.jpeg)
JAKARTA
(19/4) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung
ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna
Utara Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019.
Dalam
operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun,
Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan 7 (tujuh) kapal perikanan
asing berbendera Tiongkok yang sedang melintas di Laut Natuna Utara.
Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman.
Selanjutnya
Agus Suherman menambahkan, setelah berhasil dideteksi melalaui radar,
KRI Usman Harun melakukan peran pengejaran terhadap ketujuh kapal
tersebut. Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 7
(tujuh) kapal atas nama Zhong Tai
.jpeg)
"Hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran
dari Tiongkok menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki
tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan.
Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga
kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia,"
jelas Agus Suherman.
Undang-undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal
penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan
ikan selama berada di wilayah 
pengelolaan
perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di
dalam palka. Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing
yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat
penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
pengelolaan
perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di
dalam palka. Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing
yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat
penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Namun
sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal
perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang
dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan
denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Agus Suherman
Plt. Direktur Jenderal PSDKP
Plt. Direktur Jenderal PSDKP
Menteri Susi Terjun Langsung Operasi Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara
JAKARTA
(19/4)- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak
henti-hentinya menggelar operasi pengawasan untuk memberantas
penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia.
Bahkan
kali ini, Menteri Susi terjun langsung melakukan operasi pengawasan di
perairan perbatasan Laut Natuna Utara Kepulauan Riau dengan menggunakan
KRI Usman Harun milik TNI Angkatan Laut pada 14-15 April 2019. Demikian
diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman.
Selanjutnya
Agus Suherman menambahkan, selama operasi berlangsung Menteri Susi
didampingi Komandan KRI Usman Harun Letkol Laut Himawan ikut langsung
memantau keberadaan kapal-kapal perikanan asing yang kerap melakukan
illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara.
Alhasil,
KRI Usman Harun berhasil menghentikan 7 (tujuh) kapal perikanan asing
berbendera Tiongkok. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketujuh
kapal tersebut dalam pelayaran menuju ke Mozambik dan tidak didapatkan
dugaan melakukan kegiatan illegal fishing.
.jpeg)
Selama
di atas KRI Usman Harun, Menteri Susi juga berkesempatan memotivasi
para prajurit TNI AL yang bertugas di kapal untuk terus bekerja penuh
semangat mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan.
Menteri
Susi juga tak lupa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh
awak KRI Usman Harun atas kerja kerasnya menangkap kapal-kapal
perikanan ilegal di Laut Natuna Utara.
"Saya
bangga atas kerja keras para petugas di laut yang gagah berani menangkap
kapal asing ilegal, walaupun medan dan tantangan yang dihadapi tidak
mudah," ungkap Menteri Susi.
.jpeg)
Menteri
Susi pun menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tujuan yang sama untuk
memberantas illegal fishing dari perairan Indonesia agar sumber daya
ikan dapat terus dinikmati oleh generasi saat ini dan generasi yang akan
datang.
Untuk
itu, Susi mengajak kepada seluruh awak KRI Usman Harun untuk terus
bekerja penuh semangat sesuai dengan peran yang dimiliki masing-masing.
Dalam
operasi tersebut Menteri Susi juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal
KKP Nilanto Perbowo, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman, Danguskamla Armada I Laksma
TNI Dafid Santoso, serta Danlanal Natuna Letkol Laut (P) Harry Setyawan
S.E.Agus Suherman
Plt. Direktur Jenderal PSDKP
Plt. Direktur Jenderal PSDKP
Baca Berita Pelaku Illegal Fishing Lainnya
Untuk
kebutuhan Air Minum yang menyehatkan coba konsumsi Air Izaura Air yang
terbukti dapat membantu proses penyembuhan Kegemukan, Migran, Alergi,
Sakit Maag, ASam Urat, Nyeri Sendi, Sambelit, Saking Pinggang,
Osteiporosis, Reumatk, Kanker, Vertigo, Ashma, Brinchitis, Darah Tinggi,
Kencing Batu, Kolestrol, DIABetes, Jantung, Darah Rendah, Jerawat',
WAsir dan Batu Ginzal. Dan menghilangkan racun dalam tubuh.
Mau Sehat dan Menyehatkan Minum Air Izaura
Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu. Berminat Hub Mukhtar, A.Pi HP. 081342791003
Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu. Berminat Hub Mukhtar, A.Pi HP. 081342791003
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini
tempat
Menerima pesanan
Kanopi, Pagar Besi, Jendela
dengan Harga
Murah dengan Sistim Panggilan.
Miliki Kavling tanah
di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di GRIYA GODO PERMAI
Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo
Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa
Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab.
Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003
Tidak ada komentar:
Posting Komentar