Menanggapi itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan, sampai
saat ini pemerintah belum memberlakukan denda. Plt. Direktur Jenderal Perikanan
Tangkap Agus Suherman mengatakan denda tersebut berkaitan dengan pelanggaran
yang dilakukan oleh sdkitar 500 kapal perikanan milik pelaku usaha.
Tetapi sampai saat ini pemerintah belum memberlakukan denda kepada ratusan
kapal itu. KKP baru memberikan surat peringatan karena 500 kapal itu telah
melanggar aturan, yang pelanggarannya cukup signifikan.
"Nelayan itu meminta denda administrasi terhadap pelanggaran PP itu dihilangkan ya kan. Nah ada 500 kapal perikanan Indonesia yang diberikan surat peringatan (SP) dari situ berujung isu didenda padahal belum sampai denda, itu baru surat peringatan," jelasnya kepada detikcom di Mercure Ancol, Jakarta.
Kemudian berkaitan dengan aspirasi nelayan yang meminta adanya dua zona
pendaratan ikan atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu ditambah 712 dan
713 untuk alat tangkap jaring tarik berkantong (JTK), Agus mengatakan pihaknya
tidak bisa serta merta mengabulkan permintaan itu, karena pemerintah ingin
menghindari konflik nelayan antar alat tangkap dan antar daerah.
Itu sebabnya, Agus telah mengumpulkan dinas kelautan dan perikanan dari seluruh
wilayah di Indonesia untuk berdiakusi, bersinergi, dan menyatukan persepsi,
termasuk berkaitan dengan PIT. Adapun WPP 712 merupakan di Laut Jawa dan WPP
713 perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.
"713 itu kan jaring tarik berkantong (JTK) jumlahnya 1.400 kapal.
Prosesnya di sini izin yang dipunyai kita itu kurang lebih 2.800 untuk 712,
713, kita coba mengatur agar tidak terjadi konflik per alat tangkap ataupun
konflik daerah penangkapan ikan. Mengapa demikian, karena nelayan setempat di
713 justru merasa keberatan dengan hadirnya JTK," terangnya.
"Hari ini sejak kemarin, saya mengumpulkan kepala dinas provinsi, kami
melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan di sana, seperti apa
mengakomodirnya. Kita harus memastikan agar aspek ekologi, sosial, dan ekonomi
selalu dikelola secara seimbang dalam setiap kebijakan kita," tambah Agus.
Sebagai informasi, nelayan Pati sempat melakukan demo menolak Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di kantor
Bupati Pati, Jawa Tengah Rabu (10/5) lalu.
Massa datang dengan sepeda motor. Mereka membawa berbagai spanduk yang menolak
adanya peraturan tersebut. Di antaranya bertulisan 'Tolak Denda 1000 persen',
'Jika tidak bisa membantu jangan mengganggu', dan 'Kami minta WPP 713
Kembalikan.'
Dalam orasinya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan
mengatakan aturan dalam PP tersebut memberatkan nelayan.
"Merasa diberatkan untuk kerja kita, mengenai peraturan kita PP nomor 11
tahun 2023 dan pelanggaran hak. Tidak manusiawi (denda) sampai 1000
persen," kata Rasmijan saat berorasi, Rabu (10/5/2023).
Perlu diketahui bahwa PP 11 Tahun 2023 sebetulnya belum diberlakukan karena
masih menunggu peraturan turunannya diundangkan. Sedangkan aturan tentang
sanksi administratif telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan
dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 26 Tahun 2022.
Lihat Berita Perikanan Tangkap Lainnya
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar