22 April, 2013

Satker Pengawasan SDKP Lampulo Lakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi T.A 2012 serta Pelaksanaan Kegiatan T.A 2013

Dalam rangka Evaluasi T.A 2013 dan Pelaksanaan Kegiatan T.A 2013 pada unit pelaksana teknis lingkup Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, telah diselenggarakan “Rapat Koordinasi dan Evaluasi T.A 2012 serta Pelaksanaan Kegiatan T.A 2013” untuk menciptakan sinergi kerja diantara Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dengan Pos lingkup Satker Pengawasan SDKP Lampulo. Kegiatan ini dilaksanakan di Paviliun Seulawah Banda Aceh,  pada tanggal 19 April20 April 2013 yang diikuti oleh 16 (enam belas ) peserta yang berasal dari Satker PSDKP Lampulo dan pos PSDKP lingkup Satker Pengawasan SDKP Lampulo, Karantina Ikan, UPT. Budidaya, LSM, Panglima Laut, Bapedalda, Dinas Kelautan dan Perikanan  yang dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Kabit Perikanan Tangkap dan P3K, Bapak Endin Saprudin.S.Pi, didampingi oleh Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan serta Yusni Hafrialdi, S.St.Pi  Kepala Satker Pengawasan SDKP Lampulo.


Memperhatikan paparan Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengenai pencapaian penyerapan Tahun Anggaran  T.A 2012 dan realisasai triwulan pertama Tahun Anggaran  2013 sebagai berikut


Tabel 1. Realisasi Tahun Anggaran 2012.
No.
Unit Kerja PSDKP
Anggaran
Realisasi
%
1.
Tanjung Balai Asahan
497.527.000
478.934.683
96,3
2
Sibolga
331.940.000
313.565.886
94,5
3
Lampulo
285.446.000
281.203.604
98,5
4
Bungus
402.774.000
333.304.993
84,2
5
Pulau Baai
289.385.000
247.374.450
85,7
6
Kuala Tungkal
308.324.000
332.921.008
96,2
7
Tanjung Pandan
310.808.000
299.918.915
95
8
Belawan
9.647.271.000
9.366.880.013
97,5
Total
12.073.475.000
11.643.202.228
96,4


Tabel 2. Realisasi Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2013.
No.
Unit Kerja PSDKP
Anggaran
Realisasi
%
1.
Tanjung Balai Asahan
        1.163.640.000
          64.908.652
        5,58
2
Sibolga
758.029.000
38.972.138
5,14
3
Lampulo
620.902.000
          54.042.659
        8,70
4
Bungus
        1.504.080.000
          26.443.729
        1,76
5
Pulau Baai
            561.406.000
          14.532.083
        2,59
6
Kuala Tungkal
681.044.000
          25.964.400
        3,81
7
Tanjung Pandan
904.257.000
100.016.407
      11,06
8
Belawan
11.037.483.000
     1.191.465.265
10,79
Total
     17.230.841.000
1.516.345.332
        8,80


Hasil pertemuan Rapat Koordinasi dan Evaluasi T.A 2012 serta Pelaksanaan Kegiatan T.A 2013 mendapat masukan permasalahan yang berkembang di Provinsi Aceh yaitu :Prasarana Pengawasan yang kurang, Kurangnya pemberdayaan Nelayan, sosialisasi mengenai peta laut, penambangan pasir Besi di Lampanah 4000 Ha akan menyebabkan, abrasi, terumbu karang mati, sedimentasi, Pencemaran Minyak Di Krueng Raya, pengunaan bom sepanjang perairan Aceh, banyak nya Kapal kapal Ilegal asing dan kapal dari daerah lain menggunakan alat tangkap trawl, ikan yang Beredar ke aceh 60 % Menggunakan Formalin, Pelestarian Udang Lokal ( windu ) dan kurangnya pengawasan habitat sidat, adanya pintu masuk untuk ikan melaui pelabuhan tikus, kurangnya menjaga kelestarian sumber daya ikan yang bermigrasi, Banyaknya alih fungsi mangrove menjadi lahan sawit, Penambangan Terumbu Karang dikawasan konservasi, penurunan ukuran kapal (GT), proses pengurusan dokumen kapal di perhubungan lama, pembukaan hutan Lindung di Sabang seulawah, Aceh Tenggara oleh aparat bersenjata,  pengawasan dikawasan konservasi ditingkatkan di 8 kabupaten yaitu Sabang, Aceh Besar,  Aceh Jaya,  Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh selatan, Aceh Singkil dan Simeulue, dan peningkatan pengawasan wisata bahari khususnya di Sabang.


Selain itu disepakati juga Indikator Kinerja Satker Pengawasan SDKP Lampulo dan Pos Pengawasan SDKP lingkup Satker Pengawasan SDKP Lampulo yaitu

INDIKATOR KINERJA
Lampulo
Idi
Tapaktuan
Sabang
Singkil
Aceh Besar
1.      Persentase Kapal Perikanan yang Laik Operasi Penangkapan Ikan
200
60
45
5
15
5
2.      Persentase Usaha Budidaya Ikan yang sesuai dengan ketentuan.*
13
5
1
1
0
8
3.      Persentase Usaha Pengolahan, Pemasaran dan Pengangkutan Hasil Perikanan yang sesuai dengan ketentuan.**
10
5
8
3
0
2
4.      Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
200
100
75
25
0
0
5.      Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan Pencemaran Perairan yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkunganya
5
1
4
1
0
0
6.      Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP- NRI  yang terawasi dari pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK yang illegal dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
14
1
2
3
0
0

7.      Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari pemanfaatan jasa kelautan dan sumber daya non hayati yang illegal dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya
9
0
0
3
0
0
8.      Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari illegal fishing
2
4
1
2
0
0









 Mukhtar, A.Pi, M.Si Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Belawan serta Yusni Hafrialdi, S.St.Pi  Kepala Satker Pengawasan SDKP Lampulo.



Tidak ada komentar: