"Seluruh bangsa harus menjaga. Laut kita terlalu besar dan luas."
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
VIVAnews - Menteri
Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, mendorong agar nelayan
lokal melapor bila ada kapal nelayan asing ilegal menangkap ikan di
perairan Indonesia. Sebab, peran masyarakat dibutuhkan untuk menjaga
perairan Indonesia.
Dia mengatakan, pengawasan laut Indonesia tak bisa hanya dilakukan oleh aparat keamanan, seperti TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
"Seluruh bangsa Indonesia harus menjaga. Laut kita terlalu besar dan luas," kata Susi, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin 5 Januari 2015.
Susi pun mengisahkan ada pesan singkat yang masuk di ponselnya. Waktu itu, isinya berisi izin penangkapan kapal nelayan asing yang kedapatan berlayar di perairan Indonesia.
"Saya mendapat SMS dari Tanjung Balai, 'Ibu, ada kapal asing. Boleh kami tangkap?' Lalu, saya jawab, 'Boleh.' 'Kalau sudah itu bagaimana?' Saya bilang, 'Itu harus diikuti ke hukum'. Saya tidak tahu orangnya seperti apa yang SMS saya," kata dia.
Tak lama kemudian, ada pesan lagi dari pihak yang sama yang memberitahukan bahwa kapal tersebut telah ditangkap. Susi pun mengapresiasi hal itu. Susi mengaku memberi uang ganti bensin pada orang yang melakukan penangkapan.
Dari pesan itu, Susi meminta agar nelayan
se-Indonesia juga tergerak untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang
dilakukan oleh nelayan Tanjung Balai.
"Ini bukan dalam arti apa-apa. Tapi, ini semata-mata membangkitkan kepedulian masyarakat, sehingga apa yang dilakukan nelayan di Tanjung Balai dicontoh nelayan se-Indonesia. Jangan sampai seperti cerita Gubernur Morotai bahwa nelayan kita diusir nelayan asing. Sedih saya dengar ceritanya," kata dia.
Susi menginginkan agar nelayan Indonesia punya kedaulatan di wilayah perairan Indonesia. "Saya mau nelayan kita berdaulat di Indonesia. Tidak ada kapal asing sebesar apa pun yang melanggar (kedaulatan) kita," kata dia. (art)
Dia mengatakan, pengawasan laut Indonesia tak bisa hanya dilakukan oleh aparat keamanan, seperti TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
"Seluruh bangsa Indonesia harus menjaga. Laut kita terlalu besar dan luas," kata Susi, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin 5 Januari 2015.
Susi pun mengisahkan ada pesan singkat yang masuk di ponselnya. Waktu itu, isinya berisi izin penangkapan kapal nelayan asing yang kedapatan berlayar di perairan Indonesia.
"Saya mendapat SMS dari Tanjung Balai, 'Ibu, ada kapal asing. Boleh kami tangkap?' Lalu, saya jawab, 'Boleh.' 'Kalau sudah itu bagaimana?' Saya bilang, 'Itu harus diikuti ke hukum'. Saya tidak tahu orangnya seperti apa yang SMS saya," kata dia.
Tak lama kemudian, ada pesan lagi dari pihak yang sama yang memberitahukan bahwa kapal tersebut telah ditangkap. Susi pun mengapresiasi hal itu. Susi mengaku memberi uang ganti bensin pada orang yang melakukan penangkapan.
Dari pesan itu, Susi meminta agar nelayan
se-Indonesia juga tergerak untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang
dilakukan oleh nelayan Tanjung Balai."Ini bukan dalam arti apa-apa. Tapi, ini semata-mata membangkitkan kepedulian masyarakat, sehingga apa yang dilakukan nelayan di Tanjung Balai dicontoh nelayan se-Indonesia. Jangan sampai seperti cerita Gubernur Morotai bahwa nelayan kita diusir nelayan asing. Sedih saya dengar ceritanya," kata dia.
Susi menginginkan agar nelayan Indonesia punya kedaulatan di wilayah perairan Indonesia. "Saya mau nelayan kita berdaulat di Indonesia. Tidak ada kapal asing sebesar apa pun yang melanggar (kedaulatan) kita," kata dia. (art)
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/575038-menteri-susi--nelayan-bisa-tangkap-penyusup-di-laut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar