Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN), Susi Pudjiastuti membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Kelautan melalui Kepmen KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penunjukan Ketua dan anggota Tim Kelompok Kerja di lingkungan DEKIN. Pokja tersebut terdiri dari Pokja Budaya Bahari, Pokja Tata Kelola Laut, Pokja Ekonomi Kelautan, Pokja Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut, dan Pokja Lingkungan Laut.
Menurut Sekretaris DEKIN, Dedy H. Sutisna, Pokja yang dibentuk akan bekerja untuk merumuskan kebijakan bidang kelautan. “Ada beberapa isu yang bisa diangkat oleh Pokja, yaitu merumuskan kebijakan yang terkait dengan amanat UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan, merumuskan INPRES tentang IUU Fishing, merumuskan kebijakan tentang Poros Maritim dan merancang Perpres tentang Kebijakan Kelautan Indonesia” urai Sekretaris DEKIN saat memimpin rapat Pokja DEKIN di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (24/3).
Lebih lanjut Dedy menjelaskan, bahwa untuk mengimplementasikan amanat UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, ada sekitar 10 PP (Peraturan Pemerintah) yang perlu ditindaklanjuti kementerian dan lembaga. Walaupun secara operasional kelembagaan, DEKIN tidak bisa membuat PP, namun DEKIN sesuai tugasnya yang membantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum di bidang kelautan bisa merekomendasikan kebijakan kelautan tersebut.
Prof. Hasjim Djalal, Pakar Kelautan yang juga anggota DEKIN pada kesempatan itu mendorong DEKIN agar segera merumuskan Kebijakan Kelautan Indonesia (Ocean Policy) yang mengacu pada pemanfaatan sumberdaya kelautan hingga ke laut lepas (high seas). “Isi Ocean Policyharus lebih banyak yang bersifat outward looking dari pada inward looking” pesannya.
Sementara itu, Anggota Pokja Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut, Heriyanto Marwoto menegaskan agar DEKIN dapat membuat kebijakan yang lebih luas dan menyeluruh tidak terkait hanya satu kementerian saja. “Pemahaman tentang Poros Maritim masih simpang siur karena itu DEKIN perlu menindaklanjuti visi pemerintah tersebut untuk menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia”, usul Marwoto yang juga Staf Ahli MenKP bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya ini.
Hal tersebut, juga diamini oleh anggota Pokja lainnya, Riza Damanik (Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia), menurutnya DEKIN sangat relevan membahas tentang poros maritim, karena sampai saat ini belum ada indikator untuk mencapai poros maritim tersebut, sehingga perlu ada konsep kebijakan yang bisa menjadi cetak biru Poros Maritim.
Rapat Pokja DEKIN dihadiri para anggota tim Pokja, diantaranya Prof. Etty R. Agoes (UNPAD), Dr. Elly Rasdiani (Anggota DEKIN), Prof. Suhendar (BPPT), Dr. Sugeng H. Wisudo (IPB), Dr. Subandono (KKP), Dr. Amran (KKP), Dr. Awal Subandar (Kemenko PMK), Dr. Nyoman Setiasa (STP), Laksma TNI Pranyoto (TNI AL), Dr. Sugianto Halim, Asrul. M.Si (Kepala Sekretariat DEKIN, Dr. Anton Leonard (HNSI). Tim Pokja ini akan bekerja selama 1 (satu) tahun untuk merumuskan kebijakan kelautan sebagai bahan rekomendasi kepada Presiden dan kementerian lembaga terkait dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan(yp).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar