KKP Masuk 5 Besar Kementerian Yang Mengelolah Komunikasi Publik Terbaik

PRESIDEN JOKO WIDODO MINTA HUMAS PEMERINTAH LAKUKAN MARKETING TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan Para Kepala Biro dan Pejabat Eselon III yang menangani kehumasan di K/L saat menghadiri Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah pada Senin (16/04) di Dhanapala Jakarta. Hadir dalam seminar tersebut Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat KKP Lilly Aprilya Pregiwaati dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat.

Lebih lanjut Presiden menguraikan bahwa banyak program yang dilakukan pemerintah belum terinformasikan kepada masyarakat secara masif. "Humas perlu melakukan ‘marketing’ terhadap produk (kebijakan) pemerintah. Orkestrasi terhadap narasi besar mengenai informasi K/L melalui strategi komunikasi beserta roadmap pelaksanaannya harus dilakukan, bukan seperti pemadam kebakaran," tegasnya.  

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa pola komunikasi publik saat ini sangat berubah. Masyarakat mendapatkan informasi dari banyak sumber (digital, internet, dll). Saat ini terdapat sekitar 130 juta pengguna media sosial yang menggunakan waktunya 3,2 jam per hari untuk media sosial. Demikian juga dengan pemirsa TV dan pendengar radio masih tinggi cukup tinggi (37%). Cara komunikasi masyarakat dengan pemerintah tidak hanya satu arah, atau dua arah, tetapi banyak arah dan ke segala penjuru. Humas tidak bisa cukup puas hanya dengan menyebar press release atau sekedar membuat konferensi pers. Harus ada dialog dengan masyarakat dan kolaborasi komunikasi dengan masyarakat.

Pada seminar yang juga dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan juga diungkapkan bahwa di era kebebasan informasi jika informasi tidak dikelola dengan baik maka berpotensi menjadi ‘kebablasan’. Saat ini berkembang citizen journalism, yakni siapapun dapat melakukan real time reporting namun citizen journalism ini tidak memiliki redaksi sehingga tidak ada yang memfilter. Oleh sebab itu, Humas pemerintah harus responsive dalam menangani isu yang tersebar luas di masyarakat. Informasi yang disampaikan harus sesuai fakta, data, dan logis khususnya ketika menghadapi hoax yang saat ini merajalela. Jika terjadi hoax yang berkembang luas maka harus segera ditangani, jangan ditunda.

Tampilan konten informasi K/L seperti video, foto, dan lainnya masih terlihat kaku dan ‘jadul’ sehingga perlu dikemas lebih baik dan menarik. Data dan statistik penting tetapi menonjolkan human interest lebih memiliki value. Informasi harus mempunyai nilai emosi, bisa menggerakkan dan menginspirasi masyarakat. Informasi harus dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat. Tidak berbicara dengan mengukur diri kita sendiri sebab belum tentu rakyat memahami. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dengan cerita yang menarik. Misalnya mencari atau mengambil testimoni masyarakat terhadap program dan kebijakan K/L. Banjiri media sosial dengan program-program yang telah pemerintah lakukan untuk masyarakat.

Sementara itu, pada sesi lain seminar tersebut, peneliti Universitas Indonesia Bidang Komunikasi mengemukakan hasil penelitiannya bahwa KKP merupakan salah satu dari 5 K/L yang menjadi contoh bagi komunikasi publik karena dinilai informatif, tidak birokratis, dan      didukung oleh pimpinan. K/L lain yang menjadi contoh komunikasi publik      yang baik adalah Kemenkeu, Kemenlu, KPK, KLHK, dan BNP. KKP juga menjadi Kementerian dengan jumlah produksi press release      terbanyak sepanjang 2017 – Maret 2018 yaitu 491 press release dibandingkan      Kementerian dan Lembaga lainnya. Sementara itu, konten Narasi Tunggal KKP      di tahun 2018 mendominasi dari periode Januari – Maret 2018. (vien)

Sumber : Fivien Ocktaviani
https://kinerjakkp.bitrix24.com/company/personal/user/82/blog/8510/?current_fieldset=SOCSERV

Atribut Pegawai Ditjen PSDKP

Atribut Pegawai Ditjen Perikanan Tangkap

 Batik IKan Rantika