Ironi Negara Kepulauan
Terletak di posisi strategis, perairan Indonesia menjadi salah satu jalur terpadat pelayaran niaga dunia. Selat Malaka misalnya, menjadi tempat lalu lalang 50 ribuan kapal setiap tahun. Sayangnya, kapal-kapal tersebut malah lebih senang singgah di Singapura karena fasilitas pelabuhan dan sistem pengelolaannya yang modern. Sementara Indonesia, justru lebih tertarik membangun jembatan Selat Sunda, misalnya, dengan biaya ratusan trilyun, ketimbang membangun pelabuhan modern. Tidak itu saja, usaha pelayaran niaga yang ada di Indonesia, mayoritas dikuasai oleh pihak asing. Hanya segelintir yang dimiliki warga negara Indonesia.
Demikian pula dengan berbagai jasa kelautan yang ada. Meski memiliki tidak kurang lebih 15.000 orang penyelam lokal, ternyata kegiatan jasa bawah laut dan selam komersial, misalnya pengelasan bawah laut, pemipaan, pemasangan kabel, inspeksi, penanganan muatan kapal tenggelam, dan sebagainya, hampir seluruhnya didominasi oleh asing. Resort-resort penyelaman dan wisata juga lebih banyak dikelola pihak luar negeri, yang kadang menjadikan resortnya seperti ruang privat.
Bagaimana masyarakat kepulauan? Kantung-kantung kemiskinan Indonesia, justru terdapat banyak wilayah di pesisir dan kepulauan. Lebih dari 90% nelayan Indonesia hanya memiliki perahu dengan motor tempel atau malah tak bermotor sama sekali. Di sisi lain, mereka terus terimbas dengan berbagai kebijakan dan perencanaan yang tidak sensitif. Akibatnya, di kepulauan tidak banyak akses permodalan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia. Harga-harga yang berlaku di kepulauan, baik BBM, bahan makanan dan sembako dan akses lainnya, jauh lebih mahal dibanding yang tersedia di perkotaan. Langganan cuaca dan gelombang buruk yang tidak diantisipasi dengan sistem yang baik membuat lonceng kematian nelayan terus berdentang dengan masa depan yang sulit dikatakan cerah.
Dunia perikanan pun kacau balau. Ribuan kapal asing dari 10 negara terus menyerbu Indonesia setiap tahun dan melakukan praktek perikanan ilegal (illegal fishing) tanpa mampu dicegah. Overfishing sudah terjadi di mana-mana. Kerugian akibat praktek perikanan ilegal tersebut diperkirakan tidak kurang dari 30 trilyun rupiah setiap tahun. Pihak TNI AL maupun Ditjen Pengawasan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang mengklaim menangkap sekitar 300-an kapal setiap tahun, namun jumlah tersebut seolah menggarami lautan. Apalagi dalam prakteknya, meski ditangkap, kadang kapal-kapal tersebut tidak diproses melalui pengadilan dan tidak ada penyelesaian tuntas. Tidak jarang malah dilepaskan. Di sisi lain, Indonesia justru semakin terdesak dan terjebak untuk melakukan impor ikan dalam jumlah besar, yang sumbernya disinyalir, justru ditangkap dari perairan Indonesia.
Indonesia juga begitu abai dalam menuntaskan garis perbatasan dengan 10 negara tetangga. Jangan heran, berbagai friksi atau insiden terus terjadi di perbatasan, dimana Indonesia yang selalu ‘tersudut’ dan seolah berada di pihak yang bersalah. Insiden perbatasan dengan Malaysia, misalnya, akan terus berulang seperti film, hanya dengan versi yang berubah-ubah, namun tidak pernah diselesaikan tuntas. Ketiadaan garis batas yang akurat memberikan implikasi bagi kerawanan kedaulatan Indonesia. Lepasnya Sipadan-Ligitan beberapa tahun lalu, menunjukkan lemahnya diplomasi dan kapasitas Indonesia terhadap sumberdayanya.
Dalam hal pulau-pulau kecil, meski memiliki 13.448 pulau, dan menjadi jumlah yang terbesar yang dimiliki sebuah negara di dunia, pemerintah masih jauh dari kapabel dalam mengelolanya. Berbagai prediksi menyebutkan bahwa tahun 2030 sekitar 2000 pulau Indonesia akan tenggelam akibat perubahan iklim, namun sampai saat ini Indonesia belum punya suatu strategi dan rencana detail untuk mengantisipasinya. Waktu terus berjalan, namun tidak banyak aksi yang dilakukan.
Tidak itu saja, ancaman bencana pesisir, baik gempa, tsunami, banjir — terus mengancam serius. Indonesia berada tepat diwilayah pertemuan tiga buah lempeng sehingga dikenal dengan kawasan ‘ring of fire‘ dan jalur gempa yang signifikan. Namun, Indonesia jauh dari punya strategi yang mapan untuk melakukan antisipasi dan kesiapsiagaan di pesisir kepulauan. Model penanganan berbagai bencana di pesisir, misalnya di Mentawai dan Wasior, menunjukkan betapa lemahnya kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan bencana di pesisir atau kepulauan.
Perspektif serba Ikan
Masalah mendasar sehingga Indonesia sangat gagap ketika berhadapan dengan isu kelautan adalah paradigma dan cara berpikir yang serba daratan. Formulasi kebijakan, anggaran, perencanaan pembangunan dalam semua aspek selalu gagal menempatkan kelautan dan masyarakat kepulauan sebagai domain penting. Urusan kelautan selalu dipandang identik dengan hanya urusan dan produksi perikanan.
Tidak heran, meski saat ini terdapat tidak kurang dari 70-an perguruan tinggi yang mengembangkan kelautan dan perikanan, kurikulumnya masih didominasi urusan perikanan. Tidak banyak perbedaan antara bidang kelautan dan perikanan. Bahkan di KKP sendiri, pada level eselon I yang mengurusi masalah teknis, tupoksi mayoritas berbicara pada produksi perikanan dalam berbagai dimensinya. Ada yang mengurusi perikanan budidaya, tangkap, maupun pemasaran, dan menyisakan hanya satu ditjen yang mengelola aspek non-ikan. Akibatnya, Menteri KKP, terjebak dalam perspektif mengejar produksi perikanan sebagai fokus. Suatu visi yang sulit dicapai, dan sekaligus sukses menenggelamkan berbagai potensi pembangunan kelautan lainnya, disamping tentu saja tidak akan banyak menolong proses evolusi Indonesia menjadi negara maritim. Kalau menterinya berpikir ‘hanya ikan’, jangan harap mampu menularkan dan membangun proyeksi negara maritim dengan baik. Berbagai persoalan kelautan yang disebutkan di atas, hanya akan direspon seadanya.
Skenario evolusi negara Maritim
Dari waktu ke waktu persoalan kelautan semakin kompleks dengan potensi implikasi semakin besar. Indonesia bisa saja melanjutkan rezim ‘hanya’ ikan dalam memandang kelautan. Namun konsekuensinya, perubahan iklim, antisipasi bencana, kemiskinan kepulauan, persoalan dan insiden perbatasan, perikanan ilegal — akan terus memakan korban yang lebih besar, menyebabkan kerugian yang makin signifikan, dan mengancam kedaulatan Indonesia. Persoalan kapasitas dan paradigma yang bias yang sangat kental, tidak mungkin dihindari hanya dengan menunjukkan produksi perikanan semata. Untuk itu, langkah dan proyeksi minimalis dan berbau ikan yang dilakukan oleh KKP selama ini, perlu diakhiri dengan mulai serius membangun fondasi negara maritim.
Untuk itu, membangun negara maritim perlu diformulasi secara evolutif dan mengenali perkembangan pemahaman dan kapasitas. Dibutuhkan suatu skenario realistis yang mampu memadukan ribuan perspektif negara maritim dari berbagai pihak secara konsisten ke dalam bentuk perencanaan dan aksi yang kongkret. Tahapan menuju ke sana perlu dipersiapkan. Dua puluh lima tahun kedepan mungkin cukup realistis bagi Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri dan berdaulat, kalau ada konsistensi gerakan maupun harmonisasi visi dan tahapan yang kuat. Namun fondasinya harus dibangun dari sekarang. Kalau tidak, Indonesia akan makin terbiasa menjadi pecundang di lautan.
Note : Opini ini sudah dimuat di Indonesia Maritime Magazine Edisi 8/Tahun I/Mei 2011
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/05/31/negara-gagap-maritim/
Tantangan semakin besar terjadi seiring pertumbuhan penduduk dan eksploitasi sumber daya laut yang tergerus mengkhawatirkan. Bung Komar (Ketua Islah UNHAS) mengingatkan bagaimana pulau-pulau dan pesisir telah sebagian besar menjadi kantong-kantong kemiskinan di Indonesia.
Ditengah “berbagai permasalahan mendesak dihadapi masyarakat pesisir dan kepulauan, Bung Vicar sekali lagi dengan judul tulisan (negara gagap maritim) telah menggelitik dan mengangkat ke permukaan bagaimana pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini jauh dari harapan.
Miris terasa hati ini, bila mendengar trilyunan dana digelontorkan untuk pembangunan kepulauan (baca : maritim) belum terlihat jelas hasilnya. Belum lagi pendekatan proyek dalam implementasi pembangunan telah dan tidak berhasil memandirikan masyarakat kepulauan.
Memang permasalahan bangsa ini cukup besar. Berbagai kepentingan politik dan kekuasaan seringkali menganaktirikan tujuan hakiki membangun sebuah bangsa, termasuk negara maritim yang kuat dan sejahtera.
Namun harapan untuk membangun negara maritim yang kuat dan sejahtera kita harus serahkan kepada mereka pemegang kedaulauatan tanah dan laut (baca : masyarakat pesisir dan kepulauan). Seringkali konsep-konsep pembangunan disusun secara komprehensif, detail dan terpadu, namun jauh dari nilai-nilai dan kemampuan awal masyarakat pesisir dan kepulauan.
Hal ini terjadi karena sering kali para pelaksana pembangunan kelautan (baca : konsultan proyek) hanya mengejar target laporan dan dokumentasi sebagai prasyarat pelaporan dan penyelesaian proyek. Bukan esensi untuk membangun masyarakat pesisir dan kepulauan itu sendiri. Habis proyek. habis pula interaksi dengan mereka yang ada di pulau. Habis manis, sepah dibuang.
Pola pendekatan seperti itu menghinggapi banyak stakeholder kelautan. Mulai dari Akademisi, Mahasiswa, LSM (baca : plat merah), Konsultan, dan tentu saja Birokrasi kelautan itu sendiri (baca : KKP). Ilmu mahasiswa dan dosen menjadi menara gading di perpustakaan. Tidak pernah atau merasa tidak perlu atau tidak usah peduli, yang penting persyaratan lulus dan naik pangkat telah selesai dilakukan. Birokrasi KKP juga sebagian menghasilkan setumpuk rekomendasi-rekomendasi untuk proyek lanjutan. Ironis memang. bila ini merajai dan menusuk para stakeholder kelautan.
Saatnya melakukan perubahan pendekatan pembangunan yang berorientasi hasil secara fisik. Harus mengutamakan proses dan mempastikan keterlibatan masyarakat sebagai pemilik pertama kedaulatan maritim. Berinteraksi secara langsung dan melakukan pendampingan intensif dan konsisten, akan memunculkan agen-agen baik individu maupun kelompok di masyarakat pesisir dan kepulauan yang memiliki komitmen untuk membangun wilayah kepulauann ya secara mandiri dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, yang diperlukan oleh masyarakat pesisir dan kepulauan, bukan hanya sekedar sarana dan prasarana, tetapi sebuah agen yang dapat menimbulkan dinamisasi masyarakat secara internal dan berkolaborasi dan bersinergi dengan lingkungan luar untuk meraih mimpi membangun pulau harapan di masa depan.
Munculnya masyarakat pulau sebagai pelopor dan terdepan menggerakkan masyarakatnya untuk perbaikan lebih baik adalah sebuah ciri munculnya pulau-pulau yang responsif.
Saya yakin banyak agen pelopor di pulau-pulau dan pesisir yang ingin membangun kualitas hidup lebih baik. Hanya seringkali stakeholder kelautan lalai dan tidak konsisten melakukan sinergisitas dengan mereka. Ide dan inovasi kreatif yang realistik dan langsung dapat dilakukan akan muncul dengan sinergisitas yang intensif dengan mereka.
Satu syarat jangan segmented. Mulai dengan sesuatu yang mudah. Dan jangan anggap remeh ide yang kecil bisa menjadi sumber perubahan bila dilakukan dengan seksama.
Negara maritim dapat tercapai dengan memunculkan masyarakat responsif maritim itu sendiri.
A, M, Jufri
Indonesia Responsif of Maritime
http://id.mg60.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=a3d70ois9sl4a
Tidak ada komentar:
Posting Komentar