TEMPO.CO, Jakarta
- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengaku telah
memanggil beberapa pengusaha perikanan yang mengoperasikan armada buatan
luar negeri, salah satunya Tomy Winata. Susi meminta agar bos Artha
Graha Group tersebut memulangkan kapal-kapal perikanan eks-Cina milik PT
Maritim Timur Jaya dan PT Binar Surya Buana.
“Dia (Tomy) mau pecah kongsi dengan mitranya di Cina dan akan mengembalikan kapal-kapal tersebut,” kata Susi kepada Tempo di rumah dinas Komplek Widya Candra, beberapa waktu lalu. Dia dan Tomy bertemu awal November lalu tak lama setelah terbitnya aturan moratorium perizinan kapal perikanan buatan luar negeri.
Awal November lalu, Menteri Susi mulai memberlakukan
moratorium perizinan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
nomor 56 tahun 2014. Kebijakan moratorium terhadap perizinan kapal
eks-asing tersebut akan berakhir April mendatang. Selama masa moratorium
Susi ingin menertibkan perizinan sekitar 1200-an kapal eks-asing yang
disinyalir menjadi biang pencurian ikan.
Investigasi Tempo menemukan laporan hilangnya kapal-kapal eks-asing dari pangkalan mereka di wilayah timur dan barat Indonesia. Di wilayah timur, sebanyak 145 kapal dari total 607 armada yang biasa berpangkalan di Ambon, Wanam, Benjina, Tual, Timika, Merauke, Sorong, Warabal, Avona, Biak, dan Dobo, tak diketahui keberadaannya. Begitu pula di barat, terutama pangkalan Batam, 117 bahtera eks-asing lenyap. Mereka diduga kembali ke negara asalnya, menghindari penertiban.
Temuan tersebut menguatkan
keyakinan Susi bahwa sebagian besar kapal perikanan eks-asing yang
selama ini beroperasi di perairan Indonesia bukan milik pengusaha
Indonesia, melainkan masih dikuasai juragan lamanya di luar negeri.
Kapal-kapal tersebut bisa menangkap di Indonesia karena telah berbendera
Merah Putih, beralih kebangsaan menjadi kapal Indonesia.
Alih kebangsaan itulah yang dicurigai Susi bisa terlaksana karena ada kongkalikong kepemilikan antara pengusaha Indonesia dan pemilik kapal di Indonesia. Kapal seolah-olah telah diperjual-belikan. “Padahal itu bohong-bohongan saja,” kata Susi.
Sejak 1996, TW –begitu Tomy biasa dipanggil—berbisnis perikanan di Tual, Kepulauan Aru, Maluku, melalui dua perusahaan PT Maritim Timur Jaya dan PT Binar Surya Buana. Di sana, TW mengoperasikan unit pengolahan ikan dan 78 kapal perikanan eks-Cina. Seluruh bahtera MTJ beroperasi di wilayah penangkapan Laut Arafura.
Kepada Tempo, Ahad dua pekan lalu, TW membantah bahwa armadanya dianggap hasil manipulasi kepemilikan. Menurut dia, seluruh kapal miliknya taat aturan dan mengantongi dokumen resmi. Toh dia mengaku akan mengikuti kebijakan Menteri Susi. “Saya mendukung kebijakan Menteri Susi,” kata TW.
TIM INVESTIGASI TEMPO
“Dia (Tomy) mau pecah kongsi dengan mitranya di Cina dan akan mengembalikan kapal-kapal tersebut,” kata Susi kepada Tempo di rumah dinas Komplek Widya Candra, beberapa waktu lalu. Dia dan Tomy bertemu awal November lalu tak lama setelah terbitnya aturan moratorium perizinan kapal perikanan buatan luar negeri.
Awal November lalu, Menteri Susi mulai memberlakukan
moratorium perizinan lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
nomor 56 tahun 2014. Kebijakan moratorium terhadap perizinan kapal
eks-asing tersebut akan berakhir April mendatang. Selama masa moratorium
Susi ingin menertibkan perizinan sekitar 1200-an kapal eks-asing yang
disinyalir menjadi biang pencurian ikan.Investigasi Tempo menemukan laporan hilangnya kapal-kapal eks-asing dari pangkalan mereka di wilayah timur dan barat Indonesia. Di wilayah timur, sebanyak 145 kapal dari total 607 armada yang biasa berpangkalan di Ambon, Wanam, Benjina, Tual, Timika, Merauke, Sorong, Warabal, Avona, Biak, dan Dobo, tak diketahui keberadaannya. Begitu pula di barat, terutama pangkalan Batam, 117 bahtera eks-asing lenyap. Mereka diduga kembali ke negara asalnya, menghindari penertiban.
Temuan tersebut menguatkan
keyakinan Susi bahwa sebagian besar kapal perikanan eks-asing yang
selama ini beroperasi di perairan Indonesia bukan milik pengusaha
Indonesia, melainkan masih dikuasai juragan lamanya di luar negeri.
Kapal-kapal tersebut bisa menangkap di Indonesia karena telah berbendera
Merah Putih, beralih kebangsaan menjadi kapal Indonesia.Alih kebangsaan itulah yang dicurigai Susi bisa terlaksana karena ada kongkalikong kepemilikan antara pengusaha Indonesia dan pemilik kapal di Indonesia. Kapal seolah-olah telah diperjual-belikan. “Padahal itu bohong-bohongan saja,” kata Susi.
Sejak 1996, TW –begitu Tomy biasa dipanggil—berbisnis perikanan di Tual, Kepulauan Aru, Maluku, melalui dua perusahaan PT Maritim Timur Jaya dan PT Binar Surya Buana. Di sana, TW mengoperasikan unit pengolahan ikan dan 78 kapal perikanan eks-Cina. Seluruh bahtera MTJ beroperasi di wilayah penangkapan Laut Arafura.
Kepada Tempo, Ahad dua pekan lalu, TW membantah bahwa armadanya dianggap hasil manipulasi kepemilikan. Menurut dia, seluruh kapal miliknya taat aturan dan mengantongi dokumen resmi. Toh dia mengaku akan mengikuti kebijakan Menteri Susi. “Saya mendukung kebijakan Menteri Susi,” kata TW.
TIM INVESTIGASI TEMPO
http://www.tempo.co/read/news/2015/02/23/078644459/EKSKLUSIF-Susi-Panggil-Tomy-Winata-Disuruh-Pulangkan-Kapal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar