Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA/HO-KKP
Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
Jakarta
(ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius dalam menangani
aktivitas kapal pelaku pencurian ikan yang terjadi di perairan
Indonesia.
"Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Edhy, tugas yang dihadapi tidaklah ringan tetapi dirinya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk menjaga laut.
Selain itu, ujar dia, tugas KKP adalah melakukan pembinaan terhadap nelayan di kawasan Nusantara.
"Ajari mereka bagaimana menjadi pelaut yang benar. Ajari mereka mengelola laut dengan baik. Jadilah prajurit yang disegani oleh pencuri asing tapi kita dihormati oleh nelayan kita sendiri," ucapnya.
Lebih lanjut Edhy juga menjelaskan bahwa penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatiannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI menuturkan bahwa beberapa kebijakan penguatan tersebut telah diambil.
"Tahun ini KKP akan menambah dua Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.
Edhy menjelaskan bahwa semua kebijakan itu diambil sebagai perwujudan komitmennya untuk semakin memperkuat upaya pemberantasan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
Selain itu, Edhy juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan pencurian ikan di Indonesia.
“Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla," ucapnya.
Edhy juga menekankan bahwa hal tersebut penting agar tercipta iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif, sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.
Terkait langkah konkret pembinaan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan, KKP dan Polri telah menandatangani Adendum Nota Kesepahaman yang salah satu ruang lingkupnya menekankan pentingnya pemberantasan mafia pencurian ikan dan destructive fishing serta pembinaan dan penyadartahuan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.
"Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera," ujar Edhy.
"Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Edhy, tugas yang dihadapi tidaklah ringan tetapi dirinya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk menjaga laut.
Selain itu, ujar dia, tugas KKP adalah melakukan pembinaan terhadap nelayan di kawasan Nusantara.
"Ajari mereka bagaimana menjadi pelaut yang benar. Ajari mereka mengelola laut dengan baik. Jadilah prajurit yang disegani oleh pencuri asing tapi kita dihormati oleh nelayan kita sendiri," ucapnya.
Lebih lanjut Edhy juga menjelaskan bahwa penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatiannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI menuturkan bahwa beberapa kebijakan penguatan tersebut telah diambil.
"Tahun ini KKP akan menambah dua Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.
Edhy menjelaskan bahwa semua kebijakan itu diambil sebagai perwujudan komitmennya untuk semakin memperkuat upaya pemberantasan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
Selain itu, Edhy juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan pencurian ikan di Indonesia.
“Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla," ucapnya.
Edhy juga menekankan bahwa hal tersebut penting agar tercipta iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif, sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.
Terkait langkah konkret pembinaan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan, KKP dan Polri telah menandatangani Adendum Nota Kesepahaman yang salah satu ruang lingkupnya menekankan pentingnya pemberantasan mafia pencurian ikan dan destructive fishing serta pembinaan dan penyadartahuan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.
"Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera," ujar Edhy.
https://www.antaranews.com/berita/1301794/menteri-edhy-nyatakan-kkp-serius-tangani-pencurian-ikan
|
Pegawai Pelabuhan
Perikanan
|
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini
tempatnya
Lihat Vidio
Kos Putri Salsabilla Kendari
Hub 081342791003 |
 |
|
Berminat Hub
081342791003
Menyediakan Batik Motif IKan
Yang Berminat Hub 081342791003
|
Miliki Kavling tanah di Pusat
Pemerintahan Kabupaten Bima di
Investasi Kavling Tanah Perumahan di
Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima
Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima
dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar