Laut Jawa Ternyata Sumber Karbon

Jakarta, CyberNews. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Menteri kelautan dan Perikanan Freddy Numberi untuk berhenti mengkampanyekan laut Indonesia sebagai penyerap karbon (carbon sink). Pasalnya, tindakan Freddy Numberi ini dinilai menyesatkan publik.

Menurut KIARA belum ada bukti sahih bahwa laut Indonesia mampu berperan sebagai carbon sink, seperti halnya laut di kawasan lintang tinggi Laut Utara, Samudera Bagian selatan, Pasifik Katuliswa, Lautan Atlantik, dan Lautan Antartika.

"Indonesia perlu memahami lebih mendalam, baik pemerintah maupun ilmuwan agar lebih cermat dan serius menganalisa riset-riset yang sudah dilakukan terkait carbon sink maupun carbon sources," kata Sekjen KIARA M Riza Damanik.

Menurut Riza, selain melampauhi kewenangan (scientific authority), pernyataan Freddy Numberi ini belum didukung fakta dan data yang mencukupi. "Sebaiknya pemerintah mengintensifkan penelitian terkait hal ini lebih dulu melalui LIPI, Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP), dan lewat lembaga riset independen, kredibel, dan berkualitas, " saran Riza.

Apalagi, kata dia, hasil penelitian menyebutkan, ternyata Laut Jawa, Pantai Barat Sumatera (lokasi upwelling) dan sepanjang jalur yang memotong perairan selatan memasuki Selat Lombok, Selat Makassar sampai ke arah Laut Sulawesi merupakan carbon sources.

Kedua, lanjut Riza, hingga kini belum ada konsensus para ilmuwan, baik di lingkup nasional maupun internasional terkait peran laut terhadap siklus karbon. Dengan mempertimbangkan laut Indonesia yang relatif lebih panas dibandingkan dengan laut di negara-negara Utara, maka lebih cenderung berperan sebagai sumber karbon.

"Jauh lebih berdaulat jika Indonesia menuntut tanggungjawab negara-negara yang melakukan pencurian dan penjarahan laut Indonesia," tegas Riza Damanik.

READ MORE - Laut Jawa Ternyata Sumber Karbon

Taman Nasional Laut Wakatobi

Berdasarkan hasil survey oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Dept. Kehutanan dan WWF tahun 1989 serta voluntir dari Operation Wallacea dan Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) menunjukan bahwa Kepulauan Wakatobi memiliki potensi sumberdaya alam laut yang sangat melimpah, baik jenis maupun keunikannya serta panorama bawah laut yang menakjubkan.  
Wakatobi Marine National Park

 

Based on survey results by Directorate General of Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry and World Wide Fund (WWF) in 1989,volunteers from the Operation Wallacea and Indonesian Science Institution (LIPI) The survey recommended that is Wakatobi island be endowed with abundant marine resources potential both in their species and their uniqueness including their amazing underwater scenery.
 


 
Atas dasar hasil tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara mengeluarkan surat rekomendasi penunjukan Kepulauan Wakatobi sebagai kawasan konservasi laut. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Menteri Kehutanan RI menyetujui dan menunjuk Kepulauan Wakatobi sebagai Taman Wisata Alam Laut seluas 306.590 Ha atau setara dengan 13.000 km berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 462/kpts-II/95. 

 

Dalam perkembangannya Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Wakatobi diubah fungsinya menjadi Taman Nasional dengan luas 1.390.000 Ha melalui keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 393/kpts-VI/1996, yang mencakup 4 (empat) pulau utama yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Dari gabungan empat pulau itulah nama Waka-tobi terbentuk yang memiliki 61 desa dengan yang terbesar desa Wanci di pulau wangi-wangi.

 

Secara geografis letak kepulauan ini antara Laut Banda dan Laut Flores dan letak administratif berbatasan dengan Laut Banda dan Kabupaten Muna secara keseluruhan lokasi Taman Nasional Laut waktobi terletak di kaki ujung Pulau Sulawesi Bagian Tenggara.

Kawasan Taman Nasional Wakatobi mencakup seluruh Kepulauan Tukang besi yang mana sebagian masyarakatnya menjadi pengrajin besi. Dikepulauan ini tidak ada sungai-sungai besar, tetapi sungai bawah tanah yang merupakan ciri khas ekosistem kawasan ini, sungai-sungai bawah tanah itu muncul di pesisir sebagai sumber air minum walaupun agak terasa asin tetapi sumber air tersebut sangat penting dalam mendukung upaya pengembangan kepariwisataan.

 

Dalam pengelolaannya kawasan ini menerapkan sistem zonasi. Sistem ini membagi wilayah berdasarkan kepentingannya, potensinya dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan taman nasional laut. Dengan cara ini diharapkan pengelolaan kawasan akan lebih mudah terutama dalam melaksanakan pengawasan, pengamanan maupun pengaturan pemanfaatannya. Untuk mencapai kepulau ini dapat menggunakan sarana angkutan laut .

 

Daya tarik obyek wisata bahari yang dapat ditemukan di kawasan ini sangat beragam dengan keindahan yang luar biasa. Landskapnya yang unik dan indah menghiasi sekitar pantai-pantai di pulau wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Pantai-pantai di kwasan ini sebagian landai dan hampir semua pantai memiliki pasir putih yang halus. 

Selain beragam jenis ikan serta sumberdaya hayati laut lainnya seperti penyu, mamalia laut, ular serta burung laut, keindahan pemandangan alam bawah lautnya dilengkapi dengan dinding-dinding terumbu karang, puncak bukit yang dramatis serta kebun karang yang begitu luas membentang bagaikan lapangan besar bunga-bunga liar bawah laut. 

 

Keindahan tersebut dapat dinikmati oleh pengunjung melalui kegiatan penyelaman dan snorkel bahkan ”sea viewing” setidaknya terdapat 30 lokasi selam yang cukup dikenal yang dapat dipilih oleh pengunjung. Lokasi wisata bahari yang bernuansa lingkungan seperti penyelaman dan snorkel tersebar di pulau wangi-wangi, Kaledupa, Hoga, Tomia, Binongko dan di sekitar pulau-pulau kecil yang terletak jauh dari kawasan timur taman nasional wakatobi. 
Upaya pengelolaan objek wisata laut yang berorientasi pada lingkungan di kawasan konservasi laut ini masih sangat terbatas. Beberapa pengunjung datang hanya untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengaturan pengunjung yang sudah relatif berjalan baik baru terbatas dilakukan di pulau Hoga. 

READ MORE - Taman Nasional Laut Wakatobi

Berlomba-lomba memperluas dasar laut

I Made Andi Arsana 

Halaman media massa Indonesia belakangan ini lebih banyak memuat isu menarik seputar pemilu, terutama pilpres yang akan berlangsung dua bulan lagi. Di tengah hiruk pikuk suasana politik di tanah air, kantor PBB di New York juga menghangat. Pasalnya, ada hampir 70 negara yang mengajukan usulan untuk menambah kawasan dasar laut atau landas kontinennya, yang dikenal dengan landas kontinen ekstensi (LKE).

Sesungguhnya, istilah ’menambah landas kontinen’ ini kurang tepat walaupun sudah terlanjur menjadi salah kaprah bagi banyak pihak. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 mengisyaratkan bahwa suatu negara pantai berhak atas landas kontinen (dasar laut) hingga ujung terluar tepian kontinennya. Jika tepian kontinen ini tidak mencapai jarak 200 mil laut (370 km) dari garis pangkal (garis pantai) maka negara tersebut berhak atas 200 mil laut landas kontinen. Dengan kata lain, suatu negara memperoleh minimal 200 mil laut landas kontinen diukur dari garis pangkal, tentu saja sepanjang tidak ada tumpang tindih hak dengan negara tetangganya. Jika suatu negara berada jauh (lebih dari 2 x 200 mil laut) dari tetangganya, maka dapat dipastikan negara tersebut berhak atas setidaknya 200 mil laut. Selanjutnya, negara pantai tersebut harus meneliti apakah tepian kontinennya berada lebih 200 mil laut diukur dari garis pangkal.

Jika tepian kontinen suatu negara pantai mencapai lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal maka negara tersebut harus menentukan batas terluarnya dan mengajukan usulan tersebut kepada PBB dalam waktu 10 tahun sejak berlakunya Konvensi PBB bagi negara tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah extended continental shelf atau LKE. Yang terjadi sesungguhnya adalah negara pantai menentukan batas terluar landas kontinennya di luar 200 mil laut, bukan menambah luasnya karena sesungguhnya landas kontinen memang menjadi hak negara pantai sejak semula. Proses ini sangan rumit dan mahal kareana melibatkan kajian atas kondisi relief dasar laut termasuk endapan yang ada.

Batas akhir pengajuan usulan ini bagi banyak negara, termasuk Indonesia, adalah 13 Mei 2009. Ada setidaknya 50 usulan LKE di berbagai kawasan di dunia. Selain itu, ada 41 usulan sementara oleh berbagai negara. Jika usulan ini mendapat restu dari Komisi PBB yang menangani batas terluar landas kontinen, maka peta dunia akan berubah secara signifikan. Dasar laut yang tadinya ’tak bertuan’ akan dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu. 

Bersama sekian banyak negara, Indonesia juga mengajukan usulan untuk landas kontinen di sebelah barat Sumatra. Tanggal 16 Juni 2008, Indonesia mengusulkan batas terluar landas kontinen sehingga menghasilkan luasan sebesar 3.915 km² di luar 200 mil laut. Dalam pemahaman awam, bisa dikatakan Indonesia ’menambah’ landas kontinen yang luasnya setara dengan Pulau Madura. Usulan ini sudah dipaparkan di depan Komisi PBB akhir Maret tahun ini dan Indonesia kini rekomendasi dari Komisi PBB. Berdasarkan rekomendasi ini, Indonesia nantinya dapat menentukan batas terluar landas kontinennya yang bersifat final dan mengikat. 

Sementara itu, beberapa negara, seperti Australia, Selandia Baru, Brazil, Irlandia dan beberapa negara lain telah mendapat rekomendasi dari Komisi PBB. Australia, misalnya, telah berhasil ’menambah’ landas kontinen seluas 2,5 juta km². Kawasan maritim Australia kini jauh lebih luas dari sebelumnya. Demikian juga Selandia Baru yang mendapat rekomendasi landas kontinen ekstensi sebesar 1,7 juta km². Luasan ini tentu saja menambah peluang pemanfaatan sumber daya laut yang luar biasa. Selain minyak dan gas bumi, masih banyak potensi lain untuk kepentingan nutrisi, medis dan kecantikan yang kini sedang mendapat perhatian dunia penelitian.

Untuk kawasan-kawasan yang menjadi hak lebih dari satu negara, pengajuan LKE ini bisa menimbulkan sengketa. Untuk menghindari ini, ada juga yang mengajukan secara bersama, seperti dilakukan Vietnam dan Malaysia atau Fiji, Solomon Island dan Vanuatu di kawasan Pasifik. Kerjasama ini sangat penting, setidaknya untuk mengejar tenggat waktu pengajuan usulan LKE.

Kini meja Komisi PBB di New York tentu sarat dengan dokumen dan tugas berat sudah menanti mereka. Sementara itu, ada hampir 70 negara yang menunggu dengan harap-harap cemas. Rekomendasi dari Komisi PBB ini dan langkah selanjutnya yang ditempuh berbagai negara dalam menentukan batas terluar landas kontinen berdasarkan rekomendasi itu, benar-benar akan mengubah peta dunia. Selain itu, aktivitas ekonomi yang terkait pemanfaatan dasar laut tentu akan berubah juga. Dalam kaitannya dengan hak berdaulat bangsa-bangsa, tanggal 13 Mei 2009 adalah sebuah sejarah yang penting.

READ MORE - Berlomba-lomba memperluas dasar laut

Perda Pesisir di Kalbar

Oleh : Ir. Dionisius Endy Vietsaman, MMP

Kalbar memiliki 212 pulau menurut verifikasi Toponimi 2008, ditambah 5 yang masih perlu klarifikasi pengelolaan di tingkat pusat antara Provinsi Kalbar dengan Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah. Serta garis dinamis pantai sepanjang 822 km hingga 1. 163 km yang merekat 7 kabupaten pesisir. Ekosistim pesisir dipagari hutan mangrove, hamparan padang lamun berikut terumbu karang sebagai sumber daya hayati dan non hayati berikut plasma nutfah.

Potensi budi daya ikan maupun tangkap hingga eksplorasi bahan tambang seperti pasir kuarsa, sarana transportasi laut, suaka laut dan wisata bahari serta jasa lainnya, menanti sentuhan pengelolaan termasuk pemanfaatan energi non konvensional dari gelombang laut dan perbedaan pasang surut.

Namun fenomena selama ini terjadi adalah degradasi biogeofisik pada wilayah pesisir berupa eksploitasi tanpa kendali, lemahnya koordinasi pengelolaan dan pengawasan pembangunan maritim, terutama lowongnya tata laksana hukum daerah dalam mengawal pemanfaatan sekaligus pelestarian sumber daya bahari secara terpadu. Sehingga pemanfaatan potensi sosial ekonomi dan jasa lingkungan pesisir dan pulau secara optimal sekaligus berkelanjutan belum menjadi prioritas pembangunan daerah Kalbar, terutama bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelayakan kaum nelayan tradisional khususnya.

Hakikat NKRI adalah negara hukum, merupakan azas utama penegakan terhadap pengembangan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan sebagai prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan dasar hukum yang komprehensif serta berwawasan lingkungan dapat menjamin kewenangan dalam mewujudkan pemanfaatan, perlindungan serta pelestarian sumber daya pesisir secara terkendali dan terpadu. 

Pertimbangan ini meliputi penanganan degradasi wilayah pesisir di seluruh dunia yang secara umum makin mengkhawatirkan. Data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) melaporkan, 30 persen kegiatan penangkapan ikan bersifat merusak dalam dekade terakhir. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebutkan, kerusakan terumbu karang di Indonesia mencapai 33,17 persen dari total luas terumbu karang nasional 85.700 hektar.

Sementara situasi perekonomian nasional menghendaki optimasi dari sektor perikanan, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan pro pasar dengan memberi nilai ekonomis pada pesisir dan laut serta mendorong investasi di pulau-pulau kecil. Hal ini sejalan dengan Orientasi Pembangunan Kelautan yang digariskan pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025 yakni "Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional", serta ditegaskan pada Perpres Nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional yakni "Kegiatan pembangunan nasional diperkuat dengan kerjasama yang serasi antar pusat dan daerah dalam hal perencanaan regional, penentuan prioritas pembangunan, penggunaan sumber daya dan sumber dana secara efektif dan efisien, serta menghindari terjadinya duplikasi dalam regulasi".

Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K), sebagai optimasi pengelolaan perairan Indonesia dan perkembangan industri perikanan berkelanjutan sebagaimana ratifikasi pedoman Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO), serta perlindungan terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat adat setempat. Selanjutnya ruang lingkup dan substansi dari UU 27 / 2007 (PWP3K) sebagai landasan hukum dan peraturan perundangan adalah meliputi aspek Perencanaan WP3K (Dokumen Hirarkis), aspek Pemanfaatan WP3K (HP3), serta aspek Pengawasan dan Pengendalian WP3K (Akreditasi) . Serta sebagai amanat UU 27 / 2007 akan didukung peraturan turunan berupa 4 Peraturan Pemerintah, 6 Peraturan Presiden dan 11 Peraturan Menteri yang kemudian akan menjadi pokok landasan hukum bagi setiap proses rancangan Perda PWP3K.

Inisiatif dalam penyusunan Perda PWP3K adalah mengutamakan azas transparansi, partisipasi, serta koordinasi dan keterpaduan, yang melibatkan berbagai pihak atau instansi meliputi kepala daerah, DPRD, Bappeda, serta instansi terkait dan stakeholder. Proses penyusunannya melalui delapan tahapan, yaitu identifikasi masalah, identifikasi landasan hukum dan peraturan perundangan, naskah akademik, penyusunan rancangan Perda, konsultasi publik, pembahasan Ranperda di DPRD, penetapan Perda, serta implementasinya. Adapun materi Perda PWP3K terdiri dari tiga kategori muatan. Yakni: Materi muatan utama meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemberian ijin, dan organisasi pengelola; Muatan penting berisi ketentuan tentang konservasi, mitigasi, jaminan lingkungan, sempadan pantai, dan pengelolaan pulau-pulau kecil; serta Muatan pendukung berupa pemberdayaan masyarakat pesisir, penyelesaian sengketa dan pembiayaan.

Perda PWP3K akan mengamanatkan substansi UU 27 / 2007 (PWP3K) sebagai lingkup pengaturan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu (Integrated Coastal Management). Sekaligus memuat substansi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kedaulatan atau kewenangan berdasarkan batas administrasi kewilayahan, serta substansi UU 26 / 2007 mengenai penataan ruang dimana pasal 6 ayat 5 mengamanatkan tentang klasifikasi penataan ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Melalui Perda PWP3K akan mengamanatkan beberapa turunan UU 27 / 2007 (PWP3K) yang beberapa diantaranya masih dalam proses penerbitan, terutama Permen 16 / 2008 tentang Perencanaan PWP3K sebagai Dokumen Hirarkis. Pengaturan ini merupakan acuan dan landasan pembangunan wilayah pesisir untuk menghindari konflik tumpang tindih wewenang dan benturan kepentingan, yang secara operasional dituangkan dalam jejaring perencanaan meliputi : (a) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Perintah Daerah; (b) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), sebagai arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (c) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K); dan (d) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAWP-3-K).

Akhirnya melalui Perda PWP3K merupakan akselerasi kebijakan pembangunan daerah dalam aspek pemanfaatan, perlindungan, pelestarian sumber daya pesisir secara terpadu, berikut realisasi pentaatan terhadap hukum pengelolaan sumberdaya pesisir. Sekaligus telah mengakomodasi kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal serta berkelanjutan, terutama bagi tujuan mendasar yakni pembangunan dan kemakmuran rakyat. *

* Penulis, pemerhati kebijakan maritim Kalbar.

READ MORE - Perda Pesisir di Kalbar

Lamalera Tidak Masuk Kawasan Konservasi TNLS

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tidak memasukan perairan Lamalera dan Lamakera dalam kawasan konservasi Taman Nasional Laut Sawu.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Soen`an Hadi Poernomo, di Jakarta, Kamis, mengatakan telah ada kesepakatan dengan Forum Masyarakat Peduli Tradisi Penangkapan Ikan Paus Lamalera bahwa perairan itu tidak masuk dalam kawasan konservasi. 

"Kesepakatan dilakukan dengan perkumpulan masyarakat Lamalera yang ada di Jakarta, untuk tidak memasukkan perairan Lamalera dan Lamakera," katanya.

Pertimbangan untuk tidak memasukan Lamalera dan Lamakera dilakukan setelah menerima telaah Tim Kajian, serta rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur, ujar dia. Sehingga akhirnya batas Taman Nasional Laut Sawu tersebut ditetapkan tanpa menyentuh kedua perairan tersebut.

Dengan pola penetapan kawasan konservasi melalui zonasi perikanan berkelanjutan dan wisata bahari, ungkap Soen`an, dapat dicapai tujuan pembentukan kawasan konservasi yang sekaligus melindungi kekayaan hayati.

Menurut dia, selain guna menjaga sumber daya perairan untuk generasi mendatang, juga untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, terutama untuk kepentingan masyarakat tradisional setempat.

Sementara itu, menurut juru bicara Forum Masyarakat Peduli Tradisi Penangkapan Ikan Paus Lamalera, Bona Beding, luas perairan yang tidak jadi ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut Sawu mencapai lebih dari 500 ribu hektar.

Ia menghargai bahwa pihak DKP tidak memasukan Lamalera dan Lamakera dalam peluncuran Taman Nasional Laut Sawu pada rangkaian kegiatan Konferensi Kelautan Dunia (WOC) di Manado, Sulawesi Utara.

Luas Taman Nasional Laut Sawu yang sebelumnya akan diresmikan mencapai lebih dari empat juta hektar, namun berkurang menjadi 3,5 juta hektar setelah adanya kesepakatan.

Dalam Notulen Pertemuan antara DKP dengan Forum Masyarakat Peduli Tradisi Penangkapan Ikan Paus Lamalera tanggal 21 April 2009 telah disepakati tiga hal.

Kesepakatan pertama yakni telah ada persamaan persepsi dan pemahaman bahwa konservasi sumber daya ikan mencakup upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ikan.

Pada kesepakatan pertama tersebut disepakati bahwa konservasi bukan hanya larangan, tetapi mencakup aspek pemanfaatan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan kedua yakni agar zona II berupa wilayah perairan laut Lembata dan sekitarnya dikeluarkan pada pencadangan dari Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu.

Dan kesepakatan ketiga, KKPN Laut Sawu tidak memasukan wilayah perairan laut Lembata dan sekitarnya, dan hanya memasukan perairan Selat Sumba dan sekitarnya serta wilayah perairan Pulau Sabu, Rote, Timor, Batek, dan sekitarnya, dengan luas 3,5 juta hektar saja.(*)

Sumber: http://www.antara. co.id

READ MORE - Lamalera Tidak Masuk Kawasan Konservasi TNLS

Sebanyak 92 PULAU TERLUAR BERPELUANG DI KUASAI ASING

Sebanyak 92 PULAU TERLUAR BERPELUANG DI KUASAI ASING

Sebanyak 92 Pulau terluar di Indonesia saat ini perlu diamankan karena sangat berpeluang diambil alih pihak asing.” Kalau tidak (diamankan), nasib 92 Pulau itu akan sama dengan (Pulau) Sipadan dan Ligitan,” kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Ono Kurnaen Sumadiharga di Jakarta.

 Menurut dia, 92 Pulau yang perlu diamankan itu lokasinya tersebar dari Aceh hingga Papua dan berada cukup jauh dari garis pantai wilayah yang berpenduduk serta sebagian belum memiliki nama.

 Ia mencontohkan beberapa pulau yang berada di sekitar Pulau Biak, Papua yang sangat jarang dikunjungi pejabat pemerintahan. Demikian juga beberapa pulau kecil yang berada di sekitar kepulauan Natuna, Kepri yang juga jarang ditempati.

 Akibat jauhnya lokasi dan jarang dikunjungi tersebut, 92 pulau itu sangat berpeluang diduduki dan direbut pihak asing.” Awalnya mungkin hanya nelayan asing yang menyandarkan kapal, lalu menetap sekian lama. Setelah itu menancap bendera negaranya dan mengklaim jadi milik mereka,” katanya.

 Guru besar bidang oseanografi Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan, ada juga pulau yang berpenduduk memiliki peluang diklaim pihak asing menjadi milik negara mereka.

 Ia mencontohkan beberapa pulau di Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara yang penduduknya banyak berbahasa Tagalog, bahasa resmi Philipina dan menggunakan mata uang negara tetangga itu, Peso.
 
 Jika tidak disikapi dengan bijaksana, tidak tertutup kemungkinan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan di pulau tersebut. Untuk mengantisipasi hal – hal itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan penjagaan seperti menempatkan personil Angkatan Laut agar pulau – pulau itu tidak dipergunakan pihak asing.

 Jika kurang mampu, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan pihak swasta agar pulau – pulau itu dimanfaatkan seperti dijadikan tempat wisata. Apabila sudah ada kegiatan di pulau – pulau terluar itu, maka pihak manapun tidak berani melakukan kegiatan ilegal, termasuk mengklaimnya sebagai milik mereka.

 Pemerintah juga dapat memasukkan pihak asing untuk mengelolah pulau – pulau itu. “Namun harus ada perjanjian dulu yang tidak merugikan Indonesia dalam segala hal,” katanya. Jakarta ( Media Sultra ) :

READ MORE - Sebanyak 92 PULAU TERLUAR BERPELUANG DI KUASAI ASING

Sungai landak tercemar Merkuri.

Penambangan emas tanpa ijin oleh penambang tradisional dibeberapa daerah aliran hulu sungi Landak diduga menyebabkab pencemaran merkuri. Tindakan pengawasan harus dilakukan sesegera mungkin. Dalam jangka panjang pencemaran ini akan menyebabkan degradasi kualitas lingkungan yang menyebabkan penurunan populsi ikan dan terakumulasi unsur kimia pada manusia. Namun demikian, sebagian besar masyarakat, terutama yang berada dikawasan bibir sungai tetap memanfaatkan sungai tersebut untuk mandi mencucui daan kakus (MCK), kendati sudah tidak layak untuk digunakan.

Basir (63) warga yang mengguynakan air tersebut untu keperluan mandi mencuci kakus (MCK) kendati sudah tidak layak untuk digunakan, mengaku tidak ada permasalhaan pada kesehatannya, namun ia mengeluhkan klau mandi harus dengan sabun yang bersih. 'kalau tidak bersih-bersih pakai sabun, badan kita amis, bang" katanya ketika ditemuia Tribun jumat (22/5) siang.

Serina (58) mengatakan, terpaksa dirinya harus minta air kepada tetangga untuk keperluan memasak, terutama pada saat musim kemarau. "kita masak pakai air hujan, kalau pakai air sungai perut sakit, katanya". Sementyara itu Daryan (30) mentgatakan, setiap hari keluarganya mandi dan mencuci dengan air sungai, sebab tidak ada pilihaan lain. "sebenarnya malas, mandi air keruh tapi mau bagaimana lagi, kita mau beli air mana punya uang," katanya.

Bakumutu air.
Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Landak , Iskandar mengatakan, pencemaran pada sungai landak sudah melebihi bakumutu air, air itu tidak sesuai lagi dengan ketentuan, untuk mandi saja sebenarnya tidak boleh karena sudah tercemar merkuri,"katanya.

Dikatakannya, merkuri mempunyai beberapa tingkat bahaya tergantung bentuk ikatan unsur dan s enyawanya, serta perlakuan manusia terhadap logam beracun ini. Logam berwarna keperakan dan mengkilap ini berwujud cair pada suhu
kamar dan akan menguap bila dopanaskan hingga suhu 357 derajat selsius. " kalau di sungai Landak ini sulit diketahui, sebba lain titik lainpula kadarnya, yang jelas dampaknya sangat membahayakan, "katanya.

Dalam menangani permasalhaan ini, pihaknya akan berkoordinasi, dengan instansi terkait, guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentnag bahayanya penggunaan air sungai Landak. " Selain Kecamatan dan pemerintah daerah, kita juga akan melibatkan masyarakat, ujarnya. Ia menilai, pencemaran sungai landak itu bukan hanya diakibatkan PETI, namun juga kesadaran masyarakat yang rendah, dengan membuang sampah sembarangan. ' nah ini kesulitan kita juga, karena kesadaraan masyarakt sangat rendah sekali. Mereka ini menganggap sungai sebagai bak sampah. Peran kita bagimana
mencegah terjadinya ini.

Penyakit Kulit.
Kepala Dunas Kesehatan Landak Sophia Tjakre, mengatakn, dampak dari penggunaan air yang mengandung merkuri tidak secara langsung, melainkan dalam waktu yang cukup panjang. " kalau air itu untuk mandi, tentu saja akan mengakibatkan penyakit kulit, namun bisa juga berpengaruh pada kesehatan dalam, kalau secara tidak sengaja kandungan merkuri itu masuk ketubuh kita, " katanya.

Shipua tidak bsia memastikan penyakit kulit sepertia pa, jika pihak tidak mengetahui terlebih dahulu kandungan merkuri yang mencemari sunagi Landak. "yang jelas itu dampaknya berbaahaya bagi kesehatan. Katanya. *** Tribun Pontianak, 23 Mei 2009

READ MORE - Sungai landak tercemar Merkuri.

Deklarasi Manado Diperjuangkan ke SU PBB

Indonesia akan memperjuangkan Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration/MOD) sebagai hasil dari WOC (World Ocean Conference) pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar September 2009 mendatang.  

"Presiden RI diundang Sekjen PBB, Ban Ki Moon untuk bicara pada forum `side by side` pada Sidang Umum PBB. Presiden RI akan bicara pada acara makan siang bersama kepala negara dari 180 negara," kata Menteri Negara Lingkungan Hidup (MenegLH) Rachmat Witoelar usai jumpa pers Hari Keanekaragaman Hayati di Kantor KLH, Jakarta, Rabu  

MenegLH mengatakan dalam pidatonya, Presiden RI tidak hanya berbicara soal Deklarasi Kelautan Manado, tetapi lebih dari itu yaitu bicara soal nasib pelaksanaan dan nasib Protokol Kyoto.

Indonesia juga akan memperjuangkan Deklarasi Kelautan Manado dapat masuk pada agenda pembahasan Badan Dunia untuk perubahan iklim (UNFCC/United Nations Framework Convention on Climate Change) pada pertemuan para pihak (COP/conference of the parties) ke-15 di Kopenhagen, Denmark pada Desember 2009. 


Sebelum menuju ke COP ke-15 UNFCC, Indonesia juga akan memperjuangkan MOD pada forum "Major Economist Forum" di Paris, Perancis pada 25-26 Mei 2009 yang akan membahas masalah iklim dan energi.

"Indonesia diajak untuk ikut Major Economist Forum. Forum itu diikuti 14 negara ekonomi maju penting yang berkumpul atas prakarsa Presiden Amerika, Barack Obama," kata MenegLH.  

Dia mengaku sudah melobi negara-negara anggota Major Economist Forum tersebut yang hadir di WOC yiatu Jepang, Cina, Austarlia, dan Inggris.

Selain itu, lanjut MenegLH, Indonesia juga memperjuangkan MOD pada forum-forum internasional lainnya seperti KTT G8 di Italia, Adhoc Working Group atau pra-meeting COP-15 UNFCC di Bonn, Jerman, dan Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) dari UNFCC di Bali, Indonesia.  

Deklarasi Kelautan Manado terdiri atas 14 paragraf pembuka dan 21 poin kesepakatan operatif. Isinya antara lain berupa komitmen negara-negara peserta untuk melakukan konservasi laut jangka panjang, menerapkan manajemen pengelolaan sumber daya laut dan daerah pantai dengan pendekatan ekosistem, serta memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berwawasan lingkungan.  
Mereka juga menyepakati perlunya strategi nasional untuk pengelolaan ekosistem laut dan kawasan pantai serta penerapan pengelolaan laut dan daerah pantai secara terpadu.

Kesepakatan untuk bekerja sama dalam riset kelautan dan pertukaran informasi terkait hubungan perubahan iklim dan laut juga masuk dalam deklarasi yang dibahas sejak 11 Mei hingga 14 Mei itu.  

Meski tidak dijelaskan secara rinci, deklarasi juga menitikberatkan perlunya penerapan kebijakan terpadu yang ramah lingkungan dalam pengelolaan laut dan daerah pantai dengan memperhatikan kehidupan masyarakat yang paling rentan, yakni mereka yang hidup di pesisir atau pantai.  

Deklarasi juga menekankan kebutuhan dukungan finansial dan insentif untuk membantu negara-negara berkembang mewujudkan lingkungan yang baik bagi komunitas yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, serta mengundang negara-negara dalam UNFCCC untuk mempertimbangkan dan memasukkan proposal proyek adaptasi perubahan iklim di laut ke dalam "Adaptation Fund Board".  
Pertukaran teknologi untuk pengurangan dampak perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya juga ditekankan, namun belum ada penjelasan mengenai mekanisme transfer teknologi yang dimaksud.

Mereka yang menyepakati deklarasi juga menyatakan akan melanjutkan kerja sama pada tingkat nasional dan regional, serta selanjutnya membangun area perlindungan laut.  

  Mereka juga mendorong upaya sekretaris jenderal PBB untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi terkait masalah ini dalam sistem PBB, serta mengharapkan hasil efektif dari pertemuan para pihak (Conference of Parties/COP) UNFCCC ke-15 di Kopenhagen, Denmark pada Desember mendatang. 
 

(www.republika.co.id)

READ MORE - Deklarasi Manado Diperjuangkan ke SU PBB

Lokasi Peneluran Terbesar Penyu Belimbing Ditemukan

LiveScience.com - Lokasi peneluran terbesar penyu belimbing (Leatherback turtle/Dermochelys coriacea) telah diidentifikasi berada di Afrika. Survey baru-baru ini menunjukkan populasi antara 15,730 dan 41,373 penyu betina yang bertelur di pantai-pantai di Gabon, Afrika Barat.

Penyu belimbing secara intens mendapat perhatian konservasi dunia setelah populasinya di kawasan Indo-Pasifik turun secara drastis hingga lebih 90% pada tahun 1980an dan 1990an. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) memasukkan penyu belimbing dalam daftar terancam punah (critically endangered) secara global, namun populasinya ditaksir masih banyak di Atlantik, khususnya Afrika.

Riset yang dipimpin University of Exeter bekerja sama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) yang mempelopori the Gabon Sea Turtle Partnership, sebuah jaringan organisasi yang peduli pada perlindungan penyu di Gabon.

Tentang Penyu Belimbing
Penyu belimbing adalah jenis penyu terbesar, panjangnya bisa mencapai 6.5 kaki (2 meter) dan berat hingga 1,190 pounds (540kg). Tidak seperti penyu lainnya, penyu belimbing tidak memiliki karapas keras. Karapasnya seperti sebuah mosaik dari tulang-tulang kecil yang keras, kulitnya elastis dengan punggung membujur. Wilayah penyebarannya paling luas dibandingkan jenis penyu lainnya, ditemukan di laut Pasifik, Indian, dan Atlantik, khususnya di kawasan tropis. Penyu belimbing dapat menyelam paling dalam dibandingkan seluruh penyu. Penyelaman terdalam yang pernah dicatat adalah ¾ mil (1.2 kilometer), hanya berbeda sedikit 
dibandingkan penyelaman terdalam paus sperma. Penyu belimbing juga tergolong perenang hebat dan mampu menyebrangi lembah sungai lautan dan melakukan perjalan hingga ribuan mil dalam usaha untuk mencari makanannya ubur-ubur.
Sebagai reptil yang hidup di laut, jenis kelamin penyu belimbing ditentukan oleh suhu selama masa pengeraman telur. Pada temperatur di atas 29ºC akan dihasilkan betina.

Survei Aerial
Anggota tim telah melakukan survey secara komprehensif di Gabon selama musim bertelur antara tahun 2002 hingga 2007. Survei menggunakan video untuk monitoring dan menangkap gambar yang diperlukan dalam evaluasi, di sepanjang 600 kilometer pesisir Gabon.

Dengan luasan garis pantai yang disurvei, tim bukan hanya dapat mengestimasi jumlah telur dan betina yang sedang bertelur, tapi juga mengidentifikasi lokasi-lokasi kunci bagi peneluran penyu belimbing, di mana datanya akan sangat diperlukan dalam rencana membangun manajemen konservasi bagi spesies ini. Penyu belimbing pertama kali diketahui bertelur di Gabon pada tahun 1984.
Penemuan terbaru mengenai populasi penyu ini telah dipublikasikan dalam jurnal Biological Conservation edisi Mei.

“Kami tahu bahwa Gabon merupakan lokasi peneluran penyu belimbing yang penting, tapi hingga kini sedikit informasi mengenai tingkat ukuran populasinya secara global,” kata Matthew Witt dari University of Exeter, penulis utama laporan tersebut. “Kami sekarang memfokuskan pada usaha kerja sama dengan agensi local untuk mengkoordinasikan usaha-usaha konservasi untuk memastikan populasinya dilindungi melawan ancaman dari perikanan illegal, perburuan sarang, polusi, dan gangguan habitat, serta perubahan iklim,” lanjutnya.

Daerah Perlindungan Adalah Kunci
Studi menunjukkan bahwa sekitar 79% penyu bertelur di dalam kawasan Taman Nasional dan daerah perlindungan lainnya.
“Temuan ini menunjukkan pentingnya daerah perlindungan untuk memelihara populasi penyu,” kata Angela Formia dari Wildlife Conservation Society, co-author, “Gabon yang telah membentuk sebuah jaringan Taman Nasional pada 2002 harus menyediakan cagar alam bagi spesies yang terancam punah ini seperti halnya terhadap kehidupan liar lainnya yang sudah jarang.”

READ MORE - Lokasi Peneluran Terbesar Penyu Belimbing Ditemukan

Pengeboman Ikan Masih Berlangsung di Pulau Menjangan

Aksi pengeboman ikan di kawasan perairan Pulau Menjangan, Buleleng dan aktivitas memancing di kawasan Ship Wreck, Tulamben - Karangasem, ditenggara masih berlangsung. Secara diam-diam. Aksi ilegal ini mengakibatkan hancurnya terumbu karang dan juga matinya ikan-ikan yang belum sepantasnya ditangkap.

‘’Banyak dirugikan dari aksi pengeboman ikan ini, terutama pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, termasuk banyaknya ikan kecil-kecil yang mati yang sepantasnya belum bisa dipanen,” demikian ujar Emanuel Jarakana, Dive Opreator dari Spoce Dive, belum lama ini.

Pulau Menjangan yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng dan Tulamben yang termasuk wilayah Karangasem, merupakan dive site terfavorit di Bali. Pulau Menjangan yang memiliki sekitar delapan dive site - seperti Ranger Hut, Bat Cave, Underwater Cave, Anchor Wreck, Sand Slove, Underwater Bay dan Garden Eels ditambah kondisi perairan yang jauh dari polusi dan sedimentasi, menjadikan kawasan ini sangat menarik untuk dikunjungi para diver. Paling tidak dari data yang ada, setiap hari sekitar 25 - 50 penyelam melakukan penyeaman di kawasan ini.
Sekitar 5 tahun belakangan ini, kondisi terumbu karang mulai mengalami pertumbuhan yang pesat demikian pula ikan-ikannya. ‘’Hal ini dikarenakan kawasan ini banyak terdapat nutrisi, jauh dari sedimentasi sehingga terumbu karang di kawasan ini sudah mulai tumbuh dan bagus,” ujar Iim demikian nama panggilannya.

Tetapi belakangan ini - khususnya setelah hari raya Nyepi, beberapa bulan lalu, terdapat kerusakan yang cukup fatal dan juga matinya ikan-ikan kecil. Menurut Iim kondisi ini dikarenakan adanya adanya aksi pengeboman. ‘’Jadi dapat kita simpulkan, hingga saat ini, Pulau Menjangan dan sekitarnya belum aman dari aksi pengeboman,”jelasnya.

Karena itu pihaknyapun sudah menghubungi pihak Taman Nasional untuk menindaklanjuti, serta menghubingi Kelompok Nelayan Banyu Mandi. ‘’Hanya untuk koordinasi, supaya mereka tahu - bahwa beberapa site rusak karena aksi pengeboman,” tambahnya.

Demikian juga di kawasan penyelaman Ship Wreck - Tulamben. Menurutnya kawasan yang dilindungi karena merupakan dive site kapal karam yang memilki keunikan dan keindahan dasar laut serta beraneka jenis ikan berkeliaran di kawasan tersebut, ditengarai masih banyak nelayan secara diam-diam melakukan ‘pencurian’ ikan. ‘’Keindahan di sana adalah karena kapal karam dan juga ikan-ikannya yang indah. Kalau tidak dijaga tentu semuanya akan hancur. Wisatawan yang datangpun ke Tulamben karena melihat keindahan itu,” tegasnya.

Kondisi yang terjadi di dua kawasan penyelaman favorit di Bali ini, diharapkan Iim mendapat perhatian semua pihak, terutama mereka yang memiliki kepentingan ekonomi di sana. Diharapkannya, terumbu karang di kawasan ini dapat terpelihara degan baik sehingga memberi manfaat berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
Sumber : Alit Kertaraharja Buleleng, Go Blue.

READ MORE - Pengeboman Ikan Masih Berlangsung di Pulau Menjangan

Indonesia Bertekad Lindungi 20 Juta Hektare Lautnya

Manado (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia akan melindungi 20 juta hektare wilayah lautnya di seluruh Indonesia pada 2020, demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaan KTTB Inisiatif Segitiga Terumbu (Coral Triangle Initiative/CTI) di Manado, Jumat pagi.

“Perlindungan kawasan laut itu akan diberlakukan dengan ketat dan didanai,” katanya.

Menurut Presiden, dalam tiga tahun mendatang pemerintah Indonesia akan mencari upaya meningkatkan dana nasional untuk program khusus pada rencana aksi CTI kawasan.

Presiden berjanji bahwa Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan dana lima juta dolar AS untuk program CTI dan akan menandatangani dekrit presiden untuk membentuk komite nasional tingkat menteri yang akan bertemu rutin untuk membahas penerapan CTI.

Komitmen Indonesia untuk sungguh-sungguh melestarikan lautnya juga diwujudkan melalui penandatanganan Savu Sea National Marine Fisheries Sanctuary yang meliputi wilayah seluas 3,9 hektar di perbatasan Indonesia - Timor Leste.

Sebelumnya Indonesia menargetkan menciptakan kawasan laut terlindungi seluas 13,4 juta hektare, lebih luas dari target beberapa tahun lalu yaitu 10 juta hektare pada 2010.

Selain Yudhoyono, KTTB CTI juga dihadiri lima kepala negara/pemerintahan, yaitu Presiden Filipina Gloria M. Arroyo, PM Malaysia Najib Razak, PM Kepulauan Solomon Derek Sikua, PM Papua Nugini Michael Somare dan Presiden Timor Leste Ramos Horta.

Enam negara yang berada di wilayah seluas 5,7 juta km persegi ini sepakat berkoordinasi dalam melindungi sumber daya kelautan.

Dengan luas yang hanya dua persen dari lautan di dunia, Segitiga Terumbu Karang memiliki 76 persen dari spesies karang yang sudah diketahui dan beragam ikan.

Lebih dari 120 juta orang secara langsung bergantung kepada karunia yang disediakan lautan di wilayah itu, namun sumberdaya berharga itu sekarang terancam perubahan iklim, pengambilan ikan berlebihan, perikanan ilegal, pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan dan pencemaran.

Semua ancaman ini mengakibatkan berkurangnya persediaan ikan, hilangnya bakau dalam skala besar dan degradasi sistem terumbu karang.

Keenam negara menjawab tantangan itu dengan menyetujui pengembangan rencana aksi untuk inisiatif baru itu dan dalam beberapa tahun ke depan akan bekerjasama untuk melaksanakan strategi kawasan konservasi laut, pengelolaan kelautan yang berkelanjutan, perlindungan spesies terancam punah dan adaptasi perubahan iklim. (*)

COPYRIGHT © 2009

Sumber: ANTARA

READ MORE - Indonesia Bertekad Lindungi 20 Juta Hektare Lautnya

5 Butir Rencana Aksi Pelestarian Segitiga Karang

MANADO, KOMPAS.com - Enam kepala negara menanda-tangani deklarasi yang berisi lima butir rencana aksi kawasan segitiga terumbu karang (CTI Declaration) atau Regional Plan of Action (RPOA). Inti dari deklarasi yang ditandatangani tersebut ialah pelestarian terumbu karang, perikanan dan bagaimana menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat pesisir di sekitar kawasan segitiga karang.

Secara garis besar, lima butir isi deklarasi CTI tersebut, pertama, pengelolaan bentangan laut di kawasan segitiga terumbu karang Pasifik barat dengan luas sekitar 35 juta hektar.

Kedua, mengelola sektor perikanan berbasis ekosistem, pelestarian, termasuk di dalamnya mengenai illegal fishing.

Ketiga, penetapan kawasan konservasi laut dan jejaringnya di kawasan, langkah-langkah adaptasi kawasan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global, termasuk usaha memasukkan Manado Ocean Declaration (MOD) sebagai dimensi kelautan pertama yang akan dibahas di UNCCC, Konferensi Perubahan Cuaca PBB di Kopenhagen 9 Maret mendatang.

Kelima, bagaimana mencari solusi atas tren kepunahan sejumlah jenis ikan di kawasan itu.

“Secara substansinya, antara MOD dan Deklarasi CTI ada perbedaan, MOD sifatnya deklarasi usulan sebuah konvensi yang akan diajukan dan butuh waktu lama agar diterima, sementara CTI declaration merupakan keputusan aksi yang harus segera dilakukan di ruang lingkup kawasan negara-negara peserta CTI. Scopenya lebih kecil tapi temanya sama, bagaimana menyelamatkan laut sebagai sumber kehidupan akan datang,” kata Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lebih lanjut, Numberi mengatakan, apabila MOD bisa dibahas di konferensi setingkat PBB, dipastikan dana-dana dari lembaga-lembaga dunia khusus adaptasi perubahan iklim yang selama ini diperuntukkan bagi konservasi daratan bisa dialihkan bagi penyelamatan laut. “Jika berhasil, negara-negara pemilik laut, masyarakat pesisir bisa merasakannya.

Deklarasi CTI ditandatangani pada CTI Summit Jumat (15/5). Keenam kepala negara penanda tangan deklarasi CTI itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, Gloria Macapagal Arroyo, Presiden Republik Filipina, Derek Sikua, PM Kepulauan Salomon, Jose Ramos Horta, Presiden Timor Leste, Michael T Somare, PM Papua Nugini (PNG), serta Datuk Sri Moh Nadjib Abdul Radjak, PM Malaysia.(Fernando Lumowa)

Sumber : Tribun Manado/Kompas

READ MORE - 5 Butir Rencana Aksi Pelestarian Segitiga Karang

Dunia Gempar Ikan Purba Tangkapan Yustinus

Dua nelayan asal Malalayang, Manado, Yustinus Lahama dan Delfie, tidak menyangka ikan hasil tangkapannya pada 19 Mei 2007 di perairan Teluk Manado, cukup menggegerkan dunia.

ADVERTISEMENT
 
Pasalnya, ikan yang diketahui para ilmuwan dunia itu, sejenis "Latimeria menadoensis" atau Coelacanth, merupakan ikan purba yang sebenarnya sudah dianggap punah sejak 65 juta tahun lalu.

Sekarang ikan tersebut telah dipajang dan membuat gempar peserta dari berbagai negara yang ikut dalam ajang World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit, 11-15 Mei 2009.

Yustinus mengatakan, ikan purba tersebut ditangkap ketika tersangkut kail miliknya. Ketika ditarik nampak seekor ikan dengan panjang kurang lebih satu meter dan berat berkisar 30 Kg disertai bintik-bintik putih.

Ikan itu didapat pada kedalaman laut sekitar 105 meter, di pantai Malalayang, pada pukul 08.00 Wita, 19 Mei lalu. "Meski tergolong besar, namun ikan tersebut tampaknya tidak melakukan perlawanan lagi ketika diseret hingga ke dalam perahu," katanya, mengisahkan penangkapan itu.

Menurut data berbagai sumber, Coelacanth diartikan sebagai "duri yang berongga" berdasarkan kata Yunani coelia, "berongga" dan acanthos, "duri". Ini merujuk pada fisiknya yang berduri pada sirip yang berongga.

Coelacanth adalah ikan yang berasal dari sebuah cabang evolusi tertua yang masih hidup dari ikan berahang. Diperkirakan sudah punah sejak akhir masa Cretaceous 65 juta tahun lalu, sampai sebuah spesimen ditemukan di Timur Afrika Selatan, di perairan Sungai Chalumna tahun 1938.

Namun, sejak itu Coelacanth ditemukan di Komoro, perairan Pulau Manado Tua di Sulawesi, negara Kenya, Tanzania, Mozambik, Madagaskar dan Taman Llaut St Lucia di Afrika Selatan.

Di Indonesia, khususnya di sekitar Manado, spesies ini oleh masyarakat lokal dinamai ikan raja laut. Coelacanth terdiri dari sekitar 120 spesies yang diketahui berdasarkan penemuan fosil. Sampai saat ini, telah ada dua spesies hidup Coelacanth yang ditemukan yaitu Coelacanth Komoro, Latimeria chalumnae dan Coelacanth Sulawesi, Latimeria menadoensis.

"Hingga tahun 1938, ikan yang berkerabat dekat dengan ikan paru-paru ini dianggap telah punah semenjak akhir masa Cretaceous, sekitar 65 juta tahun yang silam," kata Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Unsrat Manado, Prof KWA Masengie.

Menurut dia, ada seorang iktiologis (ahli ikan), Dr JLB Smith kemudian mendeskripsi ikan tersebut dan menerbitkan artikelnya di jurnal Nature pada tahun 1939.

Ia memberi nama Latimeria chalumnae kepada ikan jenis baru tersebut, untuk mengenang sang kurator museum dan lokasi penemuan ikan itu.

Pencarian lokasi tempat tinggal ikan purba itu selama belasan tahun berikutnya kemudian mendapatkan perairan Kepulauan Komoro di Samudera Hindia sebelah barat sebagai habitatnya, di mana beberapa ratus individu diperkirakan hidup pada kedalaman laut lebih dari 150 meter.

Di luar kepulauan itu, sampai tahun 1990-an beberapa individu juga tertangkap di perairan Mozambik, Madagaskar dan juga Afrika Selatan. Namun semuanya masih dianggap sebagai bagian dari populasi yang kurang lebih sama.

Pada tahun 1998, enam puluh tahun setelah ditemukannya fosil hidup Coelacanth Komoro, seekor ikan raja laut tertangkap jaring nelayan di perairan Pulau Manado Tua, Sulawesi Utara.

Ikan ini sudah dikenal lama oleh para nelayan setempat, namun belum diketahui keberadaannya di sana oleh dunia ilmu pengetahuan. Ikan purba itu secara fisik mirip Coelacanth Komoro, dengan perbedaan pada warnanya.

Ketika ikan itu ditangkap dengan jenis yang lain oleh dua nelayan di Manado, informasinya langsung menghebohkan warga hingga ke telinga Gubernur Sulut, SH Sarundajang. Gubernur Sulut SH Sarundajang selaku penggagas pelaksana WOC, langsung mencari ikan tersebut dengan mengundang sejumlah peneliti dari berbagai akademisi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ikan tersebut langsung diamankan di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut, disimpan di "cold storage", agar bisa terus bertahan hingga pelaksanaan WOC dan kepentingan ilmiah.

Manado Ocean Declaration (MOD) sudah disepakati pada WOC yang diikuti ribuan peserta dari 80 lebih negara di Manado, serta telah mencatat sejarah tentang penyelamatan laut dan konservasinya.

Namun, keberadaan ikan purba yang ternyata masih berada di perairan di dunia ini tetap mencuatkan ide, agar Coelacanth jadi maskot WOC.

Koordinator Media Center WOC Roy Tumiwa di Manado, mengatakan, ikan purba itu sudah dijadikan bahan diskusi di tingkat pemerintah dan stakeholder kelautan.

Keberhasilan menyelenggarakan WOC telah menjadikan Kota Manado terkenal ke berbagai penjuru dunia. Namun, akan lebih terkenal lagi, bila ikan purba coelancanth kelak dijadikan maskot WOC. (Kompas - Jumat, Mei 15MANADO, JUMAT -)

READ MORE - Dunia Gempar Ikan Purba Tangkapan Yustinus

Deklarasai Kelautan Manado Disepakati 75 Negara

MANADO, KOMPAS.com - Deklarasi Kelautan Manado (Manado Ocean Declaration) disepakati dalam Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado, Kamis. Deklarasi ini diadopsi 75 negara yang mengirimkan delegasi ke konferensi laut pertama di dunia itu.

“Semua sepakat, semua yang hadir mengadopsi,” kata Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf seusai pertemuan tingkat tinggi WOC di Grand Kawanua Convention Center, Manado.

Negara yang mengadopsi deklarasi itu antara lain Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Somalia, Suriname, Pakistan, Grenada, Amerika Serikat, Republik Korea, Perancis, India, China, Kamboja, Angola, Filipina, dan Namibia.

Ketua Pertemuan Pejabat Tinggi (Senior Official Meeting/SOM) WOC Eddy Pratomo mengatakan, kesepakatan dalam deklarasi ini selanjutnya diharapkan bisa memengaruhi pembahasan global mengenai perubahan iklim, dan menjadikan dimensi laut sebagai arus utama di dalamnya.

“Ini adalah bentuk komitmen politik yang jelas terkait dengan peran perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya. Para menteri dan delegasi juga telah menunjukkan keinginan mereka untuk membangun kemitraan dalam perlindungan laut,” katanya, saat menutup pertemuan.

Eddy yakin kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Kelautan Manado selanjutnya akan menyatukan tujuan negara-negara peserta konferensi untuk menjadikan laut sebagai arus utama dalam setiap pembahasan dan negosiasi terkait perubahan iklim.

Namun, kata dia, kesepakatan yang dihasilkan dalam WOC baru merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan tindak lanjut, sebelum benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat bagi semua, khususnya daerah kepulauan di negara-negara berkembang.

Menurut anggota delegasi dari China, Shang Zhen, deklarasi tersebut harus diikuti dengan lebih banyak kerja sama riset ilmiah untuk merumuskan strategi adaptasi yang tepat dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya.

Tentang mekanisme pendanaan dalam upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya, Zhen mengatakan, selanjutnya harus ada kejelasan tentang apa saja yang bisa dicakup oleh pendanaan, dan apa yang bisa dijual untuk itu.

Ia mengatakan, implementasi deklarasi ini masih bergantung pada pertemuan para pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC di Kopenhagen, Denmark, Desember mendatang.

Penekanan pada Konservasi

Deklarasi Kelautan Manado terdiri atas 14 paragraf pembuka inti dan 21 poin kesepakatan operatif. Isi deklarasi antara lain berupa komitmen negara-negara peserta untuk melakukan konservasi laut jangka panjang, menerapkan manajemen pengelolaan sumber daya laut dan daerah pantai dengan pendekatan ekosistem, serta memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berwawasan lingkungan.

Mereka juga menyepakati perlunya strategi nasional untuk pengelolaan ekosistem laut dan kawasan pantai serta penerapan pengelolaan laut dan daerah pantai secara terpadu.

Kesepakatan untuk bekerja sama dalam riset kelautan serta pertukaran informasi terkait hubungan perubahan iklim dan laut juga masuk dalam deklarasi yang dibahas sejak 11 Mei hingga 14 Mei itu.

Meski tidak dijelaskan secara rinci, tetapi deklarasi juga menitikberatkan perlunya penerapan kebijakan terpadu yang ramah lingkungan dalam pengelolaan laut dan daerah pantai dengan memperhatikan kehidupan masyarakat yang paling rentan, yakni mereka yang hidup di pesisir atau pantai.

Deklarasi juga menekankan kebutuhan dukungan finansial dan insentif untuk membantu negara-negara berkembang mewujudkan lingkungan yang baik bagi komunitas yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, serta mengundang negara-negara dalam UNFCCC untuk mempertimbangkan dan memasukkan proposal proyek adaptasi perubahan iklim di laut ke dalam Adaptation Fund Board.

Pertukaran teknologi untuk pengurangan dampak perubahan iklim terhadap laut dan sebaliknya juga ditekankan, tetapi belum ada penjelasan mengenai mekanisme transfer teknologi yang dimaksud.

Mereka yang menyepakati deklarasi juga menyatakan akan melanjutkan kerja sama pada tingkat nasional dan regional, serta selanjutnya membangun area perlindungan laut.

Mereka juga mendorong upaya Sekretaris Jenderal PBB untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi terkait masalah ini dalam sistem PBB, serta mengharapkan hasil efektif dari pertemuan para pihak (Conference of Parties/COP) UNFCCC ke-15 di Kopenhagen, Denmark, pada Desember mendatang.
WAH Sumber : Antara

READ MORE - Deklarasai Kelautan Manado Disepakati 75 Negara

Laut Bukan Lagi Penyerap Karbon

oleh Bisman Nababan Ph.D


Jakarta (ANTARA News) - Sebelum merebaknya isu pemanasan global, di kalangan ilmiah dipahami bahwa air laut merupakan penyerap karbon (carbon sink). 

Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai hasil dari berbagai riset tentang pemanasan global dan dampaknya, muncul pemahaman baru bahwa laut tak lagi sebagai penyerap karbon, melainkan sudah berada pada posisi sebagai penghasil karbon bersih (net carbon source). 

Sesungguhnya laut dapat berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink) dan juga sebagai penyedia karbon (carbon source) ke atmosfer, tergantung kondisinya. 

Karbon yang diserap maupun yang dilepas ke atmosfer berada dalam bentuk gas karbon dioksida (CO2). Laut akan menyerap karbon bilamana tekanan parsial gas karbon dioksida di atmosfer lebih tinggi dari tekanannya di dalam air laut. 

Sebaliknya, laut akan melepas karbon apabila tekanan parsial gas karbon dioksida di dalam air laut lebih tinggi dari tekanannya di atmosfer. Laut berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink) dalam dua bentuk yakni melalui serapan pasif dan aktif. 

Pada serapan aktif, fitoplankton (tumbuhan mikro yang berada di kolom zona cahaya air laut) dengan kandungan klorofilnya dan bantuan sinar matahari memanfaatkan gas karbondioksida untuk proses fotosintesis dan menghasilkan gula (karbohidrat) (H2O + CO2 + cahaya + klorofil ----> C6H12O6 + 6O2). 

Sedangkan pada serapan pasif, gas karbondioksida akan larut dalam air laut secara alami dengan mudah dan cepat serta membentuk asam karbonat (H2O + CO2 ----> H2CO3). 

Reaksi bolak-balik dalam proses ini juga berlangsung dengan cepat sehingga sulit membedakan antara asam karbonat dan karbondioksida dalam air. Air laut yang dingin serta banyak pergolakan (turbulent) cenderung menyerap karbondioksida dari atmosfer sementara air laut yang lebih hangat serta pergerakan airnya yang lebih tenang cenderung melepas karbondioksida ke atmosfer. 

Pada awal tahun 1990-an, laut diduga sebagai suatu net carbon sink dengan Lautan Atlantik Utara sebagai penyerap terbesar sekitar 60% dari total laut dunia. Proses pertukaran gas karbondioksida secara pasif kurang penting dibandingkan dengan proses pertukaran secara aktif. 

Proses fotosintesis merupakan aktivitas carbon sink sebaliknya proses respirasi (penguraian gula menjadi zat lain untuk menjalankan metabolisme tubuh) oleh organisme lainnya di laut, merupakan aktivitas carbon source. 

Fitoplankton merupakan alga hijau berukuran mikroskopik dan berkembang dengan cepat dalam kolom air laut pada kondisi lingkungan dan unsur hara yang cukup. 

Dengan demikian, perairan dengan populasi fitoplankton yang baik akan bekerja efektif sebagai carbon sink. Sebaliknya, bila proses respirasi oleh semua komunitas mahluk hidup di kolom air laut melebihi proses fofosintesis, maka kondisinya menjadi carbon source. 

Bilamana laju proses fotosintesis lebih besar dari laju respirasi yang pada kondisi normal terjadi di laut maka net carbon sink akan terjadi dan sebaliknya pada kondisi tidak normal menjadi net carbon source. 

Secara teori, apabila populasi fitoplankton di laut makin meningkat maka penyerapan gas karbondioksida dari atmosfer juga meningkat sehingga laut bisa menjadi carbon sink. 

Pada tahun 1980-an, John Martin seorang ahli oseanografi dari Moss Landing Marine Laboratories (telah meninggal tahun 1993) mengatakan bahwa penambahan zat besi ke perairan yang cukup unsur hara namun kurang zat besi akan merangsang pertumbuhan fitoplankton. 

Hipotesis ini telah terbukti kebenarannya. Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan hal yang sama yaitu dengan penambahan zat besi ke dalam perairan di Laut Selatan menunjukkan perkembangan fitoplankton yang nyata dan tingkat penyerapan gas karbondioksida juga meningkat signifikan dari atmosfer (Watson et al, 2000; Watson, 1997). 

Pada tahun 1988, John Martin menyarankan bahwa penambahan zat besi buatan ke laut dapat merobah iklim dunia dalam artian mengurangi gas CO2 dari atmosfer secara nyata. 

Namun demikian para ilmuwan banyak yang tidak setuju dengan cara seperti itu sebagai upaya untuk mengurangi gas karbondioksida di atmosfer karena beberapa faktor antara lain faktor moral dan dampak pencemaran lingkungan sebagai ekses dari zat besi itu sendiri mengingat zat ini adalah logam berat. 

Tood Wood, Christopher Guay, dan Phoebe Lam (2009) dari Laboratorium Lawrence Nasional Berkeley juga menemukan bantahan terhadap hipotesis John Martin bahwa penambahan zat besi ke laut tidak akan merobah iklim dunia. 

Penelitian mereka dengan proyek SOFeX (the Southern Ocean Iron Experiment) dilaksanakan mulai 2002 di perairan antara New Zealand dan Antartika dengan menggunakan alat deteksi carbon explorer pada kedalaman 800 meter serta menguji hipotesis apakah penambahan zat besi ke perairan akan merobah iklim dunia. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil mengejutkan bahwa sebagian besar karbon dari hasil blooming fitoplankton hasil penambahan zat besi tersebut tidak pernah sampai ke perairan dalam (deep ocean). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sekalipun terjadi blooming fitoplankton sebagai akibat penambahan zat besi namun tidak berpengaruh nyata terhadap absorpsi gas CO2 dari atmosfer karena tidak terjadi presipitasi karbon ke laut yang lebih dalam secara nyata. 

Di lain pihak, peningkatan penyerapan gas CO2 secara alami oleh air laut seyogianya tidak menguntungkan karena hal ini akan meningkatkan derajat keasaman (pH) air laut. 

Bila derajat keasaman air laut meningkat maka hal ini akan menggangu kehidupan organisma laut lainnya terutama ikan. 

Pemanasan Global 

Pemanasan global yang terjadi belakangan ini sebagai akibat meningkatnya emisi gas karbon ke atmosfer telah mengakibatkan peningkatan suhu udara maupun suhu air laut secara nyata. 

Hal yang lebih penting dari dampak pemanasan global adalah meningkatnya suhu air laut yang mengakibatkan kemampuan air laut untuk menyerap gas karbondioksida menjadi berkurang. 

Gas karbondioksida mempunyai tingkat kelarutan dua kali lebih besar pada air dingin dibandingkan dengan air hangat. Laju fotosintesis dan respirasi juga sangat tergantung pada suhu. 

Pada suhu yang relatif tinggi, laju fotosintesis dan laju respirasi sama-sama meningkat namun laju respirasi meningkat lebih cepat dibandingkan dengan laju fotosintesis sehingga pelepasan gas karbondioksida menjadi lebih besar dibandingkan dengan penggunaannya dan menyebabkan laut menjadi net carbon source. 

Hasil penelitian Lefe`vre et al. (2004) di Lautan Atlantik Utara menunjukkan bahwa tekanan parsial gas karbondioksida dalam air laut telah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan tekanan parsialnya di atmosfer khususnya pada saat musim panas yang mengakibatkan peningkatan pelepasan gas karbondioksida ke atmosfer, padahal sebelumnya daerah ini dikenal sebagai net carbon sink. 

Hal yang sama juga ditemukan oleh CNRS (2009) di Lautan Hindia Selatan. Le Quere et al. (2007) juga menyimpulkan bahwa penyerapan gas karbondioksida oleh Lautan Selatan telah melemah sebesar 15% per dekade semenjak 1981 dan akan menjadi kurang efisien pada masa depan. 

Hal ini akan membawa gas karbondioksida ke level yang semakin tinggi untuk jangka panjang. Pengurangan efisiensi penyerapan gas karbondioksida oleh Lautan Selatan disebabkan oleh peningkatan kekuatan angin sebagai akibat dari peningkatan gas rumah kaca di atmosfer dan pengurangan lapisan ozone jangka panjang di stratosfer. 

Peningkatan kekuatan angin ini akan menyebabkan proses percampuran dan penaikan massa air laut dalam ke permukaan (upwelling) yang pada akhirnya meningkatkan pelepas gas CO2 ke atmosfer. 

Hasil penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa lokasi upwelling cenderung menjadi lokasi net carbon source. 

Carbon Source 

Alan Koropitan (dosen Institut Pertanian Bogor/IPB) telah melakukan penelitian di Laut Jawa dan menyimpulkan bahwa Laut Jawa cenderung berfungsi sebagai net carbon source. 

Hasil ini juga didukung dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan di beberapa lokasi perairan Indonesia. Menurut para ahli terumbu karang dan pemanasan global bahwa ekosistem terumbu karang juga berfungsi sebagai net carbon source. 

Salah satu misi projet SeaWiFS Ocean Color Satellite adalah untuk menjawab pertanyaan apakah laut berfungsi sebagai carbon sink atau carbon source. 

Dari hasil analisa data konsentrasi klorofil-a selama 10 tahun terakhir tidak ditemukan adanya peningkatan konsentrasi klorofil-a secara global namun sebaliknya ditemukan penurunan konsentrasi klorofil-a yang nyata khususnya di laut lepas sub-tropik (mid-gyres ocean) Vantrepotte and Melin, 2009. 

Hasil analisis Jonson Lumban Gaol (dosen IPB) terhadap data SeaWiFS untuk perairan Indonesia 10 tahun terakhir, juga menunjukkan tren penurunan konsentrasi klorofil-a khususnya laut lepas (personal communication). 

Hasil-hasil itu menunjukkan, secara umum, baik perairan Indonesia maupun perairan dunia, mengalami penurunan konsentrasi klorofil-a yang mengakibatkan penurunan penggunaan gas CO2 oleh fitoplankton dalam proses fotosintesis. 

Kecenderungan penurunan konsentrasi klorofil-a serta pemanasan global yang mengakibatkan penurunan tingkat kelarutan gas CO2 dalam air laut itu dapat disimpulkan bahwa baik perairan Indonesia maupun global cenderung berfungsi sebagai net carbon source. 


*) Dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, IPB.

READ MORE - Laut Bukan Lagi Penyerap Karbon

Kongres Kelautan Dunia di Manado Dimulai Hari Ini

MANADO, KOMPAS.com - Rangkaian Kongres Kelautan Dunia atau World Ocean Conference (WOC) akan dimulai Senin (11/5) pukul 09.00 Wita, dengan Senior Official Meeting (SOM) atau pertemuan pejabat tinggi negara setingkat menteri.


Pertemuan ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP), Freddy Numberi dan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Drs SH Sarundajang di Grand Kawanua Convention Centre (GKCC), Kayuwatu, Kecamatan Mapanget, Manado. 

SOM merupakan pertemuan pendahuluan serangkaian dengan pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiatives (CTI) Summit yang bakal berlangsung 11-15 Mei nanti. Berdasarkan informasi terakhir telah 83 negara yang mengirimkan delegasinya ke Manado. Secara keseluruhan, total terdapat 2000-an peserta yang akan berpartisipasi. Termasuk dalam jumlah ini, badan-bagan internasional (Inter Government Organisation), Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO-Non-Governmental Organization), peneliti, peninjau, media dan pihak swasta. Untuk media, terdaftar di panitia, total 400 lebih wartawan dari media lokal, nasional, maupun internasional. 

Selama lima hari, tak kurang dari 13 pertemuan tingkat kepala negara, pejabat tinggi, pejabat setingkat menteri, peneliti akan digelar di beberapa tempat. Disamping WOC dan CTI Summit, ada beberapa kegiatan pendukung lainnya yang akan digelar di beberapa tempat lainnya. Total ada 8 tempat dijadikan venue utama selama lima hari ke depan. 

"Dalam SOM yang akan berlangsung selama tiga hari, setiap negara peserta yang punya wilayah laut maupun yang berkepentingan dengan itu bisa mengemukakan usulan bagaimana menyelamatkan laut kita. Dalam SOM, kita bahas semuanya sebelum diusulkan dalam WOC pada 14 Mei," demikian kata Numberi dalam konferensi pers di GKCC, Minggu (10/5) sore. 

Lebih lanjut, kata Numberi, hasil SOM akan dibawa setiap delegasi untuk diusulkan kepada kepala negara, menteri atau pimpinan delegasi masing-masing. Setelah itu, usulan tersebut, apakah diterima atau tidak dibicarakan dalam forum WOC, 14 Mei, dan CTI Summit, sehari sesudahnya.(Fernando Lumowa)

READ MORE - Kongres Kelautan Dunia di Manado Dimulai Hari Ini

7.700 Penyu Tertangkap Alat Pancing

BITUNG, KOMPAS.com - Organisasi peduli lingkungan World Wildlife Fund (WWF) minta lebih banyak dukungan publik untuk pelestarian penyu laut. Diperkirakan, lebih dari 7.700 penyu tertangkap alat pancing atau menjadi tangkapan sampingan dalam penangkapan ikan tuna dengan kapal rawai panjang.

“Beberapa komunitas pesisir telah menunjukkan kesadaran untuk menyelamatkan penyu, namun masih membutuhkan peran serta semua pihak,” kata Pemimpin Program Penyu WWF Indonesia, Creusa Hitipeuw di area konservasi penyu Kampung Tuloun, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Rabu.

Creusa mengatakan, warga Kampung Tuloun yang berada sekitar 70 kilometer dari Kota Manado serta komunitas Jamursba Medi di daerah “kepala burung” Papua merupakan perintis konservasi penyu berbasis masyarakat yang bisa direplikasi di daerah lain.

Menurut dia, inisiatif masyarakat di daerah pesisir untuk menyelamatkan penyu tersebut sangat penting dalam upaya konservasi penyu laut. “Kami harus memastikan setiap telur menetas dan setiap tukik hidup. Kehidupan masyarakat pesisir dekat dengan habitat penyu, jadi peran mereka dalam hal ini sangat penting,” katanya.

Ia menjelaskan, pelestarian penyu mesti dilakukan dengan pendekatan terpadu, termasuk melindungi area habitat penyu, menekan permintaan daging dan telur penyu dan mengurangi tangkapan sampingan dengan menggunakan alat tangkap yang tepat.

“Diperkirakan lebih dari 7.700 penyu tertangkap alat pancing atau menjadi tangkapan sampingan dalam penangkapan ikan tuna dengan kapal rawai panjang,” tambah Koordinator Tangkapan Sampingan WWF Indonesia Ahmad Hafizh Adyas.
ABI

READ MORE - 7.700 Penyu Tertangkap Alat Pancing

Kawasan Konservasi Berau Terancam

SAMARINDA, KOMPAS.com - Pemanfaatan sumber daya kelautan yang kurang lestari mengadang penyelamatan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Padahal kawasan tersebut merupakan salah satu tempat dengan keragaman hayati kelautan terbaik di dunia.

Demikian pandangan A Syafei Sidik selaku guru besar pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, Kota Samarinda. Dia dimintai pendapat seputar persoalan KKL Berau terkait Konferensi Kelautan Dunia di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei ini.

KKL Berau seluas 1,27 juta hektar ditetapkan lewat Peraturan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2005. Arealnya bagian dari jantung segitiga terumbu karang yang paling beragam dan paling produktif di dunia. Menurut sejumlah penelitian, di KKL Berau terdapat 444 jenis karang keras, 872 jenis ikan, 233 jenis algae, 16 jenis rumput laut, 33 jenis bakau, dan ubur-ubur endemik yang tidak bersengat. Di sana juga tempat hidup 22 jenis mamalia laut seperti dugong dan lumba-lumba, lima dari enam jenis penyu di dunia, dan area peteluran penyu hijau terbesar se-Asia Tenggara.

Semua itu menjadikan KKL Berau dinobatkan sebagai daerah dengan kekayaan hayati terbaik ketiga di dunia. Yang terkaya ialah Kepulauan Solomon. Urutan kedua ialah Raja Ampat di Papua Barat.

Tidak lestari

Namun, menurut Syafei, banyak aktivitas yang tidak lestari, seperti penangkapan ikan dengan pukat harimau atau trawl, racun, dan bom yang merusak ekosistem, masih terjadi. Masih dijumpai pula, meskipun cukup sulit, ialah penangkapan ikan memakai bagang dengan lampu bercahaya kuat. Cahaya akan menarik ikan-ikan yang besar dan kecil mendekat sehingga mudah ditangkap. “Pemakaian bagang dengan cahaya itu mengancam kelestarian,” katanya.

Masalah lainnya ialah pengambilan telur penyu dari Pulau Sangalaki dan Pulau Semama, kawasan perlindungan satwa yang terancam punah itu. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga, tetapi belum maksimal. Telur-telur penyu itu bahkan diperdagangkan secara bebas di Samarinda, sekitar 500 kilometer dari Berau. “Meskipun sudah ada operasi berkali-kali, tetapi buktinya, penjual telur penyu masih ada,” kata Syafei.

Selain itu, muncul resor-resor terutama milik pengusaha mancanegara yang terkesan eksklusif bahkan menutup peluang usaha warga setempat.

Oleh sebab itu, menurut Syafei yang ikut menyusun rencana manajemen, perlu dibentuk badan pengelola KKL Berau yang berisi unsur pemerintah dan LSM-LSM yang saat ini masih bekerja sama. Lewat badan pengelola, kerja sama antarpihak diharapkan bisa maksimal.

“Namun, untuk modal badan pengelola melangkah, perlu disusun rencana strategis KKL Berau,” kata Syafei. KKL Berau, lanjut Syafei, sebaiknya dibagi-bagi dalam zona perlindungan dan pemanfaatan terbatas. Yang untuk perlindungan seperti Sangalaki, Kakaban, Semama, dan sejumlah lokasi perairan yang penting.

Pemanfaatan untuk pariwisata sehingga menghasilkan pemasukan bagi pemerintah dan warga, lanjut Syafei, sebaiknya tidak menganut prinsip turisme massal. Pulau-pulau seperti Derawan dan Maratua sebaiknya sekadar menjadi tempat untuk berkunjung menikmati panorama dan penyelaman. Sarana dan prasarana pariwisata sebaiknya dikonsentrasikan di Tanjung Batu, di daratan Pulau Kalimantan, sekitar 30 menit berperahu cepat dari Pulau Derawan.
BRO

READ MORE - Kawasan Konservasi Berau Terancam

Laut Sawu Resmi Jadi Taman Nasional Perairan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah resmi menetapkan 3,5 juta hektar perairan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi Taman Nasional Perairan (TNP).

“Ini akan memberikan peningkatan bagi perekonomian masyarakat pesisir dan juga daerah. Juga menjadi sumbangan bagi anak dan cucu kita,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi di Manado, Rabu.

Penetapan ini melengkapi kawasan konvervasi laut yang telah mencapai 10 juta hektar, sehingga sekarang menjadi 13,5 juta hektar.

Kawasan konvervasi tersebut berada di delapan provinsi mulai dari provinsi NTT, Sulawesi Utar, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Papua Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara.

Dan delapan kabupaten yakni Raja Ampat, Berau, Wakatobi, Kaimana, Pesisir Selatan Sumatera Barat, Sorong dan Alor.

Penetapan TMP Sawu ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan konvervasi jangka panjang, dimana pada tahun 2010 ditargetkan luar kawasan konservasi laut mencapai 10 juta hektar dan pada 2020 mencapai 20 juta hektar.

Sementara itu, Gubernur NTT mengatakan ada 566 pulau di perairan Laut Sawu yang juga menjadi lintasan berbagai jenis paus, serta tiga jenis penyu.

Penetapan Laut Sawu, ujarnya, mencakup luas lebih dari 3,9 juga hektar.

Ia sendiri menegaskan perlu dirumuskan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang lebih menunjang kesejahteraan masyarakat dengan cara-cara yang lestari serta menghormati kearifan lokal.

Pemerintah pusat hendaknya membantu Pemda untuk menginformasikan Taman Nasional Perairan Laut Sawu terutama di mata internasional.
(*)

READ MORE - Laut Sawu Resmi Jadi Taman Nasional Perairan

Menteri Kelautan Harapkan Komitmen Global dalam WOC

MANADO, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengharapkan adanya komitmen global, terutama dari negara-negara peserta Konferensi Kelautan Dunia (WOC) untuk masalah kelautan.

“WOC menjadi kesempatan besar untuk mengakumulasikan dan mencari komitmen politik bersama,” kata Freddy pada sambutan acara pembukaan Senior Official Meeting WOC di Grand Kawanua, Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/5).

WOC diharapkan dapat menyatukan usaha bersama untuk memerangi dampak perubahan iklim di laut secara global seperti kenaikan muka air laut, melelehnya daratan es kutub, perubahan pola iklim dan dampak lainnya karena efek rumah kaca.

“Dari WOC ini bisa diformulasikan kebijakan dan regulasi untuk keberlanjutan keanekaragaman biota laut dan terumbu karang untuk konvervasi jangka panjang,” kata Freddy.

Dia juga mengharapkan hasil yang dicapai di WOC dapat menjadi kerangka kerja yang dibahas pada pertemuan Panel Antarpemerintah PBB untuk Perubahan Iklim (Intergovermental Panel on Climate Change/IPCC) di Kopenhagen Desember 2009 nanti.

“Banyak ilmuwan mengatakan masih ada harapan untuk melambatkan atau membalikkan keadaan karena dampak perubahan iklim , sehingga mitigasi dan adaptasi bisa dilakukan,” katanya.

Dia mengatakan aksi dan kesepakatan dari WOC ini perlu didukung secara individual dan bersama untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim karena sangat berpengaruh terhadap masyarakat dunia terutama masyarakat pesisir.

Selain WOC, Indonesia bersama dengan lima negara lain yaitu Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan Kepulauan Solomon akan melakukan kesepakatan untuk pengelolaan perikanan lestari dan ketahanan pangan melalui CTI (Coral Triangle Initiative).

“Kesepakatan pada kelautan dan terumbu karang ini untuk memastikan pengelolaan perikanan yang lestari. Kita akan mempertimbangkan model terbaik dari pengelolaan terumbu karang dan perikanan serta semangat dari WOC untuk diimplementasikan bersama enam negara,” katanya.

Sedangkan Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai hal terkait manajemen pengelolaan laut.

Sinyo mengharapkan dari forum kelautan global ini dihasilkan suatu komitmen bersama untuk pengelolaan kelautan demi konservasi di masa mendatang.
WSN
Sumber : Ant

READ MORE - Menteri Kelautan Harapkan Komitmen Global dalam WOC

70 Jenis Badai Terjadi Akibat Perubahan Iklim

Manado (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengatakan, sekitar 70 jenis badai terjadi sekarang ini akibat perubahan iklim secara ekstrim melanda dunia.Catatan ilmuwan terhadap jenis badai itu, merupakan fenomena alam yang tidak bisa dicegah lagi akibat perubahan iklim, kata Numberi, di sela-sela pembukaan International Ocean Science, Teknologi dan Industry, di Manado, Senin.Padahal sekitar 20 tahun lalu, hanya ada 20 jenis badai yang sempat dicatat ilmuwan, dan merupakan peningkatan terbesar dalam kurun waktu beberapa tahun.

Perubahan iklim cukup memberikan pengaruh luar biasa bagi kehidupan manusia, sehingga ancaman yang sebagian besar dari laut perlu dipikirkan langkah antisipatif secara optimal.

Menurut dia, kehadiran International Ocean Science, Teknologi dan Industry, yang merupakan bagian dari "side event" dari World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit, 11-15 Mei 2009, sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Menteri mengharapkan pameran International Ocean Science, Teknologi dan Industry, bisa memberikan masukan terbaik dalam membicarakan perubahan iklim dan pemanasan global.

Bahkan ada temuan teknologi yang memantau perubahan iklim di dunia, serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat, katanya.

READ MORE - 70 Jenis Badai Terjadi Akibat Perubahan Iklim

Arus Laut Indonesia Juga Serap Karbon

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dr Edvin Aldrian membantah kalau laut Indonesia merupakan sumber pelepasan karbon dan bukan penyerap karbon.
"Arus laut itu rumit. Kalau aktivitas arus laut menyembur ke permukaan (upwelling) memang laut akan mlepas karbon, tetapi ketika masuk ke dalam, laut akan menyerap karbon," kata anggota Delegasi RI dalam World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) itu yang dihubungi dari Jakarta, Senin.

Ia mengakui, laut Jawa, laut Karimata dan banyak laut Indonesia, termasuk laut tempat bermuaranya sungai-sungai di Kamboja, Vietnam dan Malaysia menjadi tempat sampah sekaligus lokasi pelepasan karbon (CO2) pada muson angin tenggara.

Namun ketika terjadi muson angin baratan air laut terdorong (flushing) ke aliran arus lintas Indonesia dari laut Jawa dan sekitarnya itu ke samudera Hindia, ujarnya.

"Di selat Lombok itu ada bukti bahwa laut kita menyerap karbon. Kalau arus permukaan dihitung sebagai emisi karena panas, tetapi di dalam laut tidak seperti itu, karena arus itu tiga dimensi," katanya.

Jadi, lanjut dia, jika di udara Indonesia sering mengirim asap ke tetangga, laut Indonesia justru membersihkan sampah-sampah dan CO2, termasuk dari negeri tetangga ke samudera Hindia.

Menurut dia, arus laut bisa juga dimasukkan dalam potensi laut menyerap karbon, seperti halnya hutan bakau, padang lamun, terumbu karang dan algae.

Edvin mengakui, bahwa perjuangan hitung-hitungan penyerapan karbon di laut masih merupakan perjalanan panjang yang mungkin masih memerlukan beberapa kali WOC lagi.

Dalam protokol Kyoto, disepakati negara-negara industri maju harus membeli karbon negara-negara berkembang sebagai tanggung jawab mereka untuk mengurangi emisi dan mencegah perubahan iklim dengan membeli Certified of Emission Reduction (CER) di pasar karbon.

Namun berbeda dengan hutan, soal penyerapan karbon di laut, urainya, memang masih kontroversi. Bukan saja menyangkut teknis menghitung penyerapan karbonnya, juga spesies apa saja yang bisa dianggap menyerap karbon, atau masalah definisi negara dengan batasan lautnya.(*)

READ MORE - Arus Laut Indonesia Juga Serap Karbon

Isu Laut Agar Masuk Dalam IPCC

Manado, (ANTARA News) - Pakar lingkungan hidup mengharapkan melalui Konferensi Kelautan Dunia (WOC), isu laut dapat diarusutamakan dan masuk dalam agenda pembahasan pertemuan Panel Antarpemerintah PBB untuk Perubahan Iklim (Intergovermental Panel on Climate Change/IPCC) di Kopenhagen Desember 2009 .
"Bagaimana isu laut dapat masuk dalam pertemuan IPCC di Kopenhagen Desember 2009 nanti," kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Emil Salim yang ditemui disela-sela pembukaan Senior Official Meeting (SOM) WOC di Grand Kawanua, Manado, Sulawesi Utara, Senin.

Emil mengatakan isu laut memang kurang diperhatikan dalam isu perubahan iklim baik dalam isu perubahan iklim maupun isu keanekaragaman hayati selama ini pada pertemuan-pertemuan internasional.

"Padahal laut mempunyai potensi yang luar biasa untuk menyerap CO2," katanya.

Senada dengan Emil Salim, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja dan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengharapkan isu kelautan dapat masuk dalam agenda pembahasan IPCC.

Menurut Sarwono dan Freddy , riset tentang laut sangat minim dibicarakan di tingkat internasional padahal laut mempunyai peran penting dalam stabilisasi iklim, sementara lebih banyak peran hutan dibicarakan sehingga laut tidak masuk kerangka dunia dalam penyelamatan lingkungan.

"WOC hanya sebagai sarana dalam mengambil kebijakan secara komprehensif tentang laut yang bisa dimasukkan pada Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Desember 2009 dan perjanjian internasional setelah Protokol Kyoto 2012," kata Sarwono usai pembukaan Senior Official Meeting (SOM) WOC di Manado, Senin.

Menurut dia, perlu ada langkah mengarusutamakan laut dalam memasukkan pembahasan masalah kelautan ini dalam skenario global terkait stabilitas iklim.

"Harus ada pihak yang membesarkan isu laut secara global, dan Indonesia cocok untuk itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia," kata Penasehat delegasi Indonesia pada WOC tersebut.

Indonesia, lanjutnya, bisa berperan besar melalui KTT CTI karena Indonesia mempunyai wilayah terluas pada Segitiga Terumbu Karang dan Indonesia bisa menjadi pusat riset dan pusat kebijakan untuk itu.

Dia mengakui memang butuh waktu lama untuk mengarusutamakan isu laut secara global karena berkaca pada isu perubahan iklim yang butuh waktu lebih dari 20 tahun pada Protokol Kyoto tahun 1992 sejak isu tersebut digulirkan tahun 1977.

"WOC dan CTI bisa menjadi permulaan dari kebijakan yang lebih komprehensif tentang isu kelautan," kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup itu.

Selain itu, Sarwono mengatakan perlu dibentuknya badan internasional dibawah PBB yang menangani isu kelautan ini secara global.

Deklarasi Manado yang akan dihasilkan dalam WOC ini diharapkan bisa dibawa ke Kopenhagen mendatang dan bisa dirumuskan masuk bagian protokol berikut setelah Protokol Kyoto.(*)

READ MORE - Isu Laut Agar Masuk Dalam IPCC

Tempat Persembunyian Hiu Basking Ditemukan

Selama berabad-abad ilmuwan mempertanyakan kemana hiu basking (Cetorhinus maximus) pergi selama musim dingin. Jawabannya sangat mengejutkan. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa ikan terbesar kedua di dunia yang dilindungi itu berenang dari New England menuju Bahama menyebrangi garis khatulistiwa menuju Amerika Selatan. Padahal, para ilmuwan telah lama berfikir bahwa hiu Basking menghabiskan seluruh waktunya di perairan lebih dingin.

“Penemuan ini sama dengan beruang kutub di Kansas,” kata pimpinan peneliti Greg Skomal, seorang ilmuwan biologi laut, kepada Massachusetts Marine Fisheries di Martha’s Vineyard. “Penemuan ini sangat mengejutkan kami.”

Hiu basking telah lama menjadi misteri terselubung. Ikan ini bisa memiliki panjang 35 kaki atau lebih, dan dikenal hidup di perairan sedang di seluruh dunia. Sampai sekarang, belum ada yang meneliti bagaimana anak hiu basking lahir ataupun melihat saat hiu betina mengandung dan di mana tempat melahirkannya.

Sampai sekarang tidak seorangnya tahu dimana hiu-hiu ini menghabiskan waktunya, khususnya pada musim dingin. Discovery News, 7 Mei, 2009

READ MORE - Tempat Persembunyian Hiu Basking Ditemukan

Terumbu Karang Bisa Jadi Penyerap Karbon

Penyerapan karbon (carbon sink) dalam proses asimilasi melalui media terumbu karang dimungkinkan terjadi, khususnya di kawasan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Peneliti Bidang Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kurnaen Sumadiharga di Jakarta, Rabu, mengatakan, isu penyerapan karbon melalui media terumbu karang ini harus dijadikan topik bahasan utama dalam Konferensi Kelautan Dunia atau World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado, 11-14 Mei 2009.

Ia menjelaskan, proses fotosintesa mungkin dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Menurut dia, terumbu karang terdiri dari unsur binatang karang bernama Polip yang melakukan simbiosis mutualisme dengan tumbuhan alga, yakni ganggang hijau.

“Tumbuhan inilah yang sesungguhnya melakukan proses fotosintesa, sekalipun di dalam air,” katanya. Proses fotosintesa, kata dia, memerlukan karbon dioksida (CO2) serta sinar matahari, yang selanjutnya menghasilkan oksigen (O2), air serta gula. Adapun CO2 yang menjadi bahan utama proses fotosintesa, kata dia, juga tersedia di laut.

Ia mengatakan, pada malam hari, saat terumbu karang tidak melakukan asimilasi, tumbuhan ini justru menghasilkan CO2. “Karbon yang dihasilkan saat malam hari inilah yang menjadi bahan utama terjadinya proses fotosintesa,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, keberadaan terumbu karang ini harus dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim. Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Negara Lingkungan Hidup Wahyu Indraningsih menuturkan, keberadaan terumbu karang di Indonesia harus benar-benar dijaga. Menurut dia, selain disebabkan oleh penggunaan bahan peledak, perubahan iklim global beberapa waktu terakhir ini juga menjadi salah satu penyebab rusaknya terumbu karang.

Ia mengatakan, perubahan iklim berakibat terhadap naiknya suhu air laut. “Suhu air laut yang naik 2-3 derajat Celcius dalam dua minggu berturut-turut menyebabkan kerusakan terumbu karang,” katanya. Kondisi semacam ini, lanjut dia, juga sudah mulai terindikasi di wilayah Indonesia. JAKARTA, KOMPAS.com -

READ MORE - Terumbu Karang Bisa Jadi Penyerap Karbon

Penyerapan Karbon Bisa Sebabkan Kerusakan Biota Laut

Peneliti pada Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian Institution Washington Amerika, Nancy Knowlton mengatakan potensi penyerapan karbon (carbon sink) oleh laut memang besar akan tetapi hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya kehidupan biota laut.

Hal tersebut dijelaskan Nancy dalam diskusi tentang keanekaragaman terumbu karang di Komunitas Utan Kayu, Jakarta, Kamis. “Laut memang menyimpan potensi penyerapan karbon besar tetapi dampaknya bisa mengakibatkan kadar air laut menjadi asam (asidifikasi) yang bisa menyebabkan kerusakan biota laut,” kata Nancy yang datang ke Indonesia sebagai salah satu peneliti dari Amerika Serikat pada Konferensi Kelautan Dunia (WOC) di Manado.

Kerusakan biota laut seperti karang karena asidifikasi antara lain pemutihan karang (bleaching), osteoporosis terumbu karang dan sedimentasi. Nancy mengatakan kerusakan terumbu karang memang telah berlangsung sejak lama, misalnya sekitar 80 persen terumbu karang di Karibia telah hilang selama 30 tahun sejak 1977.

Dia juga menyebutkan terumbu karang di Indonesia Timur dan Papua Nugini tinggal 68 persen, sedangkan kawasan Indonesia Barat tinggal 29 persen.Kerusakan pada terumbu karang, katanya, bisa merusak simbiosis antara terumbu karang dan alga simbiotik yang terjadi karena suhu air laut yang meningkat dan kadar mineral yang tinggi (eutropic).

Kematian massal biota laut juga bisa terjadi apabila suhu air laut meningkat secara mendadak atau meningkat sampai diatas suhu yang bisa ditoleransi oleh biot laut. Nancy mengatakan peningkatan suhu laut juga mengikuti peningkatan kadar karbondioksida yaitu bila suhu meningkat satu derajat maka kadar Co2 mencapai 375 ppm (part per milion), bila meningkat dua derajat maka kadar bisa menjadi 450 - 500 ppm, dan bila meningkat tiga derajat maka kadar meningkat menjadi diatas 500 ppm.

Usaha konservasi terhadap biota laut termasuk terumbu karang, katanya, bisa berhasil dilakukan apabila memang terkait langsung dengan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya dia mencontohkan di Negara Palau, konservasi terumbu karang bisa berhasil karena masyarakat mengandalkan wisata bahari seperti menyelam pada terumbu karang di daerah tersebut.

Nancy juga menyebutkan bahwa nilai ekonomis terumbu karang di dunia seperti dari makanan, perikanan, keanekaragaman dan wisata bahari secara global mencapi 29,8 miliar dolar AS per tahunnya.

Sedangkan di Hawai, nilai ekonomis terumbu karang bisa mencapai mencapai 361 juta dolar AS untuk non ekstraktif dan 3 juta dolar AS untuk perikanan pesisir.
“Sedangkan di Indonesia bisa mencapai 1,6 miliar dolar AS per tahunnya,” tambah Nancy.(*) Jakarta (ANTARA News) -

READ MORE - Penyerapan Karbon Bisa Sebabkan Kerusakan Biota Laut

Selamatkan Terumbu Karang Perlu Kemauan Politik

Jakarta (ANTARA News) - Penyelamatan terumbu karang memerlukan kemauan politik dari banyak negara, khususnya peserta Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) 2009 yang akan diadakan di Manado, Sulawesi Utara.

“Penyelamatan terumbu karang ini memerlukan kemauan politik para pengambil keputusan, terutama di tingkat menteri agar segera dapat terlaksana,” kata Peneliti Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kurnaen Sumadiharga, di Jakarta, Selasa.

Menurut Kurnaen, para penguasa dunia di masa yang akan datang yakni mereka yang mampu menguasai sumber daya alam.

Ia mengatakan, oleh karena itu perlu upaya dari negara-negara dunia untuk turut serta dalam penyelamatan sumber daya alam, sebelum semuanya itu salah urus.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia, kata dia, yaitu melalui pembentukan pola pikir masyarakat untuk lebih mencintai laut.

“Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari laut, oleh karena itu bangsa ini harus mencintai laut sebagai sumber kehidupan,” katanya.

Adapun bentuk pelaksanaan dari kemauan politik tersebut, kata dia, memerlukan konsep operasional yang terbagi-bagi berdasarkan fungsi dan tugasnya.

“Misalnya, Indonesia sebagai salah satu negara pemilik terumbu karang, maka harus memetakan daerah yang harus dipertahankan agar aman dari kerusakan,” katanya.

Selain itu, kata dia, pelaksanaan konsep tersebut juga akan melibatkan para nelayan tradisional sebagai salah satu kelompok yang menggantungkan hidupnya dari laut.

Dengan demikian, lanjut dia, penetapan kawasan terumbu karang yang harus dijaga keberadannya ini tidak akan tidak akan mengganggu aktivitas nelayan saat melaut.

“Kawasan-kawasan ini dibagi dalam beberapa zona, seperti zona tertutup, konservasi, terbuka, dan sebagainya,” katanya.

Ia mengatakan, meski belum sampai pada upaya konservasi terumbu karang, komitmen serta upaya melindungi agar kerusakan tidak bertambah dinilai sudah menjadi awal yang baik.

Oleh karena itu, ia mengharapkan komitmen para pengambil keputusan yang akan hadir dalam WOC, 11 hingga 14 Mei, serta pertemuan “Coral Triangle Initiative” (CTI), 15 Mei, untuk lebih peduli terhadap kelestarian terumbu karang.

READ MORE - Selamatkan Terumbu Karang Perlu Kemauan Politik

Sungai Sambas Keruh Lagi

SAMBAS-Setelah sempat lega, kini warga Sambas, khususnya yang bermukim di tepian sungai, kembali dilanda kecemasan. Betapa tidak, sudah tiga hari ini, air sungai yang bening berubah lagi menjadi keruh. Warnanya tak ubah seperti kopi susu yaitu kecoklatan. "Kami kira kemarin air telah normal.

 

Tak tahunya, buruk lagi begini," tukas Suryadi, salah seorang warga, mengadu ke koran ini kemarin.Menurut Suryadi ia dan sejumlah masyarakat lainnya yang resah mengaku heran dengan memburuknya kondisi air sungai. Karena dengan air yang keruh tersebut, warga tak dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Jangankan untuk diminum, tukasnya, untuk mandi dan mencuci saja sebenarnya mereka enggan.

Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kelestarian Sungai Sambas. Bila selama ini yang menjadi biang penyebab keruhnya warna air adalah aktivitas penambangan emas tanpa izin di daerah perhuluan,  Suryadi, mestinya dilakukan tindakan tegas. "Buktinya kemarin sempat
membaik disaat razia gencar digelar terhadap PETI," imbuhnya.Syabas Khan, warga yang lain menambahkan, persoalan air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyrakat tidak bisa dipandang remeh oleh pemerintah. Mestinya, kata dia, tanpa perlu warga berteriak, dengan melihat langsung kelapangan, mestinya aparat langsung bertindak.

Menurut Syabas pokok masalah keruhnya air sebagainana telah diketahui sejak dulu yaitu karena aktivitas PETI. Maka dari itu, tegasnya, siapa saja yang berkompeten hendaknya tidak lagi menoleransi segala kegiatan yang mencemarkan lingkungan tersebut. "Jangan karena menimbang kepentingan segelintir orang untuk mencari nafkah, tapi yang menjadi korban banyak,"

ungkapnya.Paling utama harus diberangus, tegas Syabas, adalah para cukong yang membiayai kegiatan PETI. Sebab tanpa didukung oleh dana yang memadai, rakyat kecil selaku operator lapangan tidak bisa berbuat apa-apa. "Berarti kalau yang ditangkap selama ini hanya level kruco, persoalan PETI tidak bakal pernah selesai. Dan selamanya rakyat pengguna air Sungai Sambas menjerit," tuturnya.(mur)

READ MORE - Sungai Sambas Keruh Lagi

RI Prioritaskan Penyelamatan 92 Pulau Terluar

Pemerintah memprioritaskan penyelamatan kemungkinan hilangnya 92 pulau terluar dari ancaman kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.

"Kalau untuk pulau-pulau terluar ada penanganan khusus. Jadi batas perairan kita tidak akan berubah karena perubahan iklim," kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Syamsul Maarif, di Jakarta, Senin (4/5/2009). Ia mengatakan pemerintah akan berusaha keras mempertahankan 92 pulau terluar tersebut untuk mencegah bergesernya wilayah NKRI serta zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Contohnya kan ada, Pulau Nipah yang dulu hampir hilang karena penambangan pasir sekarang 60 persen sudah kembali, sehingga batas perairan kita di Kepulauan Riau tidak berubah," ujar dia.

Pemerintah, ujar dia, telah mengeluarkan dana sebesar Rp400 miliar untuk mereklamasi kembali Pulau Nipah. Upaya penyelamatan salah satu pulau terluar tersebut telah dimulai sejak tahun 2005 lalu.

Terkait upaya mitigasi bagi 17.480 pulau milik Indonesia yang mungkin terancam tenggelam akibat perubahan iklim, ia mengatakan, telah dilakukan berbagai antisipasi.
"Kita lakukan secara `soft` maupun secara `hard`. Yang paling penting adalah pulau-pulau yang berpenduduk dulu yang diselamatkan, " tambah Syamsul.

Indonesia, menurut dia, memiliki 10.000 pulau berpenghuni. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi sendiri, kata Syamsul, telah memiliki ide untuk menetapkan wilayah terluar guna menyelamatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat pulau yang tenggelam karena kenaikan muka air laut.

Bukan hanya itu, ia mengatakan, Indonesia juga telah menyediakan pulau-pulau untuk ditempati warga negara lain yang kehilangan wilayah negaranya yang tenggelam.
"Maladewa bahwakan sudah membicarakan sewa dengan India untuk berjaga-jaga kalau pulaunya tenggelam akibat naiknya muka air laut," ujar dia.

Negara Maladewa sendiri merupakan negara kepulauan yang tinggi daratannya hanya mencapai 1,3 meter dari permukaan laut. Diperkirakan negara ini akan hilang tenggelam pada 2050, karena kini peningkatan muka air laut telah mencapai 2,53 milimeter (mm) per tahun. Jakarta, (tvOne)
 

READ MORE - RI Prioritaskan Penyelamatan 92 Pulau Terluar

Mengungkap rahasia air Zamzam

"Kandungan-kandunga n elemen-elemen kimiawi inilah yang menjadikan rasa dari air Zamzam sangat khas dan dipercaya dapat memberikan khasiat khusus..." 

(SurauNet): Air Zam-zam yang dikenal menyimpan khasiat memiliki sisi ilmiah. Dari pandangan ilmu hidrologi, cabang ilmu geologi yang khusus mempelajari air, air ini cukup menantang untuk dianalisa.

Sumur Zam-zam yang sekarang ini kita kenal adalah sumur yang digali oleh Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad. 

Sehingga saat ini, dari ilmu persumuran maka sumur Zam-zam termasuk kategori sumur gali atau dug water well.

Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 30.5 hingga 13.5 meter teratas menembus lapisan alluvium Wadi Ibrahim. 

Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang sangat berpori. Lapisan ini berisi batupasir hasil transportasi dari lain tempat. 

Mungkin saja dahulu ada lembah yang dialiri sungai yang saat ini sudah kering. Atau dapat pula merupakan dataran rendah hasil runtuhan atau penumpukan hasil pelapukan batuan yang lebih tinggi topografinya.

Dibawah lapisan alluvial Wadi Ibrahim ini terdapat setengah meter lapisan yang sangat lulus air. Lapisan yang sangat lulus air inilah yang merupakan tempat utama keluarnya air-air di sumur Zam-zam. 

Kedalaman 17 meter kebawah selanjutnya, sumur ini menembus lapisan batuan keras yang berupa batuan beku diorit. 

Batuan beku jenis ini memang agak jarang dijumpai di Indonesia atau di Jawa, tetapi sangat banyak dijumpai di Jazirah Arab. 

Pada bagian atas batuan ini dijumpai rekahan-rekahan yang juga memiliki kandungan air. 

Dulu ada yang menduga retakan ini menuju laut Merah. Tapi belum laporan geologi yang menunjukkan hal itu.

Dari uji pemompaan sumur ini mampu mengalirkan air sebesar 11 - 18.5 liter/detik, hingga permenit dapat mencapai 660 liter/menit atau 40 000 liter per jam. 

Celah-celah atau rekahan ini salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak. 

Ada celah yang memanjang kearah hajar Aswad dengan panjang 75cm denga ketinggian 30 cm, juga beberapa celah kecil kearah Shaffa dan Marwa.

Keterangan geometris lainnya, celah sumur dibawah tempat Thawaf 1.56 m, kedalaman total dari bibir sumur 30 m, kedalaman air dari bibir sumur 4 m, kedalaman mata air 13 m. 

Dari mata air sampai dasar sumur 17 m, dan diameter sumur berkisar antara 1.46 hingga 2.66 meter.

Kota Mekah terletak di lembah, menurut Saudi Geological Survey (SGS) luas cekungan yang menyuplai sebagai daerah tangkapan ini seluas 60 Km2 saja, tentunya tidak terlampau luas sebagai sebuah cekungan penadah hujan. 

Sumber air Sumur Zam-zam terutama dari air hujan yang turun di daerah sekitar Mekah.

Sumur ini secara hidrologi hanyalah sumur biasa sehingga sangat memerlukan perawatan. 

Perawatan sumur ini termasuk menjaga kualitas higienis air dan lingkungan sumur serta menjaga pasokan air supaya mampu memenuhi kebutuhan para jamaah haji di Mekah. 

Pembukaan lahan untuk pemukiman di seputar Makkah sangat ditata rapi untuk menghindari berkurangnya kapasitas sumur ini.

Gambar di atas memperlihatkan lokasi sumur Zamzam yang terletak ditengah lembah yang memanjang. 

Masjidil haram berada di bagian tengah diantara perbukitan-perbukit an disekitarnya. 

Luas area tangkapan yang hanya 60 Km persegi ini tentunya cukup kecil untuk menangkap air hujan yang sangat langka terjadi di Mekah, sehingga memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang sangat khusus.

Tulisan kedua nanti akan dipaparkan tentang pengawasan serta pemeliharaan kualitas air termasuk menjaga apa saja isi kandungan air Zam-zam.

Banyak yang menaruh harapan pada air sumur ini karena sumur ini dipercaya membawa berkah. 

Ada yang menyatakan sumur ini juga bisa kering kalau tidak dijaga. 

Bahkan kalau kita tahu kisahnya sumur ini diketemukan kembali oleh Abdul Muthali.Dahulu diatas sumur ini terdapat sebuah bangunan dengan luas 8.3 m x 10.7 m = 88.8 m2. 

Antara tahun 1381-1388 H bangunan ini ditiadakan untuk memperluas tempat thawaf. Sehingga tempat untuk meminum air zamzam dipindahkan ke ruang bawah tanah. 

Dibawah tanah ini disediakan tempat minum air zam-zam dengan sejumlah 350 kran air (220 kran untuk laki-laki dan 130 kran untuk perempuan), ruang masuk laki perempuan-pun dipisahkan. 

Saat ini bangunan diatas sumur Zam-Zam yang terlihat gambar diatas itu sudah tidak ada lagi, bahkan tempat masuk ke ruang bawah tanah inipun sudah ditutup. 

Sehingga ruang untuk melakukan ibadah Thawaf menjadi lebih luas. 

Tetapi kalau anda jeli pas Thawaf masih dapat kita lihat ada tanda dimana sumur itu berada. Sumur itu terletak kira-kira 20 meter sebelah timur dari Ka?bah.

Jumlah jamaah ke Mekah tiga puluh tahun lalu hanya 400 000 pertahun (ditahun 1970-an), terus meningkat menjadi lebih dari sejuta jamaah pertahun di tahun 1990-an. 

Dan saat ini sudah lebih dari 2.2 juta. Tentunya diperlukan pemeliharaan sumur ini yang merupakan salah satu keajaiban dan daya tarik tersendiri bagi jamaah haji.

Pemerintah Saudi tentunya tidak dapat diam pasrah saja membiarkan sumur ini dipelihara oleh Allah melalui proses alamiah. 

Pemerintah Arab Saudi yang sudah modren saat ini secara ilmiah membentuk sebuah badan khusus yang mengurusi sumur Zamzam ini. 

Sepertinya memang Arab Saudi juga bukan sekedar percaya saja dengan menyerahkan ke Allah sebagai penjaga,justru sangat meyakini manusialah yang harus memelihara berkah sumur ini.

Pada tahun 1971 dilakukan penelitian hidrologi oleh seorang ahli hidrologi dari Pakistan bernama Tariq Hussain and Moin Uddin Ahmed. 

Hal ini dipicu oleh pernyataan seorang doktor di Mesir yang menyatakan air Zamzam tercemar air limbah dan berbahaya untuk dikonsumsi. 

Tariq Hussain (termasuk saya dari sisi hidrogeologi) juga meragukan spekulasi adanya rekahan panjang yang menghubungkan laut merah dengan Sumur Zam-zam, karena Mawkah terletak 75 Kilometer dari pinggir pantai.

Menyangkut dugaan doktor mesir ini, tentu saja hasilnya menyangkal pernyataan seorang doktor dari Mesir tersebut.

Tetapi ada hal yang lebih penting menurut saya yaitu penelitian Tariq Hussain ini justru akhirnya memacu pemerintah Arab Saudi untuk memperhatikan Sumur Zamzam secara moderen. 

Saat ini banyak sekali gedung-gedung baru yang dibangun disekitar Masjidil Haram, juga banyak sekali terowongan dibangun disekitar Makkah, sehingga saat ini pembangunannya harus benar-benar dikontrol ketat karena akan mempengaruhi kondisi hidrogeologi setempat.

Perawatan sumur Zam-zam. Dahulu kala, zam-zam diambil dengan gayung atau timba, kemudian dibangunlah pompa air pada tahun 1373 H/1953 M. Pompa ini menyalurkan air dari sumur ke bak penampungan air, dan diantaranya juga ke kran-kran yang ada di sekitar sumur zam-zam.

Uji pompa (pumping test) telah dilakukan pada sumur ini, pada pemompaan 8000 liters/detik selama lebih dari 24 jam memperlihatkan permukaan air sumur dari 3.23 meters dibawah permukaan menjadi 12.72 meters dan kemudian hingga 13.39 meters. 

Setelah itu pemompaan dihentikan permukaan air ini kembali ke 3.9 meters dibawah permukaan sumur hanya dalam waktu 11 minut setelah pompa dihentikan. 

Sehingga dipercaya dengan mudah bahwa akifer yang mensuplai air ini berasal dari beberapa celah pada perbukitan disekitar Mekah.

Banyak hal yang sudah dikerjakan pemerintah Saudi untuk memelihara Sumur ini antara lain dengan membentuk badan khusus pada tahun 1415 H (1994). 

Saat ini telah membangun saluran untuk menyalurkan air Zam-zam ke tangki penampungan yang berkapasitas 15.000 m3, bersambung dengan tangki lain di bagian atas Masjidil Haram guna melayani para pejalan kaki dan musafir. 

Selain itu air Zam-zam juga diangkut ke tempat-tempat lain menggunakan truk tangki diantaranya ke Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawarrah.

Saat ini sumur ini dilengkapi juga dengan pompa listrik yang tertanam dibawah (electric submersible pump). 

Kita hanya dapat melihat foto-fotonya saja seperti diatas. 

Disebelah kanan ini adalah drum hidrograf, alat perekaman perekaman ketinggian muka air sumur Zamzam (Old style drum hydrograph used for recording levels in the Zamzam Well).

Kandungan mineral Tidak seperti air mineral yang umum dijumpai, air Zamzam in memang unik mengandung elemen-elemen alamiah sebesar 2000 mg perliter. 

Biasanya air mineral alamiah (hard carbonated water) tidak akan lebih dari 260 mg per liter. 

Elemen-elemen kimiawi yang terkandng dalam air Zamzam dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian:

Pertama, positive ions seperti misal sodium (250 mg per litre), calcium (200 mg per litre), potassium (20 mg per litre), dan magnesium (50 mg per litre).

Kedua, negative ions misalnya sulphur (372 mg per litre), bicarbonates (366 mg per litre), nitrat (273 mg per litre), phosphat (0.25 mg per litre) and ammonia (6 mg per litre). 

Kandungan-kandungan elemen-elemen kimiawi inilah yang menjadikan rasa dari air Zamzam sangat khas dan dipercaya dapat memberikan khasiat khusus. 

Air yang sudah siap saji yang bertebaran disekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah merupakan air yang sudah diproses sehingga sangat aman dan segar diminum, ada yang sudah didinginkan dan ada yang sejuk. 

Konon prosesnya higienisasi ini tidak menggunakan proses kimiawi untuk menghindari perubahan rasa dan kandungan air ini.

Menyediakan Kaos dan Topi Pegawai Pelabuhan Perikanan Yg Berminat Hub Kami 081342791003

Cari Kos Kosan di Kota Kendari ini tempatnya  Kos Putri Salsabilla Kendari Lihat Vidio Kos Putri Salsabilla Kendari  Hub 081342791003

Topi Pegawai Ditjen PSDKP  Topi Pegawai Ditjen Perikanan Tangkap   Berminat Hub 081342791003    Menyediakan Batik Motif IKan Untuk Melihat Klik Yang Berminat Hub 081342791003

Miliki Kavling tanah di Pusat Pemerintahan Kabupaten Bima di  GRIYA GODO PERMAI Investasi Kavling Tanah Perumahan di Griya Godo Permai yang merupakan Daerah Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Jarak hanya + 1 Kilo meter dari Kantor Bupati Kab. Bima dan dari jalan utama hanya + 500 Meter. Berminat Hub 081342791003

 

Untuk kebutuhan Air Minum yang menyehatkan  coba konsumsi Air Izaura Air yang terbukti dapat membantu proses penyembuhan Kegemukan, Migran, Alergi, Sakit Maag, ASam Urat, Nyeri Sendi, Sambelit, Sakit Pinggang, Osteiporosis, Reumatk, Kanker, Vertigo, Ashma, Brinchitis, Darah Tinggi, Kencing Batu, Kolestrol, DIABetes, Jantung, Darah Rendah, Jerawat', WAsir dan Batu Ginzal. Dan menghilangkan racun dalam tubuh.

Mau Sehat dan Menyehatkan Minum Air Izaura
 Mau Meraih Penghasilan Besar, Membantu Kesehatan Semua Orang dan Memiliki Bisnis Yang Mudah Anda Jalankan dengan Modal 350 ribu s.d 500 ribu.

Berminat Hub Mukhtar, A.Pi  HP. 081342791003  

 Kenal Lebih Jauh Dengan Air Izaura

Izaura MeLawan Diabetes 

READ MORE - Mengungkap rahasia air Zamzam