10 Maret, 2019

Demo Nelayan Minta Pemda Wakatobi Hentikan Aktivitas Kapal Pelingkar Berakhir Ricuh

  Unjuk Rasa - sejumlah masyarakat Desa Sombu dengan pihak keamanan saat hendak menerobos masuk untuk menemui kadis DKP Wakatobi di kantornya, Kompleks Perkantoran Motika. (Nova Ely Surya/ZONASULTRA.COM)


ZONASULTRA.COM, WANGI-WANGI – Aksi demo masyarakat nelayan dari Desa Sombu, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Rakyat (Geppera) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Wakatobi berakhir ricuh, Jumat (8/3/2019). Massa menuntut Pemkab Wakatobi menghentikan aktivitas kapal pelingkar di sekitaran rompong milik nelayan.
Ricuh dipicu lantaran sejumlah massa aksi meminta bertemu dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Wakatobi, Jalaluddin. Sementara kadis perikanan sedang tidak berada di kantornya. Massa yang emosi memaksa masuk untuk menyegel kantor DKP. Bentrok dengan pihak keamanan yang menghalangi massa aksi pun tak terhindarkan.

Orator aksi, Ramli, mengungkapkan bahwa tujuh kapal pelingkar yang beraktivitas di sekitaran Wakatobi saat ini sudah sangat meresahkan nelayan. Akibat aktivitas kapal-kapal itu, tangkapan nelayan jadi berkurang sehingga ada yang memilih tidak melaut.
“Mereka (kapal pelingkar) menggunakan pukat harimau yang tidak ramah lingkungan, nelayan lokal pun kesulitan mendapatkan ikan saat melaut,” ungkap Ramli.
Koordinator lapangan Geppera Muh. Alwi menegaskan jika tidak ada tindakan dari pemerintah dalam kurun waktu 24 jam maka mereka akan membakar kapal pelingkar tersebut.

“Jika pemda dan Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) tidak segera menghentikan aktivitas kapal perilingkar tersebut, maka nelayan akan mengambil langkah sendiri untuk membakar kapal-kapal itu,” tegasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap DKP Wakatobi Mulyanto saat menemui pengunjuk rasa menjelaskan bahwa pengawasan dan peraturan kapal penangkap ikan adalah kewenangan pihak lrovinsi.
“DKP Wakatobi tidak lagi mengatur kapal-kapal perikanan karena itu kewenangan DKP provinsi,” jelasnya.

Mewakili Kepala BTNW Wakatobi, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Tomia dan Binongko, Chris Awang mengatakan bakal secepatnya menindaklanjuti tuntutan massa sesuai tupoksi BTNW dan akan berkordinas dengan instansi terkait. (b)

 https://zonasultra.com/demo-nelayan-minta-pemda-wakatobi-hentikan-aktivitas-kapal-pelingkar-berakhir-ricuh.html

Pukat Harimau Merajalela, Pemda Wakatobi Lepas Tangan

SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi dinilai tidak melindungi nelayan lokal, karena dianggap lepas tangan dalam penanganan kapal pelingkar yang menggunakan pukat harimau yang merajalela di peraiaran Wakatobi dan sekitarnya.
Hal tersebtu diutarakan melalui aksi unjuk ratusan nelayan Pulai Wangi-wangi di Kantor Bupati Wakatobi, kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan kantor Seksi I Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW) pada
Jumat (8/3/2019).

Salah seorang nelayan asal Desa Sombu, Juma, mengatakan para nelayan Wakatobi khusus di Pulau Wangi-wangi merasa sangat dirugikan dengan keberadaan kapal pelingkar yang diduga menggunakan pukat harimau.
“Dengan adanya kapal pelingkar ini pendapatan kami sangat berkurang, dulu penghasilan kami bisa sampai Rp 300 perhari, namun sekarang hanya sekitar Rp 50 ribu,” kata Juma
Korlap Aksi, Ramil, menilai program kelautan dan perikanan bersinar yang dicanangkan oleh Bupati Wakatobi, dinilai gagal karena tidak mampu melindungi nelayan Wakatobi.

Ia meminta, pihak yang mempunyai wewenang baik itu polisi, TNI AL, dan BTNW agar menindak tegas kapal pelingkar yang melakukan aktivitas di Wakatobi.
“Kami minta BTNW mempertegas keamanan laut pesisir Wakatobi, yang kini telah ada praktek penangkapan ilegal yang bertabrakan dengan UUD Permen Nomor 2 tahun 2015,” ungkapnya.
Lanjutnya, dengan adanya kapal pelingkar yang menggunakan pukat harimau ini membuat hasil tangkap nelayan Wakatobi khususnya di pulau Wangi-wangi menurun.

Di Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi mereka diterima oleh salah seoarang staf. Ia mengungkapkan saat ini pihaknya tidak lagi memiliki wewenang terkait masalah tangkapan.
Sementara itu, salah seorang pegawai BTNW, Chris Lambat Awang menjelaskan pihaknya akan menindak lanjuti tuntutan nelayan ini. “Kami akan meningkatkan patroli namun beberapa bulan terakhir ini agak menurun,” ungkapnya

Laporan: Amran Mustar Ode Editor: Habiruddin Daeng





Mau Sehat dan Menyehatkan Minum Air Izaura
 Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan Tanpa Modal Besar.
 
Berminat Hub Mukhtar, A.Pi  HP. 081342791003  Kami akan menunjukan Anda Jalan Mencapai Impian
Kenal Lebih Jauh Dengan Air Izaura 

Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempat 
Kos Putri Salsabilla Kendari
 Hub 081342791003
 
 
Menerima pesanan Kanopi, Pagar Besi, Jendela
 dengan Harga Murah dengan Sistim Panggilan.
 
 
Topi Pegawai Ditjen Perikanan Tangkap Berminat Hub 081342791003

Tidak ada komentar: