Pembangunan Berbasis Kelautan dan Kepulauan

"Geography is destiny, posisi dan kondisi geografi suatu negara sangat menentukan maju-mundurnya suatu bangsa." Demikian diungkapkan Prof Walter Isard, seorang ahli ekonomi wilayah terkemuka di dunia dari 'Negeri Paman Sam', pada akhir 1960-an.
Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Sekitar tiga perempat wilayahnya berupa laut seluas 5,8 juta km2 yang mempersatukan 17.504 pulau dengan 95.161 km garis pantai, terpanjang kedua setelah Kanada. Dalam wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan itu terdapat potensi berbagai SDA dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Sayangnya, sejak zaman kolonial sampai sekarang, paradigma pembangunan nasional terlalu berorientasi pada daratan (land-based development). Sementara itu, laut hanya diperlakukan sebagai tempat eksploitasi SDA secara ekstraktif, pembuangan limbah ('keranjang sampah'), dan berlangsungnya berbagai kegiatan ilegal.
Boleh jadi, pola pembangunan berbasis daratan itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab kurang efisiennya pembangunan ekonomi Indonesia selama ini. Kita belum memanfaatkan fakta geografis negara maritim dan kepulauan terbesar di bumi ini sebagai keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif bangsa.

Berkah ekonomi kelautan

Sedikitnya ada 11 sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budi daya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) kehutanan, (8) perhubungan laut, (9) sumber daya pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA nonkonvensional.
Potensi produksi lestari sumber daya ikan laut Indonesia mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 7,5% dari potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,5 juta ton. Kendati belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari, jika dibandingkan dengan Queensland, Australia, dengan panjang garis pantai yang hanya 2.100 km dan mampu menghasilkan devisa pariwisata bahari sebesar US$2 miliar/tahun, sejatinya potensi ekonomi pariwisata bahari Indonesia sangat besar.
Sekitar 70% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut, potensinya diperkirakan sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik. Kawasan ini juga kaya akan berbagai jenis bahan tambang dan mineral, seperti emas, perak, timah, bijih besi, dan mineral berat. Belum lama ini ditemukan jenis energi baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan gas biogenik di lepas pantai Barat Sumatra dan Selatan Jawa Barat serta bagian utara Selat Makassar dengan potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi (Richardson, 2008).
Belum lagi potensi ekonomi dari industri dan jasa maritim (seperti galangan kapal, coastal and offshore engineering, pabrik peralatan dan mesin kapal serta perikanan, dan teknologi komunikasi dan informasi), pulau-pulau kecil, dan SDA nonkonvensional yang sangat besar. SDA nonkonvesional adalah SDA yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan, tetapi karena belum ada teknologinya atau secara ekonomi belum menguntungkan sehingga belum bisa dimanfaatkan. Contohnya adalah deep sea water industries, gas hidrat dan biogenik, bioenergi dari alga laut, energi gelombang, energi pasang surut, OTEC (ocean thermal energy conversion), sumber-sumber mata air tawar di dasar laut (Becker and Carlin, 2004), energi listrik dari ion Na+ dan Cl-, energi nuklir, dan mineral laut.
Potensi total ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai US$800 miliar (Rp7.200 triliun) per tahun atau lebih daripada tujuh kali lipat APBN 2009 dan satu setengah kali PDB saat ini. Sementara itu, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan mencapai 30 juta orang. Ekonomi kelautan semakin strategis bagi Indonesia, seiring dengan pergeseran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75% produk dan komoditas yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$1.300 triliun per tahun.

Roadmap pembangunan kelautan

Sayang, potensi ekonomi kelautan yang begitu besar ibarat 'raksasa yang tertidur', itu belum dapat kita transformasikan menjadi sumber kemakmuran, kemajuan, dan kedaulatan bangsa. Sebabnya adalah ketidakseriusan kita dalam mendayagunakan sumber daya kelautan. Bayangkan, dari 114 pelabuhan umum yang kita miliki, tidak satu pun memenuhi standar pelayanan internasional. Pada 2000, Jepang dengan panjang garis pantai 34 ribu km memiliki 3.000 pelabuhan perikanan. Artinya pada setiap 11 km garis pantai terdapat satu pelabuhan perikanan. Thailand dengan panjang garis pantai 2.600 km mempunyai 52 pelabuhan perikanan, yang berarti satu pelabuhan perikanan untuk setiap 50 km garis pantai. Sementara itu, Indonesia dengan panjang garis pantai 81 ribu km hanya memiliki 17 pelabuhan perikanan yang sekelas di Thailand dan Jepang. Artinya satu pelabuhan perikanan untuk setiap 4.500 km garis pantai.
Oleh sebab itu, kini saatnya kita melakukan reorientasi paradigma pembangunan (paradigm shift), dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan. Kita galakkan pendayagunaan sumber daya kelautan melalui peningkatan alokasi anggaran publik, kredit, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan management inputs lainnya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara terpadu dan ramah lingkungan. Dalam jangka pendek, kita optimalkan pembangunan sektor-sektor ekonomi kelautan yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja, seperti perikanan budi daya, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, pelayaran, pelabuhan, dan industri galangan kapal.
Sekadar contoh, dengan potensi total muatan nasional 502 juta ton/tahun (200 juta ton batu bara, 55 juta ton crude oil, 60 juta ton CPO, 7 juta ton produk perikanan, 8 juta ton LNG, 2 juta ton LPG, 120 juta ton containers, dan 50 juta ton general cargo), melalui pendekatan cluster maritime kita bisa meraup devisa perhubungan laut US$15 miliar setiap tahunnya (IMPC, 2008). Untuk dapat melayani kebutuhan angkutan muatan sebesar itu, diperlukan sekitar 650 kapal tambahan dengan total investasi sebesar US$5 miliar. Selain itu, cluster maritime juga akan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja baru sedikitnya untuk 1 juta orang, membangkitkan sejumlah multiplier effects, dan mendongkrak daya saing ekonomi nasional. Cluster maritime juga dapat mempercepat pembentukan 24 pelabuhan sebagai hub port. Hingga kini, semua pelabuhan Indonesia masih berstatus sebagai feeder port. Ini menjadi salah satu penyebab utama yang membuat ekonomi kita kurang kompetitif karena hampir 70% dari ekspor barang dan komoditas Indonesia harus melalui Singapura.
Agar tidak selalu menjadi 'bangsa pemadam kebakaran', dalam jangka panjang kita kembangkan SDM dan teknologi kelautan mutakhir (future technology) seperti bioteknologi, teknologi informasi dan komunikasi, nannotechnology, coastal and ocean engineering, bioenergi dari alga, gas hidrat, dan teknologi pemanfaatan SDA nonkonvensional lainnya.
Dengan roadmap (peta jalan) pembangunan seperti itu, pulau-pulau kecil dan wilayah laut diyakini tidak lagi menjadi 'beban pembangunan' (cost center) serta tempat berlangsungnya perampokan, penyelundupan, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya, tetapi akan menjadi pusat-pusat kemajuan dan kemakmuran yang tersebar di seluruh Nusantara. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut yang makmur (prosperity belt) secara otomatis bakal menjadi sabuk pengaman (security belt) yang semakin mengukuhkan kedaulatan NKRI. Lebih daripada itu, implementasi peta jalan pembangunan kelautan nasional ini secara cerdas dan konsisten juga diyakini mampu menghantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2025 bersama Brasil, Rusia, India, dan China.

Oleh Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS, Guru Besar Manajemen Pembangunan Kelautan IPB

READ MORE - Pembangunan Berbasis Kelautan dan Kepulauan

24 Pulau di Indonesia Hilang, 2000 Lainnya Terancam?

Sebanyak 24 pulau kecil di Indonesia telah hilang, baik akibat kejadian alam, maupun ulah manusia. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 2.000 pulau lain di Tanah Air juga terancam tenggelam.Penyebabnya pemanasan global. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Freddy Numberi saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Widyatama (Utama) Bandung, Jumat (2/10).

Acara kuliah umum ini dihadiri pula oleh Bupati Sorong Stepanus Malak dan civitas akademika Utama. Freddy menyatakan, ke-24 pulau ini hilang akibat tsunami Aceh pada 2004, abrasi, dan kegiatan penambangan pasir yang tidak terkendali. Pulau-pulau ini di antaranya Pulau Gosong Sinjai di NAD akibat tsunami, Mioswekel di Papua akibat abrasi, dan Lereh di Kepulauan Riau akibat penambangan pasir. Pemanasan global disebutkan menjadi ancaman paling konkret bagi pulau-pulau lain di Tanah Air.

Menurut analisis Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB, pada tahun 2030, diperkirakan sekitar 2.000 pulau kecil di Indonesia akan lenyap. “Saya punya daftarnya, tetapi tidak bisa diungkapkan di sini,” ujarnya. Dikatakan Freddy, kenaikan permukaan laut bisa mencapai lebih dari 2 meter jika tidak ada penanganan serius dalam menghentikan laju pemanasan global.

Tidak hanya di pulau-pulau kecil, dari simulasi dampak perubahan iklim, sebagian wilayah pesisir utara Jakarta akan tenggelam. “Bandara Soekarno-Hatta pun akan tenggelam jika tidak ada upaya serius mengurangi laju pemanasan global. Percaya sama saya, adik-adik sekalian kalau masih hidup di masa itu suatu hari akan mengingat omongan saya ini,” ujar menteri menegaskan bahaya yang akan datang.

Ancaman tenggelamnya pulau akibat kenaikan permukaan laut, ucapnya, bukanlah isapan jempol. “Sekarang, telah betul-betul terjadi,” ucapnya memberikan contoh negara Kepulauan Kiribati dan Tuvalu. “Presiden Kiribati telah meminta warga dunia untuk menampung warganya karena ‘negeri’ mereka telah hilang,” tuturnya. Warga-warga dari negara yang berada di Samudra Pasifik ini telah ditampung di Australia dan Selandia Baru.

Sumber : Kompas, Oktober 2009

READ MORE - 24 Pulau di Indonesia Hilang, 2000 Lainnya Terancam?

Negosiasi Iklim Lambat, Terumbu Karang Di Ambang Kehancuran

Kondisi terumbu karang di dunia terus memburuk. Kejadian pemutihan karang secara massal ( mass bleaching) diperkirakan akan semakin sering terjadi, belum lagi bahaya pengasaman (acidification) laut. Hal ini akan mengancam keberadaan terumbu karang di masa depan. Siaran pers tersebut mengutip keterangan ilmuwan yang mengeluarkan peringatan keras tentang masa depan terumbu karang di tengah lambannya proses negosiasi perubahan iklim. Ketika negosiasi perubahan iklim berjalan sangat pelan dan banyak negara masih terkungkung dengan berbagai perbedaan politik, berbagai informasi ilmiah terakhir menunjukkan keadaan yang mendesak.

Sebuah makalah yang terbit pekan ini menyoroti keadaan terumbu karang dunia yang sedang berada di ujung tombak. Karya ilmiah para ahli terumbu karang dan iklim ini menegaskan kembali temuan dari pertemuan bulan Juli yang diadakan oleh The Royal Society (pemegang otoritas keilmuan terkemuka di Inggris).

“Kesimpulan mereka sangat mengejutkan. Dari sudut pandang ekosistem yang menakjubkan ini, perubahan iklim sudah berlangsung terlalu jauh,” kata Dr Charlie Veron, salah seorang ahli terumbu karang terkemuka seperti dikutip dari siaran pers itu.

Ancaman kejadian pemutihan semakin besar terhadap terumbu karang. Ketika tahun 1997/1998, “hanya” satu kejadian tunggal mampu memusnahkan sekitar 16 persen terumbu karang dunia dalam sekejap. Kejadian ini diikuti dengan pemulihan dan tumbuhnya kembali karang-karang baru. Namun pemutihan yang terjadi sekarang, yang disebabkan oleh kenaikan temperatur, terjadi terlalu sering menyebabkan karang yang belum pulih sepenuhnya dihantam kembali dan akhirnya mati.

Konsentrasi CO2 sebesar 350 ppm di atmosfir adalah ambang batas bagi terumbu karang, kata Veron. Bila melebihi ambang itu, akan mendorong terjadi pemanasan yang merusak. Selain itu kejadian pemanasan yang terjadi terlalu sering tentunya akan menyebabkan kualitas ekosistem mulai menurun. Data menunjukkan CO2 berada di batas tingkat 387ppm.

Dr Mark Spalding, ilmuwan laut senior The Nature Conservancy (TNC) mengatakan, bukan hanya terumbu karang yang mulai mati, tapi justru sesuatu yang mereka bawa.

Terumbu karang adalah ekosistem yang sangat sensitif. Selama bertahun-tahun banyak yang telah dimengalami kerusakan dan menjadi semakin lemah oleh aktivitas manusia seperti pengambilan ikan yang berlebihan dan pencemaran pesisir.Ekosistem laut ini amat rawan perusakan oleh manusia dan tentunya ini sangat buruk bagi terumbu karang karena juga harus melawan juga pemanasan global, kata Alex Rogers dari International Programme on the State of the Ocean.

“Pemutihan terumbu karang, telah menambah masalah yang ada dan telah merusak banyak terumbu karang. Tapi bukan hanya itu. Ancaman dari pengasaman karena laut menyerap CO2, dengan bukti-bukti bahwa pertumbuhan karang telah melambat karena perubahan kimiawi di laut,” katanya menjelaskan bahaya dari kejadian pengasaman laut akibat dari efek pemanasan global.

Siaran pers tersebut mendesak masyarakat global agar segera enyelesaikan perbedaan mereka dan menyetujui sebuah kerangka kerja yang kuat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dunia, atau kita akan terlambat menyelamatkan terumbu karang dan jutaan kehidupan yang terkait dengannya.

Disadur dari Kompas, Oktober 2009

READ MORE - Negosiasi Iklim Lambat, Terumbu Karang Di Ambang Kehancuran

Pengasaman Laut, Mengancam Organisme Kunci Lautan

Pemanasan global akibat emisi karbondioksida menyebabkan fenomena lain yang cukup mengkhawatirkan yaitu peningkatan keasaman laut. Para peneliti di laboratorium d’Océanographie at Villefranche (LOV) (CNRS / UPMC) menunjukkan bahwa organisme kunci di laut seperti karang dan pteropods (Hewan bercangkang) akan sangat terpengaruh oleh fenomena ini selama bertahun-tahun di masa datang.

Sejak tahun 1800, sepertiga emisi CO2 dari kegiatan antropogenik telah diserap oleh lautan, Penyerapan besar-besaran ini merupakan sebagian penyebab perubahan iklim dan menyebabkan perubahan struktur kimia air laut. Penyerapan CO2 ini menyebabkan peningkatan keasaman laut . Pada tingkat emisi saat ini derajat keasaman air laut akan turun 0,4 poin sampai dengan tahun 2100. Team LOV yang dipimpin oleh Jean-Pierre Gattuso, mempelajari dampak penurunan pH terhadap hewan bercangkang kapur.

Pteropods dan karang, keduanya berperan penting pada ekosistem masing-masing, dan hidup pada area yang pertama kali tersentuh akibat pengasaman laut.

Pteropoda Limacina helicina yang memegang peranan penting dalam rantai makanan dan fungsi ekosistem Laut Artik, dan cangkangnya yang mengandung kalsium karbonat merupakan pelindung yang penting bagi hewan ini. Namun, studi yang dilakukan LOV menunjukkan bahwa pertumbuhan cangkang hewan ini diprediksi akan melambat hingga 30% dan pada karang yang hidup pada daerah dingin, Lophelia pertusa-pteropod lainnya- pertumbuhannya akan melambat hingga 50%. Terumbu karang tropis dibangun oleh sejumlah besar spesies sedangkan pada daerah dingin dibangun oleh satu atau dua spesies namun menyediakan banyak tempat bagi banyak spesies lain. Penurunan pertumbuhan karang akibat pengasaman karang ini akan mengancam struktur biologis tersebut.

Hasil penelitian ini menimbulkan keprihatinan besar tentang masa depan pteropods, karang dan organisme yang bergantung pada mereka untuk gizi atau habitat.

Program penelitian seperti EPOCA, dikoordinasikan oleh CNRS, merencanakan studi baru pada organisme laut lainnya dan ekosistem. Mereka melakukan percobaan jangka panjang untuk mempelajari dampak gabungan antara pengasaman laut dan parameter lain yang juga akan berubah selama beberapa dekade ke depan, seperti suhu dan konsentrasi hara.

Sumber : Sciencedaily.Oktober 2009

READ MORE - Pengasaman Laut, Mengancam Organisme Kunci Lautan

Pemutihan Karang Massal, Penyakit Karang Meningkat

.

Pemutihan karang massal telah banyak menghancurkan koloni karang di seluruh dunia selama hampir 3 dekade. Saat ini para ilmuwan telah menemukan bahwa pemutihan karang membuat karang lebih rentan terhadap penyakit yang pada akhirnya akan memperburuk efek negatif dari pemutihan karang itu sendiri. Sebuah hasil penelitian yang diumumkan pada bulan Oktober menunjukan bahwa kombinasi antara pemutihan dan penyakit ini akan menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kemunculan dari salah satunya.

“Biasanya, para ilmuwan mengaitkan penurunan terumbu karang setelah pemutihan massal dibandingkan dengan pemutihan karang biasa” kata Marilyn Brandt, seorang peneliti S3 dari University of Miami dan penulis utama paper tersebut. “ Studi ini menunjukkan bahwa interaksi antara penyakit dan pemutihan dapat memainkan peranan perusakan yang lebih besar daripada yang kita sadari.

Karang mengandalkan alga simbion yang hidup di dalam polip untuk memberikan tambahan nutrisi dan oksigen. Pemutihan terjadi ketika alga ini keluar meninggalkan polip, seringkali hal ini terjadi sebagai respons dari kondisi lingkungan yang terlalu hangat. Tanpa alga ini jaringan karang akan terlihat transpasran sehingga umumnya tampak putih. Walaupun jaringan ini tetap utuh dan dapat pulih, kondisi penuh tekanan ini dapat menjadikan karang berhenti tumbuh dan bereproduksi.

Suhu air yang hangat juga dapat menyebabkan peningkatan terjadinya penyakit pada karang. Tidak seperti halnya pemutihan biasa, adanya penyakit menyebabkan rusaknya jaringan pada karang. Pada beberapa kasus pemutihan dan penyakit terjadi secara bersamaan pada terumbu karang. Brandt dan timnya bertanya-tanya apakah peristiwa ini terjadi akibat berada pada kondisi yang sama ataukah terdapat kaitan tertentu.

“Pemutihan dan penyakit karang terkait karena adanya tekanan suhu yang berkepanjangan” kata Brandt “ Tetapi kita ingin mengetahui apakah keduanya berinteraksi dan akibat apa yang ditimbulkan oleh interaksi tersebut”.

Pada musim panas dan musim gugur tahun 2005, suhu samudra yang sama bergeser dan terjadilah badai Katrina yang menyebabkan massa air hangat berpindah ke bagian timur laut Karibia dan Florida. Pemanasan berkelanjutan ini memicu terjadinya pemutihan karang massal sampai 90% dari persen penutupan karang pada wilayah tersebut. Brandt dan timnya mengamati daerah ini untuk menentukan hubungan antara pemutihan dan penyakit

Para peneliti menemukan bahwa penyakit karang yang mereka amati berhubungan dengan pemutihan, tetapi dengan cara yang berbeda. Serangan Penyakit cenderung meningkat selama kejadian pemutihan karang. Hasil pengamatan menunjukkan hal ini terjadi akibat meningkatnya kerentanan terhadap penyakit.

“Peningkatan suhu juga meningkatkan laju pertumbuhan patogen karang, seperti bakteri dan mikroba yang lain, sehingga peningkatan terjadinya penyakit karang disebabkan karena meningkatnya patogen dalam lingkungan,” Kata Brandt. “Pemutihan juga merupakan suatu tekanan bagi karang, dan seperti hewan lainnya dengan adanya tekanan ini sistem perlawanan terhadap penyakit menjadi menurun.

Selain itu para peneliti menemukan bahwa koloni yang sudah terinfeksi penyakit akan terserang pemutihan lebih cepat daripada karang yang sehat. Brandt berpikir bahwa patogen yang menyebabkan penyakit ini menyebabkan hubungan antara alga dan polip karang melemah sehingga karang menjadi lebih rentan terhadap pemutihan.

Karena penyakit yang terjadi lebih sedikit daripada pemutihan massal, strategi pengelolaan ekosistem dan pemantauan harus lebih sering dilakukan untuk menekan kerusakan yang dapat terjadi.

“Memahami bagaimana interaksi antara kedua hal ini terjadi dapat menjelaskan pola kematian yang sering ditemui setelah terjadi pemutihan massal, jika kita mengerti apa yang menyebabkan kematian, kita dapat melakukan hal yang lebih spesifik untuk mengontrolnya” kata Brandt.

Sumber: http://Sciencedaily.com, Oktober 2009

READ MORE - Pemutihan Karang Massal, Penyakit Karang Meningkat

DPR SAHKAN PERUBAHAN UU PERIKANAN

Dalam rangka menempatkan perikanan sebagai sektor yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, rapat paripurna DPR hari ini secara resmi mengesahkan perubahan UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Penyempurnaan UU ini dilakukan untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, perluasan lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat illegal fishing, dan peningkatan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan pesisir, sehingga pengelolaan sumberdaya ikan kedepan dapat dilakukan secara lebih bertanggungjawab dan berkelanjutan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPR mengenai pengesahaan perubahan UU No.31/2004 tentang Perikanan di Gedung Nusantara DPR, Jakarta (30/9).

Masih maraknya praktek illegal fishing, terutama yang dilakukan kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia diyakini dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan merugikan perekonomian nasional. Berpijak pada kondisi ini, Departemen Kelautan dan Perikanan bersama DPR sepakat untuk mengenakan sanksi berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal kapal perikanan berbedera asing yang melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh penyisik perikanan sehingga dapat memberikan efek jera.

Berdasarkan usul inisiatif perubahan rancangan UU No.31/2004, dibahas 43 pokok bahasan yang meliputi: penambahan pasal/ayat (21 perubahan), penghapusan pasal/ayat (4 perubahan), dan penyempurnaan pasal/ayat (18 perubahan). Hasil pembahasan yang dilakukan secara marathon dengan DPR disepakati beberapa pokok-pokok perubahan, yaitu: penyempurnaan definisi nelayan kecil menjadi orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan kapal perikanan maksimal berukuran 5 GT; penambahan asas pengelolaan perikanan, yaitu asas kebersamaan, asas kemandirian dan asas pembangunan perikanan yang berkelanjutan; penyempurnaan ketentuan mengenai pengendalian pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri; pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan; pengaturan mengenai penggunaan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia pada kapal perikanan; penyempurnaan ketentuan mengenai pendaftaran kapal perikanan; dan penyempurnaan fungsi pelabuhan.

Selain itu, dalam penyempurnaan UU Perikanan juga disepakati mengenai penyempurnaan ketentuan pungutan perikanan; pemanfaatan pungutan perikanan untuk konservasi SDI; pengaturan tugas dan wewenang pengawas perikanan; pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan; kewenangan penyidik; pengurangan sanksi terhadap nelayan dan pembudidaya ikan kecil; dan pengaturan keputusan pengadilan berupa denda dan lelang barang bukti sebagai PNBP Departemen Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya menindaklanjuti penyempurnaan UU No.31/2004 tentang Perikanan ini, Departemen Kelautan dan Perikanan dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan berbagai peraturan pendukung, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

Jakarta, September 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

ttd

Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed.

Narasumber

1. Dr. Aji Sularso
   Dirjen P2SDKP (HP. 0811944340)
2. Dr. Soen’an H.. Poernomo, M.Ed
   Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (HP. 08161933911)
3. Supranawa Yusuf, SH., MPA
   Kepala Biro Hukum dan Organisasi DKP (HP.. 08161125226)

READ MORE - DPR SAHKAN PERUBAHAN UU PERIKANAN

Tumpahan Minyak Mulai Masuki Perairan Pulau Timor

Tumpahan minyak di Laut Timor akibat meledaknya ladang minyak Montara pada 21 Agustus 2009 , kini sudah mendekati Pulau Timor bagian barat Nusa Tenggara Timur (NTT). Tumpahan minyak itu sudah masuk ke wilayah perairan Indonesia sejauh sekitar 50 mil dari batas wilayah perairan laut antara Indonesia-Australia, atau sekitar 70 mil dari Kolbano, wilayah pantai selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Demikian diungkapkan sembilan orang nelayan tradisional asal Oesapa Kupang, NTT, kepada para wartawan di Kupang, Selasa, setelah pulang melaut dari wilayah perairan Laut Timor untuk mencari ikan dan biota laut lainnya wilayah perairan sekitarnya.

“Kami baru tiba tadi malam (Senin, 28/9 malam, red) dengan perahu motor Nirwana-2. Kami menemukan adanya tumpahan minyak itu pada titik kordinat 11-22 LS dan 124-22 BT tanggal 24 Agustus 2009 atau tiga hari setelah awal Ramadan,” kata Bogas, seorang nelayan Oesapa.

Hal itu dibenarkan oleh rekan-rekannya yang lain, Muhamad Ridwan, Suardi, Fikar, Abdulah, Rais, Halim serta H Mustafa yang juga Ketua Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antlamor).

Ladang minyak Montara yang meledak itu, telah memuntahkan sekitar 500.000 liter minyak setiap hari di wilayah perairan Laut Timor yang sumber pencaharian nelayan tradisional Indonesia.

Lokasi ladang minyak itu berjarak sekitar 690 km barat Darwin, Australia Utara dan 250 km barat laut Truscott di Australia Barat.

“Ketika kami menyelam, aroma minyak sangat terasa dan badan kami berminyak. Di atas permukaan laut, terlihat gumpalan minyak membentuk seperti kawah,” tambah Fikar.

Menurut gambar televisi yang disiarkan ABC, tumpahan minyak itu mengalir seperti anak sungai dan berkelok-kelok di Laut Timor dari sumber ladang minyak lepas pantai Montara yang dioperasikan PTTEP Australasia, sebuah perusahaan minyak asal Thailand.

“Banyak ikan dasar laut dan permukaan yang mati akibat mencium aroma minyak. Ini sebuah realitas yang kami temukan pada saat itu,” ujar Muhamad Ridwan sambil menunjuk contoh tumpahan minyak pada sebuah botol aqua.

Sumber : Antara, September 2009

READ MORE - Tumpahan Minyak Mulai Masuki Perairan Pulau Timor

Perlindungan Habitat Untuk Lestarikan Ikan Purba Coelacanth

Pemerhati perikanan di Manado meminta pemerintah provinsi segera memproteksi perairan Talise dari kegiatan penangkapan ikan. Diduga, laut dalam yang terletak di Kecamatan Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, merupakan habitat ikan purba Coelacanth menyusul sejumlah penemuan belakangan ini.

Hal tersebut disampaikan Dr Desy Mantiri dan Dr Winda Mingkid dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi di Manado, Senin (28/9).

Pekan lalu enam ekor ikan purba Coelacanth ditemukan di laut pada kedalaman 150-180 meter. Keenam ikan terpantau piranti pemantau bawah air (remotely operated vehicle) tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh.

Piranti itu dilepas di laut dalam berkaitan dengan kegiatan penelitian ikan purba oleh tim peneliti dari Universitas Sam Ratulangi yang bekerja sama dengan peneliti asal Jepang.

Para peneliti tersebut menyatakan, sejumlah temuan ikan purba Coelacanth di perairan tersebut mengindikasikan, ikan yang dijuluki ”Raja Laut” oleh nelayan itu, kemungkinan memiliki kehidupan atau habitat di tempat itu. ”Proteksi laut Talise dalam rangka menyelamatkan ikan itu dari kegiatan penangkapan serta dampak negatif lainnya,” kata Desy.

Dr Alex Masengi, anggota tim peneliti, mengatakan, saat ini mereka tengah memantau kehidupan ikan purba pada beberapa kawasan di laut Sulawesi Utara. Namun, tiga kali penemuan dalam waktu sebulan menunjukkan bahwa perairan Talise menjadi habitat ikan itu.

Alex mengatakan, enam ekor ikan Coelacanth ketika ditemukan tengah bermain-main di dalam goa laut dalam perairan Talise. Namun, pihaknya belum dapat mengidentifikasi jumlah ikan purba di kawasan tersebut.

Ikan Coelacanth digolongkan ikan purba dan fosil hidup karena diduga sudah ada sejak era Devonian, sekitar 380 juta tahun silam. Hingga kini bentuknya tak berubah. Habitat ikan Coelacanth berada di kedalaman lebih dari 180 meter dengan suhu maksimal 18 derajat Celsius.

Pada bagian lain, Desy dan Winda mengatakan, tindakan sementara perlu diambil dan dilakukan untuk menghindari kegiatan penangkapan ilegal oleh oknum tertentu. ”Kita harus menjaga kelestarian ikan purba ini, jangan lagi sampai tertangkap nelayan,” katanya.

Disisi lain, selama ini nelayan cukup kooperatif menyerahkan hasil penangkapannya kepada pihak pemerintah atau Universitas Sam Ratulangi. ”Namun, apa artinya jika setelah ditangkap, ikan itu malah mati?” katanya.

Sumber : Kompas, September 2009

READ MORE - Perlindungan Habitat Untuk Lestarikan Ikan Purba Coelacanth