Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi
Pudjiastuti (kiri), berbincang dengan Panglima Armada RI Wilayah Barat,
Laksamana Muda TNI Widodo (kanan), dan Komandan Gugus Keamanan Laut
Armada Barat, Laksma TNI Abdul Rasyid (tengah), di atas KRI
Barakuda-633, saat peledakan kapal nelayan asal Thailand di Selat Dempo,
Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo
TEMPO.CO, Jakarta
- Kementerian Kelautan dan Perikanan mencabut surat izin usaha
perikanan PT Dwi Karya. "Pada hari ini Dirjen Perikanan Tangkap mencabut
surat izin usaha perikanan PT Dwi Karya setelah mencabut SIPI dan
SIKPI," kata Menteri KKP Susi Pusjiastuti, Senin, 22 Juni 2015, di
kantor KKP, Jakarta.
Susi mengatakan SIUP Dwi Karya dicabut karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu. Dia mencontohkan Dwi Karya punya kapal Cina hingga ratusan, tapi yang memiliki izin hanya 68 kapal. Belum lagi ada kapal yang tidak punya double register.
Pihaknya tidak khawatir soal dampak sosial buat para pekerja dari pencabutan SIUP Dwi Karya. "Penegakan hukum tak bisa pikir dampak sosial. Itu akan kami selesaikan bersama Depsos dan pemda. Akan kami carikan investor," kata Susi. Dia mencontohkan sejumlah ABK eks Dwi Karya sudah bekerja di sejumlah perusahaan.
Bagi Susi terlalu naif bila penegakan hukum tidak dilakukan karena khawatir terhadap dampak sosial. Sebab, kerugian yang dialami negara karena pelanggaran Dwi Karya demikian besar.
"Bayangkan
kalau satu kapal nangkap ikan dua ribu ton per tahun kali berapa ratus
kapal, solarnya dari mana. Mereka sudah curi ikan, solarnya dari kita,
kemudian datanya tidak kami dapat," kata Susi. Padahal, kata Susi, data
itu juga berkaitan dengan pajak.
Susi mengatakan SIUP Dwi Karya dicabut karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu. Dia mencontohkan Dwi Karya punya kapal Cina hingga ratusan, tapi yang memiliki izin hanya 68 kapal. Belum lagi ada kapal yang tidak punya double register.
Pihaknya tidak khawatir soal dampak sosial buat para pekerja dari pencabutan SIUP Dwi Karya. "Penegakan hukum tak bisa pikir dampak sosial. Itu akan kami selesaikan bersama Depsos dan pemda. Akan kami carikan investor," kata Susi. Dia mencontohkan sejumlah ABK eks Dwi Karya sudah bekerja di sejumlah perusahaan.
Bagi Susi terlalu naif bila penegakan hukum tidak dilakukan karena khawatir terhadap dampak sosial. Sebab, kerugian yang dialami negara karena pelanggaran Dwi Karya demikian besar.
"Bayangkan
kalau satu kapal nangkap ikan dua ribu ton per tahun kali berapa ratus
kapal, solarnya dari mana. Mereka sudah curi ikan, solarnya dari kita,
kemudian datanya tidak kami dapat," kata Susi. Padahal, kata Susi, data
itu juga berkaitan dengan pajak.http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/06/22/090677207/menteri-susi-cabut-siup-pt-dwi-karya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar