Beberapa
nama pejabat eselon II yang mendapat promosi dan rotasi a.l. untuk
unit Inspektroat Jenderal, Ir. Jayeng Catur Purewanto, M.M. menempati
posisi sebagai Inspektur I, Happy Simanjuntak, SH menempati posisi
sebagai Inspektur II pada Inspektorat Jenderal, Ir. Narwati, M.M.
menjabat Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal. Sedangkan Dr. Ir. Aryo
Hanggono, DEA kini menjabat sebagai Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Prof. (Riset) Dr. Ir. Ngurah Nyoman
Wiadnyana, DEA sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Perekayasaan
Teknologi Kelautan dan Perikanan , Ir. Duto Nugroho, M.Si sebagai Kepala
Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Disamping
itu, Dr. Ir. Bustami Mahyuddin, MM menjabat sebagai Kepala Pelabuhan
Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ir. Wahid, M.Si menjabat
Kepala Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang serta Ir.
Sarifin, M.S. Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar
Sukabumi. Sementara itu, turut juga dilantik lima pejabat Eselon III
a.l. untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Ir. Harry Bambang
Irawan resmi dilantik sebagai Kepala Bagian Program, Heriyanto, A.Pi,
MM sebagai Kepala Subdirektorat Perbenihan Skala Besar. Selain itu,
untuk Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
diantaranya Titi Purwati, A.Pi, MM yang kini menjabat Kepala Bagian
Kepegawaian, Ir. Setia Hutasoit, MM menjabat Kepala Subdirektorat
Pengawakan Kapal Pengawas. Terakhir, Ir. Ujang Komarudin A.
Kartamiharja, M.Sc sebagai Kepala Balai Budidaya Laut Lombok. Penetapan
tersebut sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor :
KEP.02/MEN-KP/KP.430/2012. Sedangkan penetapan untuk eselon III sesuai
keputusan Menteri KP nomor : KEP.21/SJ-KKP/KP.430/2012.
Dalam
arahannya, Sharif meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan KKP dapat
bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.
Menurutnya, mutasi dan rotasi secara prinsip dapat memperbaiki kinerja
para aparatur di lingkup KKP. Untuk itu, ia meminta kepada para pejabat
yang over area dapat berperan aktif dalam menindaklanjuti keberhasilan
reformasi birokrasi yang meliputi penataan organisasi, penataan tata
laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur,
penguatan pengawasan intern, penguatan akuntabilitas kinerja dan
peningkatan kualitas pelayanan. Dengan kata lain, reformasi birokrasi
adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih
berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan
serta pembangunan nasional.
Reformasi di bidang pemerintahan
lanjutnya, merupakan sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi dalam
rangka mewujudkan good governance. “Rotasi demikian wajar dilakukan,
demi kebutuhan organisasi dan sebagai bagian dinamisasi dari proses
dalam organisasi birokrasi ,” sambungnya. Selain itu, ia menyampaikan
kepada para pejabat yang baru saja dilantik diharapkan bisa membawa
perubahan dilingkungannya bertugas melalui paradigma yang baru.
Sementara itu dikatakannya, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi
sumber daya KP sebagai penggerak utama pembangunan nasional, diharapkan
sektor kelautan dan perikanan kedepan menjadi mainstream drive (arah
utama) pembangunan nasional. Untuk itulah kebijakan, strategi dan
program pembangunan kelautan dan perikanan kedepan harus selaras dengan
strategi pembangunan nasional, yaitu pro-poor, pro-job, pro-growth, dan
pro-environment.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar