Blue Economy, Upaya Optimalisasi Sumberdaya KP

 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  tetap konsisten untuk mengembangkan program dan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang berbasis Blue Economy. Program ini sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dengan memberi nilai tambah untuk peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia, bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian ditegaskan Menteri Kelautan dan Perikanan  RI, Sharif C. Sutardjo, pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an 1435 H, di Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut Sharif, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia sebagai Hamba Allah SWT, dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan dari Nya. Laut harus dikelola dengan tetap memperhatikan kelangsungan sumberdaya hayati di dalamnya. Ikan yang merupakan salah satu makhluk hidup ciptaanNya juga harus dijaga kelestariannya melalui budidaya secara berkelanjutan. “Peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu tujuan pembangunan kelautan dan perikanan akan terwujud apabila kita Istiqomah dalam menjaga, merawat, memberdayakan dan memanfaatkan kekayaan alam yang diberikan Alloh SWT untuk kepentingan bersama,” katanya.

Menurut Sharif, Indonesia harus mampu memberdayakan dan mengelola segenap potensi sumberdaya perikanan budidaya yang ada secara berkelanjutan. Terutama untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Kami menyadari dalam pelaksanan program dan kebijakan industrialisasi tersebut memerlukan dukungan dan kerjasama yang baik dari lintas sektoral dan seluruh stakeholders pelaku usaha perikanan, untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang maju,” jelasnya.

 Sumberdaya Melimpah

Sharif menegaskan, masyarakat Indonesia harus menyadari bahwa Allah SWT telah menganugerahkan bumi nusantara dengan beragam potensi sumberdaya alam yang melimpah. Termasuk sumberdaya kelautan dan perikanan.  Dan sebagai bukti rasa Syukur atas limpahan karunia tersebut KKP akan terus berupaya melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan kementerian untuk mengelola sumberdaya alam tersebut secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur’an, surat Al Baqaroh ayat 29, yang artinya “Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu manusia”. Tentu saja didalamnya tersirat pemahaman bahwa dalam pemanfaatannya harus dikelola secara bijaksana agar dapat dinikmati hasilnya secara berkelanjutan sampai generasi manusia kemudian,” paparnya.

Menurut Sharif, melalui peringatan Nuzulul Qur’an sejalan dengan temanya, adalah cerminan dari upaya untuk dapat meraih hikmah yang terkandung dalam berbagai ayat Al Qur’an.  Peringatan ini dapat memacu semua institusi untuk selalu semangat dalam berkarya dan memberi layanan terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian selaku Aparatur Sipil Negara.”Dalam kesempatan yang sangat baik ini, dalam suasana bulan suci ramadhan marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita semua dapat bersilaturahmi dalam acara memperingati Nuzulul Qur’an 1435 H bersama keluarga besar KKP,” tambahnya.

Sharif menambahkan, sebagaimana yang telah dimaklumi bersama bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 juli, dalam suasana bulan ramadhan kita telah melaksanakan pemilihan presiden dan telah berjalan dengan aman dan lancar. Penetapan hasilnya akan kita ketahui bersama insya Allah nanti pada tanggal 22 juli yang akan datang. “Kita berharap Presiden yang terpilih nanti akan dapat memimpin bangsa dan Negara Indonesia kearah yang lebih maju dalam naungan rahmat Allah SWT,” tandasnya.

Jakarta,  16 Juli  2014

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi

Pelaksana Tugas

Anang Noegroho

READ MORE - Blue Economy, Upaya Optimalisasi Sumberdaya KP

Sosialisasikan konsep Blue Economy

Menteri Kelautan & Perikanan Terbitkan Buku "Our Blue Economy: An Odyssey to Prosperity"

di Forum APEC Bali 2013

 

Buku ini memaparkan konsep Blue Economy sebagai solusi untuk memaksimalkan potensi kekayaan laut Indonesia yang mencapai US$ 1,2 triliun per tahun

 

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif C. Sutardjo, hari ini meluncurkan sebuah buku mengenai konsep pengelolaan sektor kelautan bertajuk “Our Blue Economy: An Odyssey to Prosperity" di Forum APEC Bali 2013. Melalui buku, Menteri Kelautan menyampaikan berbagai macam informasi dan potensi kelautan di Indonesia, termasuk bagaimana strategi pengelolaan sektor kelautan yang tepat dan dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

"Buku ini memberikan gambaran kepada kita betapa besar potensi kelautan Indonesia dan bagaimana konsep Blue Economy menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi upaya pengembangan dan pengelolaan potensi kelautan Indonesia,” jelas Sharif pada acara Book Launch & Business Networking Kementerian Kelautan & Perikanan dengan Bloomberg TV Indonesia di Nusa Dua, Bali, Sabtu (5/10).

 

Sebagai negara kepulauan dengan 17.499 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 104 ribu kilometer atau terpanjang kedua di dunia, potensi kelautan sangat besar. Diperkirakan, potensi ekonomi di sektor kelautan, baik yang berhubungan dengan sumber daya alam dan pelayanan maritim nilainya mencapai lebih dari US $ 1,2 triliun per tahun. Dengan potensi kelautan yang demikian besar, kontribusi sektor kelautan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 22%.

Sharif mengungkapkan, saat ini dan di masa depan sektor kelautan dan perikanan semakin memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong perekonomian Indonesia. Buktinya, sejak strategi industrialisasi perikanan mulai dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2011, produktivitas di sektor ini terus meningkat.

 

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II -2013 sektor kelautan dan perikanan tumbuh 7% dibandingkan periode yang sama tahun 2012. Tingkat pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,81%.

Menurut Sharif, meskipun industrialisasi perikanan telah berhasil mendorong produktivitas dan nilai tambah di sektor kelautan terus meningkat, namun penerapan konsep Blue Economy akan semakin memperkuat pengelolaan potensi kelautan secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan. Pendekatan Blue Economy juga akan mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi.

 

“Konsep Blue Economy juga mengajarkan bagaimana menciptakan produk nir-limbah (zero waste), sekaligus menjawab ancaman kerentanan pangan serta krisis energi (fossil fuel). Melalui konsep Blue Economy kita akan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mengubah kemiskinan menjadi kesejahteraan serta mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan,” tambahnya.

Agar penerapan konsep Blue Economy berjalan dengan baik, Sharif melanjutkan, dibutuhkan sinergi diantara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dukungan kemitraan dari masyarakat, sektor swasta, akademisi, peneliti, pakar pembangunan, lembaga nasional dan internasional mutlak harus dilakukan. Para stakeholders tersebut secara bersama-sama dapat mendorong dan mengawal transformasi menuju pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

 

“Masa depan Indonesia sesungguhnya ada di laut. Jika seluruh aset dan potensi kelautan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, seharusnya kontribusinya terhadap PDB bisa jauh lebih besar daripada saat ini. Apalagi, seperti yang sudah diproyeksikan oleh Mckinsey Global Institute, sektor kelautan (perikanan) termasuk empat pilar utama selain sumber daya alam, pertanian, dan jasa yang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor tujuh di dunia di tahun 2030,” tegas Sharif.

 

 

--
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3519133

READ MORE - Sosialisasikan konsep Blue Economy

BLUE ECONOMY PERLU DUKUNGAN POLITIK

KKP NEWS || Dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan blue economy memang sangat diperlukan.  Apalagi konsep ini dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Ekonomi biru juga menggambarkan sebagai langkah nyata pemerintah menuju pilar pembangunan yang berkelanjutan. Demikian setidaknya pendapat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Ibnu menegaskan, sesuai amanat konstitusi terutama tentang UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, DPR sudah seharusnya mendukung konsep blue economy  yang menjadi landasan setiap program KKP. Apalagi, pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy, yaitu program pro- poor,  pro-growth , pro-job  dan pro-environtment . Konsep ekonomi biru memang harus mendapat dukungan. Konsep ini bisa menjawab beberapa permasalahan yang saat ini kita hadapi. Diantaranya, pertambahan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan serta keterbatasan sumberdaya, akan menjadi masalah besar. “Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 238,17 juta jiwa atau naik rata rata1,49% pertahun,” paparnya

Menurut Ibnu, badan dunia FAO sudah memberi peringatan bahwa indeks harga pangan dunia  terus meningkat tinggi. Kondisi ini bisa menjadi ancaman kerawanan pangan. Masalah lain seperti penurunan kualitas lingkungan, over fishing, pencemaran, degradasi ekosistem pesisir, praktek penangkapan ikan dan budidaya ikan yang tidak sustainable, juga akan menjadi masalah serius. Disisi lain, terjadi trend global terhadap pengurangan emisi karbon dan penggunaan fossil fuel, mitigasi perubahan iklim, mitigasi kerawanan pangan dan air, pergeseran kearah sustainable development. “Untuk menjawab tantangan tersebut potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masih dapat dikembangkan secara optimal. Apalagi, ikan masih menjadi pilihan sumber gizi dengan kandungan nutrisi lengkap serta harga relatif terjangkau dengan banyak ragam pilihan,” jelas Ibnu.

 

Potensi

Menurut Ibnu, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar. Dimana sekitar 75 persen wilayahnya berupa laut dengan lebih dari 17.000 pulau, serta panjang garis pantai nomor 4 di dunia yaitu 95.181 km. Selain potensi di atas, Indonesia dilalui 3 alur pelayaran internasional dan laut menjadi sarana transportasi efektif antar pulau. Indonesia juga berada dalam iklim tropis, dimana terdapat multi spesies renewable resources . Secara sosial, sekitar 110 juta jiwa atau 60 % berada dikawasan pesisir dengan radius 50 Km dari garis pantai, tinggal di 42 kota dan 181 kabupaten. “Dari segi ekonomi, setidaknya 60 % cekungan minyak berada dilaut serta potensi ikan 6,7 juta ton pertahun,” jelasnya.

Ibnu menegaskan, untuk memaksimalkan potensi yang ada, banyak yang harus dilakukan KKP. Terutama untuk peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat, bisa lebih fokus pada peningkatan akses permodalan yang selama ini masih minim. Masalah lain, seperti perlindungan harga ikan, terutama saat panen, pelayanan fasilitas berlayar yang memadai di dermaga, pelabuhan PPI , pabrik es, harus segera dibenahi. Termasuk, ketersediaan benih unggul, pakan ikan dan sumber air bersih serta pengendalian terhadap penyakit dan pencemaran lingkungan. “Program pemenuhan kebutuhan BBM, peningkatan kuota BBM nelayan dan program konversi gas juga harus dilanjutkan. Termasuk keamanan dan keselamatan kerja di laut, pemberantasan illegal fishing, terutama diwilayah perbatasan serta program penyuluhan dan pendampingan bisa ditingkatkan secara intensif,” tambahnya.

Pusat Data Statistik dan Informasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari I lantai 3A

JL. Medan Merdeka Timur No.16

Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3519070 ext. 7440

Fax. (021) 3519133

http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8686/BLUE-ECONOMY-PERLU-DUKUNGAN-POLITIK/?category_id=2

READ MORE - BLUE ECONOMY PERLU DUKUNGAN POLITIK

BLUE ECONOMY PERLU DUKUNGAN POLITIK

KKP NEWS || Dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan blue economy memang sangat diperlukan.  Apalagi konsep ini dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Ekonomi biru juga menggambarkan sebagai langkah nyata pemerintah menuju pilar pembangunan yang berkelanjutan. Demikian setidaknya pendapat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Ibnu menegaskan, sesuai amanat konstitusi terutama tentang UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, DPR sudah seharusnya mendukung konsep blue economy  yang menjadi landasan setiap program KKP. Apalagi, pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan triple track strategy, yaitu program pro- poor,  pro-growth , pro-job  dan pro-environtment . Konsep ekonomi biru memang harus mendapat dukungan. Konsep ini bisa menjawab beberapa permasalahan yang saat ini kita hadapi. Diantaranya, pertambahan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan serta keterbatasan sumberdaya, akan menjadi masalah besar. “Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 238,17 juta jiwa atau naik rata rata1,49% pertahun,” paparnya

Menurut Ibnu, badan dunia FAO sudah memberi peringatan bahwa indeks harga pangan dunia  terus meningkat tinggi. Kondisi ini bisa menjadi ancaman kerawanan pangan. Masalah lain seperti penurunan kualitas lingkungan, over fishing, pencemaran, degradasi ekosistem pesisir, praktek penangkapan ikan dan budidaya ikan yang tidak sustainable, juga akan menjadi masalah serius. Disisi lain, terjadi trend global terhadap pengurangan emisi karbon dan penggunaan fossil fuel, mitigasi perubahan iklim, mitigasi kerawanan pangan dan air, pergeseran kearah sustainable development. “Untuk menjawab tantangan tersebut potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masih dapat dikembangkan secara optimal. Apalagi, ikan masih menjadi pilihan sumber gizi dengan kandungan nutrisi lengkap serta harga relatif terjangkau dengan banyak ragam pilihan,” jelas Ibnu.

Potensi

Menurut Ibnu, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar. Dimana sekitar 75 persen wilayahnya berupa laut dengan lebih dari 17.000 pulau, serta panjang garis pantai nomor 4 di dunia yaitu 95.181 km. Selain potensi di atas, Indonesia dilalui 3 alur pelayaran internasional dan laut menjadi sarana transportasi efektif antar pulau. Indonesia juga berada dalam iklim tropis, dimana terdapat multi spesies renewable resources . Secara sosial, sekitar 110 juta jiwa atau 60 % berada dikawasan pesisir dengan radius 50 Km dari garis pantai, tinggal di 42 kota dan 181 kabupaten. “Dari segi ekonomi, setidaknya 60 % cekungan minyak berada dilaut serta potensi ikan 6,7 juta ton pertahun,” jelasnya.

Ibnu menegaskan, untuk memaksimalkan potensi yang ada, banyak yang harus dilakukan KKP. Terutama untuk peningkatan pendapat dan kesejahteraan masyarakat, bisa lebih fokus pada peningkatan akses permodalan yang selama ini masih minim. Masalah lain, seperti perlindungan harga ikan, terutama saat panen, pelayanan fasilitas berlayar yang memadai di dermaga, pelabuhan PPI , pabrik es, harus segera dibenahi. Termasuk, ketersediaan benih unggul, pakan ikan dan sumber air bersih serta pengendalian terhadap penyakit dan pencemaran lingkungan. “Program pemenuhan kebutuhan BBM, peningkatan kuota BBM nelayan dan program konversi gas juga harus dilanjutkan. Termasuk keamanan dan keselamatan kerja di laut, pemberantasan illegal fishing, terutama diwilayah perbatasan serta program penyuluhan dan pendampingan bisa ditingkatkan secara intensif,” tambahnya.

- 

Pusat Data Statistik dan Informasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Gedung Mina Bahari I lantai 3A

JL. Medan Merdeka Timur No.16

Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3519070 ext. 7440

Fax. (021) 3519133

http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/8686/BLUE-ECONOMY-PERLU-DUKUNGAN-POLITIK/?category_id=2

READ MORE - BLUE ECONOMY PERLU DUKUNGAN POLITIK

Revolusi Biru Berkelanjutan

Jonson Lumban Gaol 

Meledaknya jumlah penduduk dunia menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Tahun 1960-an dicanangkanlah Revolusi Hijau, tetapi lahan darat belum cukup untuk penyediaan pangan sehingga dekade berikutnya dicanangkan Revolusi Biru untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut.


Beruntung 70 persen wilayah Indonesia adalah laut yang menyimpan sejumlah besar seperti sumber daya ikan, bahan tambang, air mineral, wisata bahari, dan jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Program peningkatan produksi perikanan di Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an melalui kegiatan motorisasi penangkapan ikan. Tahun 1973 dioperasikan kapal tuna longline di perairan ZEE Samudra Hindia dan tahun 1974 ratusan kapal purseine di Jawa Timur.

Saat ini terjadi peningkatan jumlah kapal, yakni 790.000 unit, 49 persen di antaranya adalah perahu motor (Statistik, 2007). Produksi dan jumlah nelayan meningkat, tetapi produktivitas masih rendah, sekitar 4,5 kg per nelayan per hari, jauh di bawah nelayan negara-negara maju sekitar 100 kg per nelayan per hari. Dengan demikian, pendapatan nelayan/petani ikan sekitar Rp 15.000 per hari, jauh di bawah upah minimum.


Produksi perikanan tangkap di Indonesia umumnya meningkat sekitar 3 persen per tahun, tetapi di beberapa lokasi, seperti di wilayah selatan Jawa, terjadi penurunan dan perlu diwaspadai. Tidak beroperasinya kapal-kapal akibat naiknya harga bahan bakar minyak menjadi salah satu faktor penurunan produksi (Kompas, 20/10/2005). Sementara itu, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia baru 22 kg per kapita per tahun lebih rendah dibandingkan dengan Thailand, 35 kg per kapita per tahun.

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (KP) tidak hanya untuk mengejar target produksi karena peningkatan produksi tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan. Selain itu, peningkatan produksi yang tidak memerhatikan aspek sustainability juga akan menjadi bom waktu ambruknya kegiatan perikanan, karena itu fungsi pengelolaan berperan. Pedoman pengelolaan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab tertuang dalam Code of Conduct for Responsible Fishing (CCRF) yang diadopsi FAO sejak tahun 1995.

Indonesia telah menuangkan implementasi CCRF dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 3 yang menyebutkan, tujuan pembangunan perikanan antara lain (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan kerja, ...; (8) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Pemerintah Indonesia telah menggariskan aneka kebijakan dan program untuk tujuan itu, tetapi fungsi pengelolaan belum berjalan mulus. Pemerintah kabupaten/ kota yang berwenang dalam pengelolaan garis pantai harus aktif mengoptimalkan potensi secara lestari sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Berdasarkan pengamatan lapangan Kepala PPN Kejawenan Cirebon Ir Jainur, jika fungsi pengelolaan berjalan baik, tujuan pembangunan perikanan akan tercapai.

Garam dan air laut dalam

Ironis. Hingga kini, Indonesia masih mengimpor garam industri sekitar 1,5 juta ton per tahun seharga Rp 600 miliar. Di sisi lain, kini dunia dihadapkan pada krisis air bersih. Menurut World Water Forum, 1 dari 4 orang di bumi kekurangan air.


Laut dalam (> 200 meter) menjadi salah satu sumber air dan garam berkualitas tinggi pada masa mendatang karena kandungan mineralnya tinggi, bebas polusi dan bakteri, serta kandungan NaCl tinggi.

Dengan proses desalinasi, air dan garam dari air laut dalam (ALD) dipisah.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah mencanangkan program pengembangan ALD beberapa tahun lalu.

Upaya pemanfaatan ALD di Indonesia telah dimulai melalui kerja sama antara Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB dan perusahaan Jepang, Kyowa, dirintis Prof Bonar Pasaribu. Kegiatan eksplorasi di beberapa lokasi sudah dilakukan dan kini produksi dengan kapasitas skala kecil telah dimulai di Bali.

Percepatan Revolusi Biru

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya KP tidak lepas dari political will, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia. Kemauan politik di bidang KP terlihat sejak dibentuknya DKP 10 tahun lalu. Dalam usia muda, pencapaian tujuan pembangunan KP belum terlaksana optimal, karena itu diperlukan dorongan khusus.

Terlepas dari kekurangan, program Revolusi Hijau (Bimas) berhasil mencapai swasembada beras. Pengalaman yang sama dapat diterapkan dalam percepatan revolusi biru karena banyak sektor terlibat langsung dengan laut dan harus bersinergi agar tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

Iptek dan SDM

Iptek dan SDM akan amat berperan dalam mencapai tujuan Revolusi Biru. Perkembangan iptek kelautan di dunia amat pesat. Mengingat laut yang tidak mengenal batas-batas fisik, teknologi satelit oseanografi berperan penting dalam pemantauan proses oseanografi. Data dari satelit itu mulai dari kelimpahan fitoplankton, ekosistem terumbu karang, mangrove, arah dan energi arus, tinggi gelombang, kecepatan angin, serta suhu. Data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan, pengaturan daerah penangkapan ikan, dan pemetaan distribusi larva ikan. Data satelit altimeter digunakan untuk penentuan anjungan pengeboran minyak dan alur pelayaran yang optimal.

Pelaku kegiatan di sektor KP mayoritas adalah nelayan yang masih jauh dari sentuhan teknologi sehingga perlu bimbingan dan penyuluhan. Terbatasnya jumlah dan kemampuan penyuluh dapat diatasi melalui kerja sama dengan program KKN mahasiswa yang berperan sebagai agen pembaruan. Program ini dapat dilaksanakan berkesinambungan 10 sampai 20 tahun, dengan harapan terjadi peningkatan tarap hidup nelayan.

Jonson Lumban Gaol Lektor Kepala; Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK IPB
Share on Facebook Share on Twitter 

READ MORE - Revolusi Biru Berkelanjutan