Direktur Operasi Armada PSDKP-KKP RI pastikan kedaulatan bahari untuk Indonesia berdigdaya adalah harga mati. Tak ada kata tawar menawar dengan kapal asing yang lakukan illegal fishing.
Direktur Pemantauan Operasi Armada PSDKP-KKP RI (dok:monitorday.com)
MONITORDAY.COM-Kementrian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) telah menambah hari
operasi kapal pengawas dari 85 hari pada 2019 menjadi 150 hari pada
2020. Hal ini dilakukan agar tidak ada kapal asing yang kembali masuk
perairan Indonesia.
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) KKP RI , Ipunk
Nugroho Saksono. A.Pi, MM memastikan kedaulatan bahari untuk Indonesia
berdigdaya adalah harga mati. Tak ada kata tawar menawar dengan kapal
asing yang melakukan illegal fishing.
"KKP RI sudah komitmen full berantas
illegal fishing, nyawa pun kami berikan untuk kedaulatan bahari. Gak Ada
Kompromi dengan kapal asing yang berani curi ikan di wilayah Indonesia,
mari kita ngopi dulu" ujarnya sambil menikmati racikan KOPI PAHIT khas
KKP di ruang kerjanya, Gedung Mina Bahari IV Lt. 12, kamis (27/2/2020)
Lanjut Ipunk, saat ini KKP telah
memiliki total 34 unit kapal pengawas perikanan terdiri dari 4 kapal
pengawas tipe A dengan panjang lebih dari 50 meter, 2 unit kapal
pengawas tipe B dengan panjang 40-50 meter, 10 unit kapal pengawas tipe C
dengan panjang 30-40 meter, dan 14 unit tipe D dan 5 unit tipe E.
Keberadaan kapal pengawas perikanan
sesuai dengan amanat di Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang
Perikanan, dimana kapal pengawas perikanan dapat menghentikan,
memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran
ke pelabuhan terdekat untuk pemprosesan lebih lanjut.
Berantas Illegal fishing menurut Ipunk,
butuh sinergi semua pihak. Tugas ini tidak serta merta menjadi tanggung
jawab KKP RI tapi semua pihak harus satu suara.
"tantangan reformasi kelautan terus
kita upayakan untuk menghasilkan berbagai kebijakan strategis, tentu
saja koordinasi berkesinambungan dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan
Bakamla RI terus diperkuat agar kapal-kapal asing yang melakukan
tangkapan spanyol alias separoh nyolong akan kita tindak" tandasnya
Perlu diketahui, KKP RI perkuat armada
pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 meliputi
Selat Malaka dan Laut Andaman, serta WPP 711 yang meliputi
perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara.
|
Pegawai Pelabuhan
Perikanan
|
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini
tempatnya
Lihat Vidio
Kos Putri Salsabilla Kendari
Hub 081342791003 |
 |
|
Berminat Hub
081342791003
Menyediakan Batik Motif IKan
Yang Berminat Hub 081342791003
|
Miliki Kavling tanah di Pusat
Pemerintahan Kabupaten Bima di
Investasi Kavling Tanah Perumahan di
Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima
Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima
dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar