Pelabuhan jadi basis industri ikan

Nelayan terima Rp329/hari, cukup untuk beli satu permen

OLEH YUSUF WALUYO JATI

Bisnis Indonesia

KAYONG UTARA, Kalbar Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menginstruksikan supaya pelabuhan-pelabuhan milik pemerintah dipakai sebagai basis produksi pengolahan ikan dalam 5 tahun mendatang.

"Kebijakan tersebut ditetapkan agar Indonesia bisa menjadi salah satu dari lima produsen ikan terbesar di dunia," tuturnya seusai meresmikan industri pengolahan ikan di Pelabuhan Teluk Batang, kemarin.

Jika volume produksi ikan olahan setengah jadi hingga rantai produk hilir bernilai tambah tumbuh pesat, kondisi itu secaraotomatis akan mendorong peningkatan nilai ekspor.

Sampai sekarang, produksi ikan secara nasional baru mencapai 5,34 juta-5,4 juta ton per tahun yang dihasilkan dari unit pengolahan ikan (UPI) yang tersertifikasi sekitar 505 unit dan lebih dari 60.000 unit pengolahan nonsertifikasi.

Adapun, nilai ekspor ikan olahan pada tahun lalu mencapai sekitar US$3,2 miliar dengan volume di atas 1,4 juta ton. Sementara itu, nilai impor ikan berkisar US$400 juta dengan volume 280.000-300.000 ton.

Menurut Fadel, hambatan terbesar dalam mendorong peningkatan produksi ikan disebabkan oleh bahan baku serta akses keindustri pengolahan ikan yang selama ini sangat terbatas. Dengan adanya industri pengolahan di sekitar pelabuhan, interaksi nelayan dengan industri akanlebih intensif sehingga rantai distribusi dan biaya akan terpangkas. "Saya ingn agar industri pengolahan di pelabuhan seluruh Indonesia tumbuh pesat. Pelabuhan-pelabuhan ikan milik pemerintah harus bersedia disewakan selama 20-30 tahun kepada pengusaha yang akan mendirikan pabrik supaya mereka tak perlu repot cari lahan sendiri," katanya.

Satu permen

Namun, perhatian pemerintah pada nelayan dinilai kurang. Dalam sehari nelayan menerima Rp329 dan hanya cukup untuk membeli satu buah permen. Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ]meneken Keputusan Presiden No. 10/ 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat.

Sebagaimana dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2011 pemerintah mengucurkan pendanaan Rp927,82 miliar untuk peningkatan kehidupan nelayan.

Menurut dia, jika dibaca secara rinci, ada kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut. Yakni sebaran peta kemiskinan di wilayah pesisir dengan karakteristik kebutuhan dasar yang berbeda-beda dan alokasi anggaran yang disediakan.

"Tak masuk di akal, dalam setahun nelayan diberi bantuan program Rp 120.000 melalui Bantuan Langsung Tunai. Artinya, dalam sehari nelayan menerima Rp329 dan hanya cukup untuk membeli satu buah permen." (Sepudin ZUHRI) (vusaf.wahiyo@bisnis.co.id)