NEW
YORK (7/6) – Dalam kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat,
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan
bilateral dengan Minister of Climate and Environment Norwegia, Vidar
Helgesen, pada Senin (5/6). Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas
rencana kerjasama pemberantasan kejahatan perikanan (fisheries crime),
sampah laut, blue carbon, dan kesehatan laut.
Dalam pertemuan tersebut, kerjasama
dalam pemberantasan praktik penangkapan ikan secara illegal, tidak
dilaporkan, dan tidak diatur (IUUF) menjadi topik yang paling banyak
dibicarakan. Menteri Susi mengungkapkan, Norwegia akan membantu
Indonesia dalam peningkatan kapasitas dan pendidikan guna memerangi
IUUF.
“Saya harapkan Norway Interpol, UNODC,
tetap membantu kita. Beberapa penangkapan kapal besar dibantu sangat
baik oleh mereka, dengan pemantauan dan keahlian mereka, juga tenaga
ahli dari mereka,” ungkap Menteri Susi kepada awak media usai pertemuan
bilateral tersebut.
Menteri Susi mengatakan, Indonesia
menginginkan bantuan Norwegia untuk menyuarakan pemberantasan illegal
fishing di Eropa, mengingat selama ini Norwegia dikenal sebagai negara
yang peduli lingkungan. “Mereka juga sudah turun tangan dalam membantu
pembakaran hutan, gambut. Kita harapkan mereka kan juga mencintai laut.
Mereka semakin sadar fisheries crime itu sudah dirasakan merugikan semua
negara,” jelas Menteri Susi.
Menurut Menteri Susi, Norwegia juga
sepakat bahwa IUUF merupakan gerbang utama kriminalitas lainnya, seperti
penyelundupan narkoba/obat terlarang, penyelundupan binatang langka,
kekerasan, perbudakan manusia, dan sebagainya. Mereka sudah dengan tegas
menyatakan akan dengan berani dan tegas melindungi laut mereka.
“Sustainability itu bukan konservasi.
Dalam hal ini sustainability itu menjaga produktivitas, menjaga jumlah
ikan yang ditangkap itu bisa terus banyak. Nah ini yang kadang-kadang
salah kaprah. Ada yang bilang saya ini pejuang hak asasi ikan (bukan hak
asasi manusia) katanya. Ikan itu kita perlukan untuk kita ambil, kita
makan, kita jual. Kalau ikannya tidak ada, apa yang akan kita ambil,
nanti food security kita tidak bisa lagi, ya artinya kita tidak sayang
manusia,” tutur Menteri Susi.
Menteri Susi menyambut baik kepedulian
yang mulai ditunjukkan negara-negara United Nation (PPB) terhadap nasib
laut dunia. Menurut Menteri Susi, selama ini PBB hanya menaruh perhatian
terhadap masalah hutan, darat, dan economy agriculture. Namun,
belakangan mereka mulai memperhatikan permasalahan yang terjadi di
lautan dunia. “Mereka mulai menyadari 70 % dunia ini isinya laut. Bahwa
laut yang rusak di suatu tempat akan mempengaruhi tempat lainnya. One
world, one ocean, tanpa border, tanpa batas,” kata Menteri Susi.
“Jadi sovereignty, sustainability, dan
prosperity yang harus didapatkan oleh negara-negara pemilik perairan
itu, memang harus menjadi resolusi dunia,” tambah Menteri Susi.
Menteri Susi berharap, Norwegia
benar-benar menunjukkan komitmen pemberantasan IUUF melalui tindakan
nyata. “Kita harap mereka tidak hanya bicara akan bold and tempered
illegal fishing. Tetapi kita ingin mereka juga melakukan tindakan nyata,
tentunya berproses. Kalau mereka masih merencanakan, kita mungkin sudah
memberikan amukan (terhadap pelaku illegal fishing). Pelaksanaan memang
tergantung pada negara masing-masing. Kalau kita (Indonesia) sudah
keras seperti ini saja maling masih banyak. Apalagi kalau saya
halus-halus, baik-baik, habis lagi ikan kita,” tandas Menteri Susi.
Lilly Aprilya Pregiwati Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
http://kkp.go.id/2017/06/07/indonesia-norwegia-bersinergi-perangi-praktik-illegal-fishing/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar