Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers
di Kantor Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Senin
(11/1/2016).
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Ono Surono
menyampaikan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti
akan mengganggu hubungan kerjasama bilateral dengan China.
Padahal sedianya pemerintah Indonesia telah menyepakati nota kesepahaman dengan pemerintah China untuk bidang perikanan tangkap.
"Akan tetapi dengan berbagai paket kebijakan KKP, kerjasama antara
Indonesia dan China hanya akan menjadi kenangan saja," ungkap Ono dalam
rapat kerja, Rabu (13/4/2015).
Ono menuturkan, dengan dikeluarkannya aturan moratorium perizinan
kapal eks asing dan pelarangan alih muatan tengah laut, maka rencana
peningkatan investasi China pada sektor perikanan tangkap praktis
terjegal.
"China yang pada saat itu merencanakan 1.000 kapal super purse seine masuk (ke Indonesia) hanya akan tinggal kenangan saja," ucap Ono.
Ono pun menyindir kerasnya Susi sehingga membuat friksi antara Indonesia-China.
Misalnya, yang baru-baru saja terjadi yakni kasus KM Kway Fey 10078 di Laut Natuna.
Dalam kesempatan tersebut, Susi menyadari banyak pihak menyesalkan langkah-langkah kebijakannya untuk kedaulatan maritim.
"Karena adanya Menteri Susi, kerjasama dengan China atas 1.000 kapal
super purse seine yang datang dari China (batal)," kata Susi.
"(Tapi) Saya rasa itu patut disyukuri oleh kita semua. Karena kalau
1.000 kapal super purse seine masuk ke perairan Indonesia, saya yakin
itu akan menghabiskan sumber daya alam yang ada," kata dia lagi.
Menteri asal Pangandaran itu menjelaskan, perjanjian tersebut ditandatangani dua pekan sebelum dirinya masuk ke pemerintahan.
Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Perikanan Tangkap, KKP kala itu, Gellwyn Jusuf.
"Karena hal itu sangat strategis, maka saya batalkan perjanjian itu. Dan saya sudah bicara, kita menuju sustainability. Super purse seine itu tidak ramah lingkungan, sangat besar, dan seharusnya tidak boleh diizinkan, kapal-kapal purse seine kita bisa kalah bersaing," jelas Susi.
Batalnya perjanjian kerjasama dengan China soal 1.000 kapal super purse seine itu dinilai Susi tidak menjadi soal.
Toh, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) justru
investasi bidang perikanan naik 13 kali lipat tahun ini dibandingkan
tahun lalu.
Catatan lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) nilai tukar petani
subsektor perikanan pada kuartal-I 2016 mengalami peningkatan menjadi
110.
Adapun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sepanjang 2015 mencapai 8,96 persen.
"Jadi saya berfikir adalah satu hal yang sangat baik batalnya 1.000 kapal super purse seine itu masuk ke Indonesia. Kita tidak perlu sesali. Bilateral (masih) baik. Kan investasi di bidang apa saja ada (tidak hanya perikanan)," pungkas Susi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/13/211108326/Anggota.DPR.Gara-gara.Susi.Kerjasama.dengan.China.Hanya.Tinggal.Kenangan?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp| Penulis | : Estu Suryowati |
| Editor | : M Fajar Marta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar