Presiden Tunjuk Menteri Susi ke Oslo untuk Ekonomi Kelautan

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagi wakil untuk pertemuan Sherpa Meeting of the High Level Panel on Building a Sustainable Ocean Economy di Oslo, Norwegia, Selasa (19/6/2018). Menurut keterangan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat penunjukan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara tertanggal 8 Juni 2018. Menteri Susi hadir dalam pertemuan untuk persiapan materi dan berfungsi sebagai contact person Pemerintah RI. Saat ini, Menteri Susi dan delegegasi sudah berada di Oslo, Norwegia untuk pertemuan ini. Penunjukan Menteri Susi mewakili Presiden itu merupakan respons atas permintaan PM Norwegia Erna Solberg yang mengundang Presiden Jokowi sebagai anggota Panel Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (High-Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy). 

 

Panel Tingkat Tinggi digelar karena fakta bahwa laut memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk menjadikan potensi laut ini benar-benar terlaksana, butuh konsensus dunia untuk menyamakan persepsi ini, terutama di tengah ancaman terhadap kesehatan dan produktivitas laut. 

 

Dokumen Rencana Aksi yang dihasilkan oleh Panel Tingkat Tinggi akan dibahas bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kelautan (United Nations Special Envoy for Ocean) untuk diadopsi PBB pada UN Ocean Conference tahun 2020. Utusan Khusus PBB tentang Kelautan saat ini adalah Peter Thomson, (Mantan Presiden UN General Assembly ke-71). Tujuan umum Panel Tingkat Tinggi ini adalah berkontribusi terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals 2030. Anggota panel Secara umum, anggota panel terdiri dari Kepala-kepala Pemerintahan/Heads of Government/ Heads of State. Ada 13 negara yang sudah bergabung antara lain Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile dan Namibia. 

 

Tiga belas negara ini mewakili lebih dari 60 persen seluruh panjang garis pantai di dunia, yaitu sepanjang 261.444 km. Indonesia dan Norwegia merupakan dua negara dengan garis pantai terpanjang kedua dan ketiga di dunia. Garis pantai terpanjang di dunia dimiliki Kanada yaitu 202.080 kilometer. Garis pantai Indonesia 99.093 kilometer dan Norwegia 83.281 kilometer. Manfaat bagi Indonesia Keikutsertaan Indonesia dalam panel ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

 

Dengan garis pantai terpanjang kedua dunia dan luas laut 6.315.222 km2 Indonesia butuh kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang belimpah secara berkelanjutan. Jumlah penduduk Indonesia yang secara langsung bertumpu pada laut besar. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia bergantung secara langsung kepada rumah tangga nelayan (BPS, 2013). Secara internasional, keikutsertaan ini meningkatkan citra Indonesia dalam bidang kelautan. Kepemimpinan Indonesia dalam pemberantasan pencurian ikan di bawah Presiden telah diakui dunia. 

 

Posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor bidang kelautan akan semakin kuat dengan partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Panel Tingkat Tinggi ini. Keterlibatan Indonesia menjadi sangat penting karena hasil Panel Tingkat Tinggi ini akan jadi kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan di tingkat global. –– ADVERTISEMENT –– PenulisWisnu Nugroho EditorWisnu Nugroho Tag: Norwegia kelautan nelayan perikanan Menteri Susi Kementerian Kelautan dan Perikanan 

 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/19/061900626/presiden-tunjuk-menteri-susi-ke-oslo-untuk-ekonomi-kelautan 

Presiden Tunjuk Menteri Susi ke Oslo untuk Ekonomi Kelautan Wisnu Nugroho Kompas.com - 19/06/2018, 06:19 WIB Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Dalam silaturahmi guna mencari masukan dari nelayan tersebut, Presiden mengajak nelayan meninggalkan cantrang yang dapat merusak ekosistem air laut. Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Dalam silaturahmi guna mencari masukan dari nelayan tersebut, Presiden mengajak nelayan meninggalkan cantrang yang dapat merusak ekosistem air laut. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A) OSLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagi wakil untuk pertemuan Sherpa Meeting of the High Level Panel on Building a Sustainable Ocean Economy di Oslo, Norwegia, Selasa (19/6/2018). Menurut keterangan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Surat penunjukan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara tertanggal 8 Juni 2018. Menteri Susi hadir dalam pertemuan untuk persiapan materi dan berfungsi sebagai contact person Pemerintah RI. Saat ini, Menteri Susi dan delegegasi sudah berada di Oslo, Norwegia untuk pertemuan ini. Penunjukan Menteri Susi mewakili Presiden itu merupakan respons atas permintaan PM Norwegia Erna Solberg yang mengundang Presiden Jokowi sebagai anggota Panel Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan (High-Level Panel on Building Sustainable Ocean Economy). Baca juga: Kegelisahan Menteri Susi setelah Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan Panel Tingkat Tinggi digelar karena fakta bahwa laut memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dimanfaatkan secara berkelanjutan. Untuk menjadikan potensi laut ini benar-benar terlaksana, butuh konsensus dunia untuk menyamakan persepsi ini, terutama di tengah ancaman terhadap kesehatan dan produktivitas laut. Anak-anak nelayan bermain denagn hiu paus di pantai Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango. Anak-anak nelayan bermain denagn hiu paus di pantai Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango.(KOMPAS.COM/ROSYID AZHAR) Dokumen Rencana Aksi yang dihasilkan oleh Panel Tingkat Tinggi akan dibahas bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kelautan (United Nations Special Envoy for Ocean) untuk diadopsi PBB pada UN Ocean Conference tahun 2020. Utusan Khusus PBB tentang Kelautan saat ini adalah Peter Thomson, (Mantan Presiden UN General Assembly ke-71). Tujuan umum Panel Tingkat Tinggi ini adalah berkontribusi terhadap pencapaian agenda Sustainable Development Goals 2030. Anggota panel Secara umum, anggota panel terdiri dari Kepala-kepala Pemerintahan/Heads of Government/ Heads of State. Ada 13 negara yang sudah bergabung antara lain Norwegia, Indonesia, Ghana, Guinea, Jamaika, Meksiko, Palau, Portugal, Australia, Jepang, Fiji, Chile dan Namibia. Baca juga: Ditentang di Indonesia, Menteri Susi Dipuji Dunia karena Melawan Illegal Fishing Tiga belas negara ini mewakili lebih dari 60 persen seluruh panjang garis pantai di dunia, yaitu sepanjang 261.444 km. Indonesia dan Norwegia merupakan dua negara dengan garis pantai terpanjang kedua dan ketiga di dunia. Garis pantai terpanjang di dunia dimiliki Kanada yaitu 202.080 kilometer. Garis pantai Indonesia 99.093 kilometer dan Norwegia 83.281 kilometer. Manfaat bagi Indonesia Keikutsertaan Indonesia dalam panel ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko (keenam kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (keenam kanan) bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Dalam silaturahmi guna mencari masukan dari nelayan tersebut, Presiden mengajak nelayan meninggalkan cantrang yang dapat merusak ekosistem air laut. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko (keenam kiri) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (keenam kanan) bersilaturahmi dengan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018). Dalam silaturahmi guna mencari masukan dari nelayan tersebut, Presiden mengajak nelayan meninggalkan cantrang yang dapat merusak ekosistem air laut. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A) Dengan garis pantai terpanjang kedua dunia dan luas laut 6.315.222 km2 Indonesia butuh kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang belimpah secara berkelanjutan. Jumlah penduduk Indonesia yang secara langsung bertumpu pada laut besar. Lebih dari 50 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. Sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia bergantung secara langsung kepada rumah tangga nelayan (BPS, 2013). Secara internasional, keikutsertaan ini meningkatkan citra Indonesia dalam bidang kelautan. Kepemimpinan Indonesia dalam pemberantasan pencurian ikan di bawah Presiden telah diakui dunia. Baca juga: Ini yang Diinginkan Jokowi dalam Wujudkan Poros Maritim Dunia Posisi Indonesia sebagai salah satu pelopor bidang kelautan akan semakin kuat dengan partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Panel Tingkat Tinggi ini. Keterlibatan Indonesia menjadi sangat penting karena hasil Panel Tingkat Tinggi ini akan jadi kebijakan ekonomi kelautan berkelanjutan di tingkat global. –– ADVERTISEMENT –– PenulisWisnu Nugroho EditorWisnu Nugroho Tag: Norwegia kelautan nelayan perikanan Menteri Susi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Tunjuk Menteri Susi ke Oslo untuk Ekonomi Kelautan", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/19/061900626/presiden-tunjuk-menteri-susi-ke-oslo-untuk-ekonomi-kelautan.
Penulis : Wisnu Nugroho
Editor : Wisnu Nugroho