POSMETRO INFO - Masuknya kapal nelayan Cina ke perairan Natuna
bukan sekadar masalag ilegal fishing. Tindakan itu merupakan bagian dari
upaya sistematis negeri Tirai Bambu itu untuk mencaplok Natuna.
Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan menyampaikan pandangan tersebut
menanggapi polemik masuknya kapal Cina ke perairan Natuna secara ilegal.
Menurut Heri, persoalan Natuna akan menjadi bom waktu. Sebab, konflik
Natuna adalah soal persoalan perebutan sumber daya alam.
"Selain minyak bumi, wilayah itu menyimpan cadangan gas alam terbesar di
dunia. Banyak ahli mengklaim Natuna adalah 'surga' energi terbesar di
dunia yang bernilai ekonomi tinggi," ujar Heri saat dihubungi
TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (25/3/2016).
Heri menyontohkan Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan cadangan gas
dengan volume 222 triliun kaki kubik (TCT). Cadangan itu tidak akan
habis hingga 30 tahun mendatang. Sementara itu, potensi gas yang
recoverable di Kepulauan Natuna sebesar 46 tcf (triliun cubic feet) atau
setara dengan 8,383 miliar barel minyak.
"Jika digabung dengan minyak bumi, terdapat sekitar 500 juta barel cadangan energi hanya di blok tersebut," ungkap dia.
Bahkan, tambah dia, jika diuangkan kekayaan gas Natuna mencapai Rp 6.000 triliun.
"Nilai itu sama dengan 3 kali lipat APBN saat ini," terang dia.
Saat ini, beberapa perusahaan asing seperti Petronas (Malaysia),
ExxonMobil (AS), Chevron (AS), Shell (Inggris-Belanda), StatOil
(Norwegia), ENI (Italia), Total Indonesie (Perancis), dan China National
Petroleum Corporation (China) pernah menggarap cadangan kekayaan Natuna
dan menikmati untung besar.
Oleh karenanya, menurut Heri, cara-cara Cina yang melecehkan Kedaulatan
Republik Indonesia bisa jadi merupakan bagian dari upaya sistematis
untuk mencaplok Natuna.
"Rasanya Cina akan terus ngotot mencaplok Natuna karena mereka tahu akan
untung besar dari pendapatan gas. Sedang kita, buntung. Pendapatan
sektor Migas pasti terpuruk," tandas dia.
Lebih lanjut Heri mengingatkan bahwa pemerintah jangan sekali-kali
berbicara ini adalah urusan negara lain, jangan juga berbicara tidak
ikut-ikutan.
Sebab, Natuna beserta kekayaan alam yang terkandungnya merupakan milik dan berada di wilayah kedaulatan NKRI.
"Kedaulatan Natuna milik Indonesia, kedaulatan laut teritorial
Indonesia. Jangan biarkan bangsa asing menginjak-injak wilayah
Kedaulatan NKRI walau hanya sejengkal," tegas dia. [ts]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar