Awak Kapal Pengawas (AKP) Perikanan menjadi ujung tombak pemerintah
dalam memerangi dan menangkap pelaku illegal fishing di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI). Dalam
melaksanakan operasi pengawasan, AKP dituntut memiliki keberanian dan
kapasitas yang mumpuni untuk mengamankan dan menegakkan kedaulatan
negara di laut. Dengan tugas beratnya itulah maka kompetensi serta jiwa
patriotisme dan profesionalismenya perlu terus ditingkatkan. Demikian
dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat
memberikan pengarahan kepada para Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas
Perikanan di Jakarta, Selasa (13/1).
Menurut Susi, upaya strategis yang dilakukan diantaranya melalui
pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi AKP, termasuk para Nakhoda dan
Perwira Kapal Pengawas. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) bekerja sama dengan instansi
terkait, seperti TNI AL, POLRI, dan Lembaga Sandi Negara. “Kerjasama ini
telah berlangsung lama dan kedepan akan terus diperkuat agar awak kami
bisa bertarung di lautan”, ujar Susi.
Susi menuturkan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pelatihan
Pengawas Perikanan, Diklat Dasar Calon Awak Kapal Pengawas dan Basic
Safety Trainning (BST). Kemudian, Ahli Nautika Penangkap Ikan Tingkat I
(ANKAPIN I), Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat I (ATKAPIN I) dan
Ahli Nautika Tingkat II (ANT II). Termasuk, Global Maritime Distress
and Safety System (GMDSS), Sandiman pada Lembaga Sandi Negara, Survival
Craft and Resque Boat (SCRB), Medical First Aid (MFA), dan pelatihan
Advanced Fire Fighting (AFF).
Dari sisi kebijakan, KKP mengatur disiplin pegawai dengan
menerbitkanPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
58/PERMEN-KP/2014. Peraturan ini mewajibkan seluruh pegawai KKP termasuk
AKP untuk melaksanakan kebijakan Moratorium dan Larangan Transshipment
dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing sesuai dengan
tugas dan kewenangannya. “Setiap awak yang bertugas mengawasi perairan
Indonesia dituntut bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara”, kata Susi.
Selain itu Susi menambahkan, sebagai bekal bagi AKP yang akan
melaksanakan operasi pengawasan, setiap awal tahunnya disampaikan
pengarahan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen PSDKP. Para
Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas dari seluruh Indonesia dikumpulkan
dalam sebuah forum temu koordinasi tingkat nasional. Kegiatan ini
merupakan media pembinaan dalam menyampaikan isu-isu terkini mengenai
pemberantasan illegal fishing. Selain itu juga sebagai wahana berbagi
informasi data-data intelijen dan strategi operasional kapal pengawas,
forum evaluasi operasi pengawasan dan perencanaan strategi operasi pada
tahun 2015. Hingga menjadi sarana menyatukan persepsi dan pola tindak
dalam operasi pengawasan, termasuk peningkatan profesionalisme dan
kedisiplinan AKP. ”Sehingga diharapkan para awak memiliki persamaan
persepsi dan lebih termotivasi dalam pemberantasan illegal fishing”,
ungkap Susi.
Lebih lanjut Susi menjelaskan, dalam melaksanakan tugas operasi
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Kapal Pengawas KKP telah
melakukan operasi mandiri maupun operasi bersama terkoordinasi dengan
aparat penegak hukum lainnya, seperti TNI AL, POLRI dan Bakorkamla.
Termasuk juga operasi pengawasan bersama dengan negara lain, yakni
operasi Terkoordinasi Ausindo (Australia-Indonesia) dan operasi
Terkoordinasi Malindo (Malaysia-Indonesia).
Sedangkan dari sisi operasional Kapal Pengawas, tahun ini KKP
mendapatkan alokasi anggaran sebanyak 116 hari operasi, untuk mendukung
27 kapal pengawas yang telah ada dan 4 kapal pengawas SKIPI yang akan
operasional pada akhir tahun 2015. Jumlah hari operasi akan terus
diupayakan untuk ditingkatkan menjadi 210 sampai 280 hari. “Kami akan
terus berupaya mengoptimalkan pengawasan di laut dengan meningkatkan
anggaran operasional kapal pengawas melaui APBN Perubahan tahun 2015”,
tutup Susi.
Jakarta, 13 Januari 2015
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
Lilly Aprilya Pregiwati
Narasumber :
1. Asep Burhanudin
Direktur Jenderal PSDKP
2. Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi
http://kkp.go.id/index.php/pers/perangi-illegal-fishing-kkp-perkuat-kapasitas-awak-kapal-pengawas/
KKP PALING POPULER DI KABINET KERJA
KKPNEWS-Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan
(MKP) Susi Pudjiastuti merasa terharu dan sempat meneteskan air mata
karena Presiden Joko Widodo pada salah satu rapat kabinet menobatkan dan
mengapresiasi KKP sebagai Kementerian paling populer saat ini.
Menurut Menteri Susi, apresiasi yang besar dari presiden ini didapatkan karena KKP berhasil menangani maraknya illegal fishing di
perairan Indonesia. “Saya sangat terharu dan bangga sekali ketika pak
Presiden Joko Widodo mengatakan KKP adalah Kementerian paling populer.
Hal itu sangat menggembirakan”, kata Susi bangga.
Tidak hanya KKP yang mendapatkan apresiasi dari presiden, dirinya pun
dinobatkan sebagai menteri yang paling populer nomor 1, dan menteri
lain yang paling populer nomor 2 adalah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo
Kumolo.
Atas apresiasi itu, Menteri Susi berterimakasih kepada staff
KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (Ditjen PSDKP) yang telah mendukung kebijakan pemberantasan
aksi illegal fishing. Hal ini beliau sampaikan pada acara temu koordinasi Nahkoda dan Perwira kapal pengawas, Selasa (13/01).
Dalam kesempatan itu, Menteri Susi berharap apresiasi Presiden ini
menjadi tombak KKP kedepannya karena pemberdayaan perikanan Indonesia
tidak akan berhasil kalau pencurian ikan ini tidak terselesaikan.
Kendati demikian, tambah menteri susi saat ini jika dilihat di
satelit jumlah kapal yang berada di Laut Indonesia sudah berkurang jauh
dibandingkan saat belum adanya kebijakan anti illegal fishing. Bahkan kapal besar yang tamak pun sudah tidak ada di Laut Indonesia.
“Tiga bulan ini kita sudah buktikan gerak langkah kita itu sama.
Namun kalau saya boleh mengeluh kecepatan kinerja saya saat saat ini
masih 50 persen, kita harus tingkatkan lagi setidaknya awal tahun
kecepatan kita naikan 30 persen lagi”, pungkas susi penuh semangat
diiringi tepuk tangan para Nahkoda dan perwira kapal pengawas.
Dalam kesempatan itu, menteri susi menjelaskan kinerja menteri bisa
dilihat dari media intelegen yang dimiliki pemerintah. Pemerintah
mengambil sourcing dari 300 media yang ada di Indonesia. Itu bukan prestasi yang dibuat-buat.
“Jadi, jika prestasi kita baik bisa dijadikan semangat bagi yang
lain, dan jadikan langkah awal kita untuk meningkatkan berbuat lebih
baik lagi untuk bangsa”, tutur Susi.
Keinginan Menteri Susi untuk menggencarkan pemberantasan terhadap
pencurian ikan ini didasarkan pada kerugian yang dialami. Dalam
kesempatan itu, Menteri Susi pun memberikan arahannya agar KKP
kedepannya bisa melakukan achievement dan bisa mengamankan sumber daya negara untuk kemakmuran bangsa.
Penulis : Ilma Nurweli
Editor : Hardiansyah/Diding Sutardi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar