Terumbu Karang, Sumber BioAktif Untuk Farmasi

Kompas - Penelitian di bidang farmasi mulai mengeksplorasi potensi organisme laut sebagai bahan obat-obatan. Potensi ini belum banyak tergali, padahal terdapat berbagai bahan zat aktif dalam organisme laut yang bisa dikembangkan menjadi obat alami. Spons serta beberapa organisme yang hidup di terumbu karang ternyata memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Dosen sekaligus Ketua Panitia Stan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Purwanto, mengatakan, penelitian ini mulai dilakukan Fakultas Farmasi UGM sekitar tiga tahun lalu. Sebelumnya, penelitian lebih diarahkan pada tumbuhan sebagai obat-obatan herbal.

Hal itu dia ungkapkan pada pembukaan Pekan Penelitian UGM (UGM Research Week) 2009 di Yogyakarta, Selasa (21/7). Salah satu organisme laut yang telah banyak diteliti di Fakultas Farmasi UGM adalah spons. Diketahui, sebagian besar hewan spons potensial dikembangkan menjadi obat alami kanker. Serangkaian percobaan menunjukkan bahwa zat aktif yang dikandung binatang laut bertubuh lunak tersebut mampu membunuh sel kanker payudara.

Selain spons, penelitian banyak dilakukan pada terumbu karang. Pada beberapa jenis terumbu karang ditemukan zat antibakteri yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Temuan ini diarahkan pada pembuatan obat alami pencegah infeksi.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan, terumbu karang memiliki kandungan mineral tinggi, seperti zat kapur dan kalsium, yang bisa dikembangkan sebagai suplemen makanan.

Menurut Purwanto, selain itu, penelitian juga diarahkan pada pembuatan tiruan zat aktif agar obat bisa diproduksi tanpa menggunakan organisme asli. ”Ini perlu dilakukan agar produksi obat alami tidak mengancam kelestarian organisme laut,” katanya.

Pekan Penelitian UGM yang berlangsung 21-29 Juli juga menampilkan sejumlah penelitian terbaru yang dihasilkan 18 fakultas di UGM dalam setahun terakhir. Dengan jumlah total peserta 95 stan, acara ini juga menampilkan unit-unit di UGM, di antaranya pusat studi, perpustakaan, arsip, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta unit kegiatan mahasiswa. Penyelenggaraannya diadakan bersamaan dengan Pekan Sejarah (History Week) UGM 2009.

Ketua LPPM UGM Danang Parikesit mengatakan, pekan ilmiah ini merupakan wujud tanggung jawab akademik dan ilmiah dari sivitas universitas. Kegiatan ini sekaligus ditujukan untuk menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Sumber : Koran Kompas, Juli 2009

READ MORE - Terumbu Karang, Sumber BioAktif Untuk Farmasi

Rencana Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certification) oleh Uni Eropa

Council Regulation no. 1005/2008 (IUU Regulation) merupakan peraturan dari Komisi Eropa bagi negara-negara anggota Uni Eropa dalam rangka menanggulangi kegiatan “IUU fishing”. Regulasi tidak memuat peraturan atau ketentuan baru tentang pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan, tetapi merupakan ketentuan atau upaya menegakkan peraturan/ketentuan penanggulangan “IUU Fishing” yang diatur oleh masing-masing negara (termasuk negara pihak ketiga seperti Indonesia) melalui penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan. Regulasi ini menguntungkan dan memperkuat upaya Indonesia dalam memerangi praktek “IUU Fishing”.

Mekanisme yang dibangun dalam Regulasi tersebut adalah dengan melarang masuknya produk perikanan yang berasal dari kegiatan “IUU Fishing” ke pasar Uni Eropa. Oleh karena itu setiap produk perikanan yang masuk ke negara anggota UE harus dilengkapi dengan “Catch Certificate” (Bab III Regulasi). Peraturan ini berdampak terhadap negara ketiga seperti Indonesia karena Indonesia adalah negara produsen produk perikanan yang mengekspor dan re-ekspor produknya ke negara anggota UE.

Sertifikasi produk perikanan yang diekspor ke UE diwajibkan terhadap semua produk perikanan hasil tangkapan dari perairan laut. Kewajiban ini tidak dikenakan terhadap hasil kegiatan budidaya (air tawar, payau dan laut), produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, scallops, oyster dan berbagai jenis ikan (Lampiran I Regulasi).

Skema sertifikasi hasil tangkapan mencakup:
Sertifikasi hasil tangkapan merupakan persyaratan bagi produk perikanan hasil penangkapan dari laut (termasuk produk olahan) yang dapat masuk pasar UE;

Sertifikat diisi oleh nahkoda kapal ikan dan dilengkapi oleh UPI/eksportir yang telah memiliki “Approval Number” serta diajukan kepada petugas yang ditunjuk otoritas kompoten Indonesia untuk divalidasi (bahwa produk perikanan yang akan diekspor merupakan hasil tangkapan dari kegiatan yang memenuhi ketentuan pengelolaan/konservasi perikanan. (Lampiran II Regulasi);

Sertifikasi juga berlaku bagi produk olahan ex impor bahan baku yang dire-ekspor ke UE (Lampiran IV Regulasi);
Ketentuan Regulasi IUU Fishing termasuk Sertifikasi Hasil Tangkapan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010, khusus sertifikasi akan mempertimbangkan waktu transportasi dari Indonesia ke UE dan masa penyimpanan di cold storage sejak didaratkan sampai dikirimkan. Terhadap hal ini otoritas kompeten dapat memberikan keterangan seperlunya.
Memperhatikan informasi/data yang diperlukan untuk mengisi/melengkapi sertifikat, sebagian besar data/informasi yang diperlukan sudah tertampung pada log book yang diwajibkan Ditjen Perikanan Tangkap dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) yang diwajibkan Ditjen P2SDKP kepada kapal penangkap ikan.  
Blanko Sertifikasi Hasil Tangkapan yang dipersyaratkan oleh Uni Eropa merupakan blanko standar yang berlaku bagi semua negara yang melakukan perdagangan hasil perikanan dengan Uni Eropa.

Sebagaimana usulan Indonesia (DKP) pada pertemuan dengan DG MARE Komisi Eropa pada bulan Desember 2008 dan April 2009 di Brussel, Komisi Eropa menyetujui penyederhanaan sertifikasi bagi kapal-kapal nelayan (usaha penangkapan skala kecil). Ketentuan Komisi Eropa tentang usaha penangkapan skala kecil yang diberlakukan bagi Regulasi ini adalah :

a. Kapal penangkap, ukuran maksimal 12 meter dan tanpa mesin penarik jaring/alat tangkap (thowing gear), atau
b. Kapal penangkap, ukuran maksimal 8 meter menggunakan mesin penarik jaring, atau
c. Kapal penangkap, ukuran lebih kecil/sama dengan 20 GT.
Kapal penangkap skala kecil di atas tidak diwajibkan mengisi sertifikat namun UPI/eksportir memberikan keterangan dalam penerapan yang diperlukan. Penyederhanaan ini akan dituangkan dalam “implementing rules” yang akan dikeluarkan oleh Komisi Eropa pada bulan Juli 2009.

Terhadap kapal-kapal penangkap ikan yang dituduh melakukan praktek IUU dan dinotifikasikan Komisi Eropa kepada otoritas kompeten Indonesia namun tidak melakukan langkah-langkah perbaikan, maka kapal tersebut akan masuk “EC IUU vessel list” (Bab V Regulasi). Hasil tangkapan kapal tersebut tidak diperbolehkan masuk pasar UE. Bagi negara-negara eksportir atau produsen yang terus tidak mengindahkan notifikasi Komisi Eropa dan tidak melakukan upaya perbaikan, maka negara tersebut akan masuk daftar “non-cooperating countries”. Bagi negara tersebut, di samping produk hasil perikanan tidak dapat diperdagangkan dengan UE juga dapat berakibat pada dihentikannya kerjasama bidang perikanan antara UE dan negara tersebut (Bab VI Regulasi).

Untuk sharing data dan informasi terkait pelaksanaan “Catch Certification” Komisi Eropa membangun “Community Alert System (CAS)” (Bab IV Regulasi). Terkait dengan Sertifikasi Hasil Tangkapan, informasi produk perikanan, kapal penangkapan ikan dan Negara yang bermasalah akan dimuat pada CAS ini.

Untuk persiapan penerapan regulasi sertifikat hasil tangkapan dalam rangka penanggulangan “IUU Fishing”, pertemuan dengan MPN, Gappindo, asosiasi usaha penangkapan ikan (ATLI, Astuin, dll), asosiasi pengolahan (APCI) dan beberapa perusahaan kapal ikan telah dilakukan pada bulan Oktober dan November 2008 di Jakarta dan Bali.

Sebagai persiapan penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan, direncanakan sosialisasi yang dipusatkan di 4 (empat) tempat yaitu :
a. Jakarta : tanggal 1 Juli 2009 (sudah dilaksanakan)
b. Bali : tanggal 14 Juli 2009 (sudah dilaksanakan)
c. Surabaya : tanggal 16 Juli 2009 (sudah dilaksanakan)
d. Manado : tanggal 22 Juli 2009 (sudah dilaksanakan)
e. Jakarta : tanggal 23 Juli 2009
e. Kota lainnya menyusul
Untuk memantapkan persiapan penerapan Sertifikasi, direncanakan workshop Nasional akan dilaksanakan pada :
a. 3 September 2009 : wilayah barat di Jakarta
b. 4 September 2009 : wilayah timur di Bali
c. 5 September 2009 :workshop dengan negara-negara tetangga (Thailand, Filipina,    Malaysia, Singapura, Vietnam, RRC, Jepang, Korea) di Bali Wakil Komisi Eropa akan hadir pada workshop tersebut sebagai narasumber.

Peserta sosialisasi/workshop terutama adalah UPI, pengusaha kapal yang memasok ikan ke UPI yang ekspor ke UE, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, asosiasi usaha, Kepala Pelabuhan Perikanan, Pengawas Perikanan, dan instansi terkait.
Koordinasi persiapan penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil DJP2HP, DJPT, DJP2SDKP dan asosiasi usaha perikanan.

Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Informasi lebih lanjut mengenai Council Regulation (EC) No. 1005/2008 dan rencana penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan dapat dilihat pada website DKP dengan cara :
• www.dkp.go.id 
• Pilih Program Khusus
• Klik Seafood Indonesia

Jakarta, 22 Juli 2009
Direktorat Pemasaran Luar Negeri
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

READ MORE - Rencana Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (Catch Certification) oleh Uni Eropa

Sungai Air Sabai Tercemar, Ikan dan Udang Mati Keracunan

Putri Hijau RU – Warga di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Mukomuko beberapa hari terakhir resah. Pasalnya, Sungai Air Sabai yang berada di belakang kawasan pemukiman warga tercemar limbah pabrik CPO sebuah perusahaan perkebunan sekitar. Pantauan wartawan koran ini di lokasi kemarin (21/7) air di sepanjang aliran sungai tampak berwarna hitam pekat yang didduga tercemar limbah CPO. Tak hanya itu dari Jalinbar (jalan lintas barat) tepatnya di atasjembatan Air Sabai dapat dilihat jelas bangkai ikan memutih dan udang yang menguap ke permukaan bak terkena racun putas dan sejenisnya. Ketua RT 2 Air Sabai desa Pasar sebelat, J. Sihombing mengatakan, biasanya dalam keadaan normal kondisi air tampak jernih.

`'Airnya jernih, kalaupun keruh tidak hitam seperti ini,"katanya. Dikatakan Sihombing, memang kerap limbah itu dialirkan ke sungai hanya saja biasanya pada saat hujan turun sehingga sepintas tak tampak efek dari limbah tersebut, `'Ini kemarau dan tidak ada hujan, biasanya kalau hujan turun baru dibuang ke sungai," ujar Sihombing. Sihombing yakin kematian ikan dan udang di sungai ini akibat limbah yang mengalir dan tak hanya itu, jika terkena air sungai ini penyakit kulit berupa gatal-gatal akan menyerang warga. 

Ia berharap pemerintah dan pihak perusahaan dapat segera menyikapi perrmasalahan tersebut. `'Pikirkanlah nasib masyarakat ini mau sampai kapan kondisi ini berlangsung, "katanya berharap. Ia pun menyesalkan pihak perusahaan yang terkesan tutup mata terhadap nasib warga di aliran sungai Air Sabai ini. 

Asep, salah seorang warga Cipt Mulya mengaku sangat prihatin dengan tindakan perusahaan serta pemerintah yang menutup mata terhadap nasib masyarakat kecil ini. `'ini sejak pagi tadi mulai hitam, sepertinya sore kemarin limbahnya dibuang ke sungai,"ungkapnya. Menurutnya efek dari pembuangan limbah ke sungai ini tak hanya membunuh ekosistem yang ada di dalam sungai tetapi membunuh matapencaharian warga di sungai terebut. `'besok semua ikan itu akan ngapung lihat saja,"ucapnya.

Hal yang sama disampaikan warga lainnya, Amar. Bapak lima anak warga SP 5 Cipta Mulya ini mengakui sungai yang dijadikan tempat pembuangan limbah tersebut merupakan sumber penghidupan keluarganya, `'saya sudah puluhan tahun mencari kehidupan di sungai itu, ikan dan udang banyak, tapi kalau sekarang mau gimana lagi,"sesalnya.

Sejak Sungai Air sabai menjadi wadah pembuangan limbah, matapencahariannya mulai perlahan menghilang karena tak lagi dapat menghasilkan ikan dan udang seperti biasanya. Diakui Amar, ia pernah mencoba melakukan upaya memberitahukan kepada pihak perusahaan hanya saja jawaban dari perusahaan malah menyakitka hati, `'Tidak ada solusi yang diberikan dan tidak ada tanggapan positif,"sesal Amar lagi.Di Pasar Sebelat, salah seorang perangkat desa Zamari membenarkan keluhan warga ini, `'benar, mereka sudah sering menyampaikan persoalan itu kepada kita," katanya.

Menurut Zamari upaya pendekatan kepada pihak perusahaan telah dilakukan oleh pemerintah desa namun hingga saat ini tidak ada solusi dan niat baik. Ia mengakui telah melakukan pengecekan ke lokasi. `'sampel airnya pun sudah kita ambil, kalo besok mau diteliti di labor ada dengan kita,"katanya. (pen)
Sumber : Harian Radar Utara, rabu 22 Juli 2009

READ MORE - Sungai Air Sabai Tercemar, Ikan dan Udang Mati Keracunan

Sejumlah Danau di Indonesia Terancam Hilang

Jakarta,(ANTARA News) -Keberadaan sejumlah danau di Indonesia sudah mengkhawatirkan, di antaranya Danau Tempe di Sulawesi Selatan dan Danau Limboto di Gorontalo yang terancam hilang.

"Misalnya laju sedimentasi Danau Tempe yang mencapai 1-3 cm per tahun akan mengakibatkan danau ini menghilang di musim kering pada tahun 2018," kata Deputi Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Masnellyarti Hilman, yang mendampingi Menteri Lingkungan Hidup (LH) Rachmat Witoelar dalam jumpa pers tentang danau di Jakarta, Selasa.

Sedangkan Danau Limboto yang pada 1972-2002 laju penyusutan luasnya mencapai 50 hektare per tahun dan laju sedimentasi sampai 1,5-50 cm per tahun akan berubah menjadi kawasan rawa dan hanya menjadi danau legenda pada 2034, ujarnya.

"Jika kerusakan lahannya tidak segera direhabilitasi dan limbah domestik yang dibuang ke dalamnya tidak dikendalikan, danau ini akan sangat mengkhawatirkan. Apa lagi Danau Limboto bahkan sudah dikapling-kapling oleh masyarakat," katanya.

Sedangkan di Danau Maninjau di Sumatera Barat terjadi kematian massal ikan seberat 13.413 ton dan menyebabkan kerugian Rp150 miliar pada akhir 2008 akibat semakin banyaknya keramba ikan jaring apung yang mencemari danau, ujarnya.

Pencemaran danau, menurut dia, kebanyakan disebabkan sisa pakan ikan dan limbah domestik dari pemukiman yang masuk ke danau sehingga air danau tidak lagi memenuhi baku mutu air kelas dua dan menyebabkan terjadinya eutropikasi seperti "blooming" eceng gondok.

Selain itu, lanjut Nelly, sejumlah danau juga mengalami masalah dalam fungsinya sebagai daerah tangkapan air akibat kerusakan hutan di sekitarnya yang menyebabkan sedimentasi di dasar danau.

Misalnya Danau Rawa Pening di Jawa Tengah yang vegetasi hutannya tinggal 3,9 persen dan lahan kritisnya sampai 24 persen serta Danau Toba di Sumut yang vegetasinya tinggal 12 persen dan lahan kritisnya 23 persen.

Bahkan Danau Rinjani, Sentarum, dan Danau Dendam sudah tak ada lagi vegetasi di sekitarnya.

Sementara itu, Menteri LH Rachmat Witoelar mengatakan, untuk mewujudkan langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan danau, pihaknya akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Danau Indonesia (KNDI) pada 13-15 Agustus di Bali.(*)

READ MORE - Sejumlah Danau di Indonesia Terancam Hilang

15 Danau Mengalami Sedimentasi Parah

15 Danau Mengalami Sedimentasi Parah

Rabu, 22 Juli 2009 | 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua danau di Pulau Sulawesi direkomendasikan dikeruk akibat sedimentasi berat. Keduanya adalah Danau Limboto di Provinsi Gorontalo dan Danau Tempe di Provinsi Sulawesi Selatan.

Keduanya masuk Program Pengelolaan Danau Prioritas Tahun 2010-2014 yang  total berjumlah 15 danau. Sebanyak 15 danau lainnya masuk prioritas program rehabilitasi tahun 2015-2019.

Selain dua danau dikeruk, juga dilakukan peningkatan kualitas air,  peningkatan komitmen pemerintah, pemulihan kawasan terpadu, pengawasan pemanfaatan multifungsi danau, peningkatan pariwisata, dan program perubahan iklim.

"Kami butuh kerja sama departemen lain dan pemerintah daerah untuk  memenuhi target itu," kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/7).

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) memprakarsai Konferensi Nasional Danau Indonesia: Pengelolaan Danau dan Antisipasi Perubahan Iklim di Bali, 13-15 Agustus 2009. Diperkirakan ada 700 peserta dari sembilan departemen dan kementerian serta pemerintah daerah.

Data KNLH menunjukkan, dari 22 sungai yang mengalir ke Danau Limboto,  hanya dua sungai masih mengalir ketika musim kemarau. Kondisi hampir sama terjadi di Danau Tempe.

Selama 1972-2002 laju penyusutan luas Danau Limboto 50 hektar per tahun  dan laju sedimentasi 1,5-50 sentimeter (cm) per tahun. Tanpa rehabilitasi kerusakan lahan dan pengendalian limbah domestik, tahun 2034 danau itu akan menjadi legenda.

Sementara itu, laju sedimentasi di Danau Tempe mencapai 1-3 cm per  tahun. Tanpa intervensi rehabilitasi, Danau Tempe diperkirakan hilang setiap musim kering pada tahun 2018.

"Banyak lahan kritis, hutannya juga sedikit," kata Asisten Deputi III  Urusan Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau Antung D Radiansyah.  

Menambah ironis

Masifnya kerusakan danau-danau di Indonesia menambah deret ironi kekayaan alam Tanah Air setelah pembabatan hutan dan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran.

Dari data KNLH, ada 840 danau besar dan 735 danau kecil di Indonesia.  Danau-danau itu menyediakan 72 persen suplai air permukaan di Indonesia. Danau-danau juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, wisata, irigasi, dan budidaya perikanan. Namun, daya dukungnya terus menyusut drastis akibat pola pembangunan dan pengelolaan yang mengabaikan fungsi  penting dan daya tampungnya.

Salah satu contoh pengabaian perhitungan daya tampung danau adalah kematian massal ikan di Danau Maninjau, Sumatera Barat, pada akhir tahun 2008 lalu hingga mencapai 13.413 ton atau setara dengan Rp 150 miliar.

Kejadian serupa pernah terjadi di tempat lain dalam skala berbeda-beda.  Namun, terus berulang dan merugikan para pembudidaya ikan. "Waktunya mengubah pola pikir tentang pengelolaan dan peran danau dalam pembangunan, " kata Masnellyarti.

Sebagai langkah perubahan, setidaknya membutuhkan komitmen sembilan  departemen dan kementerian untuk kesepakatan pengelolaan danau  berkelanjutan. Sejumlah target sudah dibuat dan rencana pengelolaan  berkelanjutan disusun untuk dibahas pada pertemuan di Bali pada Agustus 2009 mendatang.

Untuk mendanai program tersebut butuh dana besar. Untuk itu, KNLH akan mengajak semua departemen dan kementerian yang terlibat pengelolaan untuk turun tangan. (GSA)

http://sains. kompas.com/ read/xml/ 2009/07/22/ 09062126/ 15.Danau. Mengalami. Sedimentasi. Parah

READ MORE - 15 Danau Mengalami Sedimentasi Parah

Ekosistem Padang Lamun Hilang,Masa Depan Ekosistem Pesisir Global Terancam

Science Daily. Sebuah tim peneliti internasional memperingatkan bahwa cepatnya penurunan ekosistem padang lamun (seagrass) di seluruh bagian dunia akan mengancam keberadaan jangka panjang dari ekosistem pesisir. Hasil analisis dan temuan ini menunjukkan bahwa 58% ekosistem padang lamun dunia terus mengalami penurunan.Hasil assesment yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences, menunjukkan bahwa kecepatan penurunan padang lamun meningkat menjadi 7% sejak 1990-sebelumnya 1% sebelum tahun 1940-. Berdasarkan 215 studi dan 1.800 pengamatan mulai 1879, tampak bahwa tingkat kehilangan populasi lamun sama dengan tingkat penurunan terumbu karang dan hutan hujan tropis.

Hasil studi ini menyebutkan tingkat kehilangan lamun ini sebesar 42 kilometer persegi per tahun sejak 1980, dan menekankan juga penyebab utama degradasi ini ialah dampak langsung pembangunan pesisir, dan dampak tidak langsung dari penurunan kualitas air.

Tingginya frekuensi “sindrom pesisir” telah menyebabkan hilangnya ekosistem lamun di seluruh dunia, ” jelas Dr.Willliam Dennison dari University of Maryland Center for Environmental Science.”Kombinasi antara pertumbuhan pemukiman, pengembangan di sepanjang garis pantai, dan penurunan sumberdaya alamiah telah menekan ekosistem pesisi kepada kondisi tidak seimbang. Secara global, setiap 30 menit kita kehilangan padang amun seluas lapangan sepak bola.

Hilangnya setiap luasan ini tentunya berakibat hilangnya pula fungsi dan manfaat dari ekosistem ini, seperti menyediakan lokasi pemijahan bagi berbagai jenis ikan dan kekerangan. Bahkan lebih dari itu, konsekuensi yang ditimbulkan bahkan berpengaruh pada ekosistem disekitarnya, karena lamun juga merupakan penghasil biomassa energi serta berbagai jenis satwa ke ekosistem terumbu karang.

Dengan 45% populasi dunia yang hidup di 5% daratan di pesisir, tekanan yang diterima ekosistem padang lamun semakin intensif.”kata Dr. Tim Carruthers dari University of Maryland Center for Environmental Science. Keberadaan lamun sangat mempengaruhi kondisi fisik,kimia dan biologi lingkungan dari perairan pesisir. Komposisi unik dari tumbuhan semi pasang surut ini, mentransisikan aliran air dan dapat membantu mitigasi dampak dari masukan polusi dari nutrien dan sedimen. Dalam suatu lingkungan pesisir yang lengkap, ekosistem padang lamun berada di antara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang.

Penelitian ini sendiri merupakan bagian dari Global Seagrass Trajectories Working Group yang didukung oleh National Center for Ecological Analysis and Synthesis (NCEAS) di Santa Barbara, California, dibawah National Science Foundation.

Teks asli pada Science Daily Juli 2009

READ MORE - Ekosistem Padang Lamun Hilang,Masa Depan Ekosistem Pesisir Global Terancam

“Sunscreen” Atmosfer Buatan, Tidak Efeketif Menyelamatkan Terumbu Karang

(Science Daily). Rencana darurat untuk menghindari pemanasan global dengan membuat pelindung buatan untuk bumi dari cahaya matahari kemungkinan dapat menurunkan suhu bumi beberapa derajat, tetapi solusi “geoengeneerig” seperti ini hanya akan memberikan sedikit pengaruh positif untuk menghambat pengasaman (bertambahnya keasaman) laut yang mengancam terumbu karang dan biota laut lainnya, demikian kajian terbaru di jurnal Geophysical Research Letters. Sumber pengasaman ini adalah karbon dioksida, yang bahkan dalam suhu dingin akan tetap diserap oleh air laut dan menyebabkan kondisi asam.

“Akan ada penurunan kecil dalam masalah ini, karena tanaman diharapkan akan dapat tumbuh lebih baik dalam kondisi CO2 yang tinggi, tetapi dunia akan menjadi dingin” kata Ken Caldeira dari Departemen Ekologi Dunia Institut Carneige, co-penulis dalam bidang yang diketuai Damon Matthews dari Universitas Concordia Kanada dan Geokimia dari Carneige, Long Cao. Dalam skenariao ini , tanaman darat dan tanah akan menahan karbon sehingga hanya sedikit yang menuju laut. “ Bagaimanapun juga, perluasan biosfer darat tidak mampu membuat perubahan besar meskipun sedikit membantu penurunan aktifitas pengasaman laut.”
 
Telah menjadi perdebatan yang luas mengenai usulan ”geoengeneering” yang menginjeksikan sesuatu partikel kecil yang dapat memantulkan partikel pada bagian atas atmosfer. Partikel ini akan membelokan cahaya matahari sebelum menyentuh bumi, sehingga menurunkan temperatur global sebagaimana yang terjadi pada debu vulkanik dari Gunung Pinatuho yang diikuti ledakan yang memblok cahaya matahari pada tahun 1991. Tetapi kritik dan peringatan terus mengalir memperingatkan adanya perkiraan perubahan pola hujan, perusakan lapisan ozon, atau efek tak terduga lainnya.

Hingga hasil studi studi terbaru dengan menggunakan permodelan program komputer dari sistem iklim dan biosfer bumi untuk menstimulasi efek ”geoengeneering” pada iklim dan kimia laut, potensi akibat yang dapat muncul seperti kemungkinan pengaruh pengasaman laut tidak pernah dikalkulasi. Dalam simulasi ini, pengurangan cahaya akan mendinginkan planet seperti yang diharapkan dan juga mengurangi naiknya karbon dioksida ke atmosfer dan semakin banyak karbon yang diserap tanah. Tetapi perubahan tipis tidak cukup untuk mengurangi pengasaman laut.

Pengasaman laut bersama pemanasan global merupakan ancaman utama bagi ekosistem laut, terutama terumbu karang, yang butuh mineral untuk tumbuh. Meningkatnya jumlah karbon dioksida membuat air laut semakin asam, menyebabkan kejenuhan mineral menurun. Penemuan terbaru menunjukkan indikasi emisi karbon dioksida yang terus-menerus meningkat akan menyebabkan terumbu karang akan hilang dalam beberapa dekade, menempatkan keberadaan ekosistem ini dalam ancaman kepunahan yang tinggi.

Minimnya efek geoengeneering pada pengasaman laut menambah faktor lain yang memperdebatkan kelayakannya terkait kemungkinan kerusakan sistem iklim. Beberapa peneliti melihat geoengeneering sebagai kemungkinan tepat sebagai respon terhadap efek negatif perubahan iklim yang diakibatkan meningkatnya emisi dari efek rumah kaca. Beberapa orang melihatnya sebagai hal sembrono dikaitkan dengan kekompleksan planet dan akhirnya merubah sistem iklim ke arah yang lebih buruk.

“Geoengeneering datang membawa bermacam-macam risiko,” kata Caldiera.” Penting bagi kita untuk mempelajari secara utuh dan menyeluruh semua risiko dan implikasinya.” Ia menyebutkan bahwa pengurangan besar-besaran pada emisi oleh aktifitas manusia berupa karbon dioksida sebagai cara paling efektif dan aman melawan krisis lingkungan global.” Salah satu alasan terbaik memilih reduksi pembuangan CO2 dibandingkan geoengeneering adalah reduksi pembuangan CO2 akan melindungi laut dari ancaman pengasaman alut, sedangkan opsi geoengeenering tidak.”

Diterjemahkan dari Science Daily June 26, 2009

READ MORE - “Sunscreen” Atmosfer Buatan, Tidak Efeketif Menyelamatkan Terumbu Karang

Pembatasan Alat Tangkap, Solusi Meningkatkan Resilience Terumbu Karang Terhadap Perubahan Iklim

(Science Daily).Larangan atau pembatasan penggunaan alat tangkap tipe tertentu dapat menyelamatkan terumbu karang dan populasi ikan untuk dapat bertahan dari serangan gencar perubahan iklim, demikian studi dari ARC Centre of Excellent Coral Reef Study di Universitas James Cook, Wildlife Conservation Society dan kelompok lainnya. 

Tim ilmuwan internasional telah mengusulkan larangan penggunanaan alat tangkap seperti senapan tombak, jebakan ikan, dan jaring pukat pantai, untuk dapat membantu dalam perbaikan pada karang dan populasi ikan yang menurun drastis akibat pemutihan karang.

Di sekeliling dunia, terumbu karang mati dalam kondisi menghawatirkan, akibat adanya peningkatan suhu air laut hasil dari pemanasan global.
Penelitian di Kenya dan Papua New Guinea menunjukkan beberapa tipe alat tangkap memikili potensi lebih untuk merusak karang, ikan karang, dan spesies kunci yang dibutuhkan karang untuk pulih dari setelah kejadian pemutihan atau akibat badai.

“Ini menciptakan bahaya ganda, baik karang maupun tipe ikan karang tertentu. Mereka di ambang kehancuran karena penangkapan berlebih dan ditambah pengaruh yang diakibatkan pemutihan semakin memojokan mereka” jelas Dr Cinner. Hasil pembatasan penggunaan alat tangkap dapat menurunkan kerusakan terumbu, populasi ikan, dan meningkatkan kemampuan untuk menopang kesejahteraan penduduk lokal dalam jangka panjang.

“Dari segi ekologi, respon terbaik untuk pemutihan adalah pendekatan pengelolaan terhadap keberadaan karang dan ikan sepenuhnya. Tetapi hal ini cenderung sulit atau tidak dapat diaplikasikan dengan mudah, terutama pada nelayan miskin di negara berkembang”, kata Dr. Tim McClanahan, co-penulis Wildlife Conservation Society. “Pada area dimana pembatasan penangkapan sulit dilakukan , pengelola terumbu karang tidak memiliki banyak pilihan dan tidak dapat melakukan hal lain selain melihat karang mati dan umumnya tidak pulih kembali.”
“Seleksi pembatasan alat tangkap menawarkan pengelola dan nelayan sebuah daerah tengah, ini dapat berupa mengurangi tekanan pada karang dan ikan yang sementara berada dalam fase pemulihan, sementara itu pula harus disediakan beberapa pilihan untuk keberlangsungan hidup nelayan” kata Dr Cinner. Jalan tengah seperti ini umumnya dipilih oleh nelayan. “Di lain pihak, penelitian menunjukan nelayan lebih memilih larangan total dibandingkan dengan larangan penggunaan alat tertentu, karena kebanyakan nelayan menggunakan beberapa tipe alat jadi mereka masih dapat meghasilkan pendapatan jika salah satu alat yang digunakan dilarang. Mereka lebih cenderung menurut.”

Tim menyelidiki efek dari lima tipe alat yang digunakan pada tipe ikan berbeda: tombak, jebakan, kait dan benang, jaring pukat pantai, dan jaring insang. Mereka mendapati tombak merupakan alat yang berakibat fatal diantara semuanya- untuk karang sendiri, spesies ikan yang mudah terkena adalah ikan yang dibutuhkan karang untuk pulih seperti ikan parrot/kakatua, surgeon, trigger yang bersama bulu babi menekan populasi alga, agar karang dapat tumbuh kembali.

“ Target senapan tombak umumnya adalah spesies yang membantu pemulihan terumbu karang, tetapi akibat yang mengejutkan adalah kerusakan terumbu itu sendiri. Ketika ikan ditombak, umumnya ikan akan bersembunyi di balik terumbu sehingga beberapa nelayan akan menghancurkan terumbu untuk mendapatkannya.”kata Dr Cinner.

Tetapi pada negara berkembang, tombak merupakan senjata memancing yang banyak digunakan oleh nelayan miskin karena pembuatannya murah dan hasilnya tinggi, jadi tombak merupakan sumber penghasilan utama nelayan miskin.
“Anda dapat menentukan kebijakan larangan penggunaan alat sewenang-wenang, tetapi anda perlu untuk mempertimbangkan persoalan seperti keringanan, pilihan lain penangkapan, atau alternatif pencaharian yang berpengaruh terhadap nelayan.” kata Dr Shaun Wilson, co-penulis Departemen Konservasi Lingkungan Australia Barat. “Kunci utama dapat berupa edukasi terhadap nelayan mengenai pentingnya habitat terumbu dan spesies yang berpengaruh terhadap kualitas terumbu dan kebutuhan untuk menseleksi apa yang mereka tangkap. Ini berarti nelayan masih dapat menggunakan alat tangkap yang murah dan efektif tanpa perlu merusak habitat dan menurunkan daya pulih terumbu.”

Jebakan ikan dapat mengenai ikan karang yang rentan dan ikan yang berpeeran dalam pemulihan kondisi karang. Jaring pukat pantai mengenai ikan spesies kunci tidak sebanyak jaring insang, jebakan, atau tombak, tetapi sama merusak karang secara langsung dan mengambil jumlah ikan muda dalam jumlah besar.

“Di lokasi yang tingkat ketergantungan pada sumber daya terumbu karangnya tinggi, tidak mungkin melarang semua alat tangkap ini secara permanen. Dengan menciptaan pembtasan sementara untuk alat tipe tertentu, selama fase pemutihan karang, pengelola terumbu dapat menurunkan tekanan pada karang dan populasi ikan untuk sementara waktu ketika ekosistem terumbu dalam kondisi sensitif, tanpa mengakibatkan kesulitan yang tak semestinya terhadap masyarakat yang bergantung padanya.” kata Dr Cinner

“Tentu saja, ketika kondisi membaik, pengelola dan nelayan tidak perlu untuk menunggu fenomena pemutihan karang te rjadi lalu dilakukan pengaturan alat tangkap. Pengaturan penggunaan alat merupakan ide bagus, terutama di area yang rentan terhadap kejadian pemutihan,” kata Dr Nick Graham, co-penulis. “Penelitian baru menyediakan beberapa ide untuk pengelola mengenai keuntungan larangan alat tangkap tertentu.”

Dr Cinner mengatakan bahwa larangan sementara atau mengadakan pelarangan permanen pada penggunaan berbagai macam alat yang dapat digunakan pada manajemen karang yang secara umum - baik di neara berkembang atau negara maju seperti Great Barrier Reef di Australia.
“Prinsipnya dapat digunakan dimanapun. Hal ini menawarkan baik kepada komunitas maupun pengelola terumbu dengan fleksibilitas yang tinggi. Di sekeliling dunia, semakin banyak komunitas yang peduli dan menciptakan berbagai pilihan sendiri, bagaimana cara melindungi terumbu karang mereka dan mereka dapat mengadakan larangan sukarela pada beberapa alat tangkap.
Diterjemahkan dari Science Daily 21 Juni 2009

READ MORE - Pembatasan Alat Tangkap, Solusi Meningkatkan Resilience Terumbu Karang Terhadap Perubahan Iklim

Isu Pemanasan Global Peluang di Depan Mata

Oleh Rohmad Hadiwijoyo Kandidat Doktor Lingkungan Universitas Diponegoro

I SU lingkungan hidup ternyata tidak menarik. Buktinya tidak satu pun kandidat presiden-wakil presiden yang bertarung pada Pemilu Presiden 2009 lalu menjadikan lingkungan hidup sebagai tema penting kampanye mereka. Memang masalah lingkungan tercantum pada visi dan misi para kandidat, namun tidak menjadi bahan kampanye. Bahkan pada debat capres-cawapres resmi yang digelar KPU pun isu ini tidak ada dalam agenda Bisa jadi hal itu karena masalah lingkungan bukan isu yang laku untuk ‘dijual’ kepada publik, dalam rangka menarik perhatian dan mendulang dukungan. Ini tentu sinyal yang mengkhawatirkan, karena di satu sisi mencerminkan rendahnya perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan sebagai persoalan besar abad ini. Di sisi lain, hal itu menunjukkan betapa para pemimpin nasional kita tidak menjadikan persoalan lingkungan, khususnya isu pemanasan global, sebagai persoalan penting. Mereka juga belum memiliki agenda yang jelas untuk mengatasi sekaligus memanfaatkan persoalan nyata yang sudah nyata di depan mata itu Di sela pembukaan World Business Summit on Climate Change yang dibuka Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di Kopenhagen, Denmark, 24-25 Mei 2009, Duta Besar Republik Indonesia untuk Denmark Abdul Rahman Saleh bertanya kepada penulis, “Apa manfaat kita berada dalam konferensi ini?”

Saya jawab, setidaknya ada dua manfaat penting. Pertama, sebagai persiapan kita untuk pertemuan Conference of Parties (CoP) 15 Desember 2009 mendatang, dan kedua, Indonesia bisa menjadikan isu pemanasan global ini sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional CoP 15 di Kopenhagen merupakan kelanjutan dari United Nation Framework on Climate Change Convention (UNFCCC) CoP 14 di Bali yang menghasilkan Bali Roadmap. Pada roadmap tersebut, posisi Indonesia sangat penting sebagai pembawa estafet perubahan iklim dunia. Pertemuan Bali juga mengeluarkan beberapa keputusan penting seperti diperpanjangnya tenggat I berlakunya Kyoto Protocol dan dimasukkannya mekanisme Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai proyek yang potensial mendapatkan karbon kredit melalui Clean Development Mechanism (CDM). Setelah sukses menjadi  tuan rumah CoP 14, tantangan bagi Indonesia berikutnya adalah apakah pada CoP 15 nanti Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata untuk menyatukan perbedaan persepsi negara-negara peserta dalam mengambil keputusan global untuk merevisi Kyoto Protocol Dari seminar tiga hari di Kopenhagen, masih ada perbedaan pendapat di antara peserta seminar mengenai aspek ke uangan, tanggung jawab, dan mekanisme pembayaran karbon kredit dalam upaya mengurang emisi karbon.

Tetapi para peserta seminar telah sepakat untuk menurunkan emisi karbon, kurang lebih sebesar 50% dari total emisi tahun 1990, pada tahun 2050 nanti Ancaman dan peluang Dampak pemanasan global akibat perubahan iklim akan sangat mengerikan. Beberapa yang telah diidentifi kasi para pakar di antaranya adalah berjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh serangga penyerbuk di negara-negara empat musim, ancaman badai, kehancuran nelayan penangkap ikan, dan banyaknya petani yang akan mengalami gagal panen. Pemanasan global juga diprediksi menjadi penyebab kematian sekitar 300 ribu jiwa pada tahun 2020 nanti  Inilah tantangan kemanusiaan terbesar abad ini. Seluruh bangsa dan seluruh elemen masyarakat di dalamnya--pemerinta h, dunia swasta, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, kaum perempuan, anak-anak muda--memiliki tanggung jawab yang sama untuk berikhtiar agar dampak buruk tersebut bisa dihindari atau dikurangi hingga seminimal mungkin
Dimulai dengan memberikan pemahaman yang benar tentang efek pemanasan global, dan bagaimana kita mengantisipasinya, melalui pendidikan, training, serta panduan praktis untuk menjadi bagian upaya mitigasi risiko pemanasan global. Tokoh seperti Al Gore, misalnya, menunjukkan cara sederhana yang praktis dan bisa dilakukan siapa saja, yaitu anjuran agar masyarakat menanam pohon pisang. Dengan menanam satu batang pohon pisang, kita sudah memberikan kontribusi terhadap penyelamatan lingkungan dari dampak pemanasan global. Sebab pohon pisang mampu menyerap emisi C02, bisa ditanam di berbagai musim, kapan dan di mana pun, serta memberikan nilai ekonomi dari buah dan daunnya Pengusaha ritel dan masyarakat konsumen harus terus didorong untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Sampah plastik tidak bisa di-compose, dan jika dibakar akan menambah polusi udara dan memperburuk kualitas lingkungan. Kesadaran seperti ini sudah mulai tumbuh, namun masih perlu diperluas melalui sosialisasi dan edukasi Moda transportasi yang boros bahan bakar fosil, seperti pesawat udara, harus proaktif mengurangi emisi gas buang, sekaligus mencari terobosan cerdas untuk mengurangi dampak buruk pemakaian bahan bakar.

Program maskapai Garuda Indonesia ‘One Passenger, One Tree’ adalah contoh menarik. Pola seperti ini bisa dikembangkan dalam format yang beragam oleh maskapai lain, atau moda transportasi lain Di samping terus menggerakkan upaya-upaya antisipatif, pada saat yang sama ancaman pemanasan global ini harus pula dilihat sebagai sebuah peluang bisnis. Yang sudah pasti, hutan Indonesia masih amat luas dan mampu menyerap C02 dalam skala besar, sehingga ada potensi besar untuk mendapatkan carbon credit Potensi carbon credit lainnya adalah melalui penggunaan energi panas bumi (geothermal) yang merupakan energi terbarukan (renewable energy) dan ramah lingkungan. Geothermal bisa menjadi alternatif pengurangan fossil energy, karena posisi geografi s Indonesia sangat memungkinkan untuk itu. Indonesia berada pada jalur ring of fi re dari Sumatra sampai Papua, sehingga memiliki potensi panas bumi yang amat besar Ini adalah sebuah peluang bisnis yang menguntungkan, sekaligus menjadi ajang kalangan korporasi untuk berperan aktif dalam pengurangan dampak pemanasan global. Di Indonesia, bisnis ini mulai dikembangkan oleh kelompok usaha RMI Grup, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan energi terbarukan dan clean energy. Bekerja sama dengan Pertamina Geothermal, RMI Grup memanfaatkan energi panas bumi untuk energi listrik yang ramah lingkungan di Kamojang (Jawa Barat), Lumut Balai (Sumatra Selatan), dan Lahendong (Sulawesi)

Di luar itu, RMI telah berhasil mengolah emisi gas buang CO2 pertama dan terbesar di Indonesia dari pabrik baja PT Krakatau Steel, Cilegon, dengan kapasitas 3 ton per jam atau 72 ton per hari
Hasil akhir CO2 murni tersebut dipakai untuk perusahaan minuman berkabonasi, dan juga dapat digunakan pada perusahaan pengelasan/ welding dan pembuatan dry ice. Pabrik tersebut sudah beroperasi pada awal April lalu

Tentu saja, dari pemanfaatan geothermal dan pengolahan emisi gas buang CO2 tersebut, perusahaan ini mendapatkan keuntungan bisnis yang cukup menggiurkan. Inilah contoh bagaimana potensi besar dan peluang bisnis di balik ancaman pemanasan global dimanfaatkan Pemerintah harus mendorong upaya-upaya semacam itu, melalui kebijakan-kebijakan yang relevan sehingga makin banyak kalangan dunia usaha yang tergerak untuk mengelola bisnis ramah lingkungan. Jika hal itu bisa diwujudkan, Indonesia akan menjadi negara yang mampu menjawab tantangan dan mengubahnya menjadi peluang, ancaman petaka berubah menjadi berkah bagi bangsa. Emisi CO2 dapat ditekan, sekaligus menciptakan lapangan kerja, menghasilkan added value, dan mendorong laju perekonomian nasional. Persis seperti kata Paul Krugman, pemanasan global harus disikapi sebagai momentum untuk mengembangkan engine of growth baru bagi perekonomian nasional dan global Maka, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, seharusnya memiliki program dan agenda aksi yang jelas dalam persoalan ini. Contoh-contoh di atas hanyalah beberapa dari banyak hal yang bisa dilakukan. Sudah saatnya sasaran pembangunan tidak hanya terfokus pada pro-growth, pro-poor, dan pro-job, tapi juga pro-earth atau prolingkungan

http://anax1a. pressmart. net/mediaindones ia/MI/MI/ 2009/07/14/ ArticleHtmls/ 14_07_2009_ 021_002.shtml? Mode=0

READ MORE - Isu Pemanasan Global Peluang di Depan Mata

Mengumpatlah untuk Meredam Sakit

London, Mengumpat yang identik dengan perilaku buruk tak selamanya negatif. Sebuah penelitian menemukan orang yang mengeluarkan kata-kata umpatan ketika sedang sakit justru bisa mengurangi penderitaannya.

Peneliti dari Keele University menemukan para relawan mampu menahan rasa sakitnya ketika mereka mengumpat. Dr Richard Stephens, kepala peneliti itu menggambarkan, makian atau sumpah menyumpah telah menjadi bahasa umum di seluruh dunia.

"Mengumpat adalah bahasa yang paling emosional dan itu dialami oleh seluruh orang di dunia dalam beragam bahasanya," ujar Stephen seperti dilansir dari Ananova, Selasa (14/7/2009).

"Ketika seseorang mengumpat biasanya setelah itu mereka justru akan menjadi sangat pemaaf. Penelitian itu menunjukkan bahwa ada alasan kenapa seseorang itu sampai mengumpat untuk mengeluarkan rasa sakitnya," lanjutnya.

Penelitian yang dipublikasikan di jurnal NeuroReport itu menguji 64 pelajar yang diminta menahan rasa sakitnya ketika tangannya dicelupkan dalam air es yang sangat dingin.

Hasilnya, pelajar yang mengeluarkan umpatan bisa lebih tahan dari dinginnya sakit di air es selama 40 detik lebih lama ketimbang yang tidak mengumpat. Pelajar yang mengumpat juga ternyata bisa sedikit mengalahkan rasa sakit itu ketimbang hanya diam saja.

Jadi boleh-boleh saja Anda mengumpat ketika sakit, asal bukan umpatan yang bikin masalah dengan orang lain.

READ MORE - Mengumpatlah untuk Meredam Sakit

Sering Dicuri Nelayan Asing, Indonesia Terancam Krisis Ikan

Jakarta, PAB-Online - Indonesia terancam krisis ikan nasional pada tahun 2015. Hal ini karena sebanyak 1,5-4 juta ton ikan dicuri setiap tahun oleh nelayan asing. Pemerintah diminta segera mengambil langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan perikanan nasional.

“Saatnya Pemerintah Indonesia memperbaiki kebijakan diplomasi agar bisa melindungi kepentingan nasional, khususnya hak perikanan tradisional. Namun yang tak kalah penting adalah mengubah paradigma pembangunan nasional, dari darat menuju ke laut,” tegas Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam siaran persnya ke redaksi SM CyberNews.

Menurut Koordinator Penguatan Jaringan KIARA Abdul Halim ada 10 negara yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia yakni Malaysia, Vietnam, China, Taiwan, Myanmar, Filipina, Thailand, Kamboja, Panama, dan Korea Selatan. “Bukan tidak mungkin jika pencurian ini didukung oleh pemerintah negara bersangkutan,” sinyalir Halim.

Karena itu, Halim meminta pemerintah Indonesia belajar pada visi kelautan PM Djuanda bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagiaan pulau-pulau yang termasuk daratan NKRI dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan NKRI.

“Menyadari minimnya sistem pertahanan nasional dan alutsita yang dimiliki, maka langkah yang diambil pemerintah dalam WOC jelas mengundang persoalan baru, yang tak hanya mengancam kedaulatan bangsa, melainkan juga mengorbankan nelayan tradisional demi pencitraan dan pemerolehan dana sumbangan dari pihak asing,” tegas Abdul Halim. (SMCN)

Sumber: http://web.pab- indonesia. com

READ MORE - Sering Dicuri Nelayan Asing, Indonesia Terancam Krisis Ikan

Ekonomi Rakyat” di Kelautan dan Perikanan

Oleh Muhammad Karim

Pemilihan presiden dan wakil presiden tinggal dua hari lagi. Menariknya, di pelbagai media massa cetak maupun elektronik terjadi perdebatan mazhab pembangunan ekonomi. Mulai dari yang mengusung ekonomi kerakyatan, ekonomi kemandirian sampai ekonomi jalan tengah. Sayangnya, sektor ke-lautan dan perikanan abai dalam perdebatan tersebut. Prof Adrie Lapian, sejarawan Maritim Indonesia yang terkenal, mengungkapkan bahwa perdagangan dan pelayaran antarpulau, kepelabuhanan, pasar, perikanan hingga kota pantai jadi basis kekuatan ekonomi maritim abad 15-17. Dinamikanya berlangsung dalam ranah domestik (antarpulau di Nusantara) maupun internasional mulai Timur Tengah, China, hingga Afrika. 

Wujud ekonomi kerakyatan di kelautan dan perikanan bukan hal baru. Berkembangnya kota-kota pantai mulai dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, hingga ke wilayah Indonesia Timur adalah kontribusinya. Sejatinya, bila bangsa ini mau berkembang pesat dan menguasai perdagangan internasional, kekuatan ekonomi maritim harusnya jadi pilar utamanya. Kekuatan ekonomi itu dapat dikelompokkan; pertama, ekonomi pesisir dan laut termasuk pulau kecil (coastal and maritime economic) berbasiskan sumber daya alam yang antara lain budi daya laut, budi daya pantai, dan penangkapan ikan. Budi daya laut berupa rumput laut, teripang, ikan hias laut, kerang hijau dan ikan karang ala jaring apung (kerapu, kakap).

Sementara itu, budi daya pantai yakni pertambakan udang dan ikan jenis kerapu lumpur maupun kakap. Penangkapan ikan bermula dari aktivitas nelayan tradisional hingga di laut lepas utamanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Jenis ikannya ialah tuna, udang, tongkol, tenggiri, bawal, dan lainnya. Sejarah membuktikan bahwa aktivitas penangkapan berupa teripang, sirip hiu, dan lola sudah berlangsung sejak abad 16 akibat terbukanya perdagangan dengan bangsa China (Stacy, 1999; Ham, 2001 dalam Purwati, 2005).

Kebijakan Afirmatif
Kedua, ekonomi pesisir dan laut (termasuk pulau kecil) berbasiskan jasa yang mencakup transportasi laut (pelayaran rakyat, kepelabuhanan, nelayan buruh), pariwisata bahari (penyelaman, perhotelan dan resor, olahraga air, restoran, wisata pantai dan sejarah hingga keunikan pulau-pulau kecil). Termasuk wisata kekhasan budaya bahari mulai dari kearifan tradisional dalam mengelola sumber daya ikan, pembuatan kapal tradisional pinisi di Sulawesi Selatan, tradisi pesta laut hingga tradisi adat menangkap ikan paus di Lamalera dan Lamakera Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pendekatan mewujudkan ekonomi kerakyatan di kelautan dan perikanan ialah ekonomi kelembagaan melalui kebijakan mirip ”totok nadi”. Negara berperan aktif (bukan dominan) dalam memberikan kebijakan afirmatif (affirmative policy) melalui keberpihakan yang jelas. Di satu sisi berkontribusi menyelesaikan problem pembangunan kelautan dan perikanan. Tapi, di sisi lain mampu mengatasi problem struktural berupa pengangguran dan kemiskinan di pesisir.

Lima langkahnya, pertama, perbaikan infrastruktur lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui rehabilitasi dan restorasi. Prosesnya melalui pemberdayaan masyarakat setempat, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, penanaman hingga pengelolaan. Negara menyediakan pembiayaannya dalam jangka waktu 2-3 tahun. Setelahnya pemerintah memberikan hak penguasaan lahan dan hutan mangrove melalui organisasi komunitas seumpama koperasi. Kebijakan ini akan mencegah abrasi pantai, menyediakan lapangan kerja karena sifatnya padat karya. Sekaligus meningkatkan produktivitas perikanan yang bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga nelayan karena secara ekologis habitatnya mengalami perbaikan. Menjamin kelangsungan hajat hidup nelayan tradisional yang mendominasi aktivitas perikanan artisanal.

Kedua, merevitalisasi industri perkapalan tradisional yang mendukung pelayaran rakyat, kelonggaran kredit, stimulus fiskal dan moneter. Dampaknya, lapangan kerja pada usaha pembuatan kapal, mengurangi ketergantungan dari asing, dan mendinamiskan jasa pelayaran antarpulau dan kepelabuhanan di Indonesia. Ketiga, menggalakkan budi daya laut mulai ikan hingga rumput laut di daerah potensial yang dikelola rakyat. Terbukti rumput laut mendominasi 55% ekspor budi daya Indonesia (Suhana, 2009). Negara (daerah) memberikan dukungan “pasar” melalui kebijakan harga dasar bagi pembudi daya ikan. Termasuk akses teknologi maupun permodalan yang mampu meningkatkan nilai tambah produk. Akibatnya, pelaku usaha domestik lebih menikmati surplus value-nya ketimbang negara tujuan ekspor atau perantara.

Pulau-pulau Kecil di Perbatasan
Keempat, memanfaatkan pulau-pulau kecil tak berpenghuni di perbatasan dengan negara tetangga sebagai basis penangkapan ikan di ZEE. Kelebihannya, menghemat bahan bakar, mengukuhkan kedaulatan nasional atas pulau kecil perbatasan, mudah memantau pergerakan kapal asing yang akan mengeruk ikan di perairan Indonesia hingga aktivitas membuang limbah pencemar di laut. 
Yang strategis antara lain Kepulauan Natuna untuk perairan Laut Cina Selatan, Kepulauan Sangihe-Talaud di utara Laut Sulawesi hingga perairan Samudera Pasifik serta Pulau Banyak, Mentawai dan Enggano di Samudera Hindia. Negara aktif mendorong peranan swasta nasional maupun BUMN/BUMD dengan insentif stimulus fiskal maupun moneter. Negara juga lebih mengutamakan pasar dalam negeri ketimbang ekspor sehingga mendukung kedaulatan pangan. Nantinya berdampak dalam menurunkan angka pengangguran di kota-kota besar karena dengan sendirinya mobilitas tenaga kerja antarpulau di sektor perikanan maupun penghelanya ikut meningkat.

Kelima, menggerakkan wisata bahari kepulauan dan pesisir yang memosisikan rakyat sebagai pelaku utama melalui koperasi hingga organisasi komunitas. Tak perlu melibatkan pihak asing atau lembaga internasional yang tak jelas motivasinya. Negara berperan memberi insentif (infrastruktur transportasi) serta kontrol maupun akses atas pulau kecil dan sumber daya sekitarnya berupa terumbu karang, ikan karang dan situs sejarah menyerupai reformasi agraria. Negara juga menyediakan aransemen kelembagaan (aturan main) dan pelatihan keterampilan bagi pelaku wisata. Pengelolaannya memosisikan rakyat sebagai pelaku dari hulu hingga hilir.

Gagasan ini dengan pelbagai kebijakan afirmatifnya setidaknya akan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di sektor kelautan dan perikanan yang kini jauh dari panggang. Selain memang akibat masalah degradasi sumber daya (tangkap lebih), serbuan kapal asing terus-menerus, klimatologi yang tak menentu (perubahah iklim). Juga lahirnya instrumen hukum yang diskriminatif yang sekaligus meminggirkan nelayan tradisional (UU No 31 Tahun 2004 dan UU No 27 Tahun 2007) ikut menyumbang keterpurukan kelautan dan perikanan nasional hingga kini.

Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim (PK2PM).

READ MORE - Ekonomi Rakyat” di Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan Perikanan harus mampu jadi Penggerak Ekonomi

DEPARTEMEN Kelautan dan Perikanan (DKP) menargetkan sektor kelautan dan perikanan dapat mandiri dan mampu menjadi penggerak ekonomi utama“. Sektor kelautan dan perikanan harus menjadi sektor mandiri. Ini harus, kalau memang misi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025 menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat,” kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Alex SW Retraubun di Jakarta, akhir pekan lalu.  

Ia menegaskan perlu ada langkah terobosan untuk kemandirian sektor kelautan dan perikanan dalam arti lebih luas, bukan sekadar berdirinya DKP
Karena itu, ia menargetkan sektor itu menjadi mandiri dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kedua, periode 2010-2014
Menurut dia, untung-rugi menjadikan sektor kelautan perikanan menjadi sektor yang berdiri sendiri telah dipertimbangkan.

Dengan demikian, sektor itu mampu menciptakan program kerja lebih banyak sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih besar
Selain itu, ia meyakini anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan akan menjadi lebih tinggi, sama halnya dengan yang terjadi pada sektor pertanian dan kehutanan“. Kalau tidak seperti itu, sebutan negara kepulauan terbesar hanya akan menjadi slogan.

Indonesia tidak akan dapat dilihat sebagai negara maritim yang kuat,” lanjut dia. Ia mencontohkan tidak mandirinya sektor kelautan dan perikanan. Selama ini, kinerja DKP sendiri tidak pernah secara nyata terlihat seperti pada pemasaran sumber daya ikan (SDI) yang selama ini dilakukan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), “Yang selama ini melakukan pemasaran DKP tapi lebih banyak Departemen Perdagangan yang mengambil manfaatnya, begitu pula untuk sektor pariwisata,” ujar Alex

Sumber : Media Indonesia

READ MORE - Kelautan dan Perikanan harus mampu jadi Penggerak Ekonomi

Terumbu Karang Akan Punah pada Akhir Abad Ini

Beijing (ANTARA News/Xinhuanet-OANA) - Banyak ahli margasatwa memperingatkan terumbu karang di dunia mungkin akan punah paling lambat pada akhir abad ini jika jumlah karbon dioksida (CO2) di atmosfir tidak dikurangi.

Dalam pertemuan di London, Senin, para ahli terkemuka margasatwa menyatakan bahwa langkah buangan gas yang diramalkan berarti tingkat 450 bagian per juta CO2 di atmosfir akan dicapai paling lambat pada 2050.

Buangan itu akan mengarah kepada peningkatan keasaman kondisi samudra dan pemanasan temperatur air, yang akan mematikan terumbu karang dalam beberapa dasawarsa selanjutnya.

"Dapur mulai terbakar dan api itu kian menyebar ke seluruh bangunan," kata Alex Rogers dari Zoological Society of London dan International Program on the State of the Ocean.

"Jika kita bertindak cepat dan secara meyakinkan kita mungkin akan dapat memadamkannya sebelum kerusakan jadi tak dapat diubah," katanya.

Terumbu karang adalah tempat berteduh dan perawatan penting bagi ikan dan makhluk hidup lain di dalam laut.

Terumbu karang juga melindungi garis pantai, menyediakan sumber penting makanan bagi jutaan orang, menarik wisatawan dan menjadi tempat penyimpanan obat yang potensial bagi penyakit kanker dan penyakit lain.

Yang terbesar adalah Great Barrier Reef, kumpulan 2.900 terumbu karang di sepanjang 2.100 kilometer pantai timur-laut Australia di taman laut dengan ukuran seluas negara Jerman.(*)

COPYRIGHT © 2009

READ MORE - Terumbu Karang Akan Punah pada Akhir Abad Ini

"Biorock Technology

sebagai salah satu alternatif upaya rehabilitasi ekosistem terumbu karang”

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki hamparan terumbu karang dengan kuantitas yang cukup besar yaitu sekitar 18 % terumbu karang dunia yang terdapat di sepanjang garis pantai Indonesia. Sepanjang 95.181 km garis pantai yang menghampar dari ujung barat hingga ujung timur menempatkan Negara tercinta kita ini diakui dunia sebagai pemegang status garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah AS, Kanada dan Rusia. Namun akibat dekatnya letak ekosistem terumbu karang dengan garis pantai membuat ekosistem ini mengalami tekanan yang cukup berat dari masyarakat pesisir setempat. Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bom maupun racun sianida merupakan contoh perbuatan tak bertanggungjawab yang sering terjadi. 

Berdasarkan penelitian dari P2O LIPI, hanya tersisa sekitar 5,8 % dari seluruh hamparan terumbu karang Indonesia yang berada dalam keadaan sangat baik. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan sebab ekosistem terumbu karang memegang peranan penting dalam penyerapan karbon yang merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, dengan menyelamatkan ekosistem terumbu karang kita sekaligus menjamin keberlanjutan bumi ini untuk masa depan.

Upaya penyelamatan dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang terus dilakukan baik oleh pemerintah, LSM maupun masyarakat pesisir setempat. Banyak kisah sukses yang patut kita banggakan terungkap oleh media, tetapi juga terkadang diiringi berbagai hambatan dan masalah. Namun, semangat tersebut tak kunjung surut mengingat pentingnya menjaga kelestarian ekosistem ini sebagai penentu masa depan kelautan Indonesia. Beberapa upaya rehabilitasi terumbu karang yang telah dilakukan di Indonesia antara lain adalah dengan mengembangkan teknik transplantasi karang, terumbu karang buatan, maupun metode akresi mineral (biorock technology).

Biorock technology adalah suatu proses deposit elektro mineral yang berlangsung di dalam laut, biasanya disebut juga dengan teknologi akresi mineral. Teknologi ini dikembangkan Prof. Wolf H. Hilbertz seorang ilmuwan kelautan pada tahun 1974. selanjutnya sejak tahun 1988, prof. Wolf H. Hilbertz (Germany) bersama Dr. Thomas J. Goreau (AS) seorang ahli ekologi karang melakukan riset untuk mengembangkan lagi biorock technology dengan fokus pada perkembangbiakan, pemeliharaan dan restorasi terumbu karang serta struktur proteksi pesisir. Penelitian mereka telah dilakukan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Sayangnya kedua peneliti tersebut telah meninggalkan kita, namun peninggalan konsep pemikiran mereka telah sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia rehabilitasi terumbu karang. Cara kerja dari metode ini adalah melalui proses elektrolisis air laut, dengan meletakkan dua elektroda di dasar laut dan dialiri dengan tegangan rendah 3,8 sampai 17 volt yang aman sehingga memungkinkan mineral pada air laut mengkristal di atas elektroda. 

Biorock memiliki struktur yang dibentuk dari besi dialiri listrik tegangan rendah, mekanisme kimiawi terjadi ketika aliran listrik tadi menimbulkan reaksi elecktrolityc yang medorong pembentukan mineral alami pada air laut, seperti calcium carbonat dan magnesium hidroxyde. Pada saat bersamaan perubahan elektrokimia mendorong pertumbuhan organisme disekitar sturktur. Akibatnya ketika bibit karang ditempelkan pada struktur besi tersebut, perumbuhannya akan lebih cepat terjadi. Berdasarkan konsep Biorock ini, endapan CaCO3 dibentuk melalui reaksi listrik dari anoda dan katoda. Pada konteks elektro kimia (electrochemistry), katoda adalah sambungan yang mensuplai elektron ke ion pada larutan untuk mendorong suatu reaksi kimia terjadi. Katoda dapat terbuat dari berbagai mineral yang menghantar listrik, setelah beberapa kali uji coba, disarankan untuk menggunakan ram besi non-galvanis. Sedangkan anoda adalah sambungan yang mengambil ion elektron dari ion pada larutan dengan tujuan untuk memudahkan reaksi kimia terjadi. Anoda dapat terbuat dari karbon, timah ataupun titanium.

Dilihat dari proses pembentukan deposit mineralnya, mineral accretion bukanlah suatu reaksi oksidasi langsung seperti elektroplatting, tetapi merupakan suatu proses yang tidak langsung, dimana pengendapan mineral terjadi karena suatu hasil sampingan dari perubahan pH di sekitar katoda ketika terjadi proses elektrolisis pada air laut. Ketika klorin dan oksigen terkumpul di sekitar anoda, maka mineral magnesium dan kalsium yang melimpah di air laut akan mengendap di katoda. Material yang terdeposit sebagian besar terdiri atas kalsium karbonat yang secara struktur kimia mirip dengan batu karang.

Daya larut produk merupakan hal yang sangat berpengaruh pada proses deposit mineral, dimana daya larut produk adalah konsentrasi maksimum dari zat untuk larut pada air. Pengendapan dan keseimbangan dari CaCO3 dan Mg(OH)2 pada air laut sangat kompleks karena adanya interaksi dengan ion dan senyawa lain. Konsentrasi dari Ca2+ dan CO32- pada daerah di dekat permukaan air sebenarnya beberapa kali lebih besar dari yang dibutuhkan untuk mengendapkan CaCO3.. Pengendapan menghambat ion dan senyawa organik inilah yang menjadi alasan mengapa jumlah pengendapan CaCO3 tidak secara spontan terjadi. Sekali padatan CaCO3 terbentuk, bentuk ini tidak akan berubah dengan kondisi yang sangat biasa. Mg(OH)2 tidak dapat bertahan pada kondisi ini dan menjadi tidak stabil.

Ada beberapa alternatif sumber tenaga yang digunakan untuk menjalankan sistem ini, baik dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga matahari (solar cell), pembangkit listrik tenaga pasang surut, generator, aki maupun listrik rumah tangga. Tenaga yang digunakan adalah arus DC dengan kisaran antara 1-24 Volt. Pada beberapa penelitian digunakan tegangan dengan kisaran 6-12 Volt. Densitas yang digunakan untuk memberikan hasil yang terbaik sekitar 3 A per m2 permukaaan katoda.

Elektrolisis dapat terjadi pada larutan yang encer atau larutan garam. Situasi yang biasanya terjadi pada proses elektrolisis adalah ekstraksi klorin dari air laut. Deposit mineral terbentuk dengan proses sebagai berikut:

1. Ketika tegangan melewati elektroda, maka katoda akan menjadi cukup negatif untuk menarik ion hidrogen dari air laut dan menyumbangkan elektron untuk mengubah ion hidrogen menjadi gas yang akan naik ke permukaan.
2e- + 2H+ H2 (gas)

2. Dengan semakin habisnya ion hidrogen di sekitar elektroda, maka terjadi reaksi kimia:
H2CO3 H+ + HCO3- 2H+ + CO32-
Pada saat ion hidrogen di dekat katoda habis, berdasarkan prinsip Le Chatelier’s reaksi akan bergerak ke kanan untuk membentuk ion H pada perairan. Hal ini juga akan meningkatkan konsentrasi ion karbonat (CO32-) pada perairan. Pada akhirnya konsentrasi ion CO32- semakin besar untuk membentuk reaksi:
Ca2+ + CO32- CaCO3 (solid)
Pengendapan kalsium karbonat di atas katoda terjadi ketika tingkat kelarutan dari Ca2+ dan CO32- melebihi keadaan untuk dapat larut pada cairan. Endapan kalsium karbonat ini disebut juga aragonite, merupakan endapan keras, kuat dan hampir tak dapat larut. Pengendapan dari CaCO3 adalah pengendapan pertama yang terjadi ketika tegangan rendah. Ketika tegangan pada katoda meningkat maka reaksi lain mulai mendominasi.

3. Ketika ion hidrogen di sekitar katoda berubah menjadi gas hidrogen, daerah di dekat katoda menjadi kehabisan ion H dan sesuai dengan hukum kesetimbangan kimia maka ini akan meningkatkan pH di daerah sekitar katoda membuat larutan menjadi basa. Reaksi yang terjadi:
H2O + 2OH- H+ + OH-
untuk memulai mengembalikan ion H+. Ini membuat konsentrasi ion OH -meningkat. Ketika konsentrasi ion OH- meningkat maka reaksi yang terjadi adalah:  
Mg2++ 2OH- Mg(OH)2 (solid)
Pengendapan kalsium karbonat di atas katoda terjadi ketika tingkat kelarutan dari ion magnesium dan ion OH- melebihi keadaan untuk dapat larut pada cairan. Bentuk solid dari magnesium hidroksida juga disebut brucite. Endapan ini lebih lunak dan dapat larut dalam cairan dibandingkan dengan kalsium karbonat.
Indonesia sendiri telah melakukan upaya rehabilitasi terumbu karang dengan teknologi ini sejak tahun 2000, yaitu di derah Pemuteran Bali. Kegiatan ini dipelopori oleh “Karang Lestari Pemuteran” bekerjasama dengan dive shop, pengelola hotel, restoran, para nelayan dan para ilmuan yang memilki kepedulian tinggi terhadap kelestarian terumbu karang. Struktur Biorock yang dipasang di Pemuteran berjumlah 22 struktur dengan bentuk yang sama seperti struktur yang ada di pulau Kwadule, Kuna Yala, Panama. Struktur ini ditempatkan pada kedalaman 120 kaki. 

Biorock di Pemuteran Bali memiliki tingkat keberhasilan paling tinggi dari 19 negara lain yang juga menerapkan metode biorock ini, oleh karena itu Biorock di Pemuteran telah 5 kali meraih penghargaan baik lokal maupun internasional. Kunci keberhasilan Biorock di Pemuteran Bali tak diragukan lagi ialah karena keterlibatan dari berbagai pihak terutama masyarakat sekitar terutama kelompok nelayan dan Pecalang laut (polisi desa adat). Fakta ini merupakan suatu sinyal baik dalam usaha melestarikan dan merehabilitasi ekosistem terumbu karang Indonesia yang termasuk dalam segitiga karang dunia. Dan usaha ini membutuhkan peran serta dari seluruh pihak yang ingin bumi ini selalu lestari. Mari bersama kita menyelamatkan teumbu karang, sekarang. 

Oleh : Rifki Furqan, S.St.Pi (Alumni Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta)

READ MORE - "Biorock Technology