Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono
mengapresiasi langkah pemerintah mendorong percepatan pengalihan alat
tangkap agar para nelayan dapat kembali melaut dengan menggunakan alat
tangkap yang lebih ramah lingkungan.
"Saya sangat mendukung ibu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang membantuk tim percepatan penggantian alat tangkap dan memfasilitasi pembiayaan," kata Ono Surono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin.
Menurut politisi PDIP itu, terkait dengan bantuan yang diberikan kepada nelayan, kerap ditemukan adanya sejumlah permasalahan.
Misalnya, ia pernah menemukan adanya bantuan yang "dioplos" seperti bila ada bantuan 11 unit peralatan, ternyata kepada nelayan hanya sampai 10 unit.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan membuat Satgas Pelaksana Pengalihan Alat Tangkap Perikanan guna membantu nelayan mengganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
"Kita namakan Satgas Pengalihan Alat Tangkap, ini hanya internal saja," kata Susi di KKP, Jakarta, Kamis (18/1).
Dalam satgas tersebut terdiri dari berbagai unsur seperti dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, TNI AL, Satgas 115, serta bahkan ada juga kepala daerah yang dilibatkan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara menepati janjinya untuk bertemu dengan perwakilan nelayan di Jakarta, Rabu (17/1), yaitu dengan Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santosa, dan nahkoda kapal, Rasmijan.
Mereka hadir bersama Bupati batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto, dan Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Sedangkan Presiden saat pertemuan didampingi Menteri Susi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan adalah pemerintah memberi kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang.
"Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai menambah kapal," kata Presiden Jokowi.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar