ARAH DAN STRATEGI KELEMBAGAAN MARITIM

Kegiatan Dialog Maritim (Arah dan Strategi Kelembagaan Maritim) diselenggarakan oleh tiga lembaga yakni Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin (Isla-Unhas), Forum Maritim Hebat (FMH) dan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW-Indonesia). Isla-Unhas adalah organisasi alumni kelautan yang selain bertujuan mengembangkan kapasitas anggotanya, bertujuan untuk terlibat langsung dalam praksis pengembangan maritim Indonesia. Forum Maritim Hebat adalah kelompok relawan pendukung Jokowi-JK yang concern pada bidang maritim yang terdiri dari berbagai pihak yang berkecimpung di bidang maritim, dan DFW-Indonesia adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak terutama untuk mendorong pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan.

Kegiatan ini berangkat dari pemikiran bahwa isu maritim yang mengemuka berkat visi dan misi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo perlu mendapat pengayaan dan terutama penajaman. Dalam penilaian kami, mengemukanya isu ini akhir-akhir ini belum disertai dengan penjabaran yang secara lebih tajam menyentuh aneka permasalahan spesifik di dalamnya. Alih-alih berisi preskripsi pengembangan, isu ini masih lebih sebagai isu besar yang bahkan masih kurang  dari segi deskripsi. Kegiatan ini hendak mencakup dua sisi tersebut. Karenanya, kegiatan ini sekaligus merupakan langkah pengawalan terhadap visi dan misi pembangunan maritim Presiden-Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK sebagaimana focus concern kami selama ini.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan empat orang pakar kelautan yang telah menunjukkan kiprahnya selama ini yakni Rokhmin Dahuri; Menteri Kelautan dan Perikanan era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Sudirman Saad; Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Hugua; Bupati Kabupaten Wakatobi, Bapak Jamaluddin Djompa; Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin serta Deputi I Lembaga Administrasi Negara Ibu Sri Hadiati, SH, MBA. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Dewan Pers, Jalan Jl. Veteran 1 No. 18, Jakarta Pusat antara pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIB dan dihadiri oleh kurang lebih 150 orang audiens dari kalangan umum, profesional, akademisi, praktisi, LSM yang berkecimpung dalam bidang maritim dan kelautan.

Dalam hemat kami, ada empat dimensi yang mesti menjadi prioritas dalam pembangunan maritim Indonesia. Yakni (1) Pengarusutamaan isu maritim, (2) Reorientasi pembangunan maritim bagi partisipasi publik yang luas dan pro-poor, (3) Reformasi lembaga pelaksana pembangunan, dan (4) Reformulasi program-program kemaritiman.[1]

1. Pengarusutamaan isu maritim

“Indonesia adalah Negara Maritim. 2/3 wilayahnya adalah laut, dan nenek moyangnya adalah pelaut.” Jika mengaca ke realitas penyelenggaraan pembangunan saat ini, maka jelas bahwa ungkapan tersebut hanyalah sebuah jargon. Ada senjang yang sangat besar antara fakta fisikal dan historis tersebut dengan aktual pengelolaan negara Indonesia saat ini. Benar bahwa Indonesia adalah sebuah negara maritim jika ditinjau dari segi fisik dan historis, namun tidak demikian apabila ditinjau dari orientasi kebijakan pembangunan berikut struktur lembaga pelaksana pembangunan selama ini. Pengarusutamaan isu maritim pada seluruh lembaga penyelanggara pembangunan (kabinet), karenanya harus dilakuan sejauh negara maritim Indonesia diinginkan. Isu atau orientasi kemaritiman mesti ditempatkan sebagai “paradigma”, “topik”, “tema” dan sebagainya yang memandu —setidaknya sebagai semangat— bagi seluruh lembaga pelaksana pembangunan.

2. Reorientasi pembangunan maritim bagi partisipasi publik yang luas dan pro-poor

Masyarakat pesisir selama ini identik dengan kemiskinan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) misalnya menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7,87 juta masyarakat pesisir miskin dan 2,2 juta jiwa penduduk pesisir sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah nelayan miskin ini lebih dari 25% dari total penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan oleh dua hal pokok. Rendahnya tingkat partisipasi publik dan sikap pembangunan yang tidak pro-poor. Rendahnya partisipasi publik—dalam hal ini masyarakat pesisir—dikarenakan oleh arah pembangunan yang masih berorientasi land-based dengan kata lain lupa akan kodrat Indonesia sebagai maritim. Hal tersebut seturut dengan arah pembangunan yang abai terhadap masyarakat miskin. Pembangunan selalu bertumpu pada indikator-indikator makro yang, karenanya, abai terhadap masyarakat kecil. Sudah saatnya visi pembangunan maritim sekaligus menjadi jawaban bagi dua persoalan tersebut. Pembangunan maritim dijalankan dengan mendengarkan tuntutan kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus  hasil-hasilnya dapat berdampak secara berkeadilan.

3. Reformasi lembaga pelaksana pembangunan

Reformasi struktur kelembagaan adalah hal yang mutlak dilakukan bagi suksesnya pembangunan maritim. Ada sekurangnya empat langkah yang harus dilakukan mengenai reformasi kelembagaan bagi pembangunan negara maritim Indonesia, yakni;

(i) Membentuk dan memantapkan keberadaan Kementerian Maritim yang bertanggung jawab atas orientasi dan realisasi program pembangunan infrastruktur (Tol Laut dan lainnya), kegiatan bisnis, industri dan jasa maritim dan sebagainya.

(ii) Membentuk lembaga Coast Guard (Bakalma) yang kuat bagi untuk memastikan kedaulatan negara atas wilayah laut.

(iii) Menguatkan posisi dan kewenangan lembaga yang telah ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam mengelola sumberdaya alam  pesisir dan laut.

(iv) Melakukan pembangunan sumber daya manusia bidang maritim dan melakukan reorientasi politik anggaran bagi anggaran yang pro maritim.

4. Reformulasi program-program kemaritiman

Sebab berorientasi daratan, maka program pembangunan maritim Indonesia selama ini berjalan tidak koheren. Maritim hanya menjadi “atribut” bagi Indonesia yang notabene  secara kodrati adalah negara maritim. Terdapat sekurangnya empat poin yang mesti menjadi orientasi dalam program pembangunan maritim indonesia, yakni:

1. Peningkatan pengawasan laut Indonesia dan pembenahan transportasi laut
2. Laut sebagai sumber energi melalui optimalisasi pemanfaatan sains dan teknologi.
3. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan membangun sistem logistik perikanan.
4. Restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Penutup: Menuju Poros Maritim Dunia

Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah konsekuensi logis dari suksesnya pembangunan maritim Indonesia. Dengan posisinya sebagai pemilik laut terluas di dunia, pemilik pulau dengan jumlah terbanyak di dunia, dan pemilik kenakeragaman hayati tertinggi di dunia, maka Indonesia dengan sendirinya akan menjadi poros bagi maritim dunia sejauh pengelolaan potensi-potensi tersebut berjalan optimal.

http://dfw.or.id/dialog-maritim-arah-dan-strategi-kelembagaan-maritim/