STOP ILLEGAL FISHING INDONESIA: Hari Nusantara

Tampilkan postingan dengan label Hari Nusantara. Tampilkan semua postingan

29 Desember, 2014

Memperingati Hari Nusantara Di Maluku

25 Desember, 2012

Beda Djuanda, SBY, dan Cicip

Meski minim mendapat perhatian, penetapan 13 Desember sebagai Hari Nusantara layak digunakan sebagai momentum reflektif politik kelautan dan perikanan nasional.

Bermula dari Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia secara sepihak mengumumkan kepada dunia internasional bahwa Kepulauan Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh laut. Harapannya ke depan, laut tidak hanya menjadi ruang juang, tapi sekaligus sebagai ruang hidup bangsa.

Pada 10 Desember 1982, melalui pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), dunia pun mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu, sesuai Pasal 49 Ayat 2 UNCLOS 1982, Indonesia sewajarnya berdaulat untuk ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Ironinya, setelah 55 tahun pasca-dikumandangkannya Deklarasi Djuanda, kedaulatan kita di laut justru semakin tidak terasa.

Beda SBY

Mari kita tengok di Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal ikan berbendera Indonesia jamak menggunakan nakhoda dan pekerja asing. Bahkan, di antara mereka, ada yang mempekerjakan hingga 99 persen Anak Buah Kapal (ABK) asing dan hanya 1 persen ABK Indonesia. Karenanya, Indonesia terus merugi.

Setiap hari, ratusan palkah ikan yang ditangkap dari Perairan Natuna bebas didaratkan di Thailand maupun negara tetangga lain. Dengan begitu, kekayaan sumber daya perikanan nasional gagal dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengatasi hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Instruksi Presiden No 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan terhadap Nelayan telah memberi perintah kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo; yakni untuk menindak tegas setiap pelaku penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Anehnya, dengan sepengetahuan Menteri Cicip pula, di antara kapal-kapal yang melakukan tindak pidana perikanan, dibebaskan. Merasa mendapat perlindungan dari pejabat negara, kejahatan perikanan ini pun "menular dan menjamur" di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP).

Di hilir, investasi perikanan melonjak hingga 230 persen pada kurun tiga tahun terakhir. Sebanyak 99 persen di antaranya merupakan Penanaman Modal Asing.

Sayangnya untuk periode yang sama, industri pengolahan ikan hanya mampu menyediakan kurang dari 250.000 tenaga kerja. Di antara faktor penyebabnya adalah ekspor perikanan masih berupa produk non-olahan, menggunakan bahan baku impor, dan praktik transhipment.

Inilah industrialisasi perikanan ala Presiden SBY dan Menteri Cicip. Berseberangan dengan semangat Deklarasi Djuanda. Tidak justru menguatkan kedaulatan kita di laut dengan memaksimalkan modalitas sumber daya manusia dan sumber daya alam nasional. Sebaliknya, dengan mudah dan murah menyerahkan kedaulatan pengelolaan laut kita kepada asing dengan kedok Industrialisasi Perikanan.

Mengembalikan Kejayaan

Tepat di Hari Nusantara, 13 Desember lalu, Serikat Nelayan Teluk Palu menyelenggarakan Kongres V dengan tema "Melindungi Laut dengan Konsolidasi Nelayan".

Dijelaskan, tema tersebut menjangkar pada pengalaman empirik keluarga nelayan; yakni setelah eksis satu dekade terakhir, nelayan yang tergabung dalam SNTP justru merasakan, peran pemerintah semakin tidak maksimal dalam melindungi sumber daya laut untuk (sebesar-besar) kesejahteraan nelayan maupun rakyat pada umumnya.

Ini ditandai dengan pembiaran penggunaan alat tangkap merusak, perluasan konversi (baca: reklamasi) ekosistem pesisir untuk kawasan perhotelan, perniagaan, dan permukiman mewah; maupun belakangan dengan maraknya kegiatan pertambangan di sepanjang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Olehnya, wujud kecintaan terhadap Tanah Air (termasuk keluarga) harus dioperasionalkan dalam memperkuat organisasi nelayan. Secara sadar, langkah ini dimaksudkan untuk melengkapi upaya negara dalam membatasi atau bahkan menghentikan perluasan perampasan sumber daya kelautan dan perikanan (Ocean-grabbing) di Indonesia.

Sektor kelautan dan perikanan sepatutnya menjadi solusi berdaulat nan membanggakan. Menjembatani kesejahteraan bagi rakyat, dengan menghidupkan ekonomi kerakyatan, menyediakan lapangan pekerjaan, bahkan tempat tumbuh-kembangnya kebudayaan dan ilmu pengetahuan khas Indonesia. Bukan sebaliknya, menyuburkan kepentingan asing!

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal KIARA; Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI).

Sumber: Sinar Harapan http://www.shnews.co/detile-12443--beda-djuanda-sby-dan-cicip.html

24 Desember, 2012

Puncak Peringatan Hari Nusantara 2012

Wakil Presiden (Wapres) Boediono menghadiri puncak peringatan Hari Nusantara 2012 yang dipusatkan di Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tanggal 17 Desember 2012, Wapres yang didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhamad Nuh, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo, beserta Dirjen Lingkup KKP dan menteri lainnya, dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.IP, Kapolri Jendral Pol. Drs. Timur Pradopo serta Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Wisnu Bawatenaya

Puncak peringatan Hari Nusantara bertepatan dengan HUT ke-54 Pemprov NTB, kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan sejarah lahirnya Pemerintah Provinsi NTB oleh Ketua DPRD NTB Lalu Sujirman. Sedangkan Tema “Membangkitkan Wawasan dan Budaya Bahari Melalui Peningkatan Peran Sumber Daya Manusia dan IPTEK”. Tujuannya 1. Mengubah mindset bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut (matra darat dan laut berimbang). 2. Meningkatkan semangat Bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. 3. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut untuk kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia.

Selanjutnya laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Umum Panitia Nasional Peringatan Hari Nusantara 2012, yang dilanjuti dengan pembacaan Deklarasi Djoeanda oleh tiga pelajar NTB. Peringatan Hari Nusantara jatuh setiap tanggal 13 Desember, dan mulai diperingati sejak 1999. Penetapkan tanggal Hari Nusantara merujuk pada pernyataan Perdana Menteri H Djuanda yang disampaikan pada tanggal 13 Desember 1957, pernyataan ini selanjutnya dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda, Deklarasi Djuanda merupakan dasar bagi Indonesia menjadi Negara Kepulauan (archipelagic state) guna mewujudkan konsep Wawasan Nusantara NKRI. Oleh karenanya, peringatan Hari Nusantara harus menjadi spirit untuk mencegah disintegrasi bangsa dan menjaga serta membangun NKRI menjadi lebih baik.

Momentum peringatan hari nusantara itu diwarnai pemberian penghargaan bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kelautan dan perikanan, bidang perhubungan laut, serta bidang keamanan laut oleh menteri masing-masing. Selain itu, pemberian penghargaan kepada juara umum lomba masak serba ikan tingkat nasional ke-10 tahun 2012, juara nasional tingkat SD Indonesian Science Festival 2012, dan juara nasional putra-putri bahari dan remaja ceria Indonesia 2012 oleh Hj Herawati Boediono.

Sedangkan Wapres memberikan penghargaan kepada juara umum Adbhakti Mina Bahari 2012, juara umum festival dan lomba seni siswa nasional 2012, juara umum olimpiade olahraga siswa nasional, dan juara umum olimpiade sains nasional, kemudian dilanjutkan dengan, penyematan tanda kehormatan Satyalencana Wira Karya Bidang Pemerintahan kepada lima gubernur, lima bupati dan seorang kepala dinas kelautan dan perikanan, dan Satyalencana Wira Dharma. Setelah menyampaikan sambutan, Wapres Boediono menandatangani prasasti peresmian gedung program rehab nasional untuk SD sebanyak 77.634 ruang kelas, dan SMP sebanyak 30.390 ruang kelas, dan terakhir acara ditutup dengan atraksi terjun payung oleh pasukan TNI AL, parade kapal perang, kapal nelayan hias, dan peninjauan pameran Nusantara Expo 2012.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo Peringatan Hari Nusantara pada tahun 2012, dijadikan sebagai motivator dan semangat baru bagi pemerintah dan segenap komponen masyarakat untuk terus menerus membangkitkan semangat, wawasan dan budaya bahari. Potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 trilliun dollar AS per tahun atau setara dengan 10 kali budget nasional 2012. Beranjak dari data tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggulirkan kebijakan percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan untuk memanfaatkan dan mengelola potensi kelautan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut menteri mengatakan, semangat yang terkandung di dalam Hari Nusantara menjadi momentum yang sangat tepat untuk menggelorakan kembali semangat bahari bangsa Indonesia sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia mampu memanfaatkan potensi sumberdaya lautnya untuk kesejahteraan bangsa. Kebijakan tersebut, didasarkan pada konsep Blue Economy yang dalam implementasinya sangat memerlukan SDM yang berkualitas dan memiliki wawasan dan budaya bahari serta didukung oleh penguasaan IPTEK kelautan yang memadai. “Harmonisasi industrialisasi kelautan dan perikanan dengan paradigma Blue Economy perlu ditopang oleh kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan sebagai pilar utama pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, kuat, dan mandiri,” sambungnya.

Momentum puncak peringatan HARNUS kali ini akan dilaksanakan di Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan Hari Nusantara disemarakkan oleh berbagai kegiatan yang telah diarahkan untuk meningkatkan wawasan dan budaya bahari. Kegiatan itu a.l. , seperti seminar-seminar bidang kelautan, festival olahraga bahari, pelayaran Lintas Nusantara, bakti sosial di pulau-pulau kecil terluar, bersih pantai, berbagai macam lomba-lomba seperti lomba masak serba ikan tingkat nasional, Indonesia Maritime & Fisheries Expo, Sosialisasi UNCLOS ’82, Gowes Nusantara, pemberian Tanda Kehormatan dan penghargaan oleh beberapa kementerian kepada orang yang berjasa pada bidang kelautan dan Pameran Nusantara Expo yang melibatkan K/L, BUMN, BUMD dan pelaku usaha lainnya.

Lingkup kegiatan Hari Nusantara meliputi enam aspek (1). Membangkitkan Wawasan dan Budaya Bahari, 2). Meningkatkan dan Menguatkan peranan SDM Kelautan Indonesia. 3).Menetapkan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4).Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdikasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5). Mengembangkan Industri Kelautan, 6). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.