Taruna muda pelayaran Indonesia.
JAKARTA, NNC - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menginginkan pelaut Indonesia
tidak diabaikan oleh pemerintah seperti terkait dengan standar upah
yang dinilai belum memadai hingga perlunya jaminan sosial bagi mereka.
"Saya baru saja mendapat pengaduan dari perwakilan pelaut Indonesia. Mereka mengaku bahwa selama ini terabaikan." kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam rilis, Kamis (10/5/2018).
Fadli Zon menyatakan telah menerima pengaduan atau audiensi dari Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) di ruang kerjanya di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Menurut dia, pengaduan yang diberikan antara lain adalah
kesejahteraan pelaut yang kerap terabaikan serta tidak adanya verifikasi
dan data akan keberadaan para pelaut Indonesia.
Selain itu, politikus Gerindra itu juga mengungkapkan hal yang paling
disesalkan pelaut adalah tumpang tindih regulasi dan ketika ada
masalah, kerap antara kementerian yang berbeda saling melempar tanggung
jawab.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan pelaut ini juga menjadi sebuah potensi lapangan kerja di dalam dan luar negeri.
"Tidak sedikit pelaut Indonesia
berada di negara-negara lain yang cukup jauh dari Indonesia. Di sini,
pemerintah perlu melakukan pembekalan dan pendataan terhadap pelaut Indonesia," katanya.
Dengan demikian, ujar Fadli, maka ketika para pelaut mendapat masalah
di negara-negara yang mereka singgahi, maka akan segera mendapatkan
bantuan politik dan diplomasi dari negara.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menawarkan kepada
pelaut otodidak untuk mengikuti kursus singkat keselamatan pelayaran
karena bagaimanapun juga keamanan di laut sangat penting.
"Bagi pelaut otodidak yang ilmu pelayaran diperoleh dengan belajar
sendiri, unsur keselamatan tidak menjadi penting. Untuk itu kami
menawarkan kursus singkat ajarkan keselamatan," kata Menhub Budi kepada
pers di Jakarta.
Hal itu disampaikan Menhub saat meninjau program padat karya Kementerian Perhubungan di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.
Dari hasil kunjungan ke pulau tersebut dan pembicaraan dengan lurah
setempat, diketahui banyak nelayan di pulau tersebut juga daerah lain
yang selama ini tidak mementingkan unsur keselamatan saat melaut.
Padahal, kata Menhub, mereka selama ini sering seorang diri melaut
hingga berhari-hari mencari ikan tanpa memiliki ilmu keselamatan yang
memadai.
"Kami ingin menawarkan mereka ikut kursus singkat tiga sampai seminggu hari di Kementerian Perhubungan," katanya dilansir Antara.
Kemenhub, katanya, memiliki sekolah pelayaran di bawah naungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang memang salah satu
tujuannya mendidik menjadi pelaut yang memiliki sertifikat keamanan.
Editor : Widita Fembrian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar