Penangkapan Ikan Demersal Tetap Dibatasi

SEMARANG, KOMPAS.com - Departemen Kelautan dan Perikanan memutuskan untuk tetap membatasi penangkapan ikan demersal dengan menggunakan alat tangkap cantrang. Hal ini untuk mencegah penurunan stok kelimpahan ikan demersal, terutama di perairan Jawa. 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan Ali Supardan, Jumat (24/4), mengatakan hal tersebut seusai berdialog dengan perwakilan nelayan pesisir utara Jawa Tengah di Balai Besar Pengembang an Penangkapan Ikan Semarang, Jawa Tengah, Jumat (24/4). 

Dialog tersebut untuk menampung tuntutan ratusan nelayan di pesisir utara Jawa Tengah yang meminta pemerintah untuk mengizinkan mereka menangkap ikan dengan cantrang. Pasalnya, penghasilan nelayan m enjadi turun setelah pemerintah melarang penggunaan cantrang. 

Ikan demersal merupakan jenis ikan yang sebagian besar siklus kehidupannya berada di dekat dasar perairan. Ikan jenis ini biasanya ditangkap dengan cantrang, trawl, trammel net, rawai dasar, dan jaring klitik. 

Menanggapi tuntutan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap DKP hanya memberikan toleransi kepada 400 kapal nelayan di Jawa Tengah yang berbobot di bawah 30 gross ton (GT) untuk menggunakan alat tangkap cantrang. 

"Untuk kapal yang berbobot di atas 30 GT tetap tidak diperbolehkan menangkap dengan cantrang. Ini karena pengguna cantrang sudah padat," ujar Ali. 

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Jateng, jumlah produksi hasil tangkapan ikan demersal di Jateng pada tahun 2007 sebesar 24.667,3 ton menurun dibandingkan produksi tahun 2004 yang mencapai 28.399,4 ton. Penurunan produksi tersebut berbanding terbalik dengan bertambahnya alat tangkap cantrang dari 3.209 unit di tahun 2004 menjadi 5.100 unit di tahun 2007. 

"Bagi kapal yang berbobot di atas 30 GT, diberi toleransi hingga masa izinnya habis dan kemudian diwajibkan menggantinya dengan alat penangkap ikan yang lain," kata Ali. Pelarangan penggunaan cantrang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jateng Sulakso mengimbau kepada nelayan yang menggunakan kapal berbobot di atas 30 ton untuk segera mengganti alat tangkap ikan sesuai dengan hasil kesepakatan. "Nelayan bisa beralih menggunakan alat tangkap lain seperti purse-sein," ucapnya.

READ MORE - Penangkapan Ikan Demersal Tetap Dibatasi

Limbah Merusak Terumbu Karang

TANJUNGPINANG (BP) – Padatnya jalur pelayaran, penambagan pasir laut, dan pembuangan limbah industri dinilai merupakan penyebab rusaknya terumbu karang. 

Hal ini terungkap dalam acara Koordinasi Pengawasan Monitoring Controlling and Surveillance (MCS) Berbasis Masyarakat yang ditaja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri di Ocean Bay Resort, Teluk Bakau, Gunung Kijang, Bintan, Jumat (24/4).

Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan, Ir Lamidi melalui Kepala Bidang Perlindungan Sumber Daya Laut dan Perikanan DKP Provinsi Kepri, Ir Eddiwan di sela-sela kegiatan menjelaskan, wilayah Kepri adalah wilayah kepulauan yang memiliki banyak potensi sumber daya kelautan yakni, terumbu karang, hutan bakau (Manggrove), dan padang lamun.

”Untuk terumbu karang saja luasnya mencapai 50 ribu hektar, bakau 57 ribu hektar dan padang lamun sekitar 11 ribu hektar,” tambah Edi sapaan akrbanya.

Edi mengungkapkan, paradigma MCS merupakan upaya preventif agar tidak terjadi usaha pengrusakan terumbu karang, yang mekanisme pencegahan dimulai dari pengamatan perilaku nelayan selama berada di pantai atau tempat pemberangkatan 

Lebih lanjut Edi menambahkan, partisipasi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang bertugas mengamati, mencatat dan melaporkan berbagai kegiatan di terumbu merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya ikan dan habitatnya

Selain itu, Edi menguraikan, Kepri merupakan kawasan terumbu karang yang strategis serta didukung iklim geografis dan ekologis yang secara tidak langsung menunjang kemajuan pada sektor pariwisata. (cnt)

Kelompok Advokasi Riau - KAR

READ MORE - Limbah Merusak Terumbu Karang

Lapisan Ozon Bumi Mulai Sehat

GRENBELT, MARYLAND, AS - Kondisi lapisan ozon tidak sehat kemungkinan besar akan membaik, namun pelapis pelindung bumi itu tidak akan pernah tepat sama seperti dulu.Itu merupakan pernyataan kesimpulan dari studi terbaru yang menemukan jika gas-gas rumah kaca iku menginterfensi dalam perbaikan ozon dalam cara yang rumit. Riset memprediksikan potongan-potongan masa depan lapisan ozon, yakni beberapa bagian bahkan akan menjadi lebih tebal dari sebelumnya.

Kondisi lebih tebal itu akan menghadang perusakan ozon akibat zat-zat kimia. Sementara di bagian lain bisa jadi tetap tipis atau seperti semula.

"Ini menunjukkan jika peningkatan gas rumah kaca dapat memiliki efek mengejutkan bagi ozon," ujar Feng Li, ilmuwan atmosfer di NASA's Goddard Earth Sciences and Technology Center, Greenblet. Md, seperti yang dikutip oleh Discovery.com

Lapisan ozon terletak di stratosfer, wilayah atmosfer bumi yang terbentang di ketinggian antara 16 kilometer hingga 48 kilometer dari atas permukaan bumi. Di atas sana, gas ozon memainkan peranan penting, bahkan lebih dari itu, pelindung kehidupan.

Dengan menyerap sebagian besar sinar ultraviolet matahari, ozon stratosfer melindungi manusia dari kanker kulit dan menjaga tumbuhan, hewan, serta segala bentuk ekosistem dari efek panas merusak radiasi sinar UV./itz
Source:Republika

READ MORE - Lapisan Ozon Bumi Mulai Sehat

Gubernur NTT Usulkan Laut Sawu Sebagai Kawasan Konservasi

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur usulkan pencadangan Perairan Laut Sawu sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Kawasan ini memiliki luas sekitar 3,5 juta ha atau 3.521.130,01 hektar yang meliputi wilayah 2 (dua) zonasi yaitu Zona Perairan Selat Sumba, dan Zona Perairan Tirosa-Batek. Secara rinci berdasarkan Zona Sawu perairan Selat Sumba seluas 567.165,44 Ha berada pada wilayah meliputi 6 (enam) Kabupaten yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai dan Manggarai Barat. Zona perairan Tirosa-Batek seluas 2.953.964,37 Ha berada pada wilayah meliputi 4 (empat) Kabupaten yaitu Sumba Timur, Rote Ndao, Kupang, dan Kota Kupang, serta Timor Tengah Selatan.

Usulan ini merupakan realisasi dari tindak lanjut program nasional tentang pencadangan Kawasan Konservasi Perairan seluas 10 juta Hektar pada tahun 2010 yang telah disampaikan Presiden RI pada Konferensi Intenasional “Convention on Biological Biodifast” di Brasil pada Maret 2006, dan sejalan dengan program Pemda tentang Gerakan Masuk Laut (GEMALA), serta program Pemda tahun 2008-2013 berupa Delapan program Strategis dan Anggur Merah. Dengan diusulkannya Laut Sawu sebagai kawasan konservasi, maka secara otomatis target program 10 juta hektar pada tahun 2010 telah terlampaui. 
   
Usulan ini berdasarkan pada hasil kajian dan rekomendasi Tim Pengkajian dan Penetapan Kawasan Konservasi Laut (TPP KKL) Laut Sawu, Solor Lembata Alor (SOLAR). Dalam kajian tersebut telah dipertimbangkan mengenai kekayaan dan keanekaragaman jenis biota dan sumberdaya di perairan laut Sawu, serta keunikan habitat dan karakeristik oceanografi yang dimilikinya. Dipertimbangkan pula kepentingan Laut Sawu secara lokal, nasional dan internasional, serta Keterikatan tradisi dan budaya masyarakat lokal dengan sumberdaya perairan. Faktor lain yang dipertimbangkan adalah terdapat ketergantungan masyarakat lokal dan pemerintah daerah terhadap sumberdaya di perairan Laut Sawu, serta kerentangan dan ancaman terhadap ekosistem dan sumberdaya di wilayah pesisir dan perairan tersebut.
   
Hal penting terkait penetapan dan pengelolaan Laut Sawu adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati bagi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk pengelolaannya, dilakukan dengan system zonasi yang mengakomodasi berbagai kepentingan, dan pendekatan kolaboratif serta adaptif yang melibatkan berbagai pihak.
   
Selain itu, perairan Laut Sawu sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperhatikan serta mengakomodasi kepentingan nelayan tradisional dan kearifan lokal masyarakat pesisir. Dalam implementasinya, yang paling mendasar adalah penetapan tata ruang pesisir dan perairan yang tepat, serta keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan gagasan yang positif ini.

   
Jakarta, April 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi  


ttd


Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed

READ MORE - Gubernur NTT Usulkan Laut Sawu Sebagai Kawasan Konservasi

Nelayan Tradisional Terancam Perubahan Iklim Global

Kapanlagi.com - Perubahan iklim semakin mengancam keberadaan nelayan tradisional, jika pemerintah gagal berdiplomasi dalam konferensi kelautan dunia (World Ocean Conference) yang akan digelar di Manado, Sulawesi Utara, 11-15 Mei 2009.

"Krisis ekologis yang bermuara pada perubahan iklim hari ini lebih disebabkan oleh derajat eksploitasi berlebih negara-negara industri seperti Jepang, Amerika Serikat, hingga Australia, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan kelangsungan hidup umat manusia," kata Sekjen KIARA, M. Riza Damanik, di sela peringatan Hari Bumi 2009 di depan Kedubes Jepang, Jakarta, Rabu (22/4).

Karena itu, menurut dia, adalah penting bagi pemerintah untuk segera melaksanakan sejumlah agenda diplomasi, yakni mengajak masyarakat dunia memberikan sanksi kolektif kepada aktor penyebab krisis laut dan iklim, serta membangun kesadaran kolektif guna memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak masyarakat nelayan tradisional.

"Agenda ini amat penting bagi kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia. Saatnya Indonesia mempraktekkan pesan-pesan keadilan ekonomi sebagaimana diasaskan dalam Pasal 33 (3) UUD 1945," katanya.

Riza dalam siaran persnya juga menyesalkan, sekitar 30-50% dari potensi perikanan tangkap nasional diperdagangkan di pasar global secara ilegal setiap tahun. (kpl/bar)

Sumber: http://www.kapanlag i.com

READ MORE - Nelayan Tradisional Terancam Perubahan Iklim Global

Pulihkan Koral dengan Keramik

Para ahli kini menemukan cara baru untuk menyelamatkan sekaligus restorasi populasi terumbu karang atau koral di sejumlah wilayah laut dunia, terutama laut Bunaken dan Manado Tua, yang kini terumbu karangnya banyak mati. Cara itu yakni dengan membuat ecoreef berbentuk jari-jari dari bahan keramik. 

Dr Janny Kussen, ahli terumbu karang dari Universitas Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (14/4), mengatakan, uji coba pemulihan terumbu karang dari bahan baku keramik telah dilakukan para ahli dari Jepang di lokasi laut Bunaken dan Manado Tua. Penelitian dan uji coba dilakukan selama dua tahun, yakni 2004 hingga 2006. 

Hal itu dikatakan oleh Dr Mineo Okamoto dan Dr Kakaskasen Adrian Roeroe yang berasal dari Tokyo University Marine Science and Technology. Mereka akan mempresentasikan temuannya pada pelaksanaan Konferensi Kelautan Dunia (WOC) dan Pertemuan Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (CTI Summit) di Manado, 11-15 Mei. 
Penelitian
Menurut Janny, hasil penelitian menunjukkan terumbu karang cepat membesar pada media dari bahan baku keramik. ”Hanya satu tahun terumbu karang langsung membesar pada jari-jari ecoreef. Ini luar biasa. Sebab, pertumbuhan terumbu karang pada media tertentu makan waktu cukup lama, bertahun-tahun,” katanya. Sebelumnya para ahli menggunakan media pelat beton dan stainless steel untuk proses restorasi. 

Dikatakan, ecoreef yang ditanam di dasar laut Bunaken dan Manado Tua sebanyak 138 modul mampu menghasilkan 5.626 karang baru yang 76 persen menempel di bagian cabang serta 24 persen di bagian tengah. Dari kehidupan terumbu karang di ecoreef juga menyerap 127 jenis ikan karang yang hidup berdekatan dengan ecoreef itu. Sebagian terumbu karang di laut Bunaken dan Manado Tua telah mati ketika suhu air laut meningkat pada tahun 1998 hingga 2000. Terumbu karang di kawasan itu mengalami pemutihan dan mati karena tidak tahan akibat naiknya suhu air laut. 

Menurut Janny, di Indonesia kematian terumbu karang cukup tinggi akibat kegiatan manusia yang mengebom ikan. Laporan yang diterima menyebutkan, kerusakan dan matinya terumbu karang tersebut mencapai 40-45 persen dari luas areal terumbu karang seluas 1,5 juta hektar. Dengan cara baru pemulihan terumbu karang ini, kata Janny, masalah terumbu karang dapat teratasi meski memakan waktu dan materi untuk menyelamatkan. Terumbu karang di masa depan menjadi sumber pangan dan dapat mencegah laju pemanasan global dunia. (zal). Sumber : Kompas, 15 April 2009 Manado

READ MORE - Pulihkan Koral dengan Keramik

2100 Bumi Akan Panas Sekali

COLORADO- Ancaman pemanasan global masih dapat dihilangkan dalam jumlah sangat besar jika semua negara memangkas buangan gas rumah kaca, yang memerangkap panas, sampai 70 persen pada abad ini, demikian hasil satu analisis baru. 

Meskipun temperatur global akan naik, sebagian aspek perubahan iklim yang paling berpotensi menimbulkan bahaya terhadap, termasuk kehilangan besar es laut Kutub Utara dan tanah beku serta kenaikan mencolok permukaan air laut, dapat dihindari. 

Studi tersebut, yang dipimpin oleh beberapa ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research (NCAR), direncanakan disiarkan pekan depan di dalam Geophysical Research Letters. Penelitian itu didanai oleh Department of Energy dan National Science Foundation, penaja NCAR. 

"Penelitian ini menunjukkan kita tidak lagi dapat menghindari pemanasan mencolok selama abad ini," kata ilmuwan NCAR Warren Washington, pemimpin peneliti tersebut.

Temperatur rata-rata global telah bertambah hangat mendekati 1 derajat celsius (hampir 1,8 derajat fahrenheit) sejak era pra-industri. Kebanyakan pemanasan disebabkan oleh buangan gas rumah kaca yang dihasilkan manusia, terutama karbon dioksida. Gas yang memerangkap panas itu telah naik dari tingkat era pra-industri sekitar 284 bagian per juta (ppm) di atmosfer jadi lebih dari 380 ppm hari ini. 

Sementara penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pemanasan tambahan sebesar 1 derajat celsius (1,8 derajat fahrenheit) mungkin menjadi permulaan bagi perubahan iklim yang berbahaya, Uni Eropa telah menyerukan pengurangan dramatis buangan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca. Kongres AS juga sedang membahas masalah itu. 

Guna mengkaji dampak pengurangan semacam itu terhadap iklim di dunia, Washington dan rekannya melakukan kajian superkomputer global dengan menggunakan Community Climate System Model, yang berpusat di NCAR. 

Mereka berasumsi, tingkat karbon dioksida dapat dipertahankan pada angka 450 ppm pada penghujung abad ini. Jumlah tersebut berasal dari US Climate Change Science Program, yang telah menetapkan 450 ppm sebagai sasaran yang bisa dicapai jika dunia secara cepat menyesuaikan tindakan pelestarian dan teknologi hijau baru guna mengurangi buangan gas secara dramatis. 

Sebaliknya, buangan gas sekarang berada di jalur menuju tingkat 750 ppm paling lambat pada 2100 jika tak dikendalikan.

Hasil tim tersebut memperlihatkan kalau karbon dioksida ditahan pada tingkat 450 ppm, temperatur global akan naik sebesar 0,6 derajat celsius (sekitar 1 derajat fahrenheit) di atas catatan saat ini sampai akhir abad ini. 

Sebaliknya, studi itu memperlihatkan, temperatur akan naik hampir sebesar empat kali jumlah tersebut, jadi 2,2 derajat celsius (4 derajat fahrenheit) di atas catatan saat ini, kalau buangan gas dibiarkan terus berlanjut di jalurnya saat ini. 

Menahan tingkat karbon dioksida pada angka 450 ppm akan memiliki dampak lain, demikian perkiraan studi contoh iklim itu.

Kenaikan permukaan air laut akibat peningkatan panas karena temperatur air menghangat akan menjadi 14 sentimeter (sekitar 5,5 inci) dan bukan 22 sentimeter (8,7 inci). Kenaikan mencolok permukaan air laut diperkirakan akan terjadi karena pencairan lapisan es dan gletser.

Volume es Kutub Utara pada musim panas menyusut sebanyak seperempat dan diperkirakan akan stabil paling lambat pada 2100. Suatu penelitian telah menyatakan, es musim panas akan hilang sama sekali pada abad ini jika  buangan gas tetap pada tingkat saat ini.

Pemanasan Kutub Utara akan berkurang separuhnya sehingga membantu melestarikan populasi ikan dan burung laut serta hewan mamalia laut di wilayah seperti di bagian utara Laut Bering.

Perubahan salju regional secara mencolok, termasuk penurunan salju di US Southwest dan peningkatan di US Norhteast serta Kanada, akan berkurang sampai separuh kalau buangan gas dapat dipertahankan pada tingkat 450 ppm. 

Sistem cuaca itu akan stabil sampai sekitar 2100, dan bukan terus menghangat. Tim penelitian tersebut menggunakan simulasi superkomputer guna membandingkan skenario peristiwa biasa melalui pengurangan dramatis buangan karbon dioksida yang dimulai dalam waktu sekitar satu dasawarsa.

Penulis kajian tersebut menegaskan, mereka tidak mengkaji bagaimana pengurangan seperti itu dapat dicapai atau menyarankan kebijakan tertentu.

"Tujuan kami ialah menyediakan bagi pembuat kebijakan penelitian yang sesuai sehingga mereka dapat membuat keputusan setelah mendapat keterangan," kata Washington.

"Studi ini menyediakan suatu harapan bahwa kita dapat menghindari dampak terburuk perubahan iklim, jika masyarakat dapat mengurangi buangan dalam jumlah besar selama beberapa dasawarsa mendatang dan melanjutkan pengurangan utama sepanjang abad ini."(ant) Sumber Kompas Com

READ MORE - 2100 Bumi Akan Panas Sekali

RI Urged To Put An End To Illegal, Unreported Fishing

In the run up to the upcoming World Ocean Conference (WOC) in Manado, North Sulawesi, Indonesia has been urged to make use of the event to ask other countries to stop illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing.

“The government should be able to make use of the opportunity to secure a commitment against IUU fishing,” secretary general of the People’s Coalition for Fishery Justice (Kiara), Riza Damanik, said in a press briefing in connection with the WOC here on Friday. Riza said the government had to abandon its risky diplomacy of expecting aid funds for the rehabilitation of coral reefs to fight global warming. The government, Riza said, needs to act wisely by making use of the WOC in Manado on May 11-15 2009 to demand 10 countries to stop poaching in Indonesia.

In the past 10 years foreign fishing vessels from 10 countries had been poaching in Indonesian waters. Those countries included Thailand, Vietnam, the Philippines, Korea, China, Taiwan, Panama, Myanmar and Malaysia.”The crisis in our seas is related to crimes committed in the seas. Because of illegal fishing we have lost 50 percent of our marine resources,” Reza said. The chairman of the Anti-Debt Coalition, Dani Setiawan, meanwhile, said Indonesia must be able to control its territorial sea.

It means, he said, Indonesia must not use the WOC to seek loans because it is feared they would make the country to lose its control of its sea. The director general of supervision and control of marine resources and fishery, Aji Sularso, said earlier that most vessels conducted illegal fishing in the country’s waters so far came from Vietnam.

He said however that it was Thailand that had exploited most of Indonesian fishery resources.. He said Thailand already had a had strong network in the country. Earlier, former Minister of Maritime Exploration sSarwono Kusumaatmadja said illegal fishing by foreigners in Indonesian waters had cost the country an estimated US$4 billion in revenue every year.

Sarwono noted that the foreigners were getting more of Indonesia’s maritime resources than Indonesians themselves, while this country itself only earned some US$2.2 billion from its fishing sector.

“It’s our water and fish, but we ourselves are losing. It’s ridiculous, he said, adding that illegal fishing activities were mostly committed by foreign poachers from the Philippines, Thailand, Taiwan and China and some other neighboring countries that had no cooperation agreement with the government of Indonesia.

In fact, the poachers often used high technology in fishing, causing difficulty to Indonesian patrol boats to detect their presence. More tragic is that the poachers have shown no fear of Indonesian patrols, who are either outnumbered or poorly armed, director general of monitoring and control at the marine and fishery ministry, Aji Sularso, said earlier.

“The illegal fishermen show no respect for our national law. The shoot-and-sink policy will be part of a show of force to deter them,” he said. Aji said illegal fishing had become out of control, as it was “threatening Indonesia’s economic and territorial sovereignty”.

Under the Indonesian fishery Law No. 31/2004 on fisheries, the ministry’s patrol guards are authorized to carry guns. But in particular, the law concerned is designed to accommodate the needs and challenges of developing the fishing industry and to prevent, deter and eliminate illegal fishing.

The Indonesian government has been criticized for being “too lenient” in releasing and allowing Filipino fishermen to repatriate and reunite with their families. They would usually give one of two reasons, either citing humanitarian reasons or a lack of funds to provide basic needs and shelter. In addition, hundreds of confiscated foreign-flagged fishing vessels are now crowding dozens of seaports across Indonesia.

They are corroding, if not sinking and already wrecked, while waiting for legal processing, which could take years to complete. But no specific budget has been allocated for their maintenance.

Indonesia, which loses US$4 billion a year to poaching, is desperate to beef up its fishery patrol fleet, which currently consists of only 21 vessels. Securing the fishing boats could at least reduce the losses the country suffers.

Last year the government established five ad hoc fishery courts in Jakarta, Medan (North Sumatra), Pontianak, Tual island in Maluku and Bitung (North Sulawesi) in a bid to cut short the prolonged legal process against poachers, particularly those from overseas.

However, the ad hoc courts do not help achieve the goal as law enforcers are often divided over how to settle poaching cases. Maintaining this policy would risk Indonesia’s interest, not only will it send the wrong message on how Indonesia upholds the law, but it could also lead to an increase in the frequency of IUU in Indonesia.

Unfortunately, until now Indonesia has not established a special committee to deal with illegal fishing cases. The government tends to rely on a sectoral approach in handling such cases. Coordination between related government agencies is weak and would not be applied on a regular basis. A fisheries court has not been established either.

Indonesia and the Philippines have established a mechanism of Joint Commission on bilateral cooperation. The two countries have also signed an MoU on Marine and Fisheries Cooperation in General Santos, the Philippines, on Feb. 23, 2006. However, the two countries have not yet established a bilateral arrangement to table particular issues of fishermen. (ant/Eliswan Azly)

Source: http://www.mathaba. net

READ MORE - RI Urged To Put An End To Illegal, Unreported Fishing

CARA MENGUKUR MATA JARING

Oleh : Mukhtar, A.Pi, M.Si

Webbing atau jaring merupakan lembaran yang tersusun dari beberapa mata jaring yang merupakan bahan dasar untuk membuat berbagai alat Penangkapan ikan.

Menurut Supardi Ardidja (2007) Webbing adalah gabungan sejumlah mata jaring yang dijurai baik dengan cara disimpul atau tanpa simpul, dibuat dengan menggunakan mesin atau tangan, baik yang terbuat dari serat alami maupun serat buatan, juga merupakan komponen utama alat penangkap ikan. Ukuran webbing dinyatakan dengan panjang dalam satuan panjang dan kedalaman dalam satuan jumlah mata jaring.

Gambar 1. Webbing Untuk Merakit Alat Penangkapan Ikan.

Ukuran webbing terdiri dari panjang dalam. Panjang webbing dinyatakan dalam meter pada keadaan mesh tertutup (stretched mesh). Jika sistem penomoran yang digunakan adalah Rtex, panjang dinyatakan dalam meter dan jika sistem penomoran menggunakan Denier system panjang dinyatakan dalam yard. Jika menggunakan system penomoran Rtex panjangnya adalah 100 meter, bila menggunakan sistem Denier panjangnya adalah 100 yards.

Kedalaman webbing dinyatakan dalam jumlah mata pada keadaan mesh tertutup (stretched mesh) untuk semua system penomoran yang berlaku. Namun demikian ukuran webbing selalu dinyatakan dengan panjang webbing (meter) dan dalam webbing (jumlah mata jaring) maka ukuran webbing dalam setiap lembar webbing utuh disesuaikan dengan sistem penomoran yang digunakan.

Jenis webbing ditentukan oleh bagaimana mata jaring dibentuk atau disimpul, secara umum jenisnya terbagi dua, yaitu webbing yang disimpul dan yang tidak disimpul. Simpul adalah suatu ikatan pembentuk mata jaring atau suatu cara penyambungan benang atau tali. Simpul pada pembuatan webbing umumnya terdiri dari empat macam, yaitu, (1) Flat knot (reef knot, square knot), (2) Trawler knot (English knot, sheet bend, round knot), (3) Double trawl knot, (4) Special flat knot.

Gambar 2. Jenis-Jenis Simpul Pada Webbing

Adapun alat penangkapan ikan yang bahan utama lembaran webbing adalah : Fish Net, Pukat Udang, Purse Seine, Gillnet, Payang, Dogol, Pukat Hela, Pukat Pantai dan Moroami dllnya.

Mata jaring (Mesh size) adalah jalinan tali jaring yang terdiri dari 4 knot dan 4 bar. Lebar Mata Jaring (Mesh size) ditentukan dengan mengukur jarak antara 2 knot yang berjauhan pada sisi dalam mata jaring dan bahan jaring dalam keadaan basah. Pengertian lain Mesh size adalah ukuran lubang pada jaring penangkap ikan. Ukuran mata jaring minimum seringkali ditentukan dengan aturan untuk menghindari penangkapan ikan muda yang bernilai setelah mencapai ukuran optimal untuk ditangkap.

Gambar 3. Mata Jaring (Mesh size)

Menurut Supardi Ardidja (2007) Mata jaring dibentuk oleh empat buah simpul dan empat buah bar, simpul yang terletak pada arah benang disebut mesh (jika simpul diurai benang jaring tidak terputus), dan yang tegak lurus dengan arah benang disebut point (benang jaring terputus). Ukuran mata jaring (mesh size) diukur dalam keadaan mata tertutup (stretched mesh).

Ukuran mata jaring (mesh size) diukur pada saat keadaan mata jaring tertutup kencang, atau saat kedua point berimpit atau ditarik kencang secukupnya. Satuan mata jaring ditentukan oleh sistem penomoran yang digunakan. Jika siatem penomoran menggunakan tex system satuannya adalah milimeter, sedangkan jika menggunakan denier system maka satuan ukuran mata jaring adalah inci.

Bukaan Mata Jari pada saat webbing dipasangkan pada tali pelampung (float line) atau tali pemberat (sinker line) dengan rasio penggantungan tertentu maka mata jaring akan terbuka baik ke arah panjangnya maupun ke arah dalamnya. Besaran bukaan mata jaring sangat ditentukan oleh metode panangkapan ikan (bagaimana ikan ditangkap), apakah ikan harus dikurung, dijerat atau diloloskan. Selain itu juga ditentukan oleh bentuk ikan yang akan ditangkap.

Friedman (1968) menyatakan bahwa ukuran mata jaring yang akan digunakan untuk menangkap ikan tertentu ditentukan oleh setengah keliling overculumnya, sedangkan lebar bukaan mata jaring ditentukan oleh bentuk tubuh ikan (bulat atau pipih). Pipihpun terbagi dua apakah pipih arah vertikal atau pipih arah horisontal.

Gambar 4. Ukuran Mata Jaring (Mesh size) dan Ikan Tujuan Penangkapan

Keterangan :
a. Ikan tidak terjerat karena ukuran mata jaring lebih kecil dari setengah keliling overculum;
b. Ikan terjerat karena ukuran mata jaring sesuai dengan setengah keliling overculum;
c. Ikan lolos karena ukuran mata jaring lebih kecil dari setengah keliling overculum.

Benang webbing merupakan jalinan tali jaring atau benang mempunyai besaran atau diameter. Diameter benang jaring yang sering digunakan untuk membuat alat tangkap ikan berkisar 0,20 mm sampai 8 mm. Secara umum kontsruksi benang terdiri dari benang jaring yang dipintal (twisted) dan dianyam (braided). Bahan dasar pembuatan benang adalah dari serat-serat benang yang dijadikan satu menjadi single yarn, kemudian tiga single yarn dipintal menjadi netting yarn. Netting yarn adalah istilah untuk semua material tekstil yang sesuai untuk merakit alat penangkap ikan, yang mungkin secara langsung dijurai dengan mesin atau dengan tangan, tanpa perlu proses lanjutan.

Gambar 5. Benang Webbing & Konstruksi Benang Jaring dipintal (Klust, 1993)

Untuk mengukur diameter benang selain pengukuran langsung dengan alat seperti micrometer, kaca pembesar dan mikroskop, ada cara lain seperti dibawah ini dengan menggunakan jangka sorong dan menggunakan penggaris sederhana.

Gambar 6. Cara Mengukur Diameter Benang

Benang dimasukkan kedalam jangka sorong lalu lihat ukurannya atau lilitkan benang 20 kali pada pensil lalu ukur panjang lilitannya. Bila benang dililitkan 20 kali sepanjang 60 mm maka diameter benang adalah = 60/20 = 3 mm.
Keterangan :
• Titre (denier): Td = berat (g) setiap 9000 m serat dalam bentuk yarn
• Metrik number: Nm = panjang (m) setiap 1 kg serat
• English number: Nec = panjang (kelipatan dari 840 untuk katun yard) setiap pon (lb) serat
• International: Tex = berat (g) setiap 1000 m serat system

Cara pengukuran panjang mata jaring (Mesh Size) dan bukaan mata jaring dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 1546/DPT.2/PI.320.02/IV/08 tanggal 14 April 2008 perihal Pedoman cara pengukuran panjang mata jaring (mesh size) dan bukaan mata jaring sebagai berikut :
A. Dengan Mata Jaring
1. Jaring Simpul
2. Mata Sigi Enam
3. Jaring Tanpa Simpul (Raschel Type)

Gambar 7. Cara Mengukur Mata Jaring (mesh size) Dengan Mata Jaring

Keterangan :
• Ukuran mata jaring teregang/mesh size (a) : Jarak (arah tegak) antara titik tengah dua simpul berhadapan dan mata jaring yang diregang (tertutup).
• Ukuran bukaan mata (OM) : Ukuran dalam maksimum (arah tengah) antara dua simpul yang berhadapan dari mata jaring yang direngang.
• Panjang kaki (bar) = b

B. Dengan Sepuluh Mata Jaring

Cara mengukur panjang jaring sejumlah sepuluh mata yang ditarik secara sempurna ke arah vertikal (sampai bar/kaki pembentuk mata jaring berimpit). Berdasarkan panjang jaring hasil pengukuran tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah mata sepuluh. Hasil pembagian tersebut adalah ukuran mata jaring (mesh size) jaring dimaksud.

Contoh : Terhadap 10 mata jaring yang ditarik sempurna, setelah diukur diperoleh ukuran panjang sebesar 30 cm. Selanjutnya 30 cm dibagi dengan jumlah mata (10 buah) diperoleh hasil 3 cm.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran mata jaring (mesh size) tersebut adalah 3 cm.

Gambar 8. Cara Mengukur Mata Jaring (mesh size) Dengan Sepuluh Mata

Pengukuran harus dilakukan pada beberapa titik / tempat yang berbeda dalam 1 (satu) bagian yang sama. Misalnya pada bagian kantong/cod-end pukat udang atau pukat ikan, panjang kantong dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian pada masing-masing bagian dilakukan pengukuran mesh size (dengan catatan : mengabaikan ukuran ekstrimnya) pada 10 (sepuluh) titik yang berbeda. Hasil masing-masing pengukuran tersebut kemudian ditentukan nilai rata-ratanya. Maka nilai rata-rata tersebut adalah ukuran mata jaring (mesh size) bagian yang dimaksud.

Cara sederhana mengukur mata jaring sebagai berikut :
• Tarik kencang satu baris benang (misal 10 mata) dalam arah tegak/vertikal (untuk arah N atau tegak).
• Ukur jarak antara titik tengah 2 simpul (atau sambungan) yang dipisahkan 10 mata.
• Bagi hasilnya dengan 10, hasil pembagian tersebut merupakan panjang satu mata jaring (mesh size).

Contoh Soal Sebuah potongan bahan jaring mempunyai jumlah mata sebanyak 10 buah seperti terlihat pada gambar di bawah. Setelah ditarik secara sempurna ke arah vertikal (sampai bar/kaki pembentuk mata jaring berimpit) ternyata panjang jaring tersebut adalah 10 cm yang diukur dari tengah simpul antara ujung yang satu dengan ujung yang lain dari sepuluh mata jaring tersebut. Berapakah panjang satu mata jaring dari potongan jaring tersebut?

Jawab dari pengukuran panjang 10 mata jaring = 10 cm. Maka panjang satu mata jaring = 10/10 = 1 cm

Gambar 9. Cara Sederhana Mengukur Mata Jaring (mesh size)

C. Alat Ukur Mata Jaring (Net Gauge)

Alat ukur mata jaring (net gauge) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur mata jaring yang dibuat oleh Pusat Riset Teknologi Kelautan Badan Riset Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Pengukur Mata Jaring Kecil, Pengukur Mata Jaring Besar dan Pemberat (bandul). Alat tersebut terbuat dari bahan kuningan.

Gambar 10. Alat Ukur Mata Jaring (Net Gauge)

Teknik pengukuran mata jaring yaitu dengan metode “wet and stretch open mesh size”, yaitu dengan cara bahan jaring dalam keadaan basah (operasional) serta tertarik. Dimana besarnya beban tarikan ditentukan oleh berat bandul.

Pelaksanaan pengukuran sebagai berikut ;
• Gunakan alat ukur mata jaring (net gauge) yang sesuai dengan lebar mata jaring yang hendak diukur.
• Masukan alat pengukur tersebut pada mata jaring.
• Atur posisi alat ukur sehingga kedua sisi alat ukur seperti gambar open mesh size diatas.
• Pasang pemberat (bandul) pada tempatnya sehingga posisi mendatar.
• Ukuran mata jaring dapat dilihat pada sisi-sisi alat ukur.

Gambar 11. Pemasangan Net Gauge Pada Mata Jaring

Gambar 12. Pengukuran Mata Jaring Dengan Net Gauge

Gambar 13. Cara Pengukuran Mata Jaring di Berbagai Negara

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai alat tangkap ikan seperti Jenis & Jumlah, Ukuran Pokok alat penangkapan ikan dan Mata Jaring (Mesh Size) jangan sampai tidak sesuai yang tertera pada Surat Izin Penangkapan Ikan.

Beberapa ketentuan ukuran alat penangkapan ikan adalah sebagai berikut :
1. Pukat Ikan (Fish Net), Mesh Size Kantong > 50 mm pada groud rope tidak menggunakan bobin dan rantai pengejut. Tidak dioperasikan oleh 2 (dua) kapal.
2. Pukat Udang (PU), Mesh Size Kantong > 30 mm memakai TED/API jarak jeruji > 10 cm. Tidak dioperasikan oleh 2 (dua) kapal.
3. Purse Seine Pelagis Kecil (PSPK):
- Mesh Size Kantong Min. 25 mm
- Mesh Size badan Min. 50 mm
4. Purse Seine Pelagis Besar (PSPB):
- Mesh Size Kantong Min. 25 mm
- Mesh Size badan Min 60 mm
5. Jaring Insang (Gill Net) di ZEEI (Permen No. PER.08/MEN/2008) tentang penggunaan alat penangkapan ikan jaring insang (gill net) di ZEEI.
A. Jaring Insang Hanyut (Drift Gill Net)
- Mesh Size Kantong min. 10 cm
- Panjang Jaring max. 10. 000 meter
- Kedalaman Jaring max. 30 meter
B. Jaring Insang Tetap (Set Gill Net)
- Mesh Size Kantong min. 20 cm
- Panjang Jaring max. 10. 000 meter
- Kedalaman Jaring max. 30 meter
6. Jaring Insang (Gill Net) di Periaran Teritorial. Untuk ukuran alat tangkap jaring insang diperairan teritorial tidak terlalu jauh berbeda dengan jaring insang yang dioperasikan di perairan ZEEI, kecuali ukuran panjang jaringnya dimana panjang jaring untuk alat tangkap jaring insang (gill net) yang dioperasikan di perairan teritorial max. 2500 meter.

Pustaka : Supardi Ardidja, 2007, Bahan Alat Penangkapan Ikan dan Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan, Surat Dirjen Perikanan Tangkap No. 1546/DPT.2/PI.320.02/IV/08 Tanggal 14 April 2008 Perihal Pedoman Cara Pengukuran panjang mata jaring (mesh size) dan bukaan Mata Jaring, BBPPI Semarang, 2006, Panduan Teknis Usaha Penangkapan Ikan, Pusat Riset Tehnologi Kelautan, Petunjuk Pemakaian Alat Ukur Mata Jaring, Beberapa Paparan dari Pejabat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

MUKHTAR, A.Pi, M.Si (Kepala Satker PSDKP Kendari, Pengawas Perikanan, Penyidik PPNS Perikanan, Dosen Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiah Kendari, Kepala SMKS Kelautan dan Perikanan, Pembina Marine And Coastal Conservation Faoundation Kendari)

Email : mukhtar_api@yahoo.co.id

Blog : http://mukhtar-api.blogspot.com

Web Site : www.p2sdkpkendari.com

Forum : Illegal_Fishing_Indonesia

Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut adalah Kewajiban Kita Bersama,

Guna Menjaga dan Melestarikan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Demi Kelangsungan Hidup Generasi Penerus Bangsa.

Mari STOP ILLEGAL FISHING

Kos Putri Salsabilla Kendari Sultra

Rumah Kos di Seputaran Bundara Pesawat Lepo Lepo Kendari. 

Hub Kami 081342791003

 

Atribut Pegawai Ditjen PSDKP

Atribut Pegawai Ditjen Perikanan Tangkap

 

READ MORE - CARA MENGUKUR MATA JARING

Hasil WOC Diragukan Selesaikan Masalah Kelautan Indonesia

[JAKARTA] Inisiatif Pemerintah Indonesia menyelenggarakan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado, Sulawesi Utara, hanya akan mengabaikan persoalan utama laut Indonesia yang menjadi muara sedimentasi dan limbah industri. "Hasil WOC dan CTI diragukan mampu menyelesaikan substansi persoalan kelautan," kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah, kepada SP, di Jakarta, Senin (6/4).

Dikatakan, dalam 15 tahun terakhir, setidaknya 10 negara menjadi aktor utama praktik kejahatan perikanan di perairan Indonesia. Maraknya kejahatan perikanan ini akan berdampak pada ketidakberlanjutan sumber daya ikan. "Bahkan, bisa berujung pada krisis. 


Di samping itu, perairan Indonesia juga menjadi ladang subur bagi pembuangan limbah beracun industri tambang, minyak, dan gas. Di perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, ditemukan hampir setiap tahun tumpahan minyak mentah (tarball)," katanya.

Dicontohkan, secara bertahap, hutan bakau di Pulau Sulawesi dan Jawa telah dikonversi untuk pertambakan dan mengalami kerusakan teramat parah. Dari sekitar 4,2 juta ha tambak pada tahun 1982, kini tak kurang dari 1,9 juta ha dalam 3 tahun terakhir. 

"Karena itu, dapat dipastikan, upaya mengoptimalkan peran laut dalam menangani masalah perubahan iklim, yang menjadi tema utama WOC mustahil dapat terwujud," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah diplomasi yang cerdas. Upaya ini diperlukan untuk menuntut dihentikannya praktik kejahatan perikanan di perairan Indonesia, khususnya oleh Thailand, Filipina, Taiwan, Korea, Panama, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar.

Menjaga Laut

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Freddy Numberi di Manado Selasa (7/4) mengatakan, laut sangat berperan menurunkan emisi karbon dan mengatasi pemanasan global. Karena itu, masyarakat dunia, harus menjaga laut jangan tercemar dan perusakan terumbu karang. 

Selama dua hari di Sulut Numberi bersama Sekretaris Menkokesra Prof Dr Indroyono Susilo, melakukan, dialog dengan 300 peserta Forum Komunikasi BUMN di Sulut, mengenai manfaat WOC dan CTI) Summit yang akan berlangsung 11-15 Mei 2009 di Manado serta peluang bisnis, pariwisata pasca WOC di Manado. 

Freddy Numberi, yang juga Ketua Panitia Nasional WOC dan CTI Summit mengatakan, laut yang merupakan, 90 persen lebih luasnya dari daratan itu banyak manfaat untuk menurun kan emisi. Dan untuk mengatasi pemanasan global. Namun, kurang diperhatikan di kalangan masyarakat dunia. Saat Konferensi Pemanasan Global di Bali, dari 800 materi, hanya satu materi tentang laut. [W-12/136]

Sumber: http://www.suarapem baruan.com

READ MORE - Hasil WOC Diragukan Selesaikan Masalah Kelautan Indonesia

Nelayan Tradisional Pahlawan Pangan

MANADO—Sulut seharusnya berbangga masih mempunyai nelayan tradisional yang selama ini terus menyuplai kebutuhan pangan. Dan, semestinya juga hal ini mendapat penghargaan dari dari 2,2 juta rakyat Sulut karena asupan protein hewani bisa terus terpelihara.

Sebenarnya, 6 April merupakan Hari Nelayan Tradisional, tapi selama ini tidak pernah diperingati, bahkan oleh nelayan itu sendiri. Pasalnya, nelayan tradisional saat ini terus terancam dengan sumber penghidupannya. Ironisnya lagi mereka perlahan-lahan tergusur dari ruang tinggal mereka. “Sudah saatnya nelayan harus bersatu dan bangkit menatap masa depan yang lebih baik,” ujar Dr Ir Rignolda Djamaluddin MSc, Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara.

Menurut Rignolda, peringatan hari nelayan Senin (6/4) lalu punya arti penting. Dimana, Asosiasi Nelayan Tradisional Sulawesi Utara (ANTRA) baru terbentuk saat Kongres Nelayan Tradisional Sulawesi Utara Kamis (2/4) lalu. “Bukti komitmen dan perhatian pemerintah sangat diperlukan para nelayan tradisonal,” ujarnya.  
Dari peringatan Hari Nelayan itu, tambah Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sulut Yahya Laode, telah melahirkan 7 poin resolusi penting (lihat grafis). ”Resolusi ini dibuat bukan semata-mata untuk menyelamatkan kehidupan nelayan sekarang, tetapi untuk akan datang bagi generasi muda penerus Sulut,” tandasnya. (cw-06) 


RESOLUSI KONGRES NELAYAN TRADISIONAL SULAWESI UTARA

- Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkrit penghentian segala bentuk illegal fishing mulai dari pencurian ikan oleh pihak asing hingga praktek penangkapan yang merusak.

- Hentikan segala bentuk eksploitasi di wilayah pesisir yang dapat mengancam mata pencarian dan tempat hidup nelayan seperti rencana pertambangan pasir besi di Sangihe

- Pemerintah harus melakukan tindakan nyata penghentian segala bentuk aktivitas yang dapat mengancam kehidupan laut seperti masukan logam berat dari aktifitas pertambangan

- Pemerintah manado harus menghentikan perluasan areal reklamasi pantai dan segera memenuhi hak-hak nelayan yang belum diberikan seperti tempat tambatan perahu bagi nelayan tradisional

- Dinas kelautan dan perikanan tingkat I dan II harus mengevaluasi ulang semua bentuk bantuan kepada nelayan dan memastikan bahwa semua bantuan diterima oleh nelayan

- Pemerintah harus mengupayakan tersedianya system perbankan dan pemasaran yang adil bagi nelayan tradisional

- Otoritas taman nasional bunaken harus memberikan akses menangkap ikan kepada nelayan dan menghentikan segera tindakan kriminalisasi terhadap nelayan

Sumber : Manado Post, Kamis 9 April 2009 (PUBLIKA)

READ MORE - Nelayan Tradisional Pahlawan Pangan

Sekitar 90 Persen Nelayan Hidup Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Bertepatan dengan Hari Nelayan Indonesia pada 6 April, sekitar 90 persen kepala keluarga (KK) nelayan masih hidup dalam kemiskinan.
   
"Situasi nelayan tradisional yang terhimpit krisis ini, akibat dari kebijakan yang lebih berat kepada pengusaha dan pemilik modal," kata koordinator Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional Indonesia (KPNNI), Dedy Ramanta, di Jakarta, Senin (6/4).
   
Kondisi tersebut, menurut Dedy, membuat para nelayan tradisional yang memiliki partisipasi aktif dalam menyumbang protein hewani terpinggirkan. 


Ia menyebutkan, dari enam juta kepala keluarga (KK) nelayan dan petambak tradisional berkontribusi mendongkrak produksi perikanan nasional sebesar 10 juta ton di 2008. "Ironisnya, kehidupan mereka justru makin sengsara dan terlilit utang. Apalagi sekarang lebih banyak cuaca buruk," ujar dia.
   
Sementara itu, terkait dengan Hari Nelayan Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta negara mengakui dan melindungi wilayah perairan nelayan tradisional, memenuhi hak-hak nelayan tradisional yang diatur dalam konstitusi.
   
Selanjutnya, Kiara juga meminta negara memulihkan fasilitas utama nelayan tradisional dan mengakui keikutsertaan perempuan nelayan dalam kegiatan perikanan melalui undang-undang.
   
Selain itu, negara harus menjamin keberlanjutan sumber daya laut dan perikanan nasional demi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sumber: http://bisniskeuang an.kompas. com

READ MORE - Sekitar 90 Persen Nelayan Hidup Miskin

Bertanya pada Ikan Paus?

Oleh D Elcid Li

http://www.pos- kupang.com/ index.php? speak=i&content= file_detail& jenis=14& idnya=24077& detailnya= 1

Peneliti spesies manusia, anggota Forum Academia NTT (FAN), sedang
dikonservasi di Birmingham, Inggris

KETIKA pertama kali diteliti oleh perwakilan pemberi beasiswa (Ford
Foundation) tiga tahun lalu penulis ditanya, "Apa hal yang paling
berbeda antara di sini (Birmingham, Inggris) dan di Indonesia yang
mengagetkan Anda?" Saya menjawab, "Kalau di sini anjing yang obesitas
(kelebihan berat badan) ada program khusus untuk diet, menurunkan
berat badan, sedangkan di kampung bayi yang mati busung lapar tidak
ada yang peduli." Peneliti yang juga antropolog dari AS itu diam.
Mungkin ada yang ia pikirkan.

Cerita di atas seolah terulang kembali ketika membaca berita tentang
pecinta ikan paus dan program insitusi lingkungan global semacam WWF
(World Wild Fund) yang hendak membikin lokasi konservasi baru di Laut
Sawu, dan bingungnya nelayan Lamalera yang merasa terancam
penghidupannya.

Tulisan ini semata-mata mencoba mendudukkan di mana artinya manusia di
mata manusia lain dengan pandangan bahwa sejarah manusia itu berbeda
dan itu membuat pandangannya terhadap dunia pun beda. Alur tulisan ini
ada dalam alur anthropocentric. Argumentasi lanjutannya dalam
pandangan hidup di Indonesia dikenal dengan nama berdikari (berdiri di
atas kaki sendiri), atau dalam ulasan yang lebih memadai oleh Ivan
Illich (1973) disebut conviviality. Konsep ini coba dibuka untuk
melihat kembali kaitan antara intervensi lembaga lingkungan ini dan
implikasinya terhadap kemampuan berdikari masyarakat.

Pornografi WWF?
Kisah ini bermula dua tahun silam, ketika sejumlah wartawan takjub
meliput ada 'dermawan' yang memberikan kamera kepada warga pesisir di
Lamalera, di Pulau Lembata untuk merekam kehidupan mereka. Hasil
pengambilan gambar itu kemudian dibawa ke mana-mana untuk dipamerkan
oleh institusi pencinta satwa liar ini.

Sebagian orang di kalangan ini menyebut sebagai usaha penelitian
partisipatif. Menyertakan masyarakat dalam terlibat dalam project itu.
Tetapi, apakah benar begitu, kita yang tamu malah mengajak orang
setempat untuk terlibat? Kapan ada waktu untuk mengenal mereka, dan
keluar dari manual project yang dibawa, sehingga kita pun bisa
orisinil dan asli dalam bereaksi? Dan slogan partisipasi tak seperti
slogan orang yang hendak menyuntik serum tanpa perlu tahu apa
penyakit? Atau, kalau pun tak ada penyakit, tetap saja intervensi itu
harus dijalankan dengan asumsi bahwa yang sederhana dan berbeda itu
tetap keliru dan harus diperbaiki?

Pertanyaan-pertanya an itu ditunda dulu. Sejumlah warga di Lamalera
dilukiskan oleh para juru warta sibuk dan gembira menggunakan kamera
(pinjaman yang totalnya 50 biji) untuk mengambil gambar seisi
kehidupan mereka. Tapi dua minggu ini di akhir Bulan Maret 2009,
berita tentang embrio ide pelarangan perburuan ikan paus; maupun
setelah mendapat reaksi keras pihak pecinta ikan paus memberi
alibi/mengedit pesan menjadi: yang dilarang adalah perburuan ikan paus
tertentu dan yang sedang hamil. Dan seorang penelitinya berujar, "Ini
serupa dengan apa yang telah menjadi kearifan masyarakat lokal?"

Pertanyaan kepada para cerdik pandai ini, "Jikalau kearifan itu sama
dengan apa yang hendak kalian paparkan, lantas mengapa para orangtua
di kampung harus ketakutan?" Dan lagi, "Jikalau sama apa yang hendak
kalian bedakan dengan menambah peraturan ini?" Kalau pun para nelayan
Lamalera bukanlah target utama dari project WWF, mengapa intervensi
itu langsung diarahkan kepada mereka? Kalau memang nelayan dengan
kapal-kapal moderen yang menjadi target, kenapa kalian harus pergi ke
Lamalera?

Firasat dulu ketika membaca berita di atas itu ternyata terbukti,
kamera yang dipinjamkan kepada masyarakat adalah 'kuda troya' untuk
mempertontokan aurat kehidupan masyarakat ini. Singkat kata, air susu
dibalas dengan air tuba. Atau, dalam bahasa yang lebih tajam, para
kawan-kawan dari WWF tidak mengerti manusia dan lebih mengerti 'satwa
liar', sehingga tidak tahu mengucapkan kata 'terima kasih' dengan
pantas untuk kepercayaan masyarakat yang pernah menerima mereka dengan
suka cita. Sehingga hari-hari ini berita yang ada di media adalah
suara kebingungan orang kampung para nelayan pemburu ikan paus
tradisional yang dilakukan musiman.

Bagi para peneliti satwa liar dan para pegawainya. Lamalera hanyalah
tempat singgah sementara untuk sebuah project. Bahkan dalam pandangan
ilmuwan, ini cuma satu titik perjalanan kawanan ikan paus dalam
berenang mengarungi bumi. Sedangkan bagi orang Lamalera di laut inilah
tempat hidup mereka. Dua cara pandang yang berbeda, terkait dengan
diri (subyektivitas) .

Jika seorang ahli ikan paus bisa membedakan sekian species ikan paus,
maka izinkanlah kita bersama-sama mencoba membedakan species manusia
sebagai bentuk konkrit lanjutan dari tradisi berpengetahuan barat
mengikuti August Comte, perintis sosiologi di Paris. Tesis utama dari
pikiran ini, menurut saya: "Semua manusia sama di mata Tuhan, tetapi
setiap manusia tidak sama di mata manusia."

Perbedaan Species Manusia
Seorang ilmuwan yang meneliti ikan paus mungkin lebih mengenal ikan
paus dibanding mengenal species-nya yang sejenis: manusia, dengan
variasi warna kulit (pigmen) yang disebut ras, stratifikasi ekonomi
(kelas), maupun kumpulannya yang disebut bangsa, apalagi perbedaan
budaya tempatnya berpijak. Jika ikan paus bisa diamati perjalanannya
mengelilingi bumi dengan memasang tag, dan memantaunya lewat satelit,
maka untuk mengerti manusia aslinya jauh lebih kompleks, sudah pasti
kita tidak hanya berbicara ia sudah berenang/berjalan ke mana saja,
makan apa untuk bertahan hidup, dan apa yang ia maksudkan dengan
hidup.

Untuk itu menyamaratakan manusia dan ikan paus pun perlu dilihat dari
cara pandang yang berbeda. Bagi seorang pegawai lembaga lingkungan
internasional, kawasan konservasi seperti kebun binatang internasional
yang bisa ia kunjungi sesekali. Sedangkan bagi para nelayan Lamalera,
itulah hidup mereka.

Bicara soal budaya dan perangkat sosial di dalamnya tidak mungkin
dimengerti oleh para kaum kosmopolitan yang tak mengerti artinya
rumah. Para pegawai lembaga jenis ini masuk kampung dan bertemu
manusia lain seperti melihat makhluk eksotis, dan ketika bertemu
dengan manusia yang sama di ruang yang lain, ia pasti akan bertindak
berbeda dalam menyapa. Terasa benar bahwa: 'di mata manusia, manusia
lain tidaklah sama'.

Menikmati Pornografi Pengetahuan
Ketika gunung hilang dan sekian satwa hilang di Papua dimakan
Freeport, itu tidak pernah menjadi perhatian WWF, dan tidak pernah
dibicarakan di forum-forum resmi. Karena itu bagian dari modernitas.
Sebaliknya sejumlah satwa eksotis yang melintas perkampungan nelayan
menjadi perhatian. Jika WWF benar-benar ingin heroik membela satwa
tentu berpikir bahwa proyek-proyek tambang yang sudah diprotes sekian
aktivis tambang itu menyimpan persoalan. Karena persoalan tambang pun
menjadi persoalan di Lembata, karena mengancam aspek penghidupan
masyarakat setempat.

Sepertinya WWF meletakkan ini sebagai blind spot, dan tidak mau
belajar. Sebab konsep harmoni yang dimaksud WWF masih hanya dalam
dualisme manusia dengan binatang, sedangkan harmoni melibatkan manusia
dan manusia lain belum menjadi hitungan. Hal ini luput dalam kajian
karena epistemologi pengetahuan yang dipakai ada dalam langgam ilmu
alam.

Kehidupan orang moderen biasanya hanya satu jalur. Kalau ia ingin
menjadi pemain sepak bola maka ia hanya hidup dan disiapkan untuk
menjadi sepak bola. Begitu pun seorang peneliti ikan paus,
keintimannya pada ikan paus melebihi rasa sayangnya pada manusia. Ia
bisa jatuh cinta pada ikan paus dan melupakan keluarganya. Itu biasa.

Project pun bukan mengikuti arus laut, tetapi mengikuti arus uang.
Putaran ekonomi. Sebab itu para nelayan dari Lamalera tidak bisa
mengatur hidup orang di Eropa. Tetapi orang dari Eropa bisa datang dan
mengatur 'hidup' nelayan di Lamalera. Atau orang dari Lamalera tidak
bisa mengatur seorang aktivis lingkungan yang berumah di Jakarta.
Karena memang kita tidak sama. Untuk itu seorang ilmuwan pakar ikan
paus tentu harus lebih bisa bertanggung jawab ketika menyebut: 'sama
itu'. Apanya yang sama?

'Konservasi' ikan paus ini pun bisa dipandang sebagai ekspresi
'kegilaan' manusia moderen yang tidak mampu menemukan hidup (lagi).
Apakah dengan mengerti jalur perjalanan ikan paus di bumi, lantas Anda
lebih mengerti soal hidup? Dan peneliti itu menjawab, "Kami mengerti
hidup Anda karena sudah melihat seluruh gambar Anda." Maka
pertanyaannya pada peneliti, "Apakah kami ini kalian anggap seperti
ikan di dalam aquarium?"

Orang-orang yang melihat melihat manusia lain sebagai benda bukanlah
manusia, sehingga tidak perlu didengarkan. Cukup dimengerti saja.
Tetapi lain kali, siapa pun yang berbaik hati datang membawa
bantuan/memberikan fasilitas perlulah kita bertanya, "Ada maksud apa?"
Sebab saat ini yang baik itu makin jarang yang gratis. Itu bisa jadi
sekedar jerat, meletakkan kita dalam tata pengetahuannya dan dalam
piramida kuasa.

Ataukah para ahli ikan paus dan para aktivis WWF merasa lebih mengerti
manusia dengan bertanya pada ikan paus? "Bukankah ikah paus tidak
bisa berbicara?" Memang benar ikan paus tidak bisa berbicara, sehingga
'aku' kalianlah yang bicara, seolah-olah mengerti ikan paus, padahal
hanya mengerti diri sendiri.

Kenapa Harus Protes?
Dalam pandangan berdikari, setidaknya ada tiga alasan mengapa cara
kerja WWF perlu ditolak. Pertama, project WWF ini mengancam pola hidup
subsisten masyarakat laut Lamalera. Kedua, seharusnya sejak awal
agenda WWF perlu dibuka sehingga proses 'berpatner' ini tidak menjadi
arena penaklukan. Ketiga, metode partitipatif yang melibatkan
penggunaan alat bantu kamera sebagai bagian dalam visual method
seharusnya berpijak pada etika. Artinya, apakah Anda para pekerja LSM
WWF berkenan meng-expose cara Anda mencari makan, jika diberikan
kamera memotret interior hidup anda? Kenapa dalil private itu hanya
berlaku untuk anda? Tidak sama bukan?

Singkatnya, aktivis WWF terlalu menggampangkan persoalan ini dan hanya
berpatokan pada manual project pembentukan lokasi konservasi. Jika
lokasi konservasi sudah dibentuk, tentu ada aturan yang berlaku.
Aturan yang dimaksud disebut merupakan hasil kajian scientific. Apakah
benar bahwa supremasi scientific itu terhadap pengetahuan masyarakat
lokal itu benar?

Di titik ini, perbedaan pengetahuan antara pegawai WWF berbeda hingga
persoalan ontologis dan tidak menjadi perhatian pegawai WWF maupun
para ahli ikan paus itu. Ahli ikan paus hanya berpikir soal konservasi
ikan paus, tetapi tidak paham bahwa dalam sejarahnya baru pertama kali
ini masyarakat laut Lamalera ditaklukkan. Karena konservasi tentu akan
diikuti dengan 'mandor' pengontrol, yang berarti masuknya state
apparatus ke dalam masyarakat subsisten. Padahal dalam negara yang
hanya menjadi lokasi pasar dan sumber bahan baku, watak aparatnya pun
serupa dengan kutu busuk. Ini tidak menjadi keprihatinan, karena
fokusnya lebih pada ikan paus.

Di mata Tuhan kita adalah sama, sehingga para nelayan Lamalera tidak
lebih rendah daripada para aktivis WWF maupun ahli dari mana pun.
Sebab jarak tempuh manusia pada sang pencipta adalah sama dari mana
pun di bumi ini. Sehingga sistem kasta pengetahuan pun perlu dibuka
agar tidak porno. Di mata Tuhan pemberi hidup kita sama. Tetapi tidak
di mata manusia. Atas nama keyakinan pada Sang Pencipta, maka kita
berhak untuk berbicara tentang hidup kita. *

READ MORE - Bertanya pada Ikan Paus?

Kapal Illegal Fishing Dirampas Untuk Negara

Kapal Illegal Fishing asal Philipina yang melakukan tindak pidana Perikanan yang terjadi pada hari Senin Tanggal 7 November 2008 jam 06.00 di Laut Banda pada posisi 02° 29’ 608” LS – 125° 02” 716” BT yang dilakukan oleh tersangka JONNI KATIHO (Nakhoda KM. JOHSUA 22-B) dan EDWIN BAHIAN (KKM KM.JOHSUA 22-B) yaitu menggunakan tenaga kerja asing tanpa dilengkapai dokumen dan penggunaan dokumen perikanan yang diduga palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.03/MEN/2007 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Pasal 98 jo. Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 13 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan jo. Pasal 21 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap. KM. JOHSUA 22 - B ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan KP. Todak 002 milik Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP. Kapal tersebut dilakukan penyidikan oleh PPNS Perikanan Mukhtar, A.Pi dan Tri Wahyu Widoyartono, S.Ip.

Pada tanggal 19 Maret 2009 yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari menjatukan vonis pidana terhadap tersangka selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan. 
Barang bukti dirampas untuk negara berupa:
1. Kapal KM. JOHSUA 22 - B dan Dokumen Kapal 1(satu) Unit
2. Sampan 12 (dua belas) Buah
3. Uang sejumlah Rp. 5.063.500,- (lima juta enam puluh tiga ribu laima ratus rupiah,-) yang merupakan hasil lelang Ikan Tuna sebanyak 9 (sembilan) ekor (410 Kg) 
4. BBM (Solar) 5 (lima) drum (± 1000 Liter)
5. Alat Navigasi 1 (satu) Set
6. Alat Tangkap Hand line 19 (sembilan belas) unit

Menurut Jaksa Penuntut Umum Bapak Eki Moh. Hasim, SH dalam waktu dekat akan melelang barang bukti melalui Kantor Lelang Negara karena sudah mempunyai kekuatan hukum.
Sumber : Satker PSDKP Kendari.

READ MORE - Kapal Illegal Fishing Dirampas Untuk Negara

INDONESIA – AUSTRALIA DISKUSI UPAYAKAN PERIKANAN LESTARI

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA) menyelenggarakan diskusi di Kuta, Bali, hari Rabu, 1 April 2009 yang lalu, dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya tanggal 19 – 20 Maret 2009 yang lalu. Tujuan pertemuan tersebut adalah guna mempersiapkan kegiatan workshop di berbagai daerah untuk mengupayakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di perbatasan Indonesia-Australia. 

Diskusi yang diikuti oleh pejabat DKP, AFMA, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten terutama dari wilayah Indonesia kawasan Timur tersebut menyepakati untuk menyelenggarakan workshop secara berangkai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Jawa Timur. Workshop tersebut akan diperuntukkan bagi pejabat terkait dari provinsi, kabupaten, penyuluh perikanan, dan tokoh nelayan. 

Dalam workshop nantinya akan dijelaskan tentang keberhasilan kegiatan bersama Indonesia-Australia dalam memerangi illegal fishing, termasuk patroli bersama di perbatasan dua negara. Juga disampaikan mengenai program pemberdayaan yang dimungkinkan untuk menjadi mata pencaharian alternatif bagi nelayan yang semula beroperasi di perbatasan dua negara.

Sistem penyuluhan perikanan di kabupaten yang akan dijelaskan, karena metode kampanye pelestarian perikanan dan mencegah illegal fishing ini adalah melalui kegiatan penyuluhan. Penyuluhan tersebut didukung oleh alat bantu peta perairan perbatasan yang disepakati oleh kedua negara. 

Memang pada perbatasan Indonesia-Australia terdapat wilayah yang unik, berdasarkan kesepakatan dua negara. Pertama, terdapat wilayah yang tumpang tindih atau overlap antara penerapan dua rezim penentuan batas laut yang berbeda. Australia menganut rezim lintas kontinen, sedangkan Indonesia menggunakan rezim zona ekonomi eksklusif. Dalam aturan internasional terdapat delapan rezim penetapan batas wilayah. Sehingga dalam penerapannya, telah disepakati bahwa pada wilayah tersebut Indonesia memiliki jurisdiksi untuk pengelolaan ikan yang berenang (swimming fisher), sedangan Australia mempunyai jurisdiksi terhadap biota yang menempel di dasar laut (sedentary fish species), seperti teripang.

Kedua, ada wilayah yang disepakati sejak tahun 1974, karena bentuknya dalam peta seperti gambar peti, maka dikenal dengan wilayah “MoU Box”. Walaupun menurut rezim ZEEI (Zona Economi Exklusif Indonesia) sebetulnya terhitung wilayah Australia, akan tetapi karena disana merupakan wilayah penangkapan ikan atau teripang sejak jaman dulu oleh nelayan Rote, maka khususnya tradisional boleh beroperasi menangkap ikan disana. Di gugusan pulau Rashmora tersebut terdapat makam nenek moyang nelayan Rote, yang sering diziarahi.

Ketiga, wilayah di kawasan “MoU Box” tersebut adapula yang lebih ketat pengaturannya, karena termasuk dalam Cagar Alam Nasional Australia, yakni Pulau Pasir dan Pulau Baru. Disana nelayan tradisional hanya diperbolehkan untuk mengambil air tawar dan menangkap ikan untuk konsumsi disitu saja. Bahkan di Pulau Baru, hanya diperbolehkan bagi nelayan tradisional yang berlindung pada saat cuaca buruk.

Karena keunikan yang agak rumit tersebut, maka diperlukan penjelasan melalui penyuluhan, yang diawali dengan workshop tersebut. Upaya yang bertema untuk mengelola sumberdaya perairan diperbatasan secara lestari tersebut dilaksanakan secara persuasif, dan didukung dengan program pemberdayaan ekonomi. Adapun terhadap pelaku illegal fishing yang melanggar jurisdiksi wilayah Indonesia maupun Australia, kedua Negara bekerjasama melakukan penegakan dan penindakan, diantaranya dengan melakukan patroli bersama.

 
 

Jakarta, April 2009
   
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi

ttd


Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed

READ MORE - INDONESIA – AUSTRALIA DISKUSI UPAYAKAN PERIKANAN LESTARI

Hari Nelayan dan Sistem Ekonomi Tengkulak

Oleh: Endan Suwandana, ST., M.Sc.

Mungkin hanya sedikit orang yang tahu bahwa tanggal 6 April adalah Hari Nelayan Nasional. Penulis sendiri belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai penetapan tanggal tersebut dan sejarahnya. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP RI) pun nampaknya belum menjadikan tanggal tersebut sebagai agenda resmi tahunan. Sepengetahuan penulis, baru Hari Nusantara-lah (13 Desember) yang rutin diperingati setiap tahun.

Terlepas dari benar atau tidaknya, tapi itulah setidaknya yang kita dapatkan dari Situs Wikipedia (free-online ensiklopedia) yang menyatakan tanggal 6 April sebagai Hari Nelayan Nasional. Konon, di Pelabuhan Ratu Sukabumi, setiap tahun para nelayan memperingati hari ini dengan berbagai aktifitas seperti ritual adat, lomba-lomba, pesta rakyat, dsb.

Urgensi hari nelayan memang sudah patut dipikirkan, karena nelayan merupakan salah satu konstituen terbesar warga negara di negeri bahari ini. Kalau kita memiliki hari buruh, hari arsitektur, hari tani, hari dokter, hari guru, dll maka tidaklah berlebihan apabila kita pun ingin mengangkat harkat martabat nelayan melalui Hari Nelayan.

Beberapa negara pun sudah lama merayakannya, seperti Filipina, India, Trinidad and Tobago, St. Vincent Karibia, British Virgin Island Karibia, Barbados, dll. Mereka menyebutnya fisherfolk day atau fisherman day. Pada hari-hari itu pesta nelayan menjadi pesta rakyat yang luar biasa dan mampu mendatangkan ratusan turis manca negara. Lomba dan pesta dipadukan menjadi sebuah rangkaian atraksi yang menarik selama beberapa hari.

Bahkan sejak November 1998, President Bill Clinton telah mencanangkan Hari Perikanan Dunia (World Fisheries Day) yang jatuh setiap tanggal 21 November melalui Proclamation 7150. Salah satu kalimat yang penting dari teks proklamasi itu adalah “World Fisheries Day is not only an occasion for celebration, it is also a time to raise awareness of the plight of so many of the world's fish resources”. Demikian itulah seruan Presiden Clinton agar kita dapat meningkatkan kesadaran terhadap sumberdaya ikan dan tentunya juga kesadaran terhadap nasib dan kesejahteraan nelayan.

Banyak sekali permasalahan nelayan yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini, sebut saja kemiskinan, BBM, sampah, tingkat pendidikan, sumberdaya ikan, konflik antar nelayan, formalin, tengkulak, dsb. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah pun telah menggulirkan banyak sekali program dan kegiatan dengan jumlah uang yang tidak sedikit, seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Solar Packed Diesel Nelayan (SPDN), PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan langsung alat-alat perikanan dan masih banyak lagi.

Namun demikian kemiskian masih menjadi “trademark” yang kita saksikan sehari-hari. Ratusan penelitian sosial pun dilakukan dan hampir semuanya berkesimpulan sama, yaitu bahwa kemiskinan ini adalah kemiskinan struktural (structural poverty) yang telah melembaga. Menghilangkan kemiskinan model ini tidak semudah teori sosial ekonomi manapun. Implikasinya, kalau ingin berhasil, maka semua program pemerintah harus mengikuti dan memperhatikan pola kehidupan sosial ekonomi dan budaya mereka.

Sistem Ekonomi Tengkulak

Butuh waktu yang lama untuk mengurai satu demi satu permasalahan nelayan di atas. Pada kesempatan ini cukup kita fokuskan pada peran tengkulak yang menjadi problematika tak berkesudahan bagi nelayan dan selalu muncul dalam setiap laporan penelitian sosial ekonomi nelayan.

Setuju atau tidak, negara kita menganut sistem ekonomi kapitalis. Pada sistem ini, aktifitas ekonomi tengkulak adalah hal yang dianggap sah-sah saja, karena mereka adalah para pemilik modal (capital holder) yang boleh melakukan apa saja selama saling membutuhkan. Maka dari kacamata bisnis, tengkulak adalah sebuah sistem ekonomi yang sah. Dimana setiap pebisnis, apapun bentuknya baik firma ataupun perseorangan, tentu akan berupaya untuk mempertahankan bisnisnya. Upaya tersebut bisa dalam bentuk discount, iklan, entertain, pembentukan opini, dan sebagainya.

Sebagai sistem ekonomi, tengkulak pun mengeluarkan biaya “iklan” dan “entertain” untuk mempertahankan bisnisnya. Bentuknya adalah dengan melakukan pendekatan sosial (social approach). Mereka dapat memberikan pinjaman tanpa kolateral (agunan) kepada para nelayan kapanpun mereka butuhkan. Tentu dengan harapan agar mereka tetap terikat dan tidak lari kepada tengkulak lain. Mirip dengan iklan berhadiah produk-produk di televisi yang selalu ingin mengikat pelanggannya. Hasilnya, kemiskinan nelayan tetap terpelihara karena monopoli harga ikan dan sistem pemasaran ditentukan oleh sang tengkulak.

Sama sekali tidak ada yang salah dengan sistem itu, karena itu adalah gambaran kecil dari sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Para pemodal besarlah yang memiliki sistem kekuasaan ekonomi. Kita bisa melihat bagaimana supermarket waralaba sampai berdiri megah di sudut-sudut desa. Makanya, apapun upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, jika tanpa menyentuh sistem ekonomi yang sudah mendarahdaging ini, maka bagaikan upaya menggantang asap.

Itulah mungkin alasannya mengapa pada Agustus 2008 lalu, Wapres Jusuf Kala setuju-setuju saja dengan usulan dibentuknya Asosiasi Punggawa Nasional (APN) yang dipimpin oleh Bupati Rembang, M. Salim. Karena memang dari kacamata pebisnis sejati, punggawa atau tengkulak adalah sebuah sistem ekonomi yang tidak melanggar prinsip ekonomi, apalagi belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang tengkulak.

Tentu ide dan persetujuan wapres ini bukan untuk mengekalkan kemiskinan nelayan (sustainable poverty), karena tidak mungkin seorang negarawan melakukan ide yang kontraproduktif dengan program-programnya sendiri. Mungkin beliau berpendapat, dengan dibentuknya wadah para tengkulak itu, maka pemerintah dapat mulai “mewarnai” sistem ekonomi mereka yang sudah diwariskan secara turun temurun itu.

Perfect Market dan Intervensi Pemerintah

Dalam teori ekonomi dikenal istilah kesempurnaan pasar (perfect market). Secara sederhana, keadaan inilah yang diharapkan oleh semua orang untuk terjadi, karena pada kondisi ini semua pihak akan merasa senang. Sama-sama untung dan tidak ada yang membatasi dan menghambat dalam setiap tahapan interaksi. Dalam tataran praktis, tentu sistem ini belum pernah terwujud, karena akan cukup sulit untuk memuaskan semua orang. Pasti akan selalu ada elemen yang ingin meraup keuntungam lebih, sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu untuk meraih sebesar-besarnya keuntungan dengan mengefisienkan upaya. Dan ada pula yang dirugikan atau bahkan terlempar dari mekanisme pasar.

Itulah alasannya mengapa pemerintah, sebagai pihak yang melindungi semua komponen pasar, harus menyediakan instrumen untuk menjaga agar tidak terjadi kegagalan pasar (market failure). Pemerintah perlu melakukan intervensi terhadap pasar, melalui berbagai instrumennya, agar roda perekonomian dapat tetap berjalan. Dari sinilah kita mengenal istilah kebijakan subsidi (subsidy) untuk petani atau nelayan kecil, karena mereka tidak mampu menyediakan unsur faktor produksi, seperti pupuk atau BBM. Tanpa subsidi, mustahil ada beras dan ikan, karena biaya produksi lebih besar dari pada keuntungan (non-profitable). Selain itu kita juga mengenal istilah-istilah lain seperti kebijakan fiskal dan moneter, pengurangan pajak, deregulasi, anti-monopoli, dan sebagainya.

Kembali pada sistem ekonomi tengkulak, maka intervensi semacam inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur hegemoni sistem ekonomi tengkulak, dimana pada kondisi tertentu mereka telah menciptakan sistem monopoli. Bagaimana tidak, mereka beroperasi mulai dari penyediaan finansial, pemilikan faktor-faktor produksi, dan menentukan jalur pemasaran. Artinya semua mata rantai mereka kuasai. Bisa jadi sistem ini tidak sesuai dengan Pasal 17 UU No. 05/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemerintah perlu memikirkan peraturan yang dapat membantu nelayan kecil keluar dari mekanisme pasar yang seperti ini. Tentu bukan dengan memusuhi tengkulak, karena sesuai dengan hukum ekonomi, mereka tidak dapat dipersalahkan. Begitu pula dari sisi hukum budaya, karena pada kenyataanya mereka adalah orang-orang yang dihormati dan dibela oleh para pekerjanya.

Pemerintah dapat menciptakan suatu sistem ekonomi yang saling kait mengait antara pekerja, tengkulak, TPI, koperasi dan pemerintah sebagai pengawas dan pengendali. Bisa saja para tengkulak dirangkul dan diberikan bantuan modal oleh pemerintah, karena memang merekalah yang dianggap layak (bankable). Selanjutnya bantuan itu dapat digunakan untuk membiaya para anggotanya atau memperluas usahanya. Tapi mereka dipagari oleh aturan-aturan yang mengatur jalur pasar ikan, mulai dari produksi sampai pemasaran. Keterkaitan semua komponen harus diatur, sehingga jalur-jalur distribusi ikan yang tidak melalui mekanisme ini dapat diperiksa oleh pos-pos retribusi hasil laut yang ada di jalan raya. Pada tingkat daerah, regulasi intervensi pemerintah semacam ini dapat dipikirkan mekanismenya dan diputuskan melalui perda atau peraturan kepala daerah.

Sistem Bagi Hasil

Sebenarnya pemerintah sudah lama memikirkan nasib petani dan nelayan kecil ini, bahkan mulai dari zaman orde lama. Pemerintahan yang berbau “sosialis” itu justru telah mengeluarkan sebuah Undang-Undang yang betul-betul melindungi rakyat kecil, baik petani maupun nelayan, yaitu UU No. 02/1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil (Pertanian) dan UU No. 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Bahkan pelaksanaan bagi hasil ini harus diawasi oleh pemerintah daerah untuk menghindari pemerasan dan ketidakadilan.

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut betul-betul mengatur secara rinci praktek bagi hasil usaha perikanan. Seperti Pasal 3 ayat 1) UU 16/1964 menyebutkan bahwa: “Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut: Untuk perikanan laut: a. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih; b. jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih….”

Sementara Pasal 3 ayat 2) menyebutkan: Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Itulah bagaimana pemerintah sebenarnya sejak dahulu telah memperhatikan kesejahteraan nelayan, sampai masalah bagi hasil saja harus diatur oleh sebuah undang-undang. Entah kenapa kemudian pada prakteknya peraturan semacam ini malah tidak diaplikasikan. Apakah mungkin karena “sistem ekonomi kapitalis” berkedok “ekonomi pancasila” kemudian tumbuh subur pada era selanjutnya bahkan menjadi haluan sistem ekonomi negara? Atau karena undang-undang tadi merupakan produk orde lama yang berbau sosialis? Yang dapat menjawab hal ini adalah mereka yang mengalami sejarah itu sendiri. 

Kalau dilihat dalam UU No. 16/1964 itu memang dalam konsideran “menimbang” dinyatakan sebagai berikut : “bahwa a) sebagai salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya, khususnya untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan secara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan dan semua fihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha itu; b) bahwa selain perbaikan daripada syarat-syarat perjanjian bagi-hasil sebagai yang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, yang anggota-anggotanya terdiri dari semua orang yang turut serta dalam usaha perikanan itu.

Belum didapatkan informasi apakah UU No. 02/1960 dan UU No. 16/1964 telah dicabut. Kalau memang belum dicabut, maka ide dasar dari UU tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan saat ini untuk menyusun sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah market failure yang telah diciptakan oleh sistem ekonomi tengkulak tadi untuk selanjutnya melindungi kepentingan ekonomi semua pihak, termasuk tengkulak itu sendiri.**)

Penulis:
Endan Suwandana, ST., M.Sc.
Kasie Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten

READ MORE - Hari Nelayan dan Sistem Ekonomi Tengkulak

Nelayan, Pahlawan Protein yang Terlupa & Tergilas

Hari Nelayan Indonesian Indonesia - Enam April, kali ini sepi. Seluruh komponen bangsa ‘tersibukkan’ perayaan Pemilihan Umum, yang sebenarnya tidak lebih istimewa, semacam rutinitas lima tahunan, tanpa perubahan. Bagai potret nasib nelayan, tak berubah. Terlupa dan tergilas. Industri tambang berkontribusi terhadap perusakan perairan dan perikanan, sebuah fakta yang layak direnungkan di hari Nelayan.

Sejumlah Koran yang saban hari memenuhi dengan pemberitaan seputar kampanye dan Situ Gintung—lebih tepatnya kampanye di Situ Gintung, juga melupakan hari nelayan. Tak ada berita tentang perayaan hari nelayan, tak ada profil nelayan luar biasa, yang saban hari mempertaruhkan nyawa, demi ikan segar yang terhidang di piring-piring penduduk perkotaan miskin hingga kaum the have. Bahkan jika anda berkunjung ke www.dkp.go.id, situs Departemen Kelautan dan Perikanan RI (DKP) tak ada satu kalimat pun menyinggung hari Nelayan. Ucapan selamat pun tak tampak.

Ada juga ajang internasional terkait kelautan bulan depan. Tapi, pagelaran WOC (World Ocean Conference) dan CTI (Coral Triangle Initiative) pada 11-15 Mei di Manado, Sulawesi Utara ini, belum menempatkan kepentingan Nelayan di atas segalanya. Dilihat dari agenda yang dibahas, pertemuan itu terkesan melindungi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Persoalan pokok lautan yang menjadi muara sedimentasi dan limbah industri, ‘surga’ bagi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, meluasnya degradasi ekosistem pesisir akibat industrialisasi pertambakan udang dan reklamasi pantai, serta dampak perubahan iklim yang kian terasa, terpinggir hasrat ekonomis sesaat. Inilah awal keraguan ajang internasional ini mampu menyelesaikan substansi persoalan kelautan dunia.

Fakta ini, isyarat betapa nelayan Indonesia akan terus tergilas dan terlupa. Sejumlah nelayan kita juga tertangkap di perairan Australia bernasib mengenaskan. Kapal mereka dibakar di lautan, mereka diproses pengadilan, sebelum akhirnya dicampakkan di bandara Kupang. Tak satupun aparat pemerintah menyambut kedatangan nelayan di bandara. Sepanjang 2007 sebanyak 980 nelayan yang merupakan awak 119 kapal ikan Indonesia ditangkap. Bahkan tahun sebelumnya, sekitar 2.500 nelayan dan 365 kapal ditangkap otoritas Australia.

Sungguh berbeda dengan mudahnya hilir mudik kapal asing di perairan Indonesia. Bahkan, sejumlah perusahaan perikanan asing mengkapling lautan sedemikian bebasnya di sejumlah perairan, seperti perairan Bali Utara, perairan Sapeken dan Kangaian Madura. Dan sejumlah perairan pesisir Sumatra dan Kalimantan. Mereka bahkan menggunakan bahan peledak, pukat harimau, dan sejenis alat tangkap yang kerap mengalahkan nelayan kita.

Perairan Indonesia bagai surga bagi nelayan asing dan medan perang bagi nelayan tradisional, mereka terkepung dari berbagai penjuru. Di samudera lepas kalah oleh kecepatan nelayan asing dengan peralatan canggihnya. Di pesisir pantai hingga 12 mil, mereka disibukkan gangguan-gangguan operasi perusahaan tambang baik skala kecil dan besar.

Pembuangan limbah PT Newmont Nusa Tenggara di teluk Senunu Sumbawa Nusa Tenggara Barat, membuat nelayan pesisir Sumbawa hingga Lombok Timur mengeluh pendapatannya menurun drastis. Ikan makin sulit ditangkap, sejak 120 ribu ton limbah tailing dibuang ke laut. Di Pulau Sumbawa, mulai pantai Sagena, Labuhan Lalar, Benete, Rantung, Snutuk hingga Tolanang, para nelayan mengeluhkan menurunnya hasil tangkap Cumi dan Tongkol, sejak tailing Newmont dibuang. Sementara di pulau Lombok – berdekatan dengan lokasi pembuangan tailing, nelayan Tanjung luar dan pulau Maringik melaporkan hal yang sama.

Pada Juni 2005, di sekitar tambang Newmont lainnya, Teluk Buyat Minahasa Sulawesi Utara, ada sekitar 266 warga yang pindah dari kampungnya ke Duminanga. Mereka berulang-ulang melaporkan menurunnya penghasilan hingga gangguan kesehatan sejak PT Newmont Minahasa Raya membuang tailingnya di Teluk Buyat. Kini, sekitar 5 juta ton lebih limbah tailing di sana.

Sementara PT Freeport Indonesia (FI), pada 2005 saja membuang tailingnya lebih dari 220 ribu ton perhari, telah merusak wilayah produktif berupa hutan, sungai, dan lahan basah. Tailing telah merusak hutan bakau seluas 21 – 63 km2. Bahkan sebagain pesisir kawasan Taman nasional Lorenz, situs warisan dunia ini terkena dampak penimbunan tailing PT FI. Hasil kajian ERA tahun 2002 menunjukkan sekitar 250 juta ton tailing dialirkan ke muara Ajkwa masuk ke laut Arafura.

Di Bengkulu lain lagi. Nelayan yang tinggal disekitar Desa Penago Baru dan Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, kini terancam pengerukan pasir besi Wealthy Ltd. asal Hongkong yang mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP) dari Bupati Seluma No 35 Tahun 2005 seluas 3.645 ha, meliputi kawasan pemukiman hingga laut.

Akibatnya kawasan pantai yang dulu rimbun hijau hutan bakau, seluas 10 ha, juga berstatus kawasan Cagar Alam Pasar Talo, kini nyaris ludes. Sepanjang garis pantai, dalam tiga tahun terakhir terancam abrasi akut. Angin besar kerap menerpa pemukiman yang hanya berjarak 50 m dari bibir pantai. Mayoritas masyarakat yang semula menggantungkan hidupnya dari hasil laut kini gigit jari akibat perusahaan langsung menggelontorkan limbahnya ke laut lepas.

Perusahaan baru juga mengancam. Salah satunya, tambang emas PT Indo Multi Niaga di pesisir selatan Banyuwangi Jawa Timur. Perusahaan berencana menggunakan air Sungai Kali Baru untuk proses ekstraksi emas hingga 2,38 juta liter per hari dan membuang limbah tailing sebesar 2.361 ton/hari. Jika ini diteruskan, saat perusahaan tutup akan ada 3,4 juta ton tailing di laut Pancer dan sekitarnya. Limbah itu beresiko membuat industri perikanan Banyuwangi gulung tikar. Di Muncar saja, ada 
30-an pabrik pengalengan dan penepungan ikan, disusul ribuan nelayan mulai dari Pancer, Pondok dadap, Rajegwesi, Lampon, Muncar, bahkan hingga Bali, Sumenep, Prigi, dan Jember.

Daftar pencemaran laut oleh industri minyak tak kalah panjang. Pada 1994 tabrakan Kapal Tangker MV. Bandar Ayu dengan Kapal Ikan, Robeknya Tangker MT King Fisher (1999) Tenggelemnya HM HCC (2000) minyak mentah hasil eksplorasi Premiere Oil yang sudah beroperasi sejak tahun 1998 tumpah menghadirkan kerugian luar biasa bagi nelayan sekitar Tuban, Gresik, dan Lamongan (2002).

Tangkjer MT LL dan MT Lucky Lady menabrak karang (2004) dan sejumlah kerugian nelayan Madura saat operasi pertambangan Santos Oyong Australia di Sampang dan Gili Raje Sumenep menghancurkan 563 rumpon nelayan.

Tragisnya, menanggapi sederet tragedi di atas, pemerintah RI terkesan acuh. Mereka malah keluar dengan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK), yang justru akan membatasi akses nelayan tradisional. Padahal, 60 persen penduduk Indonesia tinggal dan sangat tergantung sumber daya laut dan perikanan nasional di 8.090 desa pesisir. Mereka pelaku utama ekonomi Indonesia, yang terus didorong memenuhi ambisi ekspor non migas 15-20% pada 2009. Bahkan mereka terbukti berkontribusi besar dalam mendongkrak produk perikanan nasional sebesar 10 juta ton pertahun.

Mestinya kita berterimaksih kepada enam juta nelayan dan petambak tradisional Indonesia. Merekalah Pahlawan protein, yang menyediakan pemenuhan protein utama bagi penduduk negeri kepulauan ini. [ ] Editorial JATAM, 6 April 2009

READ MORE - Nelayan, Pahlawan Protein yang Terlupa & Tergilas

Perbatasan RI-Australia Tertutup bagi Nelayan Indonesia

Pemerintah Indonesia dan Australia akan melakukan kampanye kepada nelayan di enam provinsi agar tidak menangkap ikan di perbatasan dua negara.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Soen`an Hadi Purnomo, di Jakarta, Minggu (5/4), mengatakan, imbauan tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah perbatasan dilakukan melalui workshop secara berangkai di enam provinsi.

Workshop diperuntukan bagi pejabat terkait di provinsi, kabupaten, penyuluh perikanan, dan tokoh nelayan di Jawa Timur, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Selain menjelaskan keberhasilan kerjasama pemberantasan pencurian ikan di perbatasan, menurut Soen`an, akan diupayakan agar nelayan tidak menangkap ikan di perbatasan dengan menawarkan program pemberdayaan sebagai mata pencarian alternatif.

Penyuluhan yang dilakukan DKP bersama "Australian Fisheries Management Authority" (AFMA) tersebut merupakan kesepakatan kedua pihak yang mengatasnamakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di perbatasan Indonesia-Australia . sumber: Antaranews.com Jakarta, GhaboNews -

Tanggapan Beberapa Anggota Mils Illegal Fishing Indonesia

Pemerintah Indonesia kok ikut-ikutan melarang nelayan menangkap ikan ? Ada yang salah kelihatannya. Mudah-mudahan berita tersebut salah. (Suhana)

Ass.Wr.Wb
Sepertinya terdengar janggal di telinga, kalau2 nelayan kita dilarang menagkap ikan di wilayah sendiri (NKRI). Seharusnya pemerintah lebih memberi perlindungan di perbatasan kepada nelayan kita (RI) selama melakukan penangkapan di daerah perbatasan (wilayah NKRI) bukannya justru melarang !!
Program pemberdayaan yang ditawarkan apakah sudah sesuai dengan kehidupan nelayan kita dan apakah mereka (nelayan RI) juga tertarik untuk beralih ke mata pencarian alternatif ?? Mengapa?? Kalau kita kaji lagi, sebetulnya negara mana yang paling diuntungkan dan dirugikan dengan kerjasama ini ??
Keberhasilan pemberantsan pencurian ikan misalnya, dari informasi nelayan2 RI, sepertinya nelayan Indonesia yang lebih sering ditangkap, kapal diambil pemerintah Australi bahkan dibakar di tengah laut kemudian nelayan ditahan selanjutnya dideportasi.

Berapa besar kah perbandingan nelayan yang ditangkap di perbatasan (Indonesia dan Australi) ?? Sebaiknya pemerintah lebih mengutamakan penjagaan keamanan di sekitar perbatasan dengan negara lain agar nelayan (RI) merasa aman dan nyaman untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah sendiri atau dengan memberi tanda2 khusus di perbatasan agar nelayan (RI) mengetahui jikalu daerah operasional mereka telah keluar dari batas wilayah NKRI. Untuk penyuluhan mungkin lebih tepat jika sosialisasi kepada nelayan tentang batas2 wilayah NKRI dengan negara lain dan sangsi2 apa saja yang dapat dijatuhkan kepada nelayan yang melanggar. Mari kita bersama2 berfikir yang lebih positif untuk kemajuan nelayan kita (RI) yang masih sangat jauh dari kehidupan layak. (Erfind Nurdin)

 Sungguh menyedihkan, pada Hari Nelayan ini kita dihadiahi berita buruk (nightmare). Apakah ini maksud pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah perbatasan atau penganiayaan bangsa sendiri atas nama kepentingan diplomasi? Sepertinya perjanjian Indonesia-Australia menyangkut box pulau Pasir sudah diabaikan. Saya mengundang semua kawan yang prihatin dengan keputusan ini untuk melakukan pertemuan darat guna mendengarkan penjelasan DKP dan mengajukan kajian2 kritis untuk tindakan2 alternatif terhadap keputusan ini. Bagaimana pak Suhana? (Semmy )

saya belum tahu yang dimaksud penutupan perbatasan RI-Australia, tapi kalau yang dimaksud adalah penutupan wilayah MOU BOX, berarti itu adalah kegagalan diplomasi perikanan indonesia. Kenapa ? karena wilayah MOU BOX sudah diperjanjikan, dan nelayan tradisional indonesia sudah mempunyai legitimasi hukum, yang perlu dilakukan adalah pemantauan bersama. Bukannya mencabut hak nelayan tradisional, jangan bunuh tikus dengan membakar lumbung padi. Sementara pemberdayaan jangan dianggap sebagai pengalihan mata pencaharian, ini yang diinginkan australia. (A. Solihin Bremen-Jerman)

READ MORE - Perbatasan RI-Australia Tertutup bagi Nelayan Indonesia

Nelayan Belum Diberdayakan Sepuluh Negara Pelaku Kejahatan Perikanan

Jakarta, Kompas - Pengembangan perikanan dan kelautan belum berpihak pada pemberdayaan nelayan kecil, yang jumlahnya 90 persen dari total nelayan di Indonesia. Kebijakan pemerintah cenderung berpihak pada pengembangan industri skala besar.

Persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam peringatan Hari Nelayan tanggal 6 April 2009. Menurut Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik di Jakarta, Minggu (5/4), kebijakan perikanan dan kelautan belum menempatkan nelayan sebagai elemen penting perekonomian.

Sektor perikanan, kata Riza, belum dianggap sebagai bagian dari faktor utama ketahanan pangan nasional.

Pemerintah, menurut Riza, lebih berpihak pada pengembangan industri skala besar, terutama yang bertumpu pada investasi swasta dan penanaman modal asing (PMA).

”Industri skala besar itu menguasai perikanan dari hulu hingga hilir. Menguasai mulai dari penangkapan, penjualan, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran produk,” tutur Riza.

Mobilitas politik

Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor Arif Satria menegaskan, Hari Nelayan seharusnya menggugah kesadaran para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan soal pentingnya keadilan untuk nelayan di negeri bahari ini.

”Nelayan mestinya menjadi pilar bangsa bahari, bukan selalu jadi korban kebijakan dan obyek mobilisasi politik seperti pada masa pemilu ini,” kata Arif.

Di sisi lain, Riza mencermati, pemerintah belum melakukan langkah-langkah yang optimal untuk pemberdayaan nelayan. Ini terutama dalam kegiatan pascatangkapan, seperti pengolahan produk, dan memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan.

”Pembangunan sektor perikanan lebih mengarah pada pengembangan industri tanpa mendorong penguatan dan kemandirian nelayan. Akibatnya, kehidupan nelayan sulit lepas dari jerat kemiskinan,” kata Riza Damanik.

KUR

Program kredit usaha rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah dan perbankan hingga kini belum menyentuh nelayan kecil.

Menjelang Pemilu 2009, lanjut Riza, baru isu-isu tentang peningkatan kesejahteraan nelayan dimunculkan oleh sejumlah tokoh politik.

Data Departemen Kelautan dan Perikanan menunjukkan, perkembangan investasi usaha perikanan swasta dan PMA tahun 2008 adalah 42 unit usaha, dengan jumlah kapal 513 unit. Total realisasi investasi tahun 2008 mencapai Rp 2,56 triliun.

Sementara itu, kejahatan di sektor perikanan dalam 15 tahun terakhir bukannya mereda, melainkan malah semakin marak.

Menurut Riza, dalam 15 tahun terakhir setidaknya ada 10 negara yang menjadi aktor utama praktik kejahatan perikanan di perairan Indonesia.

Maraknya kejahatan perikanan tersebut mengancam keberlangsungan sumber daya ikan di perairan Indonesia.

Selain itu, pencurian ikan (illegal fishing) di perairan Indonesia telah menggerus pendapatan nelayan tradisional

Pencemaran

Perairan Indonesia tidak hanya rawan kejahatan perikanan, tetapi juga rawan pencemaran lingkungan. Pencemaran telah membuat kondisi perairan Indonesia memburuk setiap tahun.

Pencemaran tersebut berasal dari pembuangan limbah beracun industri tambang, minyak, dan gas. Di perairan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, misalnya, ditemukan tumpahan minyak mentah (tarball) hampir setiap tahun.

Situasi perairan Jakarta menjadi semakin parah dengan proyek reklamasi pantai yang dilakukan untuk kepentingan membangun kawasan perniagaan dan permukiman mewah. Proyek- proyek itu telah menggusur permukiman nelayan.

Bahkan, kata Riza Damanik, lebih dari 10 proyek reklamasi pantai di Indonesia saat ini telah mengancam keberadaan pesisir hutan bakau maupun terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan. (LKT)

Sumber: http://cetak. kompas.com

READ MORE - Nelayan Belum Diberdayakan Sepuluh Negara Pelaku Kejahatan Perikanan

Nelayan, Kemiskinan, dan Strategi Adaptasi

Khudori
PEMERHATI MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN 

Cuaca buruk sebenarnya hal biasa. Nelayan sudah akrab dengan irama alam itu. Untuk mengisi waktu, nelayan biasanya memanfaatkannya untuk memperbaiki jaring atau perahu. Dengan cara itu, di musim paceklik mereka masih bisa produktif. Masalahnya jadi lain apabila cuaca buruk berlangsung lebih lama dan fluktuasinya sulit diprediksi, seperti musim barat saat ini. Musim paceklik, yang biasanya berlangsung tiga bulan (Januari-Maret) , kini bertambah panjang. Ini ibarat kutukan tahunan. Alat tangkap yang terbatas dan teknologi yang usang membuat nelayan terus berkubang dalam kemiskinan. 

Kemiskinan dan nelayan seolah dua sisi dari satu keping mata uang. Fenomena ini belum hilang. Berbagai studi menunjukkan, kehidupan keluarga nelayan tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Studi-studi tersebut menyimpulkan, tekanan yang dialami keluarga para nelayan buruh, nelayan kecil, atau nelayan tradisional relatif lebih intensif dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di desa pertanian atau perkampungan- perkampungan kumuh (slum) di daerah perkotaan. 

Ini terjadi karena (Karim, 2003), pertama, kuatnya tekanan-tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah dalam membangun sub-sektor perikanan. Secara empiris Tinjabate (2001) membuktikan, akibat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam pembangunan perikanan untuk meningkatkan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara, intervensi birokrasi dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di Kecamatan Ampenan berlangsung secara intensif. Kepentingan nelayan tradisional menjadi terabaikan akibat perlakuan diskriminatif pemda. 

Kedua, ketergantungan yang berbentuk hubungan patron-klien antara pemilik faktor produksi (kapal, alat tangkap) dan buruh nelayan. Penelitian Nasikun dkk (1996) di Muncar, Jawa Timur; Elfiandri (2002) di pantai barat Sumatera Barat; dan Iwan (2002) di daerah Kelurahan Nipah I dan II Kabupaten Tajung Jabung, Jambi, menghasilkan kesimpulan sama: akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan, nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret ke dalam kemiskinan. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang diharapkan mengubah mode of production dari sistem tradisional jadi modern tidak terjadi. Ini karena proses yang terjadi tidak dibarengi pergeseran hubungan kerja ke arah yang lebih rasional dan saling menguntungkan. 
Ketiga, adanya fenomena kompradorisme dalam modernisasi perikanan tangkap. Ini ditandai dengan fragmentasi kegiatan nelayan dari homogen jadi beragam akibat intervensi kapital atas komunitas nelayan (Tinjabate, 2001). Ini memunculkan formasi sosial baru, yaitu adanya buruh nelayan dan punggawa, serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri kemudian jadi upah yang diberikan juragan pemilik faktor produksi. Punggawa berkedudukan bak kelas komprador yang bertindak sebagai kaki tangan juragan sekalipun, dia berasal dari masyarakat nelayan yang sama sekali tak punya akses ekonomi dan politik. Pada level makro, kelas komprador berperan sebagai broker lisensi dan perizinan. Ia bertopeng sebagai pengusaha domestik, tapi sebetulnya berkolusi dengan oknum birokrat/penguasa untuk memuluskan izin kapal berbendera asing. 

Itu yang membuat ekonomi keluarga nelayan tetap dalam belenggu kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, setiap individu anggota keluarga atau rumah tangga nelayan dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehingga kelangsungan hidupnya terpelihara. Setiap individu rumah tangga harus memiliki kemauan untuk mencari nafkah, bagaimanapun kecilnya penghasilan itu. Setiap anggota rumah tangga bisa memasuki beragam pekerjaan (occupational multiplicity) yang dapat diakses. Dalam situasi penuh tekanan, sistem pembagian kerja rumah tangga nelayan tidak lagi rigid, tapi bersifat fleksibel. Hal tersebut bisa dipandang sebagai strategi adaptasi terhadap lingkungan yang mengitarinya. 

Dalam kondisi demikian, posisi perempuan memegang peranan cukup penting. Beragam pekerjaan bisa dimasuki oleh istri-istri nelayan untuk menambah penghasilan, seperti sebagai pengumpul kerang-kerangan, pengolah hasil ikan, pembersih perahu/kapal yang baru mendarat, pengumpul nener, pekerja pada perusahaan penyimpanan udang beku atau industri rumah tangga untuk pengolahan ikan, pembuat jaring, pedagang ikan eceran, pedagang (ikan) perantara, beternak, berkebun, dan pemilik warung (Poernomo, 1992). Masalahnya, ragam pekerjaan yang bisa dimasuki oleh perempuan masih terkait dengan kegiatan perikanan. Ragam kegiatan tersebut memiliki kerentanan amat tinggi. 

Di sinilah pentingnya strategi menciptakan, mengembangkan, dan memelihara hubungan-hubungan sosial untuk membentuk suatu jaringan sosial (social net) sebagai bagian dari strategi adaptasi. Jaringan sosial ini berfungsi memudahkan setiap anggota memperoleh akses ke sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungan. Jaringan sosial yang anggotanya memiliki kesamaan kemampuan sosial-ekonomi (bersifat horizontal) biasanya berwujud aktivitas tolong-menolong. Sebaliknya, jaringan sosial yang anggotanya cukup beragam (bersifat vertikal), polanya berbentuk patron-klien (Kusnadi, 1997). Hubungan-hubungan sosial dalam kedua jaringan sosial bisa berupa tukar-menukar, ataupun peminjaman timbal-balik sumber daya ekonomi, seperti uang, barang, dan jasa. Dalam masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas, jaringan ini amat penting. 

Masalahnya, beragam strategi adaptasi ini semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang bersifat subsistensi, bukan kebutuhan yang bersifat produktif. Dalam jangka panjang, diperlukan strategi yang lebih mendasar untuk meretas belenggu kemiskinan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan ketergantungan rumah tangga nelayan miskin terhadap lingkungan sumber daya yang melingkupinya. Pertama, diversifikasi teknologi. Nelayan jatuh miskin karena sering kali gagal beradaptasi dengan variasi musim akibat terbatasnya jenis alat tangkap. Di Pasuruan, musim teri nasi adalah Desember-April. Setelah April, mereka butuh alat tangkap lain agar bisa menangkap ikan selain teri (Satria, 2008). Ini juga terjadi pada nelayan daerah lain. Keterbatasan modal membuat nelayan hanya punya satu alat tangkap, sehingga kepastian hidupnya tak pasti. 

Kedua, mengembangkan sumber nafkah baru yang tidak bergantung pada hasil penangkapan. Dua sumber nafkah baru yang dapat dimasuki bisa berbasis perikanan dan nonperikanan. Kegiatan alternatif berbasis perikanan berupa usaha budidaya, pengolahan ikan tradisional, dan bakul ikan. Kegiatan alternatif nonperikanan yang bisa dimasuki adalah usaha pertanian di lahan pesisir. Namun, mengubah nelayan menjadi pembudidaya bukan hal mudah. Dibutuhkan konsistensi kebijakan agar berhasil. Ketiga, untuk mewujudkan itu perlu skema pendanaan yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan nelayan. Tanpa itu semua, cuaca buruk membuat nelayan dan kemiskinan seolah duet serasi yang abadi. 
 
http://www..korantem po.com/

READ MORE - Nelayan, Kemiskinan, dan Strategi Adaptasi