19 Januari, 2018

Kelola Potensi Laut dengan Tiga Prinsip "SEKTI"

SEMARANG- Potensi laut di Indonesia yang luar biasa harus dikelola dengan tiga prinsip atau tiga indikator. Penulis Buku Reborn Maritim Indonesia; Perspektif Sistem Ekonomi Kelautan Terintegritasi (SEKTI),  Witjaksono menuturkan, tiga prinsip tersebut yang pertama adalah kedaulatan dengan mencegah pencurian ikan.

Prisip kedua, keberlanjutan dengan konservasi untuk terus menjaga produktivitas dan kesejahteraan dengan meningkatkan ekonomi perikanan dan membentuk pulau mandiri. Adapun prinsip ketiga, selalu menjaga lima langkah Presiden Joko Widodo, yakni mewujudkan poros maritim.

Di antaranya membangun budaya maritim, meningkatkan diplomasi maritim, mewujudkan infrastruktur kelautan, industri kelautan, dan memperkuat pertahanan laut. Indonesia mempunyai kontribusi yang signifikan. Hal ini tak lain karena Indonesia mempunyai garis pantai nomor dua setelah Kanada, yaitu 5,8 juta km luas laut, hak kelola sampai 200 mil.

Bagian dalam laut juga mempunyai empat komoditas unggulan dunia, di antaranya pada 2014 rumput laut mencapai 10.147 ton/tahun, tuna cakalang dan tongkol 1.326 ton, udang 273.000 ton, dan kepiting rajungan 100.000 ton.

’’Kekayaan laut ini perlu dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai punah dan terkikis,’’ tutur Witjaksono, saat menyampaikan materi dalam kegiatan "Maritim Talk" di kampus Unisbank Semarang, belum lama ini.

Dekan Fakultas Hukum Unisbank, Dr Rochmani mengatakan, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Fakultas Hukum Unisbank dan Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Jawa Tengah. Kegiatan Maritim Talk menghadirkan pembicara penulis buku dan pengusaha nasional Witjaksono dan Fendiawan Tiskiantoro Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

Menurut dia, pembangunan kelautan sangat penting dan menjadi prioritas utama. Sudah cukup lama berlangsung orientasi pembangunan pada pengelolaan sumber daya alam di darat, sedangkan potensi kelautan belum menjadi perhatian yang serius untuk mencapai kesejahteraan. ’’Namun pembangunan kelautan tidaklah harus mengedepankan ekonomi semata. Pembangunan kelautan juga harus menyeimbangkan ekologi dan sosial keadilan,’’ujarnya.

Tidak ada komentar: