Jakarta -Komisi IV DPR akhirnya menyetujui usulan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun (KKP) 2015 sebesar Rp 10.597.807.865.000 dalam Rancangan APBN-Perubahan 2015. Jumlah ini meningkat Rp 3.871.792.614.000 dibandingkan APBN 2015 yang hanya Rp 6.726.015.251.000.
"Berdasarkan hasil pembahasan, Komisi IV DPR menyetujuai anggaran perubahan KKP sebesar Rp 10.597.807.865.000," kata pimpinan Komisi IV DPR Edhi Prabowo sambil mengetuk palu di Gedung Komisi IV DPR Senayan, Jakarta, Kamis (12/02/2015).
Ia menjelaskan beberapa rincian anggaran program KKP di tahun 2015 ini yaitu:
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 398.946.700.000.
- Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP sebesar Rp 73.209.000.000.
- Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap sebesar Rp 2.684.153.040.000.
- Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya sebesar Rp 1.360.771.200.000.
- Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar Rp 1.529.542.518.000.
- Peningkatan daya saing usaha dan produk kelautan dan perikanan sebesar Rp 1.008.886.500.000.
- Pengelolaan sumber daya laut pesisir, dan pulau-pulau kecil sebesar Rp 1.382.359.292.000.
- Penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan sebesar Rp 762.223.345.000.
- Pengembangan SDM kelautan dan perikanan sebesar Rp 906.388.544.000.
- Pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan Rp 491.347.726.000.
"Sudah betul bapak, terima kasih," jawab Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Merespons pernyataan Menteri Susi, Edhi pun langsung menjawab.
"Alhamdulillah demikian mudah-mudahan anggaran ini kita bisa awasi bersama," jawab Edhi
Usai rapat hari ini, Menteri Susi menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh anggota Komisi IV DPR.
"Saya ucapkan terima kasih. Semua pertanyaan akan menjadi input saya dan akan saya pakai untuk kemajuan program KKP," kata Susi.
Di depan seluruh anggota komisi IV DPR, Susi menyatakan akan menggunakan anggaran ini sebaik-baiknya. Demi transparansi, Susi akan membuka seluruh penggunaan anggaran di media sosial Twitter. Selain itu untuk keperluan audit, Susi menggandeng BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) serta auditor internal swasta.
"Anggaran ini kita akan publish apa projectnya, besaran berapa. Kita akan rolling juga minta auditor independen untuk audit anggaran tahunan departemen kita selain BPKP dan BPK," papar Susi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar