Menurutnya sistem ini terbuka bagi siapapun, sehingga masing-masing pihak bisa melihat suatu kasus sampai di mana tahapannya. Sistem akan tersinkronisasi antar penegak hukum illegal fishing seperti TNI AL, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan KKP. Sehingga penanganannya akan berjalan lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisasi ‘permainan’ di lapangan. “Kami wajib memastikan agar tidak ada permainan di lapangan, jangan sampai ada pelemahan,” ungkapnya.
Disamping itu, Satgas juga mendorong agar dalam kasus illegal fishing dapat menjerat hingga ke tingkat korporasi. Selain itu, pemusnahan kapal juga merupakan bentuk dari efek gentar bagi pelaku illegal fishing. Putusan pengadilan nantinya juga bisa dikembangkan hingga ke sanksi administrasi, seperti pencabutan izin dan lainnya. Hal ini untuk mengoptimalkan penanganan kasus hingga ke akarnya.
Menurut Achmad, hal itu dimungkinkan dengan merujuk pada pasal 7 ayat 2 butir c juncto pasal 101 diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan, salah satunya adalah soal daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan.
Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, dimana mengatur lebih rinci proses pemusnahan kapal sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. “Terutama kasus pencurian kapal asing. Dalam tahap penyidikan juga sudah bisa dilelang atau dimusnahkan,” katanya. Apabila kasus telah dilimpahkan ke Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan.
Satuan Tugas Anti Illegal Fishing juga merekomendasikan kapal yang telah disidik oleh Stasiun PSDKP Pontianak, segera dimusnahkan. Pada penanganan 2014 lalu, setidaknya 7 perkara kapal ikan asing ini telah incracht. Selain itu pada 2015 saja, PSDKP Pontianak telah menangani 11 kapal ikan asing yang melakukan pencurian di laut Indonesia. Tujuh diantaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan, sementara empat lainnya baru diterima dari Kapal Patroli yang melakukan penangkapan.
“Dari 14 kapal tersebut, ada 7 kapal asing yang putusannya telah incracht, namun belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak. Barang butki lain berupa ikan, juga tidak dilelang ditahap penyidikan,” kata Achmad.
Kebijakan-kebijakan baru tentang illegal fishing, baik dari Mahkamah Agung hingga Menteri Kelautan dan Perikanan, semuanya agar lelang dapat dilakukan lebih cepat sehingga nilai ekonomi ikan bisa tetap tinggi. Achmad mengatakan, Pasal 76A UU Perikanan, kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dapat dimusnahkan atau dilelang sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, asalkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar