Selamatkan Teluk Buli

TERNATE – LSM  Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Maluku Utara menyerukan semua pihak di daerah ini segera menyelamatkan Teluk Buli Halmahera Timur dari bencana ekologi. Seruan itu disampaikan melalui rilis  Selasa (29/10) yang ditandatangani Direktur Pengkampanye Tambang dan Energi Fahrudin Maloko. 

 

Melalui rilis itu disampaikan bahwa Pulau Halmahera sebagai pulau terbesar di provinsi Maluku Utara dengan luasan wilayah darat mencapai 17.780 Km2  dengan kandungan   sumber daya mineral berupa nikel terus dieksploitasi oleh sejumlah perusahaan tambang nasional maupun internasional.
Data Walhi Malut, pertambangan di Tanjung Buli  sudah 13 tahun lamanya. 

 

 

Dulunya kawasan  menjadi penghasil ikan teri.  Hampir secara keselurahan desa di sana memiliki mata pencaharian nelayan ikan teri (nelayan bagan). Misalnya Desa Maba Pura, dan Wailukum. Kini, nelayan ikan teri atau “Nelayan Bagan” sudah tidak ditemukan lagi. Hilangnya ikan teri sejak 2001 sejak  adanya pertambangan di Tanjung Buli.  “Sebelumnya tangkapan ikan teri  1-2 ton ikan per perahu bagan  namun kini produksi ikan teri telah hilang. Bahkan perahu bagan tidak ditemukan lagi.  Pesisir laut Tanjung Buli juga kini memerah akibat muntahan tanah mengandung nikel dari kegiatan pertambangan.”katanya.  Nelayan  yang membuang jaring ikan di perairan teluk Buli di wilayah tanjung Laleban juga hanya terkena lumpur merah.  Karena masalah ini Walhi Malut, akan mendukung aksi di lokasi bongkar muat Nikel di tanjung Buli oleh nelayan 28 November 2013 nanti. (ici)

 

Sumber: http://malutpost.co.id/?p=60813

READ MORE - Selamatkan Teluk Buli

Pulau Tikus di Bengkulu Terancam Hilang

TEMPO.CO, Bengkulu -- Keberadaan Pulau Tikus yang masuk wilayah Kota Bengkulu semakin hari keberadaannya semakin memprihatinkan karena terus terkikis oleh abrasi. Dari luas awal 2 hektare, saat ini pulau itu hanya tersisa 0,8 hektare. Padahal keberadaan pulau kecil ini sangat vital dalam transportasi laut.

Menurut Kepala Mercusuar Pulau Tikus, Adelbert Gultom, tiga bulan terakhir, pulau ini mengalami abrasi 1 meter. "Bisa dibayangkan, tidak perlu waktu lama, pulau yang hanya bersisa 8.000 meter ini hanya tinggal nama," kata Adelbert, Senin, 27 Mei 2013.
Adel menjelaskan, keberadaan pulau yang hanya berpenduduk dua kepala keluarga ini sangat penting untuk memandu lalu lintas kapal-kapal yang melintasi pulau tersebut. Berdasarkan pengalamannya, saat mercusuar tertembak petir beberapa waktu lalu, hanya dalam waktu satu malam, ada beberapa kapal yang kandas dan tersesat tidak tentu arah.

Menurut dia, sejauh ini, pemerintah sendiri masih banyak berdiam diri melihat kondisi Pulau Tikus. Adapun Kepala Bidang Pesisir dan Pertambangan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, Ferry Vandalis, mengatakan, bukan hanya pulau, keberadaan ekosistem terumbu karang juga terancam punah. "Terumbu karang sebagai penyangga ekosistem Pulau Tikus saat ini juga sudah mati," kata

Ia mengatakan, pemerintah harus serius melihat kondisi ini. Sebab, selain berfungsi sebagai petunjuk navigasi laut, pulau ini berperan penting sebagai penahan gelombang tsunami.

Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah yang dijumpai seusai menghadiri paripurna, Senin, 27 Mei 2013, mengatakan, pemerintah menggandeng LIPI untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang. "Kita menggandeng LIPI untuk merehabilitasi terumbu karang yang mati," kata Junaidi Hamzah.

Pemerintah provinsi, ia menambahkan, juga telah menghentikan aktivitas kapal tongkang di sekitar wilayah tersebut. Sebab, loading muatan batu bara merupakan salah satu penyebab kerusakan terumbu karang.

Tragis, Pulau Tikus di Bengkulu Terancam Hilang

PHESI ESTER JULIKAWATI (Senin, 27 Mei 2013 | 15:03 WIB)

http://www.tempo.co/read/news/2013/05/27/058483522/Tragis-Pulau-Tikus-di-Bengkulu-Terancam-Hilang

 http://www.zonabmi.org/kutipan-media-abrasi-pantai/384-tragis-pulau-tikus-di-bengkulu-terancam-hilang.html

READ MORE - Pulau Tikus di Bengkulu Terancam Hilang

Mangrove Dijadikan Tambak, Indonesia Bunuh Diri Massal

Tajuk.co JEMBRANA — Sudah banyak peristiwa gelombang pasang atau tsunami yang menghancurkan beberapa wilayah Indonesia. Sebut saja, pada 1977 tsunami menghancurkan Sumba, lalu 1992 terjadi di wilayah Flores.

Dua tahun kemudian 1994 tsunami melanda beberapa wilayah pesisir Banyuwangi. Dan yang terbesar di dunia, yakni pada 2004 meluluhlantakkan Meulaboh dan sebagian Banda Aceh.

Menurut data Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi setidaknya ada 28 wilayah di Indonesia yang rawan terhadap tsunami. Daerah-daerah itu diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Selatan, Jawa Timur, Selatan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Lalu sebetulnya apa yang harus dipersiapkan daerah-daerah rawan tersebut?

 

Pada umumnya, sebelum terjadi tsunami, ada tanda-tanda lingkungan yang biasa muncul. Diantaranya adalah gempa yang berlangsung lama, diikuti oleh laut surut yang tak wajar, bau menyengat garam lebih pekat dari kawasan laut, bahkan sering pula suara gemuruh laut. Bila tanda-tanda itu tampak atau terasa, segeralah pergi menyelamatkan diri ke daerah tinggi.

Namun untuk mengatasi tsunami, sebenarnya ada langkah yang paling jitu, yakni menanam bakau di pantai. Kumpulan bakau dalam hutan mangrove berfungsi memecah laju gelombang agar tidak meluncur jauh ke dalam dari bibir pantai.

Greenbelt atau kawasan hutan mangrove, telah banyak diterapkan di Jepang. Greenbelt diketahui cukup efektif. Di Jepang, daerah tepi pantainya dilindungi Greenbelt. Sayangnya, di Indonesia, keberadaan hutan mangrove jauh diabaikan.

 

Dari sekitar 3 juta hektar mangrove, 600 ribu hektar diantaranya sangat memprihatinkan. Kalau saja kita bisa mengantisipasi masa depan untuk melestarikan mangrove sebelum 2004, mungkin bencana 26 Desember 2004 di Aceh dan sebagian Sumatera Utara tidak akan menelan banyak korban jiwa dan materi.

“Kami telah melakukan penelitian lanjutan, dimana mangrove memang diketahui sebagai tsunami blocker. Mulai sekarang, perhatian kita terhadap lingkungan pesisir harus ditingkatkan,” kata Kepala SEACORM Bali Frida Sidik beberapa waktu lalu.

Selain menghadapi tsunami, hutan mangrove juga dapat digunakan untuk mencegah abrasi. Tapi sayang, dalam beberapa tahun terakhir, mangrove telah dieksploitir. Kayunya yang digunakan sebagai arang dan lahan mangrove dikonversi jadi tambak.(ANG)

http://tajuk.co/2013/04/mangrove-dijadikan-tambak-indonesia-bunuh-diri-massal/ 

READ MORE - Mangrove Dijadikan Tambak, Indonesia Bunuh Diri Massal

Berdayakan Perempuan, Mitigasi Bencana hingga Lumpung Pangan

Masyarakat tangguh sesungguhnya dimulai dari keluarga. Perempuan menjadi tulang punggung yang perannya tidak dapat dikesampingkan.

“PEREMPUAN meme­gang peranan sentral dalam membangun keluarga.  Bukan hanya untuk membantu sua­mi mengurus segala keper­luan rumah tangga, tapi pe­ran­nya jauh lebih besar untuk membentuk karakter bangsa,” kata Ketua Gabungan Orga­nisasi Wanita Padang­pa­ria­man, Deswarti pada “Hari Te­mu Lapangan Petani” di Na­ga­ri Kasang, Kecamatan Ba­tang Anai, Selasa, 12 Maret 2013.

Ketangguhan masyarakat memang tidak dapat hanya dibangun oleh kaum laki-laki.

Perempuan, kata Des­war­ti, adalah mahaguru yang menjadikan anak-anaknya sebagai generasi yang tegar, mandiri dan kuat. Selain itu, perempuan juga dapat mem­bantu suami dalam meri­ngankan beban ekonomi ke­luar­ga. ”Bahkan tak jarang bila perempuan justru lebih bisa diandalkan,” lanjut Des­warti, yang juga istri Wakil Bupati Padangpariaman itu.

Sekolah lapangan lum­bung pangan hidup yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di 20 nagari yang didampingi FIELD-Bumi Ceria sudah sa­at­n­ya masuk ke ranah pe­ngelolaan masyarakat tang­guh. Lewat lumbung pangan, perempuan telah terlibat ber­bagi peranan dengan suami dalam menghemat bela­n­ja. De­ngan demikian, peng­hematan tersebut dapat digu­nakan untuk keperluan lain seperti biaya sekolah dan kesehatan.

“Melalui sekolah lapangan, kaum perempuan di nagari-nagari bersinergi dengan PKK untuk mengembangkan masya­rakat tangguh. PKK yang sudah terlembaga secara nasional dapat menjadi wadah bagi setiap pe­rem­puan di nagari dalam me­ngelola lumbung pangannya,” jelas Deswarti.

Ahli Pengurangan Risiko Bencana FIELD-Bumi Ceria, Lany Verayanti yang juga terlibat dalam kegiatan tersebut mem­beri contoh. “Misalnya saja pe­rempuan dapat memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam tanaman pa­ngan dan tanaman obat. Dengan tersedianya berbagai tanaman tersebut, tentunya pengeluaran untuk konsumsi pangan dan obat-obatan dapat ditekan seren­dah mungkin,” kata Lany.

Lany menyerukan agar kaum perempuan segera bangkit dari keterpurukan dan trauma pas­cabencana.

Anggota Sekolah Lapangan Lumbung Pangan Hidup Nagari Kasang, Eti Uyun menerangkan, proses sekolah lapangan adalah proses belajar di mana setiap peserta mendapat kesempatan yang sama untuk meng­ekspre­sikan pandangannya.

Di kelompoknya, Eti Uyun mengembangkan lumbung pa­ngan yang berisi bahan pangan seperti umbi-umbian, sayur-sayuran, bumbu dapur dan tana­man obat. ”Kalau pekarangan dikelola dengan baik, masyarakat tangguh bukan hanya mimpi,” tandasnya.

Canangkan 25.000 Pohon

Di tempat terpisah, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni  mencanangkan penanaman 25.000 pohon untuk lindungi pantai Padangpariaman dari abrasi di Nagari Sunur, Keca­matan Nansabaris.

Bupati secara simbolis mela­kukan penanaman pohon keta­pang. “Kita sudah tanam mulai dari Kasang, Ketaping, Ulakan hingga Sungailimau,” kata Area Manajer FIELD-Bumi Ceria, Utami Sekarini.

Penanaman pohon ini komit­men bersama antara warga bela­jar sekolah lapangan dengan na­gari hingga ke Pemkab dan swas­ta sejak 2011 hingga sekarang.

“Di Ketaping kami dibantu pihak Pertamina dan lembaga kemanusiaan PKPU.  Sementara pembibitan masyarakat juga banyak dibantu oleh Panin Bank,” paparnya.

Bupati sata itu menan­data­ngani nota kesepakatan antara Persatuan Petani Pemandu Ma­sya­rakat Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim (P3MTBPI) dengan 3 SKPD, yakni Badan Penanggulangan Bencana Da­erah, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan.

Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah berupaya memfa­silitasi rencana tindak lanjut sekolah lapangan yang berkaitan dengan peningkatan ketang­guhan masyarakat terhadap bencana, termasuk latihan-lati­han SAR.  Sementara itu, Kantor Lingkungan Hidup akan mem­fasilitasi pengembangan kegiatan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui kampung iklim, instalasi biogas dan penya­luran bibit pohon.

Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan me­nin­daklanjuti dan memperluas sekolah lapangan petani untuk pengurangan emisi metana me­lalui padi tanam sabatang, pe­ngembangan pembibitan tana­man multi guna untuk menu­run­kan laju erosi di daerah ra­wan, serta pengembangan lumbung pangan hidup di nagari-nagari.

“Petani aktor utama peng­gerak pembangunan Padang­pariaman. Bersama petani, kami yakin Padangpariaman dapat lebih maju. Kami akan terus berupaya agar sekolah lapangan dapat dilakukan sebagai pen­dekatan utama dalam meng­ge­rakkan masyarakat tani agar ber­daya dan mandiri,”  papar Koor­dinator P3MTBPI, Indra Medi.

Lumbung Pangan Nagari

Bersamaan dengan itu, ma­sya­rakat Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto, Padang­pariaman bertekad mengem­bangkan lumbung pangan naga­ri. Lumbung ini berfungsi untuk meningkatkan ketangguhan ma­syarakat ketika terjadi bencana atau ancaman kerawanan pangan.

Wali Korong Koto Tabang Nagari Lurah Ampalu, Yazirman menegaskan, gagasan ini akan terus berkembang sebagai bagian dari komitmen bersama antara pemerintah nagari dengan ma­syarakat.

“Kami biasa memanfaatkan gotong royong bulanan untuk mengembangkan gagasan ini lebih luas.  Setiap bulan, gotong royong dilakukan untuk mem­bersihkan sarana umum.  Kena­pa tidak kekuatan yang sudah ada ini dikembangkan lebih jauh untuk mendukung ketangguhan masyarakat. Lebih dari 6 ribu jiwa akan terancam bila ada bencana di sini,” ujarnya.

Para petani berlatih tentang teknik pengurangan risiko ben­cana melalui penilaian keren­tanan dan kapasitas partisipatif pada 2011. Penilaian ini meng­hasilkan peta kerentanan nagari yang terdiri dari kerentanan terhadap banjir, longsor dan kesehatan.

Gagasan lumbung pangan nagari berkembang secara ba­ik. PKK dan kelompok pemuda melakukan pemetaan sekaligus me­ngelola sistem lum­bung. Ta­nah kas korong serta lahan telan­tar dapat digunakan sebagai areal bertanam. Untuk tanah mi­ring,­ akan dilakukan penanaman de­ngan pola konservasi tanah yang baik.  Pada undakan teras ditanam rumbut vetiver (akar wangi) yang akarnya dapat men­jangkau ke dalam 2 meter.  Di te­ngah teras ditanami dengan ber­bagai ma­cam sayuran, tana­man obat serta tanaman pangan lainnya.

“Kami masih menyiapkan sistem yang baik untuk distribusi keuntungan. Bisa saja hasil pena­naman dinikmati sebagai tamba­han bahan pangan bagi pengelola dan masyarakat korong, tapi bisa juga dijual.  Uangnya dapat dikelola untuk kepentingan so­sial,” tandas Madonna, pendam­ping petani. (***)

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=41451

READ MORE - Berdayakan Perempuan, Mitigasi Bencana hingga Lumpung Pangan

Widjo Kongko: Panggilan Hidup Peneliti Tsunami

KOMPAS/AHMAD ARIF

Menjadi ilmuwan di negeri ini, khususnya di bidang ilmu dasar seperti gempa dan tsunami, bukanlah pilihan gampang. Mereka mesti bekerja dalam sepi, minim apresiasi, termasuk juga kesulitan ekonomi. Namun, Widjo Kongko meninggalkan hidup berkecukupan materi dan memilih jalan sepi itu. Ahmad Arif

Suatu siang di akhir Januari 2005. Widjo tiba di Sirombu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, bersama dua rekannya dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta dua ilmuwan tsunami dari Rusia. Mereka tergabung dalam tim peneliti internasional dalam misi survei cepat (rapid survey) terhadap kawasan terdampak tsunami.

Widjo yang baru enam bulan berada di Indonesia setelah menyelesaikan studi pascasarjana tentang tsunami di Iwate University, Jepang, bertugas meneliti pesisir timur Sumatera dan Pulau Nias serta beberapa pulau kecil lain. ”Survei itu untuk mendokumentasikan dampak fisik ataupun nonfisik di kawasan yang dilanda gempa dan tsunami,” katanya.

Sirombu yang berjarak sekitar 900 meter dari laut terdampak cukup parah. Ketinggian tsunami di pesisir Nias itu sekitar 3 meter, meninggalkan jejak kehancuran berupa rumah- rumah rusak dan puing berserakan.

Kemudian, gempa besar kembali terjadi di Samudra Hindia hanya tiga bulan sejak kedatangan Widjo ke Sirombu. Gempa pada Senin, 28 Maret 2005, malam itu pusatnya tak jauh dari Pulau Nias.

Widjo kembali bergabung dengan tim internasional untuk melakukan survei cepat. Sebulan penuh tim ini menelusuri pesisir barat Sumatera dari Padang hingga Aceh.

Terus belajar

Pada 3 April 2005, Widjo tiba kembali ke Sirombu. Kali ini dia datang bersama rekan-rekannya di BPPT dan tim dari Amerika Serikat.

Begitu kapal merapat di Sirombu, Widjo langsung dicekam perasaan bersalah. Desa yang dikunjunginya tiga bulan silam itu rata dengan tanah. Tak satu rumah pun berdiri. Widjo teringat kepada lelaki yang pernah dijumpainya di desa itu.

Dia merasa berdosa dan gagal karena lelaki itu pernah bertanya soal tsunami, dan dia menjawab tidak akan terjadi lagi dalam waktu dekat. ”Setidaknya, jika tahu bakal ada tsunami lagi, saya bisa memberinya peringatan,” katanya.

Di atas puing-puing Desa Sirombu, Widjo terduduk lesu. Dia pun bertekad untuk belajar soal tsunami lebih mendalam lagi. ”Saya harus melanjutkan studi agar bisa memberikan peringatan kepada masyarakat soal bahaya tsunami,” ujarnya.

Widjo kemudian aktif mengikuti berbagai simposium, pelatihan, dan penelitian terkait tsunami, di dalam maupun di luar negeri. Pada 2007-2008, Widjo dan Katrin Monecke dari Kent State University serta lima peneliti lain mengebor 100 lokasi di rawa-rawa Suok Timah, Meulaboh, Aceh Barat, sekitar 2 kilometer dari pantai. Hasilnya, ditemukan lapisan tanah yang diduga terbentuk akibat tsunami raksasa di masa lalu. Tsunami itu diperkirakan terjadi dua kali, yaitu antara tahun 780 dan 990 serta tahun 1290-1400.

”Data tersebut terkonfirmasi dengan penggalian serupa di Pulau Phra Thong, Thailand, yang menunjukkan bahwa tsunami yang terjadi sekitar 600 tahun lalu juga berskala global,” katanya. Hasil penelitian di Meulaboh dan Thailand ini diterbitkan bersamaan di jurnal Nature edisi 30 Oktober 2008.

Penemuan tersebut semakin meyakinkan Widjo dengan pilihannya untuk mendalami ilmu tsunami. Jika tsunami pernah terjadi di masa lalu, artinya petaka ini bisa terjadi lagi di masa mendatang. Masyarakat harus bersiap menghadapinya.

Widjo mendapat beasiswa program doktor di Fakultas Teknik Sipil dan Ilmu Geodesi Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz, Hannover, Jerman. Pada Desember 2011, dia menyelesaikan disertasinya tentang pemodelan tsunami di selatan Jawa.

Widjo memang memiliki ikatan dengan kawasan selatan Pulau Jawa. Lelaki yang lahir di Purwokerto ini menikah dengan perempuan Cilacap, Evi Yuni Martuti. Keluarga besarnya pun sebagian tinggal di Cilacap.

Selain ikatan emosional, Widjo juga tertantang dengan minimnya data tentang tsunami di kawasan selatan Jawa. ”Padahal, Cilacap yang padat penduduknya, banyak industri, dan topografinya sangat landai ini rentan tsunami,” katanya.

Menurut Widjo, hampir seluruh wilayah Indonesia yang rentan tsunami sebelumnya belum banyak diteliti, dipetakan, apalagi dimodelkan. Padahal, Nusantara merupakan kepulauan di dunia yang paling rentan dilanda tsunami.

Panggilan

Sebelum bergabung dengan BPPT, lulusan Fakultas Teknik Sipil Jurusan Hidrologi Universitas Gadjah Mada ini pernah bekerja di salah satu badan usaha milik negara (BUMN) di bidang konstruksi. Di BUMN itu kariernya melejit. Baru dua tahun bergabung, dia sudah menjadi manajer proyek yang memimpin pembangunan Jembatan Membramo di pedalaman Papua.

Walaupun secara material berkecukupan, Widjo gelisah. Sebagai insinyur teknik sipil, dia ingin ilmu yang dipelajarinya bisa diaplikasikan. ”Selama bekerja, ilmu yang terpakai hanya sedikit. Paling banyak 15 persen. Sebaliknya, saya lebih disibukkan oleh soal-soal nonteknis, seperti lobi- lobi. Korupsi juga membudaya. Saya merasa tidak cocok dengan kultur di dunia kontraktor,” katanya.

Oleh karena itu, begitu proyek pembangunan jembatan selesai pada 1997, Widjo mundur dari BUMN. Banyak temannya di dunia konstruksi, bahkan juga sebagian anggota keluarganya, yang menganggap pilihan Widjo tidak masuk akal. Penghasilannya bekerja di BPPT lebih kecil dibandingkan penghasilannya saat bekerja di BUMN. ”Dari sisi finansial, saya pun awalnya kaget, apalagi saat itu sudah punya anak satu. Untung saja istri sangat mendukung,” ujarnya.

Tiga tahun pertama, Widjo harus tinggal di kontrakan. Beruntung tahun 2000 dia mendapat beasiswa ke Jepang. Keluarganya pun diboyong ke negara tersebut. ”Beasiswa itu menyelamatkan ekonomi keluarga. Selama empat tahu di Jepang, semuanya tertutupi. Susu anak, pendidikan, semuanya dipenuhi,” katanya.

Widjo merasa telah menapak jalan sesuai panggilan hatinya. ”Saya selalu berdoa, apa yang saya pelajari bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai ilmu ini tidak ada manfaatnya,” katanya.

http://cetak.kompas.com/read/2013/03/13/02452122/panggilan.hidup.peneliti.tsunami

 

READ MORE - Widjo Kongko: Panggilan Hidup Peneliti Tsunami

Pelajaran dari Tsunami Jepang

Hari ini dua tahun silam, gempa magnitudo 9 melanda Jepang yang memicu tsunami raksasa. Negara paling siap menghadapi tsunami itu pun porak-poranda dilanda bencana yang melampaui prediksi. Bagaimana dengan Indonesia yang juga rentan tsunami, tetapi minim kesiapsiagaan?

Ahmad Arif

Dari segi mitigasi bencana tsunami, Jepang memiliki sistem yang sangat baik. Bahkan, terbaik di dunia.

Sebelum gempa mengguncang pada 11 Maret 2011, Pemerintah Jepang telah memprediksi kawasan pesisir Sanriku, sepanjang 600 kilometer dari Sendai, Miyagi, Iwate, dan Aomori bakal dilanda tsunami.

Perkiraan dibuat berdasarkan jejak rekam gempa dan tsunami di zona itu. Tsunami tertua yang tercatat di kawasan ini terjadi di Jogan tahun 869, diikuti tsunami Keicho-Sanriku pada 1611, tsunami Meiji-Sanriku tahun 1896, tsunami Showa-Sanriku tahun 1933, dan tsunami dari Cile tahun 1960.

Menurut Yamashita (2008), tsunami tahun 1896 menewaskan 22.000 orang merupakan jumlah korban terbesar dalam sejarah tsunami Jepang. Dari jejak masa inilah, ilmuwan Jepang menyatakan, kemungkinan terjadinya tsunami di kawasan Sanriku mencapai 99 persen dalam kurun 30 tahun. Tsunami setinggi 6 meter diperkirakan dipicu gempa magnitudo 7,5-8,0.

Dengan perkiraan itu, dibuatlah tanggul pemecah gelombang sepanjang pantai Sanriku. Dua pemecah gelombang yang terkenal dibangun di Kota Kamaishi dan Ofunato.

Tanggul di Kamaishi dibangun di mulut teluk dengan kedalaman 63 meter, memecahkan rekor Guinness World untuk tanggul terdalam. Konstruksi ini selesai dibuat tahun 2009. Tanggul di Ofunato dibangun sedalam 38 meter sepanjang 200 meter selesai dibangun tahun 1967.

Mereka juga membangun tsunami gate (gerbang tsunami) di sejumlah sungai, bangunan untuk evakuasi tsunami, hingga tembok beton sejajar pesisir sepanjang 300 km setinggi 10 meter di beberapa area di pantai timur Jepang, termasuk di sekitar pembangkit nuklir Fukushima Daiichi.

Melampaui prediksi

Gempa terjadi lebih cepat dari perkiraan. Kekuatannya pun jauh melampaui prediksi. Tinggi tsunami lebih dari 10 meter, di beberapa tempat hingga 40 meter, dan menyapu pantai kurang dari 15 menit setelah gempa. Sekitar 19.000 warga tewas. Nyaris semua struktur fisik yang disiapkan gagal menghadang tsunami.

Tak hanya menghancurkan permukiman dan pusat bisnis, tsunami menyebabkan reaktor nuklir Fukushima Daiichi terbakar dan memicu krisis nuklir.

”Salah satu kekurangan yang disadari sesudah gempa Jepang dua tahun lalu, yaitu minimnya informasi akumulasi regangan dari data pengamatan di dasar laut sehingga mereka underestimate magnitudo gempa yang berpotensi terjadi,” kata Irwan Meilano, ahli gempa dari Institut Teknologi Bandung.

Andrew V Newman dalam tulisan di jurnal Nature, 2011, ”Hidden Depths”, menyebutkan, pemantauan pergerakan dasar laut sangat mahal, minimal membutuhkan 50.000 dollar AS per stasiun dalam satu dekade. Untuk memantau Japan Trench saja dibutuhkan paling sedikit 5 juta dollar-20 juta dollar AS.

Bahkan, Jepang sekalipun akan kesulitan untuk melakukan sendiri sehingga Newman menyarankan ada partisipasi global untuk mendanai, mengingat bencana gempa dan tsunami melampaui batas-batas negara dan kepentingan politik.

Rasa aman

Selain meningkatkan kemampuan global dalam memprediksi gempa dan tsunami, yang tak kalah penting juga adalah pendidikan bencana. Irwan Meilano mengatakan, mitigasi bencana yang bertumpu pada fisik kadang menghasilkan false sense of security (rasa aman yang keliru). ”Banyak warga Jepang yang meninggal karena tidak bersedia dievakuasi segera,” katanya.

Masyarakat Jepang di pesisir banyak yang mengira telah terlindungi sehingga tidak segera mengungsi saat peringatan tsunami berdering.

Anawat Suppasri dan tim dalam Lessons Learned from the 2011 Great East Japan Tsunami (2012) menyebutkan, pembangunan struktur fisik semata dalam mengantisipasi tsunami tidak bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap warga.

Masyarakat harus disadarkan tentang batasan dari struktur fisik yang dibangun. Pendidikan bencana dengan menekankan pada prinsip segera menjauh dari zona bahaya tsunami harus menjadi prioritas.

Belajar dari bencana dua tahun silam, Jepang kini merevisi tata ruangnya. Mereka agaknya menyadari, membentengi laut tidak cukup untuk mengatasi tsunami.

Seperti disampaikan Profesor Teruyuki Kato dari Earthquake Research Institute (ERI) The University of Tokyo, yang ditemui Kompas beberapa saat setelah gempa dua tahun silam, ilmu prediksi tentang gempa dan tsunami terbatas. ”Kami belum bisa meramalkan dengan tepat, kapan, di mana, dan seberapa kuat gempa akan terjadi,” katanya. Satu-satunya cara paling masuk akal adalah menjauhkan warga dari zona bahaya tsunami.

Tak mengherankan jika Yomiuri Shimbun, edisi 13 November, 2012 melaporkan, 12 pemerintah daerah yang terdampak tsunami berencana meninggikan tanah di wilayah mereka. Rata-rata ditinggikan satu hingga enam meter. Namun, sebagian wilayah ditinggikan hingga 17 meter sehingga mencapai 18 meter dari permukaan laut.

Lahan yang akan ditinggikan mencapai luasan 740 hektar dan dibutuhkan material uruk hingga 17,5 juta kubik meter. Sebagian material berasal dari sampah tsunami.

Berbeda dengan rekonstruksi di Jepang yang didasari pada pembelajaran bencana sebelumnya, kota-kota di Indonesia yang pernah dilanda tsunami, kembali dibangun di zona bahaya. Kota Banda Aceh, misalnya, dibangun tanpa perubahan tata ruang. Hanya dibangun empat bangunan shelter tsunami, yang terbukti tak terpakai saat gempa besar terjadi pada April 2012—dan saat ini direncanakan untuk dibangun di beberapa tempat lain. Jepang yang jauh lebih bersiaga pun mengalah dengan membangun permukiman menjauh dari zona bahaya....

http://cetak.kompas.com/read/2013/03/11/03031197/pelajaran..dari.tsunami.jepang

READ MORE - Pelajaran dari Tsunami Jepang

Pantai Terabrasi 12 Kilometer di Tegal

Slawi, Kompas - Abrasi terus melanda pesisir pantai utara Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun, pantai yang terabrasi semakin panjang. Selain menimpa kawasan pantai yang berdekatan dengan permukiman, abrasi juga melanda kawasan pantai wisata, yaitu objek wisata Purwahamba Indah di Kecamatan Surodadi.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Obyek Wisata Purwahamba Indah Adi Priono, Senin (25/2), pada Desember 2012, empat gazebo yang ada di obyek wisata itu hancur terkena ombak. Lebar daratan pantai hilang sekitar 12 meter sepanjang 350 meter. ”Air laut sempat sampai (menyentuh) aspal jalan yang berada di kawasan obyek wisata,” ujarnya.

Dari pantauan di wilayah Purwahamba, sebagian tanaman di pinggir pantai juga rusak dan mengering setelah tersapu ombak. Meskipun demikian, saat ini gerusan ombak sudah mulai berkurang sehingga pasir pada pinggir pantai mulai terlihat lagi.

Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, saat ini dari panjang pantai di daerah itu yang mencapai 30 kilometer, sepanjang 12 kilometer terkena abrasi dengan luas sekitar 46 hektar. Panjang pantai yang terabrasi meningkat jika dibandingkan dengan 2008 yang hanya sekitar 10 kilometer.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Tegal Khofifah mengatakan, titik terparah abrasi, antara lain, di wilayah Maribaya dan Munjungagung di Kecamatan Kramat serta wilayah Bojongsana dan Purwahamba di Kecamatan Surodadi. Upaya yang ditempuh di antaranya menanam bakau serta pembuatan sabuk pantai dan bangunan pemecah gelombang.

Tahun ini akan ditanam 15.000 pohon bakau dan 1.000 cemara laut. Namun, upaya vegetasi pantai masih terkendala kelanjutan perawatan. Keberhasilan penanaman sekitar 80 persen. ”Dibutuhkan orang yang mau peduli merawat bakau,” ujarnya. (WIE)

http://cetak.kompas.com/read/2013/02/26/02454265/pantai.terabrasi.12.kilometer

READ MORE - Pantai Terabrasi 12 Kilometer di Tegal

Materi-materi terkait tsunami:

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Aceh
http://www.scribd.com/doc/90961297/Peraturan-Gubernur-Aceh-Nomor-43-Tahun-2010-Tentang-Sistem-Peringatan-Dini-Dan-Penanganan-Darurat-Bencana-Tsunami-Aceh

Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat 2011-2013
http://www.scribd.com/doc/91534302/Rencana-Aksi-Rehabilitasi-Rekonstruksi-Pascabencana-Tsunami-Kepulauan-Mentawai-Provinsi-Sumatera-Barat-2011-2013

Perwako Padang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan EWS Tsunami Padang Scan
http://www.scribd.com/doc/89612199/Perwako-Padang-Nomor-14-Tahun-2010-tentang-Pelaksanaan-EWS-Tsunami-Padang-Scan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Batang Tubuh)
http://www.scribd.com/doc/90961340/Peraturan-Gubernur-Bali-Nomor-31-Tahun-2009-Tentang-Pedoman-Pelaksanaan-Sistem-Peringatan-Dini-Tsunami-Batang-Tubuh

Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami (Lampiran)
http://www.scribd.com/doc/90961384/Peraturan-Gubernur-Bali-Nomor-31-Tahun-2009-Tentang-Pedoman-Pelaksanaan-Sistem-Peringatan-Dini-Tsunami-Lampiran

Kemdiknas SCDRR Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami SMP
http://www.scribd.com/doc/90981830/Kemdiknas-SCDRR-Modul-Ajar-Pengintegrasian-Pengurangan-Risiko-Tsunami-SMP

Kemdiknas SCDRR Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami SD
http://www.scribd.com/doc/90981142/Kemdiknas-SCDRR-Modul-Ajar-Pengintegrasian-Pengurangan-Risiko-Tsunami-SD

Kemdiknas SCDRR Modul Ajar Pengintegrasian Pengurangan Risiko Tsunami SMU
http://www.scribd.com/doc/90982393/Kemdiknas-SCDRR-Modul-Ajar-Pengintegrasian-Pengurangan-Risiko-Tsunami-SMU

Komik Bencana Tsunami (IDEP, OXFAM)
http://www.scribd.com/doc/91123021/Komik-Bencana-Tsunami-IDEP-OXFAM

Bila tertarik dg materi-materi PB lainnya silahkan lihat di:
http://www.scribd.com/djuniprist/documents

Semoga berguna.

salam,
djuni

READ MORE - Materi-materi terkait tsunami:

PENTINGNYA PENGELOLAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Sumberdaya pesisir dan lautan, merupakan salah satu modal dasar pembangunan Banten saat ini, disamping sumberdaya alam darat. Tetapi sumberdaya alam darat seperti minyak dan gas bumi serta mineral-mineral tertentu, semakin berkurang akibat eksploitasi yang berlangsung sejak lama.

Melihat keterbatasan sumberdaya alam darat, sudah saatnya melirik dan memanfaatkan potensi sumberdaya lautan. Didalam lautan terkandung sumber pangan yang sangat besar yakni ikan dan rumput laut. Sumberdaya laut lainnya adalah bahan tambang lepas pantai yang berperan penting untuk menyuplai energi, serta masih banyak lagi potensi sumberdaya hayati dan non hayati laut lainnya sehingga peranan sumberdaya pesisir dan laut semakin penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Propinsi Banten yang terdiri dari 4 kabupaten dan 2 kota, mempunyai 78 pulau-pulau (termasuk Kep.Seribu di Kab. Tangerang), diperkirakan 1/3 bagian wilayahnya terdiri dari lautan dengan luas perairan Propinsi Banten sekitar 11.134,224 km2 dengan panjang pantai sekitar 501 km.

Posisi garis pantai Banten dapat digambarkan sebagai berikut : bagian barat yang menghadap Selat Sunda adalah Kabupaten Pandeglang dengan panjang pantai sekitar 182,8 km, dan yang menghadap Samudera Indonesia sekitar 47,2 km, Kabupaten Serang dengan panjang pantai sekitar 75 km menghadap Laut Jawa dan sekitar 45 km menghadap Selat Sunda, Kabupaten Lebak yang memiliki panjang pantai sekitar 75 km menghadap Samudera Indonesia, Kabupaten Tangerang mempunyai panjang pantai 51 km yang menghadap Laut Jawa dan Kota Cilegon mempunyai panjang pantai sekitar 25 km menghadap Selat Sunda sedangkan satu kota yaitu Kota Tangerang yang tidak mempunyai panjang pantai.

Kekayaan alam kelautan dan sumberdaya pesisir yang dimiliki Banten tersebut antara lain berupa sumberdaya perikanan, sumberdaya hayati seperti mangrove (hutan bakau), terumbu karang, padang lamun, serta sumberdaya mineral seperti minyak bumi dan gas alam (yang masih dalam penelitian) termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Disamping itu, kini banyak terungkap bahwa wilayah lautan Propinsi Banten memiliki harta karun yang melimpah di dasar laut akibat kapal-kapal pelayaran niaga yang karam pada masa lalu, selain itu juga wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata.

Dengan karakteristik wilayah pesisir seperti di atas, maka pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal dan berkesinambungan hanya dapat terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta pendekatan pembangunnan secara hati-hati.

Pada sisi lain, luasnya sumberdaya lautan dan pesisir menimbulkan permasalahan, berupa ketidak terpaduan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada skala tertentu hal ini dapat menyebabkan / memicu konflik antar kepentingan sektor, swasta dan masyarakat. Kegiatan yang tidak terpadu itu selain kurang bersinergi juga sering saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan industri yang polutif dengan kegiatan budidaya perikanan yang berdampingan.

Permasalahan lain yang merupakan permasalahan klasik meliputi keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan dan lemahnya penegakan hukum.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir diperlukan prinsip penataan ruang secara terpadu, termasuk tata ruang pesisir dan lautan.

Prinsip-prinsip penataan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil

1. Peran serta Masyarakat dan Pelaku Pembangunan
Penataan ruang dapat dilihat sebagai kebijakan publik yang mengoptimalisasikan kepentingan antar pelaku pembangunnan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga di dalam proses perencanaan tata ruang yang demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan pelaku pembangunan. Pengalaman-pengalaman masa lalu banyak menunjukkan bahwa perencanaan yang prosedural, normatif dan kurang mengakomodasikan kepentingan para pelaku pembangunan yang ada di dalam proses penyusunannya, menjadi kurang dapat diimplentasikan karena menghadapi berbagai kendala di lapangan. Rencana-rencana seperti itu selain kurang aspiratif juga cenderung tidak diakui, tidak diterima dan tidak ditaati didalam pelaksanaannya.

2. Kompensasi
Masyarakat selama ini tidak mengetahui ataupun diberi hak untuk menegosiasikan penyelesaian konflik, ataupun aspek kompensasi terhadap konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang ditimbulkan oleh akibat diberlakukannya rencana tata ruang pada suatu kawasan, baik terhadap timbulnya dampak lingkungan fisik ataupun sosial-ekonomi.

3. Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Undang-Undang No.22/1999 tentang pemerintah daerah memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas dasar prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan daerah tersebut dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua bidang.

Dalam kerangka negara kesatuan, meskipun daerah diberikan otonomi secara luas, tetapi tetap diperlukan adanya konsistensi baik hal keterpaduan substansi maupun kesamaan visi-misi secara nasional. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya, pemerintah pusat berkepentingan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku secara umum.

4. Penentuan Zona Preservasi, Konservasi dan Pemanfaatan Intensif
Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan pada penataan ruang dengan terlebih dahulu membagi ruang kedalam zona preservasi, konservasi dan pemanfaatan intensif. Clark (1976) mendefinisikan daerah preservasi, pemanfaatan intensif dan konservasi sebagai berikut :

- Zona preservasi adalah zona yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik baik itu rekreasi, ekonomi, estetika maupun daerah proteksi banjir, namun daerah ini direkomendasikan untuk dilindungi dari kegiatan pembangunan yang dapat merusak ekosistem. Termasuk didalamnya mangrove, rawa yang produktif dan bernilai bagi masyarakat pesisir.

- Zona pemanfaatan intensif adalah zona yang secara fisik dapat dibangun, daerah ini dapat dibangun langsung atau dengan syarat hanya perubahan yang kecil.

- Zona konservasi meliputi kawasan lindung yang secara ekologis sangat kritis untuk dibangun, zona ini berfungsi sebagai penyanggah antara zona preservasi dan daerah pemanfaatan intensif.

5. Penentuan Sektor Unggulan
Sektor unggulan merupakan sektor potensial untuk dikembangkang pada zona konservasi dan zona pemanfaatan intensif. Sektor tersebut memiliki kriteria, yaitu: penghasil devisa, menyerap tenaga kerja banyak dll.

6. Penentuan Struktur Tata Ruang
Struktur tata ruang wilayah yang meliputi sistem jaringan dan pusat-pusat kegiatan yang membentuk ruang fisik wilayah harus mendukung dan kondusif bagi pengembangan sektor unggulan yang telah ditentukan, khususnya dalam hal kegiatan pemanfaatan ruang atau kegiatan pembangunan yang menggunakan faktor-faktor produksi ( seperti tenaga kerja, kapital, teknologi dll.) dan memiliki eksternalitas negatif baik dampak yang berupa bahan pencemar, sedimen, maupun terhadap perubahan bentang alam, dll.

7. Tata Ruang Sistem Wilayah Aliran Sungai
Perlunya keterpaduan dengan kegiatan penataan ruang dalam sistem wilayah aliran sungai di lahan atasnya. Kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah aliran sungai tersebut harus mengikuti persyaratan lingkungan bagi pengembangan sektor unggulan serta persyaratan yang berlaku pada zona preservasi di wilayah pesisir.

8. Jarak antar Zona Preservasi dengan Eksternalitas Negatif
Jarak minimal antar Zona preservasi dengan kegiatan penataan ruang yang mengeluarkan eksternalitas negatif ( pencemaran, sedimen, dlll.) ditentukan berdasarkan daya sebar eksternalitas tersebut dari sumbernya, yaitu :

St = Vt x t
St = Jarak tempuh pencemardari sumbernya
Vt = Kecepatan sebar pencemar
t = Waktu tempuh, yang bergantung pada tipe pasang surut

9. Musyawarah dan Hak Adat/ Tradisional
Keputusan terhadap konflik kepentingan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang terjadi antara para pelaku pembangunan diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, dan media partisipatif lainnya.

Penataan ruang juga memperhatikan dan mengadopsi akan adanya hak adat/tradisional dan hak-hak lainnya yang sudah hidup dan berlaku dalam sistem tatanan sosial setempat.

Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang bermaksud mengoptimalisasikan kepentingan antar pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga menterpadukan secara spatial fungsi-fungsi kegiatan pemanfaatan ruang, baik antar sektor maupun antar wilayah administrasi pemerintahan agar bersinergi positif dan tidak mengganggu.

Penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam perencanaan tata ruang perlu memperhatikan faktor-faktor yang menentukan terjadinya produk rencana, yaitu :

- Konsensus, adanya peran serta aktif dan kesepakatan-kesepakatan antar pelaku pembangunnan di dalam penyusunan rencana

- Konsistensi, secara teknis ada kesamaan materi dengan rencana-rencana pada tingkat makro

- Legitimasi, produk rencana diakui, dapat diterima dan ditaati oleh semua pelaku pembangunan (karena memperhatikan faktor konsensus di atas)

- Legal aspek, produk rencana mempunyai kekuatan dan kepastian hukum

- Kompensasi, memperhatikan konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang ditimbulkan oleh akibat rencana tata ruang dilaksanakan, baik terhadap biaya dampak lingkungan fisik maupun sosial-ekonomi.

Pemerintah, dalam hal ini termasuk sebagai pelaku pembangunan, sebaiknya bukan hanya sebagai pengambil keputusan kebijakan tata ruang, tetapi dituntut peranannya sebagai fasilitator dalam kegiatan penataan ruang, sehingga perencanaan dapat lebih didekatkan kepada masyarakat ataupun pelaku pembangunan.***

http://jchkumaat.wordpress.com/2007/02/18/pentingnya-pengelolaan-tata-ruang-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil/ 

READ MORE - PENTINGNYA PENGELOLAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumatra Utara

Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatra Utara melaksanakan Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumatra Utara dalam rangka menyusun Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumatra Utara pada tanggal 14 September 2012 di Hotel Madani Medan. Acara  Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumatra Utara dibuka oleh Wakil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatra Utara  Ibu Dra. Nursamsiah di dampingin oleh Bapak Dr. Ir. Subandono Diposaptono. M.Eng Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Wilson Simanjutak, A.Pi, MMP.

Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumatra Utara dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Sumatra Utara, Kepala Bappeda Provinsi Sumatra Utara, Kepala Badan Lingkungan Hidup  Provinsi Sumatra Utara, Kepala Badan Pertanahan Provinsi Sumatra Utara, Kepala Biro Hukum  Provinsi Sumatra Utara,  Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatra Utara, Kepala Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Utara, Kepala Dinas  Kehutanan Provinsi Sumatra Utara, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Utara, Kepala Dinas  Pertambangan Provinsi Sumatra Utara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Utara, Kepala Balai Besar Pengelolaan Hutan Mangrove Wil II Medan, Ketua LSM Bina Lingkungan, LP3M Universitas Sumatra Utara, LP3M Universitas HKBP Nomensen, LP3M Universitas Dharma Wangsa dan Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Belawan di wakili oleh Mukhtar, A.Pi. M.Si Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan.

Pada Acara tersebut yang melakukan ekspos pertama yaitu apak Dr. Ir. Subandono Diposaptono. M.Eng Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Paparan “Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Mendukung Pembangunan Kelautan Yang Berkelanjutan”. Kedua Dosen Ir. Hamzah Lubis, SH, M.Si, CD  dengan paparan “Proses Penyusunan  Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”.

Ditulis Oleh Mukhtar, A.Pi, M.Si Peserta Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumatra Utara pada tanggal 14 September 2012 di Hotel Madani Medan

Dr. Ir. Subandono Diposaptono. M.Eng  - Mukhtar, A.Pi

READ MORE - Sosialisasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumatra Utara