penghasil energi utama bagi karang).

Ilmuwan lingkungan menunjukkan hasil percobaan laboratorium bahwa virulensi V. coralliilyticus bergantung pada suhu. Pemutihan oleh mikroba ini terjadi pada temperatur di atas 24 derajat Celcius (75 derajat Fahrenheit). Temuan ini telah menyuarakan keprihatinan bahwa peningkatan suhu air laut, baik melalui perubahan musiman alam atau kecenderungan perubahan iklim dapat mengakibatkan peningkatan risiko coral bleaching. Selama dua dekade terakhir, telah dilaporkan bahwa hampir 30 persen dari terumbu karang dunia telah berkurang oleh bleaching.

Sebuah tulisan ilmiah di Environmental Science and Technology, tim peneliti HML menggambarkan bagaimana resonansi magnetik nuklir (NMR) digunakan untuk mempelajari perubahan metabolik V.coralliilyticus akibat efek temperatur. Teknik ini memungkinkan penemuan molekul kecil yang berhubungan dengan metabolisme senyawa yang berkaitan dengan kondisi biologis yang berbeda. Dalam studi ini, tingkat tiga senyawa – betaine, glutamat dan suksinat yang membantu mengatur produksi energi dan tekanan osmotik (suatu mekanisme untuk menjaga integritas selular) di V. coralliilyticus berubah secara signifikan dari ketika bakteri tidak virulen pada 24 derajat Celcius dan menjadi virulen pada 27 derajat Celcius (81 derajat Fahrenheit). Perubahan metabolik ini dipercaya tim HML psebagai petunjuk untuk memahami alasan perubahan suhu yang kecil, namun dapat mengubah vibrio coralliilyticus non-virulen menjadi ancaman pemutihan karang

Studi sistem metabolik V. coralliilyticus kedepannya direncanakan untuk lebih memahami mekanisme lengkap hubungan antara suhu yang terlibat dalam patogenitas. Para peneliti berharap bahwa temuan ini akan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dari hubungan simbiosis yang ada di karang yang sehat dan potensi dampak yang mungkin terjadi akibat adanya perubahan ekologis. (Go Blue Indonesia)
READ MORE - Memahami Patogen Yang Meningkatkan Resiko Coral Bleaching

 

Tampilan slide

Loading...