BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Rencana Pemerintah Aceh untuk membeli 6 pesawat patroli udara, menuai pro dan kontra.
Tak sedikit yang menolak rencana Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggelontorkan uang senilai total Rp 12 miliar untuk pengadaan burung besi itu.
Meski sesungguhnya Irwandi mengatakan, pesawat-pesawat itu akan efektif digunakan untuk menyelamatkan kakayaan laut dan hutan Aceh dari para bandit.
Baca: Kamla dan AL Dinilai Tak Mampu, Pemerintah Aceh akan Beli Pesawat Kawal Potensi Laut
Tapi tak sedikit juga yang mendukung rencana itu. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Basri bahkan mengatakan, kebutuhan pesawat ini tergolong mendesak jika direlasikan dengan tingkat pencurian ikan di peraian Aceh selama ini.
“Mengingat Aceh berbatasan dengan beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia dan Myanmar yang sangat rawan terjadi tindak pidana illegal fishing,” katanya saat dihubungi BERITAKINI.CO, Kamis (21/9/2017).
“Apalagi kewenangan pengawasan daerah saat ini mencapai 12 mil laut. Artinya, itu jangkauan yang harus diawasi oleh daerah sendiri.”
Basri mengakui bahwa praktik pencurian ikan di perairan Aceh saat ini sangat tinggi. Karena kerap terjadi di kawasan 12 mil laut, akhirnya cukup menyulitkan bagi pengawas untuk menjangkaunya dengan kapal patroli yang ada. Apalagi jika cuaca sedang tak bersahabat.
“Dengan adanya pesawat Aceh, tentunya akan sangat efektif, dan sangat mengirit biaya operasional, karena kalau melakukan pengawasan laut hanya dengan menggunakan kapal, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pantauan udara, itu biayanya sangat besar sekali,” katanya.
Tingginya tingkat pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal berbendera negara tetangga, kata Basri, membuat kebutuhan pesawat ini tergolong mendesak. Apalagi Aceh memang kekurangan armada laut.
“Dengan adanya pesawat Aceh, kita bisa bersinergi dengan program program kami juga yang saat ini sedang berupaya terus untuk peningkatan kerja kerja pengawasan laut,” kata Basri.
Tidak hanya itu, kata Basri, pesawat juga bisa difungsikan untuk melakukan pengawasan praktik pembalakan liar di Aceh. “Pencurian sumber daya alam di darat ini juga masih sangat tinggi,” katanya.(*)
Tak sedikit yang menolak rencana Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menggelontorkan uang senilai total Rp 12 miliar untuk pengadaan burung besi itu.
Meski sesungguhnya Irwandi mengatakan, pesawat-pesawat itu akan efektif digunakan untuk menyelamatkan kakayaan laut dan hutan Aceh dari para bandit.
Baca: Kamla dan AL Dinilai Tak Mampu, Pemerintah Aceh akan Beli Pesawat Kawal Potensi Laut
Tapi tak sedikit juga yang mendukung rencana itu. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Basri bahkan mengatakan, kebutuhan pesawat ini tergolong mendesak jika direlasikan dengan tingkat pencurian ikan di peraian Aceh selama ini.
“Mengingat Aceh berbatasan dengan beberapa negara, seperti Thailand, Malaysia dan Myanmar yang sangat rawan terjadi tindak pidana illegal fishing,” katanya saat dihubungi BERITAKINI.CO, Kamis (21/9/2017).
“Apalagi kewenangan pengawasan daerah saat ini mencapai 12 mil laut. Artinya, itu jangkauan yang harus diawasi oleh daerah sendiri.”
Basri mengakui bahwa praktik pencurian ikan di perairan Aceh saat ini sangat tinggi. Karena kerap terjadi di kawasan 12 mil laut, akhirnya cukup menyulitkan bagi pengawas untuk menjangkaunya dengan kapal patroli yang ada. Apalagi jika cuaca sedang tak bersahabat.
“Dengan adanya pesawat Aceh, tentunya akan sangat efektif, dan sangat mengirit biaya operasional, karena kalau melakukan pengawasan laut hanya dengan menggunakan kapal, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pantauan udara, itu biayanya sangat besar sekali,” katanya.
Tingginya tingkat pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal berbendera negara tetangga, kata Basri, membuat kebutuhan pesawat ini tergolong mendesak. Apalagi Aceh memang kekurangan armada laut.
“Dengan adanya pesawat Aceh, kita bisa bersinergi dengan program program kami juga yang saat ini sedang berupaya terus untuk peningkatan kerja kerja pengawasan laut,” kata Basri.
Tidak hanya itu, kata Basri, pesawat juga bisa difungsikan untuk melakukan pengawasan praktik pembalakan liar di Aceh. “Pencurian sumber daya alam di darat ini juga masih sangat tinggi,” katanya.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar