Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan Filipina

 

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina telah menyetujui Batas Zona Ekonomi Ekslusif pada tanggal 23 Mei 2014 di Manila yang ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia DR. R,M. Marty M. Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Filipina Albert F. Del Rosario.

 

Dasar penetapan untuk meningkatkan dan mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara, berkeinginan lebih lanjut untuk menetapkan garis batas ZEE yang saling tumpang tindih anatara dua negara.

Selain itu memperhatikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut yang ditanda tangani di Montego Bay pada tanggal 10 Desember 1982 (UNCLOS 1982) dimana Republik Indonesia dan Republik Filipina merupakan negara pihak, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang diterapkan di dalam perundingan-perundingan demi tercapainnya penyelesainya yang adil.

 

Batas ZEE yang dimaksud dalam koordinat-koordinat geografis berdasarkan World Geodetic System of 1984 (WGS84) Datum, sebagai berikut :

1.    3^o 06’ 41” U - 119^o 55’ 34” T

2.    3^o 26’ 36” U - 121^o 21’ 31” T

3.    3^o 48’ 58” U - 122^o 56’ 03” T

4.    4^o 57’ 42” U - 124^o 51’ 17” T

5.    5^o 02’ 48” U - 125^o 28’ 20” T

6.    6^o 25’ 21” U - 127^o 11’ 42” T

7.    6^o 24’ 25” U - 128^o 39’ 02” T

8.    6^o 24’ 20” U - 129^o 31’ 31” T

Otoritas yang berwenang mengeluarkan peta yaitu dari Indonesia adalah  Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sedangkan dari Filipina adalah National Mapping and Resource Informasi Authority of Departement of Environment and Natural Resources.

Penulis  Mukhtar, A.Pi, M.Si

Kepala Seksi Operasional Kapal Pengawas Wilayah Barat

https://twitter.com/mukhtar_api

http://www.facebook.com/mukhtar.api

Email mukhtar_api@yahoo.co.id