26 September, 2008

PERAMPOKAN BERSENJATAN DI PERAIRAN TALIABU

LAPORAN KEJADIAN PERAMPOKAN BERSENJATAN DI PERAIRAN TALIABU

A. PELAPOR :

  1. Nama : RIYANTO
  2. Umur/Jenis Kelamin : 29 Tahun / Laki-Laki
  3. Pekerjaan : Nakhoda KM. DMJ Lima
  4. Alamat : Tegal Jawa Tengah
  5. Kebangsaan : Indonesia

B. PERISTIWA YANG DILAPORKAN

  1. Waktu kejadian : Awal Bulan Juni 2008 sekitar pukul 5.00 WITA

2. Tempat Kejadian : Perairan Sula dekat Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli 1250 15’ 00” BT dan 20 10’ 00” LS

3. Yang Terjadi : Telah terjadi pembajakan terhadap KM. DMJ lima (Eks. Widi Putra) sekitar pukul 05.00 pagi WITA, hal tersebut berlangsung selama ± 1 jam. Para pelaku menggunakan senjata (pistol 2 Buah dan 1 buah Laras Panjang), berpakaian preman dan mengaku sebagai pengawas perikanan dari Pulau SANANA.

Adapun barang yang diambil dari atas KM. DMJ Lima antara Lain :

· Satelit

· Radio SSB & Radio Rig

· Solar 1 Drum ( 200 Liter ).

Sebelum mengambil barang-barang tersebut dari atas kapal para pelaku memerintahkan kepada seluruh awak kapal kecuali Nakhoda dan 2 orang siswa praktek untuk lompat ke laut dan tidak diperbolehkan naik ke atas kapal. Sebelum pergi pelaku mengarahkan kepada nakhoda untuk mengambil barang jarahan tersebut di Pulau Mangoli dan berdekatan dengan Pulau Tabuku pada titik koordinat 1250 30’ 00” BT dan 10 49’ 00” LS.

Kejadian yang sama juga pernah terjadi terhadap KM. Ulang ulie

Demikian laporan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya kepada Kepala Satker PSDKP Kendari Bapak Mukhtar, A.Pi, M.Si.

Pelapor,

R I Y A N T O

Nakhoda KM. DMJ Lima

Pengirim : Mukhtar, A.Pi, M.Si

READ MORE - PERAMPOKAN BERSENJATAN DI PERAIRAN TALIABU

Rumpon Dasar dengan Menggunakan Ban Bekas

24 September 2008

Nomor : 4179/DPT.2/PI.340.D2/IX/08

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : Rumpon Dasar dengan Menggunakan Ban Bekas

Yth.

1. Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Se-Indonesia;

2. Kepala Pelabuhan Perikanan Se- Indonesia; dan

3. Kepala Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang.

Di

TEMPAT

Pengembangan rumpon dasar merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menghemat biaya operasi dan meningkatkan produktivitas perahu/kapal nelayan. Dalam pengembangan rumpon dasar perlu kehati-hatian, terutama dalam memilih bahan yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian di USA penggunaan ban bekas untuk terumbu karang buatan, dalam jangka panjang akan merusak lingkungan karena berpotensi menghasilkan senyawa dioksin yang dapat meracuni biota laut dan menusia yang mengkonsumsinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tidak mengembangkan rumpon dasar dengan menggunakan bahan dari ban bekas secara utuh;

2. Program dan kegiatan pengadaan rumpon dasar yang telah dianggarkan/direncanakan pada APBN maupun APBN 2008 pelaksanaannya dengan menggunakan material yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti bahan beto;

3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan melakukan evaluasi dan kajian lebih lanjut tentang dampak penggunaan ban bekas pada rumpon dasar dan alternatif penggunaan material lainnya;

4. Melakukan pemantuan dan evaluasi apabila di wilayahnya ada rumpon dasar yang menggunakan ban bekas.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Ttd

Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc

NIP : 080 029 916

READ MORE - Rumpon Dasar dengan Menggunakan Ban Bekas

21 September, 2008

MENGENAL PUKAT HELA

Oleh : Mukhtar, A.Pi, M,Si

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pengoperasian Pukat Hela adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Kebijakan penggunaan Pukat Hela ini yaitu :

1. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memperkuat keberadaan masyarakat nelayan di perairan Kalimantan Timur bagian utara, diperlukan penggunaan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara;

2. Bahwa alat penangkapan ikan Pukat Hela merupakan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara;

B. Definisi / Pengertian

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara Pukat Hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak sedangkan Kapal Pukat Hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela.

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-7233-2006) definisi Pukat Hela adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari 2 (dua) bagian sayap pukat, bagian square dan bagian badan serta bagian kantong pukat.

C. Klasifikasi

Pukat Hela termasuk dalam klasifikasi pukat hela dasar berpapan (bottom otter board trawl) dengan menggunakan simbol OTB dan berkode ISSCFG 03.1.2, sesuai dengan International Standard Statistical Classification of Fishing Gears – FAO.

D. Spesifikasi Alat Tangkap

Spesifikasi Pukat Hela terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

1. Sayap/kaki pukat (wing) bagian pukat yang terletak di ujung depan dari pukat hela arad. Sayap pukat terdiri dari sayap atas (upper wing) dan sayap bawah (lower wing).

2. Medan jaring atas (square) bagian pukat yang menjorok ke depan pada bagian mulut pukat atas. Square merupakan selisih antara panjang sayap bawah dengan sayap atas

3. Badan pukat (body) bagian pukat yang terletak di antara bagian kantong dan bagian sayap pukat

4. Kantong jaring (cod end) bagian pukat yang terpendek dan terletak di ujung belakang dari pukat hela.

5. Panjang total jaring hasil penjumlahan dari panjang bagian sayap/kaki, bagian badan dan bagian kantong pukat (

6. Keliling mulut jaring (circumference of the net mouth) bagian badan pukat yang terbesar dan terletak di ujung depan dari bagian badan pukat

7. Papan rentang (otter board) kelengkapan pukat hela arad yang terbuat dari papan kayu berbentuk empat persegi panjang, yang dipergunakan sebagai alat pembuka mulut pukat

8. Tali ris atas (head rope) tali yang berfungsi untuk menggantungkan dan menghubungkan kedua sayap pukat bagian atas, melalui bagian square

9. Tali ris bawah (ground rope) tali yang berfungsi untuk menghubungkan kedua sayap pukat bagian bawah, melalui mulut pukat bagian bawah

10. Tali selambar (warp rope) tali yang berfungsi sebagai penghela Pukat Hela di belakang kapal yang sedang berjalan dan penarik pukat hela arad ke atas geladak kapal

11. Panel jaring (seam) lembaran susunan konstruksi jaring yang dapat dibedakan dalam gambar desain pukat hela arad, yang terdiri dari 2 (dua) panel (seam) jaring, yaitu 1 (satu) panel atas (upper seam) dan 1 (satu) panel bawah (lower seam).

Gambar 1. Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona I

Gambar 2. Spesifikasi Teknis Pukat Hela Zona II

E. Daerah Penangkapan

Daerah penangkapan atau pengoperasian Kapal Pukat Hela hanya di perairan yang membentang dari perairan Kalimantan Timur bagian utara adalah perairan yang membentang dari perairan Kabupaten Tarakan dengan koordinat 3ยบ 10’ L.U. sampai dengan perairan terluar pulau Sebatik.

Jalur-jalur penangkapan yaitu Jalur I, meliputi perairan di atas 1 (satu) mil sampai dengan 4 (empat) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah yang hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage (GT).

Dan Jalur II, meliputi perairan di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah yang hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Setiap Kapal Pukat Hela yang wilayah operasinya di jalur I dapat beroperasi di jalur II dan/atau di atas 12 (dua belas) mil, dan kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dapat beroperasi di atas 12 (dua belas) mil. Dan sebaliknya Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dilarang beroperasi di jalur I.

F. Pangkalan Kapal

Setiap Kapal Pukat Hela wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan Pangkalan meliputi:

1. Pangkalan Pendaratan Ikan Sebatik;

2. Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Bunyu;

3. Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan; atau

4. Pelabuhan Perikanan Mansapa-Nunukan.

G. Nelayan Pukat Hela

Nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan Pukat Hela hanya dapat dilakukan oleh nelayan atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur pada Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung atau Kota Tarakan.

H. Penandaan Pukat Hela

Setiap Kapal Pukat Hela yang beroperasi di Perairan Kalimantan Timur bagian utara wajib dilakukan penandaan kapal oleh pemilik kapal dengan ketentuan :

1. Bahan terbuat dari plat besi atau baja dengan ukuran panjang, lebar, dan tebal adalah 50 (lima puluh) cm, 10 (sepuluh) cm, dan 0.1 (satu per sepuluh) cm;

2. Ukuran huruf dan angka adalah tinggi 8 (delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm;

3. Ditulis dengan huruf dan angka timbul;

4. Dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam;

5. Tanda kapal dipasang pada lambung bagian samping kapal atau bangunan atas atau di atas dek melintang kapal.

Contoh Penandaan pada Kapal Pukat Hela :

TR-PH-II-001 - NN-PH-II-001 - BL-PH-II-001 –

TT-PH-II-001

Keterangan :

TR/NN/BL/TT : Kode Kabupaten Tarakan/Nunukan/Bulungan/Tana Tidung, PH : Kode Alat Penangkap Ikan Pukat Hela, I/II : Kode Jalur Penangkapan, dan 001;002;…. dst : Nomor Register dari Kabupaten/Kota.

I. Metode dan Teknik Pengoperasian

Pukat Hela dengan kelengkapan alat pembuka mulut jaring dioperasikan menyelusuri dasar perairan yang dihela di belakang perahu/kapal yang sedang berjalan. Penghelaan Pukat Hela dengan kecepatan hela sekitar 1-2 knot selama 1-2 jam operasi. Kelengkapan pukat hela arad yang berupa papan rentang (otter board) digunakan sebagai alat pembuka mulut pukat.

Pengoperasian Pukat Hela dilakukan dengan menghela di belakang perahu/kapal yang sedang berjalan (secara penghelaan). Pukat Hela adalah alat tangkap yang aktif, dimana kapal yang menarik alat tangkap bergerak mengejar ikan sehingga masuk kedalam mulut jaring. Oleh karena itu kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap. Disamping itu bentuk alat tangkap Pukat Hela dirancang secara khusus sehingga memiliki sayap yang menggiring target tangkapan ke arah mulut jaring atau mencegah ikan lari kearah samping (sisi kiri dan kanan alat tangkap).

Gambar 3. Pengoperasian Pukat Hela Pertengahan

Gambar 4. Pengoperasian Pukat Hela Dasar

1. Penurunan Pukat Hela (shooting)

Penurunan Pukat Hela dilakukan dari buritan perahu/kapal dan perahu/kapal bergerak maju dengan bantuan atau perantaraan tali selambar. Panjang tali selambar disesuaikan dengan kedalaman perairan dan kecepatan hela. Penggunaan tali selambar dan pengaturan kecepatan hela dengan tujuan untuk mengatur kedalaman Pukat Hela agar dapat menyelusuri dasar perairan.

2. Penghelaan Pukat Hela (towing)

Penghelaan Pukat Hela dilakukan di belakang perahu/kapal yang sedang berjalan sehingga Pukat Hela menyelusuri dasar perairan dengan mengikatkan tali selambar pada buritan perahu/kapal. Penghelaan pukat selama 1-2 jam operasi dengan kecepatan hela sekitar 1-2 knot.

3. Pengangkatan Pukat Hela (hauling)

Pengangkatan Pukat Hela dilakukan dari buritan atau sisi lambung perahu/kapal dengan menarik tali selambar. Setelah tali selambar ditarik, kemudian Pukat Hela diangkat ke atas geladak kapal/perahu.


Gambar 5. Pengoperasian Pukat Hela

J. Hasil Tangkapan

Hasil tangkapan ikan dengan Pukat Hela adalah hampir sama dengan alat tangkap yang sejenis seperti pukat udang dan fish net yaitu : berbagai jenis udang, gulamah, kakap, bawal hitam, bawal putih, layur, molusca, betek, beloso, kurisi, kerong-kerong, dan gerot-gerot, kuwe, selar, manyung, cucut, kembung, biji nangkah, pisang-pisang, golok-golok, cumi-cumi, kacangan, senangin, beloso, sardine serta ikan lainnya.

Pustaka : Permen Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.06/MEN/2008 dan Bentuk Baku Kontruksi Pukat Hela Arad SNI 01-7233-2006 BSN.

(Mukhtar, A.Pi, M.Si, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kendari, Pengawas Perikanan Muda Bidang Penangkapan Ikan, PPNS Perikanan, Dosen Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiah Kendari, Kepala SMKS Kelautan dan Perikanan Kendari, Pembina Yayasan Pelestarian Laut dan Pantai (Marine And Coastal Conservation Foundation) Kendari,

Email : mukhtar_api@yahoo.co.id

Blog : http://mukhtar-api.blogspot.com

Lestarikan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Demi anak Cucu Kita.

READ MORE - MENGENAL PUKAT HELA

Rumpon Ban Bekas Dilarang



Pemerintah melarang penggunaan rumpon berbahan ban bekas di perairan Indonesia. Penggunaan ban bekas sebagai rumpon itu terindikasi mengandung senyawa dioksin yang berpotensi meracuni biota laut dan manusia yang mengonsumsinya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Ali Supardan mengemukakan, pihaknya segera menerbitkan surat edaran tentang larangan penggunaan ban bekas sebagai bahan baku rumpon. Sebagai pengganti rumpon ban bekas, pihaknya sedang mengkaji penggunaan rumpon berbahan baku semen atau plastik.

Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Soen’an Hadi Poernomo mengemukakan bahwa ban bekas mengandung senyawa dioksin, yaitu ”2,3,7,8-toxic strong TCDD” yang membahayakan kesehatan makhluk hidup. Studi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu menyebutkan, senyawa itu mengandung racun yang berbahaya dan memicu penyebab kanker.

Di Amerika Serikat, pemakaian rumpon ban bekas gencar dilakukan pada tahun 1970-an, tetapi belakangan rumpon itu diambil kembali dari laut. Rumpon berbahan ban bekas telah banyak digunakan di sejumlah lokasi perairan di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) di Semarang bahkan sejak 2003 mengembangkan rumpon dasar dari rangkaian ban bekas untuk dipasok ke beberapa wilayah perairan di Kabupaten Demak, Pati, Rembang, dan Pekalongan di Jawa Tengah.

Buktikan dulu

Kepala Bidang Penyebaran Teknologi Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BPPI) Semarang Nur Bambang mengemukakan, indikasi bahaya rumpon ban bekas masih harus dibuktikan dan diuji melalui riset pemerintah. Menurut Nur, penggunaan ban bekas selama ini sudah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat, di antaranya dipakai pada sumur-sumur air masyarakat untuk mengerek ember air.

Pemerintah menerbitkan aturan tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon tahun 2004. Berdasarkan kajian, penggunaan rumpon dapat menghemat penggunaan BBM dan waktu tangkap bagi nelayan, serta meningkatkan hasil tangkapan hingga tiga kali lipat.

Pada tahun 2008, DKP menyiapkan dana Rp 15 miliar untuk pengadaan rumpon. Jenis rumpon terdiri atas rumpon permukaan air (rumpon pelagis) dan dasar perairan (rumpon dasar). Rumpon yang dipasang di permukaan atau dasar laut merupakan ”hunian alternatif” yang memikat kelompok ikan untuk berlindung di dalamnya serta berkumpul di sekitar rumpon. Berkumpulnya ikan itu dimanfaatkan nelayan untuk menjaring ikan. (lkt) Jakarta, Kompas - Jumat, 19 September 2008

READ MORE - Rumpon Ban Bekas Dilarang

Rumput Laut, Riset Tidak Memadai, Industri Pengolahan Kritis

Indonesia merupakan produsen rumput laut untuk karaginan terbesar di dunia. Namun, saat ini, industri pengolahan rumput laut di negeri ini kritis. Hal tersebut disebabkan tidak adanya riset yang memadai untuk mengembangkan pengolahan rumput laut.

Rumput laut yang banyak dihasilkan Indonesia adalah jenis gracillaria untuk bahan baku agar-agar dan eucheuma cotonii untuk karaginan. Pemanfaatan rumput laut dapat menghasilkan 500 jenis produk komersial, di antaranya karaginan, yang menjadi bahan baku kosmetik, parfum, obat-obatan, dan pasta gigi.

Direktur Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Martani Huseini, Rabu (17/9) di Jakarta, mengemukakan, pengolahan rumput laut baru pada pembuatan agar-agar. Adapun pengolahan karaginan baru dalam bentuk setengah jadi, yaitu berupa lembaran (chip) dan bubuk.

Padahal, apabila diolah lebih lanjut, rumput laut dapat menghasilkan nilai tambah relatif tinggi. Misalnya, saat ini harga rumput laut basah Rp 350 per kilogram (kg), tetapi rumput laut kering berbentuk chip harganya bisa Rp 18.000 per kg.

”Riset pengolahan rumput laut dinilai terlalu mahal. Padahal, jika karaginan serius diolah, nilai tambah yang dihasilkan bisa jadi andalan devisa negara,” katanya.

Martani menjelaskan, pihaknya menegosiasi Perancis dan Swedia yang memiliki keunggulan riset teknologi pengolahan rumput laut agar membantu pengembangan teknologi pengolahan rumput laut di Indonesia.

Terhambatnya pengembangan industri rumput laut, menurut Direktur Investasi dan Usaha Direktorat Jenderal Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan DKP Farid Ma’ruf, juga karena pasokan rumput laut hasil budidaya ke industri mutunya tidak stabil.

Peningkatan mutu terganjal kesulitan mendapatkan benih unggul. Mutu rumput laut yang tidak memenuhi standar pabrik harganya akan jatuh dan pengolahan pabrik menjadi tidak optimal.

”Soal bahan baku ini tidak merangsang investasi pabrik pengolahan rumput laut,” katanya. Tahun 2007, produksi rumput laut 1,62 juta ton. Volume ekspornya 94.073 ton dengan nilai 57,52 juta dollar AS. (lkt) Jakarta, Kompas Kamis, 18 September 2008 | 00:37 WIB

READ MORE - Rumput Laut, Riset Tidak Memadai, Industri Pengolahan Kritis

Pencemaran di Kapuas dari Hulu hingga Hilir

Pencemaran berbagai zat kimia berbahaya di Sungai Kapuas di Kalimantan Barat saat ini sudah terjadi mulai bagian hulu hingga hilir sungai. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalbar berupaya meminimalisasi pencemaran tersebut dengan merancang peraturan daerah tentang standardisasi kualitas air sungai.
”Sungai Kapuas tak hanya tercemari zat kimia merkuri, tetapi juga limbah pabrik, bakteri coli, dan ada juga indikasi tercemar pestisida dari perkebunan,” kata Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kalbar Tri Budiarto di Pontianak, Selasa (16/9).

Dari penelitian Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura Pontianak pertengahan 2008 di hulu Sungai Kapuas, di Kabupaten Sintang dan Sekadau, tampak bahwa sungai dengan panjang 1.086 kilometer itu secara kimiawi dan biologis sudah tercemar.

Dekan Fakultas MIPA Untan Thamrin Usman mengungkapkan, hasil penelitian di Sekadau menemukan kandungan merkuri (Hg) mencapai 0,2 ppb ( parts per billion) dua kali lipat di atas ambang batas normal. Penelitian di Kabupaten Sintang menemukan kandungan Hg hingga 0,4 ppb. Dia yakin, pencemaran seperti itu di hulu pasti berdampak ke hilir

Temuan ini melengkapi penelitian beberapa tahun sebelumnya, saat ditemukan kandungan Hg yang melebihi ambang batas di bagian hilir Sungai Kapuas.
Merkuri merupakan bahan kimia yang biasa digunakan untuk memurnikan butiran emas pada penambangan emas tanpa izin. Merkuri yang masuk ke tubuh manusia bisa mengganggu sistem saraf dan sistem enzym yang berguna bagi metabolisme tubuh. Dampak pada manusia: menderita tremor, hilang ingatan, mengganggu pertumbuhan janin.

Pihaknya juga menemukan adanya biota Benthos jenis Chironomous. Jenis ini hanya dapat hidup di daerah tercemar. Di sana juga dijumpai plankton yang hanya hidup di air tercemar.

Kondisi itu, kata Thamrin, ironis karena hampir semua PDAM di kabupaten/kota yang dilalui sungai itu menggunakan air Sungai Kapuas sebagai baku mutu air minum. Apalagi pengolahan air minum di PDAM-PDAM itu sederhana.
Kini Bapedalda Kalbar menyusun rancangan peraturan daerah standardisasi kualitas air sungai untuk mengurangi pencemaran, dengan mengatur mekanisme penentuan standar kualitas air sungai yang layak untuk dijadikan baku mutu air minum.
”Diharapkan ada target peningkatan kualitas air yang terukur. Target ini diharapkan akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk tegas menertibkan pembuangan limbah pabrik, permukiman penduduk, serta aktivitas lain,” kata Tri. (WHY) Pontianak, Kompas Rabu, 17 September 2008
READ MORE - Pencemaran di Kapuas dari Hulu hingga Hilir

18 September, 2008

Ribuan Ikan di Kali Lamong Mati

Ratusan nelayan Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur, resah karena ribuan ikan di Kali Lamong mati.

"Kalau ikan mati seperti itu, kami biasanya tidak dapat tangkapan ikan selama tiga bulan," kata warga Desa Sukorejo, RT 03 RW 02, Zaenuri (50), di Gresik, Kamis.


Menurut dia, kejadian seperti itu bisa mencapai 10 kali dalam setahun, sehingga mata pencaharian mereka di Kali Lamong juga mati minimal tiga bulan.

"Apa yang bisa kami makan," katanya dengan nada sedih.


Secara terpisah, Kepala Desa Sukorejo Fatkur Rahman menyatakan setelah ditelusuri asal limbah yang mematikan ikan-ikan itu diduga dari buangan limbah pipa TPA Benowo.


"Kami minta aparat terkait menindaklanjuti laporan masyarakat itu, agar warga kami tetap dapat menangkap ikan, seperti ikan kakap, keting, dukang, otik, dan sebagainya," katanya. (*) Gresik, (ANTARA News) -

READ MORE - Ribuan Ikan di Kali Lamong Mati

Gunakan Pukat Harimau, Dua Kapal Ditangkap

Kapal Maju Jaya dan Kapal Rezeki Abadi ditangkap polisi air dan udara Kepolisian Daerah Bangka Belitung di perairan Karang Sembilang, Sungai Liat, Rabu (17/8). Kedua kapal pencari ikan itu memang diincar polisi lantaran dicurigai beroperasi menggunakan pukat harimau.


Saat ditangkap, nakhoda dan para anak buah kapal tidak melawan. Menurut pengakuan nakhoda, mereka berasal dari Tanjungpinang dan sudah dua bulan menangkap ikan dengan jaring pukat harimau di Bangka. Meski tahu dilarang, mereka tetap nekat memakainya karena hasil tangkapan lebih banyak dibandingkan menggunakan jaring biasa.


Sampai saat ini, dua kapal nelayan berserta seluruh awaknya masih ditahan di Polair Bangka Belitung untuk pengusutan lebih lanjut. Liputan6.com, Pangkal Pinang:
18/09/2008 .

READ MORE - Gunakan Pukat Harimau, Dua Kapal Ditangkap

16 September, 2008

DKP Tangkap 9 Kapal Illegal Fishing

Perairan Indonesia khususnya perairan Natuna, Laut China Selatan, Laut Sulawesi bagian utara Samudara Pasifik, dan Laut Arafuru ternyata masih menjadi incaran para nelayan asing berburu ikan secara ilegal.


Itu terbukti, saat kapal pengawas perikanan HIU 09 dan HIU 10 milik Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berhasil menangkap sembilan kapal asing berbendera Thailand dan Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal pada 3 September 2008.


Menurut Direktur Jenderal Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Aji Sularso, kapal yang ditangkap terdiri dari enam kapal berbendera Vietnam dan tiga lainnya berbendera Thailand. Kapal-kapal Vietnam kini ditahan di dermaga Kepulauan Riau, sedangkan kapal-kapal Thailand dibawa ke dermaga Muara Baru, Jakarta.


"Kami ingin mengawal proses hukum bagi kapal-kapal yang melanggar ini, sampai di bawah pengawasan TNI Angkatan Laut. Karenanya, tiga kapal berbendara Thailand kita bawa ke sini," ujar Aji di Jakarta, Selasa (16/9).


Setelah dilakukan penyelidikan oleh jajaran TNI Angkatan Laut, nantinya kasus ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. "Paling lama untuk proses sampai di pengadilan itu 90 hari. Sedangkan pasal yang akan dikenakan yang paling utama adalah pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Kelautan," jelasnya.


Ancaman sanksi bagi pelanggar adalah perampasan kapal dan denda sebesar Rp250 juta. "Semua putusan tergantung hakim. Tapi, kita akan berjuang untuk menegakkan keadilan," tambah Aji.


Selanjutnya, tentang nasib awak kapal, para anak buah kapal biasa akan dideportasi ke negara asalnya, bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Thailand dan Vietnam yang ada di Indonesia. Sementara, Nahkoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM) akan ditahan sampai proses hukum selesai.


Dalam penangkapan 9 kapal ini pihak DKP P2SDKP menyita barang bukti berupa ikan sebanyak 15-20 ton per kapal. Nilai kerugiaan negara ditaksir mencapai ratusan juta. "Bila harga ikan di pasaran Rp10.000 per kilogram silakan saja dikalkulasikan berapa kerugian negara yang diakibatkan oleh ulah mereka," terang Aji. (kompas.com), JAKARTA, TRIBUN.

READ MORE - DKP Tangkap 9 Kapal Illegal Fishing

PENGATURAN PENGGUNAAN VMS

PENGATURAN PENGGUNAAN

SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

(VESSEL MONITORING SYSTEM)

Oleh : Mukhtar, A.Pi, M,Si

Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/Vessel Monitoring System (VMS) merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, dengan menggunakan satelit dan peralatan transmitter yang di tempatkan pada kapal perikanan guna mempermudah pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan/aktifitas kapal ikan berdasarkan posisi kapal yang terpantau di monitor Vessel Monitoring System di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (Fisheries Monitoring Center) di Jakarta atau di daerah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan.

Terpantaunya posisi kapal karena transmitter yang dipasang di kapal memancarkan data posisi kapal ke satelit, diolah di Processing Center, kemudian disampaikan ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan (FMC), Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Di samping data posisi kapal, sebagai bahan analisa/evaluasi juga didapatkan informasi mengenai: kecepatan kapal, pola gerakan kapal dan rekaman data terdahulu maupun near real time (mendekati saat terjadi).

Sampai saat ini, masih banyak perusahaan perikanan belum memasang transmitter pada kapal perikanan dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap kewajiban mereka untuk mengelola perikanan secara bertanggung jawab. Menurut ketentuan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, maka setiap kapal perikanan penangkap maupun pengangkut diwajibkan untuk memasang transmitter Vessel Monitoring System, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang mengamanatkan kewajiban kapal-kapal perikanan untuk memasang transmitter Vessel Monitoring System.

Untuk mendorong ditaatinya ketentuan perundangan dan kewajiban Pemilik Kapal/Perusahaan Perikanan, maka perlu ditingkatkan kesadaran mereka terhadap kewajibannya dalam mentaati peraturan dan tanggung jawab untuk melestarikan sumberdaya perikanan.

Untuk memfasilitasi pelayanan kegiatan pengawasan kapal perikanan kepada perusahaan perikanan yang telah mengikuti program Vessel Monitoring System, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan membangun Website VMS, Departemen Kelautan dan Perikanan yang beralamat di http://dkpvms.dkp.go.id. Kemajuan sistem informasi ini memungkinkan perusahaan perikanan untuk memantau kapal perikanan yang mereka miliki tanpa memandang letak geografisnya. Dengan demikian pemilik kapal setiap saat dapat memonitor keberadaan dan perilaku kapal miliknya yang sedang berada di laut.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri No. PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, maka diwajibkan bagi kapal-kapal yang berukuran di atas 60 GT untuk memasang transmitter Vessel Monitoring System. Oleh karena itu diperlukan penjabaran lebih lanjut untuk pengelolaan VMS khususnya berkenaan dengan kewajiban Pemilik Kapal/Perusahaan Perikanan untuk membeli, memasang transmitter serta membayar airtimenya sendiri.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 7 ayat 1 butir j Dalam mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, Menteri menetapkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan” dan Pasal 7 ayat 2 ”Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan”.

2. Kepmen Nomor 60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di ZEEI pada Pasal 32 Ayat 1 “Kapal perikanan yang diperoleh dengan cara usaha patungan, beli-angsur atau lisensi, wajib memasang transmitter untuk kepentingan sistem pemantauan kapal (Vessel Monitoring System/VMS)”.

3. Permen Nomor 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap pada Pasal 88 ayat (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS). Ayat (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) GT wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS). Ayat (3) Pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan system pemantauan kapal perikanan.

4. Permen Nomor 03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan pada Pasal 8 ayat (1) Persyaratan kelayakan teknis operasional bagi kapal penangkap ikan meliputi keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan yang dipersyaratkan. Ayat (2) Bagi kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan teknis operasional tidak diterbitkan SLO.

5. Permen Nomor 05/MEN/2007 tentang Penyelengaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan pasal 11, pasal 12 dan pasal 13.

· Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT keatas dan seluruh kapal perikanan asing wajib dilengkapi transmitter yang diadakan sendiri oleh pengguna transmitter.

· Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT sampai dengan kurang dari 100 GT dapat menggunakan transmitter milik negara sepanjang masih tersedia.

· Kapal perikanan Indonesia berukuran diatas 30 GT sampai dengan 60 GT wajib dilengkapi transmitter offline.

· Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT keatas dan seluruh kapal perikanan Asing yang telah dilengkapi SIPI dan/atau SIKPI dapat dioperasionalkan apabila telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter.

TUJUAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

q Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumberdaya ikan melalui pengendalian dan pemantauan terhadap kapal perikanan;

q Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan;

q Meningkatkan ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

q Memperoleh data dan informasi kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan

Kesemuanya ini dilaksanakan untuk menjaga dan mengendalikan sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara lestari dan bertanggung jawab.

MANFAAT SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BAGI BAGI PEMERINTAH INDONESIA

1. Dapat melindungi ZEEI Indonesia dari kegiatan-kegiatan kapal perikanan, melacak dan mengidentifikasi tindakan-tindakan illegal fishing, dan dengan demikian menegakkan hukum Indonesia dan melindungi kepentingan-kepentingan ekonomi.

2. Dapat menunjukkan penyebaran kapal-kapal di wilayah penangkapan ikan dan membantu penegak hukum terkait untuk memeriksa apakah kapal-kapal tersebut sungguh-sungguh beroperasi di areal penangkapan ikan yang telah ditetapkan.

3. Memberikan informasi segera mengenai posisi kapal-kapal yang meminta bantuan sehingga dapat terlacak dan bereaksi secara cepat dan efektif dalam situasi-situasi darurat, seperti perampokan, atau kecelakaan-kecelakaan.

MANFAAT SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

BAGI PENGUSAHA/PEMILIK KAPAL

1. Dapat memanfaatkan informasi dari Vessel Monitoring System untuk memantau keberadaan dan perilaku kapal di laut melalui Website.

2. Dapat memanfaatkan informasi Vessel Monitoring System untuk keadaan darurat (pembajakan, kebakaran, tenggelam dan lain-lain).

KEWAJIBAN PENGGUNA TRANSMITTER

· Mengaktifkan transmitter secara terus menerus dan membayar air time.

· Melaporkan hal-hal yang terkait dengan kapal dan/atau transmitter dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan.

· Menggunakan transmitter sesuai fungsi teknis dan komunikasi.

· Memelihara lingkungan teknis transmitter.

· Memelihara keutuhan segel transmitter.

· Mematuhi petunjuk teknis pengoperasian transmitter.

· Meminta izin memindahkan transmitter.

· Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sesuai petunjukan operasional yang ditetapkan Ditjen P2SDKP.

KEWAJIBAN PENGGUNA TRANSMITTER MELAPORKAN HAL-HAL YANG TERKAIT DENGAN KAPAL DAN/ATAU TRANSMITTER

· Docking kapal, 1 (satu) bulan sebelum docking

· Penggantian transmitter, 1 (satu) minggu sebelum penggantian.

· Penggantian surat izin, 1 (satu) bulan sebelum penggantian.

· Perubahan pemilik, nama, fungsi, dan keagenan kapal perikanan, 1 (satu) minggu sebelum dan 1 (satu) minggu sesudah perubahan.

· Proses penegakan hukum yang sedang dijalani, 2 (dua) hari sejak dimulai penyidikan.

· Tidak beroperasinya kapal perikanan, 1 (satu) minggu sejak kapal tidak beroperasi.

· Tidak diperpanjangnya izin kapal perikanan, 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa berlaku izin.

· Force majeure, 1 (satu) minggu sesudah kejadian dilengkapi dengan laporan kejadian dan berita acara dari pihak berwajib.

BENTUK PELANGGARAN

a. Tidak memasang transmitter Vessel Monitoring System bagi Kapal perikanan 60 GT keatas dan seluruh Kapal ikan Asing.

b. Memasang transmitter tetapi tidak memberikan informasi secara terus menerus dengan periode waktu setiap jam sekali.

c. Memasang transmitter tetapi dengan sengaja tidak mengaktifkan seperti:

1. Melakukan pemutusan arus listrik dengan sengaja, sehingga transmitter tidak berfungsi dan tidak dapat terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.

2. Melakukan sesuatu terhadap transmitter dan peralatan pendukungnya seperti menutup transmitter dengan sesuatu atau karena perlakuan lain, sehingga mengakibatkan transmitter tidak dapat terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan.

d. Tidak mendaftarkan transmitter (yang dilengkapi nomor ID, nomor seri, jenis, tipe, merk, spesifikasi, provider, dokumen pembelian, dokumen pembayaran airtime, bukti aktivasi dari provider), kepada Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dipasang pada kapal perikanan berukuran di atas 60 GT dan seluruh Kapal Ikan Asing.

e. Tidak melengkapi Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang dikeluarkan oleh Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Form FMC 1) untuk kapal perikanan berukuran di atas 60 GT dan seluruh Kapal Ikan Asing.

f. Tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada saat docking kapal, penggantian transmitter, penggantian surat izin, perubahan pemilik, nama fungsi, dan keagenan kapal perikanan, proses penegakan hukum yang sedang dijalani, tidak beroperasinya kapal perikanan, tidak diperpanjangnya izin kapal perikanan dan force majeure.

g. Tidak melaporkan perubahan kepemilikan, keagenan, nama, spesifikasi, dan perizinan kapal perikanan, serta perubahan nomor ID transmitter, kepada Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

PELANGGARAN OPERASIONAL KAPAL PERIKANAN

Pelanggaran operasional kapal perikanan adalah pelanggaran dilakukan oleh kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dapat diketahui dari hasil pemantauan VMS terhadap kapal perikanan yang telah memasang transmitter seperti:

a. Perizinan (SIPI/SIKPI/SIUP);

b. Dokumen kapal/spesifikasi;

c. Wilayah Penangkapan;

d. Wilayah Tertutup/terbatas;

e. Alat Tan gkap;

f: Indikasi pelanggaran seperti: transhipment, ketaatan dipelabuhan pangkalan.

PROSES PENANGANAN PELANGGARAN

a. Dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

b. Dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan pelanggaran.

S A N K S I

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan :

a. Sesuai dengan pasal 10 dinyatakan bahwa : Bagi kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis operasional, tidak diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO).

b. Bagi kapal perikanan yang tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SLO, pengawas perikanan merekomendasikan kepada Syah bandar untuk tidak menerbitkan Surat Izin Berlayar (SIB).

c. Sesuai dengan pasal 8 dinyatakan bahwa : Persyaratan kelayakan teknis operasional, diantaranya keberadaan dan keaktifan alat pemantauan kapal perikanan.

d. Dengan demikian apabila kapal perikanan tidak dilengkapi dengan transmitter atau dilengkapi transmitter tetapi tidak aktif/tidak dapat terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, maka tidak diterbitkan SLO.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2007, Tangga1 23 Januari 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan dapat memberikan sanksi apabila orang/badan hukum/ pengusaha/pemilik kapal melakukan pelanggaran dalam Pelaksanaan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan kapal perikanan berukuran 60 GT keatas dan seluruh kapal perikanan asing yang tidak dilengkapi transmitter dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 100 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

b. Setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan kapal perikanan berukuran 60 GT keatas dan seluruh kapal perikanan asing yang tidak mengaktifkan transmitter secara terus menerus dan membayar airtime dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 100 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

c. Bagi pengguna transmitter yang:

· Tidak mendaftarkan transmitter (yang dilengkapi nomor ID, nomor seri, jenis, tipe, merk, spesifikasi, provider, dokumen pembelian, dokumen pembayaran airtime, bukti aktivasi dari provider), kepada Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dipasang pada kapal perikanan berukuran di atas 60 GT dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasa1100 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

· Tidak melaporkan perubahan kepemilikan, keagenan, nama, spesifikasi dan perizinan kapal perikanan, serta perubahan nama ID transmitter, kepada Direktur Jenderal Pengawasan da Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

· Menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 60 GT dan seluruh kapal perikanan asing yang dilengkapi SIPI dan/atau SIKPI tetapi tidak dilengkapi Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendera Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Form FMC 1), dikenakan sanksi pidana sesuai denga pasal 100 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.

d. Bagi pengguna transmitter yang:

· Tidak memberi informasi posisi kapal perikanan ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sekurang-kurangnya setiap jam sekali kecuali dalam keadaan docking dan/atau kapal perikanan sedang tidak beroperas: dikenakan sanksi administratif berupa penerbitan Surat Peringatan I, II, dan III disertai Surat Rekomendasi Pencabutan Izin dan/atau sanksi pidana sesuai dengan pasal 100 Undang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

· Tidak melaporkan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mengenai hal-hal yang terkait dengan kapal dan/atau transmitter sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, seperti:

1. Docking kapal, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan docking.

2. Penggantian transmitter, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan penggantian.

3. Penggantian surat izin, selambat-lambatnya 1 (satu) bular sebelum dilaksanakan penggantian.

4. Perubahan pemilik, nama, fungsi, dan keagenan kapa perikanan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dan 1 (satu) minggu sesudah dilaksanakan perubahan.

5. Proses penegakan hukum yang sedang dijalani, selambat lambatnya 2 (dua) hari sejak dimulai penyidikan.

6. Tidak beroperasinya kapal perikanan, selambat-lambatnya 1(satu) minggu sejak kapal tidak beroperasi.

7. Tidak diperpanjangnya izin kapal perikanan, selambat­lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa berlaku izin.

8. Force majeure, selambat-lambatnya 1(satu) minggu sesudah kejadian dilengkapi dengan laporan kejadian dan berita acara dari pihak berwajib.

Akan dikenakan sanksi administratif berupa penerbitan Surat Peringatan I, II, dan III disertai Surat Rekomendasi Pencabutan Izin dan/atau sanksi pidana sesuai dengan pasal 100 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

f. Sanksi adminstratif dan/atau pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan dengan tahapan sebagai berikut:

· Diberikan Peringatan I oleh Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

· Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya peringatan tertulis I, pengguna transmitter tidak melaksanakan isi Peringatan tertulis I, diberikan Peringatan II;

§ Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya Peringatan II, pengguna transmitter tidak melaksanakan isi peringatan tertulis II, diberikan Peringatan III, disertai dengan Rekomendasi Pencabutan Izin kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Pengawas Perikanan tidak menerbitkan Surat Laik Operasi;

§ Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya Peringatan III, pengguna transmitter tidak melaksanakan is) peringatan III, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tidak mencabut izin, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berhak menahan izin kapal perikanan yang bersangkutan dan dilakukan proses hukum berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

g. Sanksi terhadap penggunaan transmitter milik negara:

· Kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya transmitter, maka perusahaan/pemilik kapal agen/perusahaan dikenakan sanksi berupa penggantian transmitter baru.

· Kerusakan yang terjadi pada keseluruhan ataupun bagian­bagian dari transmitter, maka pihak pengguna wajib memperbaiki dan/atau mengganti dengan transmitter baru.

· Kehilangan Transmitter karena berbagai sebab, termasuk force majeure, maka pihak pengguna wajib untuk mengganti dengan transmitter baru yang sejenis.

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PENGGUNA

a. Pemilihan Transmitter / Provider

b. Proses Pemasangan

c. Proses Pendaftaran dan Permintaan Surat Aktivasi Transmiter.

d. Pemeriksaan Dalam Rangka Pemasangan Transmitter.

e. Pemantauan/Pengawasan Keaktifan Transmitter.

PEMILIHAN TRANSMITTER/PROVIDER

a. Transmitter dan provider yang telah direkomendasikan oleh Ditjen. P2SDKP sampai saat ini sebagai berikut :

No

Nama Perusahaan

Type

Transmitter

Satelit

Alamat Perusahaan

1

PT. CLS ARGOS Indonesia

Mar-GE

ARGOS

Gedung Adhi Graha Lt. 17, Suite 1701

Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 56,

Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Telp/Fax: 021-5264666 / 5264265

2

PT. SOG Indonesia

1. Thrane & Thrane Mini C

2. Satamatic D plus (SAT 201)

Inmarsat C Inmarsat D+

PT. Aisia Teknindo Semesta c/o PT. SOG Indonesia

Menara Kadin 9th Floor, Suite A

Jl. HR Rasuna Said Kav 2-3,

Jakarta Selatan 12950

Telp/Fax: 021-57903690, 5274527 / 57904047,5274528

3

PT. Pasifik Satelit Nusantara

Byru Marine

Tracking

Garuda 1

Gedung Kantor Taman A9 Unit C3 & C4,

Jl. Mega Kuningan Raya Lot8/9 No. 9,

Jakarta 12950

Telp/Fax: 021-5762292 / 5762290

4

PT. Amalgam Indocorpora

Iridium

Iridium

Jl. Gajah Mada No. 197-198 Jakarta 11120

Telp/Fax. 021-6332709 / 6334451

b. Masih dimungkinkan bagi transmitter/provider lain, sejauh dapat diintegrasikan dengan sistem yang telah dibangun Ditjen. P2SDKP dengan ujicoba resmi yang akurat.

Pustaka : Standar Operasional Prosedur Vessel Monitoring System Direktorat Sarana dan Prasarana Pengawasan Ditjen P2SDKP Tahun 2008.

(Penulis : Mukhtar, A.Pi, M.Si, Kepala Satker PSDKP Kendari, Pengawas Perikanan Muda Bidang Penangkapan Ikan, PPNS Perikanan Pemerhati masalah Illegal Fishing dan Moderator Forum Illegal Fishing Indonesia). Email : mukhtar_api@yahoo.co.id Blog : http://mukhtar-api.blogspot.com

READ MORE - PENGATURAN PENGGUNAAN VMS