SUMBAWA
(12/8) – Terhitung hampir tiga tahun menjalankan visi misi Presiden
Joko Widodo menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, Menteri Kelautan
dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengambil beberapa kebijakan yang
dikenal tegas dan berani, terutama soal pemberantasan illegal fishing.
“Pemberantasan illegal fishing telah membawa perubahan yang baik untuk
kelautan dan perikanan kita. Data kajiskan menunjukkan 12,54 untuk
potensi sumber daya ikan. Angka konsumsi ikan juga meningkat dari 36 kg
menjadi 43.34 kg,” jelas Menteri Susi saat mengisi acara Seminar
Nasional dan FGD Forum Rektor Kita di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,
Sabtu (12/8).
Ia menilai, ini menjadi hal yang sangat
penting karena negara Indonesia adalah negara yang besar dan harus mampu
menyambut era globalisasi. Selain itu Menteri Susi juga mengatakan,
agar mampu bersaing di era globalisasi, seyogyanya masyarakat
mengkonsumsi makanan sehat dan kaya akan protein.
“Ini kan untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang bisa bersaing. Jangan sampai negara yang besar tidak
memiliki kualitas SDM yang baik,” selorohnya. Menteri Susi juga menilai,
saat ini yang dibutuhkan semua negara adalah kedaulatan di bidang
pangan dan ekonomi. Hal ini mengingat di Asia Tenggara dan beberapa
negara di dunia sedang terjadi persaingan dalam hal ekonomi dan pangan.
“Indonesia harus bisa memastikan kedaulatan di laut karena laut
menyediakan sumber protein yang sangat banyak dan baik,” lanjutnya.
Menteri
Susi pun tak ragu melakukan pemberantasan illegal fishing. Ia
memulainya dengan mengajak para duta besar negara sahabat untuk santap
siang bersama. Kemudian barulah menegakkan peraturan hingga
penenggelaman kapal. “Kalau Bapak tahu di Laut Indonesia Timur itu lebih
terang dibanding di darat. Dulu karena banyaknya kapal asing jadi
gelap.
Selama ini kita dikritik karena hukum
kita rendah. Makanya sekarang kita sudah mulai tegas”, paparnya. Setelah
melakukan pemberantasan illegal fishing, Menteri Susi pun akhirnya
mendapat dukungan Presiden untuk melarang asing masuk ke sektor
perikanan tangkap, yang akhirnya dikeluarkan melalui Keputusan Presiden
Nomor 44 tahun 2016 yang memastikan 100 persen asing hanya untuk
pengolahan, sedangkan penangkapan ikan 100 persen untuk nelayan
Indonesia. “Saya mau titip Perpres 44, jangan sampai Perpres itu
direvisi. Karena banyak extra ordinary people yang mau revisi,”
tandasnya.
Setelah memastikan stok ikan meningkat
dan nelayan tradisional kembali melaut, Menteri Susi meminta kepada
para nelayan untuk mendaftar asuransi nelayan. “Jangan lupa ikut
asuransi nelayan. Ini adalah program pemerintah untuk mengembalikan
profesi nelayan. Karena dari tahun 2003 jumlah rumah tangga nelayan
menurun. Ini adalah hal yang menyedihkan,” ungkapnya.
Saat
ini sumber daya ikan Indonesia sudah tersedia. Pemerintah menawarkan
ikan dari nelayan untuk para investor asing. “Silahkan olah, silahkan
beli. Saya mau nelayan dapat harga ikan yang baik dengan sistem lelang.
Eskavator saya akan berikan, ice flake (machine) tahun ini saya berikan
juga tapi tempatkan dilokasi yang banyak nelayannya,” papar Susi.
“Jika orang bekerja, strateginya harus
masuk akal. Kita harus segera bangkit untuk konsentasi. Saya heran ada
investor yang protes karena ada penenggelaman kapal, saya bilang jika
kamu benar maka tidak akan ditenggelamkan,” lanjutnya. Untuk Sumbawa,
Menteri Susi berharap dapat membuka bandara internasional sehingga bisa
mendistribusikan produk perikanan ke negara lain.
Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah
setempat karena perhatiannya terhadap potensi sumber daya kelautan dan
perikanan di Sumbawa. “Saya yakin akan mempercepat pembangunan sektor
kelautan dan perikanan,” kata Menteri Susi diiringi sedikit canda.
Indonesia harus memastikan kedaulatan ditangannya. Selain itu,
pemerintah dan masyarakat juga harus memastikan cara menangkap dan
mengolah ikan kita dengan asas keberlanjutan, dengan tidak menggunakan
bom maupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
“Saya hidup karena nelayan pak. Susi air
ada karena nelayan. Jadi ini saatnya saya ingin berdedikasi dengan
membantu. Paling tidak, kita bisa memprotect dan memanfaatkan sda
(sumber daya alam) kita,” tutupnya.
Lilly Aprilya Pregiwati Kepala Biro Kerja Sama dan Humas KKP
http://kkp.go.id/2017/08/13/kedaulatan-laut-sudah-ditangan-saatnya-nelayan-sejahtera/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar