Pemerintah saat ini tengah melakukan proses harmonisasi
perundang-undangan mengenai keberadaan dan wewenang Badan Keamanan Laut
(Bakamla). Dalam harmonisasi itu kedudukan Bakamla rencananya akan
diubah. Peran Bakamla saat ini diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 178 Tahun 2014. Sesuai Pasal 36 Perpres Nomor 178 Tahun 2014,
tanggung jawab Bakamla di bawah langsung Presiden.
Dari rencana
harmonisasi peraturan tersebut, kewenangan penjagaan laut beberapa
lembaga nantinya akan diserahkan pada Bakamla. Bakamla pun tidak lagi di
bawah Presiden tetapi Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Saat ini Kemenhub memiliki Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
(KPLP) yang perannya mirip dengan Bakamla. Staf Khusus Menko Maritim, Atmaja, mengungkapkan Bakamla akan menjadi penegak hukum tunggal di laut seperti pemberantasan illegal fishing. Sementara itu, peran TNI AL tetap menjaga kedaulatan NKRI di laut.
Sedangkan fungsi dari Pengawas Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (PSDKP) KKP, Kepolisian, Bea Cukai, hingga KPLP Kemenhub
dalam konteks menjaga wilayah laut Indonesia secara otomatis akan
digantikan oleh Bakamla. Konsekuensinya, kapal pengawas yang mereka
miliki harus diserahkan kepada Bakamla.
"Nanti mereka haknya itu
akan diambil, dicabut, diserahkan ke Bakamla. Jadi nanti KKP kan punya
kapal (PSDKP) harusnya ditaruhnya di Bakamla, idealnya," ujar Atmaja
saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (8/5).
Selain itu, posisi
Satgas 115 KKP juga terancam. Satgas 115 KKP dibentuk langsung lewat
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015."Satgas itu satuan
tugas, itu institusi tidak permanen, hanya untuk sementara karena waktu
itu Bakamla-nya enggak jelas," ucapnya.
Dengan begitu, Bakamla
yang nanti dinamakan disebut Coast Guard memiliki kewenangan utama
menegakkan hukum di laut, selain TNI AL.
"Harmonisasi undang-undang termasuk cabut hak-hak yang lain-lain itu untuk melakukan tindakan hukum di laut," tutupnya.
https://babe.topbuzz.com/a/6688950151123304961?app_id=1124&gid=6688950151123304961&impr_id=6688975680388516098&language=id®ion=id&user_id=6567526201267044353&c=wa?null
Sama
saja, mau di pindahkan, kemana saja tetap sama,, selama ini, kelihatan,
ada efeknya karena ibu susi, dan kalau susi tdk jadi menteri, pasti,
loyo lagi,, sejak indonesia merdeka, maling ikan, terus mencuri,, ganti,
presiden silih berganti, dan menteri, datang pergi, tetap sama, kayak
punya kepentingan tertentu,, sama sama tau
Asal bisa tegas kayak Bu Susi, itu bagus. Tapi kalo tidak, maka selamanya laut kita menjadi ladang emas untuk Negara lain..
Untuk
kebutuhan Air Minum yang menyehatkan coba konsumsi Air Izaura Air yang
terbukti dapat membantu proses penyembuhan Kegemukan, Migran, Alergi,
Sakit Maag, ASam Urat, Nyeri Sendi, Sambelit, Sakit Pinggang,
Osteiporosis, Reumatk, Kanker, Vertigo, Ashma, Brinchitis, Darah Tinggi,
Kencing Batu, Kolestrol, DIABetes, Jantung, Darah Rendah, Jerawat',
WAsir dan Batu Ginzal. Dan menghilangkan racun dalam tubuh.
Mau Sehat dan Menyehatkan Minum Air Izaura
Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu.
Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu.
Berminat Hub Mukhtar, A.Pi HP. 081342791003
Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempat
Kos Putri Salsabilla Kendari
Hub 081342791003
Hub 081342791003
Menerima pesanan
Kanopi, Pagar Besi, Jendela
dengan Harga
Murah dengan Sistim Panggilan.
Topi Pegawai Ditjen Perikanan Tangkap
Berminat Hub 081342791003
Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo
Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa
Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab.
Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter.
Berminat Hub 081342791003
