Peningkatan Sinergitas Pengawas Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2014

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Sinergitas Pengawasan Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2014 tanggal 2 - 5 April 2014 di Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta yang diikuti oleh sebanyak 201 orang terdiri 192 orang pengawas perikanan dari UPT dan Satker Pengawasan SDKP seluruh Indonesia dan 9 orang dari Direktorat Jenderal teknis terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tema "Sinergitas Pengawas Perikanan mewujudkan sumber daya perikanan yang lestari, berkualitas dan berdaya saing guna mendukung industrialisasi perikanan berbasis Blue Economy.

Pembukaan dilakukan oleh Bapak Syahrin Abdurrahman, SE Direktur Jenderal Pengawasan SDKP didampingin oleh Ibu Ir. Sera Alina Tampubolon, M.Pst Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan panitia lalu dibuka oleh Bapak Dirjen Pengawasan SDKP.

Latar Belakang Kegiatan Peningkatan Sinergitas Pengawasan Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2014 yang diselenggarakan setiap tahun dinilai sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pengawasan sumber daya perikanan dan sebagai langkah antisipasi untuk mengeliminir illegal fishing, kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan serta mendukung kegiatan industrialisasi perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan sudah memberikan manfaat dan kontribusi cukup besar bagi pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, peningkatan devisa serta penyerapan tenaga kerja, namun di sisi lain dampak yang ditimbulkan adalah kerusakan sumberdaya yang cukup memprihatinkan seperti pencemaran, degradasi fisik habitat serta adanya illegal fishing yang mengancam kelestarian sumber daya itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka aktifitas pengawasan harus ditingkatkan guna mewujudkan ketertiban dan ketaatan dalam menjalankan peraturan yang berlaku sehingga pada gilirannya kelestarian sumber daya dapat terjamin.

Pengawas Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tual

Dalam rangka pencapaian pengawasan secara optimal, perlu dilaksanakan pertemuan kegiatan Peningkatan Sinergitas Pengawasan Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2014, untuk merumuskan kiat pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, rasional dan terintegrasi dengan berbagai sistem pengawasan yang ada. Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, diharapkan dalam pertemuan kegiatan Peningkatan Sinergitas Pengawasan Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2014 dapat menambah wawasan dan semangat kerja serta memperkuat jiwa korsa khususnya bagi para pengawas perikanan di jajaran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengawas Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Pontianak

Tujuan kegiatan ini adalah

1. Meningkatkan kinerja pengawas perikanan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan menerapkan materi teknis pengawasan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta budidaya ikan.

2. Tersinerginya tugas dan fungsi pengawasan sumber daya perikanan antara unit kerja Direktorat Jenderal teknis terkait dengan pengawas perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dan Sasarannya adalah pengawas perikanan sebagaimana sesuai dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.08/DJ-PSDKP/2014 tanggal 28 Januari 2014. Serta Output yang diharapkan adalah Tersinerginya kesepahaman strategi dan implementasi operasional pengawasan sumberdaya perikanan baik di tingkat pusat dan daerah oleh pengawas perikanan.

Pengawas Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Bapak Dirjen PSDKP pada sambutannya mengatakan Pengawas Perikanan sebagai garda terdepan dalam mengawasi tertib pelaksanaan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perikanan, Saudara-Saudara selalu dihadapkan pada dinamika dan permasalahan yang semakin kompleks, termasuk juga permasalahan IUU Fishing dan sejenisnya yang mengancam kelangsungan sumber daya kelautan dan perikanan. Di satu sisi, masih adanya celah pada regulasi yang sudah ada juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam melakukan pelanggaran. Hal-hal tersebut menjadi tantangan tersendiri yang perlu direspon dengan strategi dan tindakan yang tanggap serta cerdas.

Pengawas Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Oleh sebab itu, kegiatan ini dapat menjadi sarana yang baik bagi Saudara-Saudara Pengawas Perikanan, untuk menyamakan visi dan merespon berbagai dinamika yang berkembang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan yang Saudara emban. Saya harapkan agar kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk memberikan kontribusi dan sumbangsih positif bagi kemajuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pengawas Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

Kita ketahui bersama bahwa Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 45 Tahun 2009 Pasal 6, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia bertujuan untuk: (1) tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta (2) terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan.

Hal tersebut tentu hanya dapat terwujud melalui tata kelola perikanan yang baik dengan implementasi unsur-unsur MCS (Monitoring, Controlling dan Surveillance) secara terintegrasi. Kembali saya tegaskan di forum ini, bahwa peran pengawasan perikanan yang Saudara laksanakan di lapangan, tidak bisa dipungkiri telah memberikan andil dan kontribusi positif dalam pengelolaan perikanan di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing. Hal tersebut tentu merupakan sebuah kebanggaan bagi institusi, khususnya Direktorat Jenderal PSDKP.

Namun demikian, kita juga perlu menyadari bahwa pekerjaan rumah yang ada di depan kita semakin berat dan menantang. Kita tidak boleh tertinggal langkah dalam mengikuti berbagai perkembangan informasi dan isu-isu penting dalam pengelolaan perikanan, baik pada tataran nasional maupun regional. Termasuk diantaranya, berbagai upaya yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik juga perlu mendapatkan perhatian kita semua. Di tengah berbagai keterbatasan yang kita miliki, saya mengajak Saudara-Saudara Pengawas Perikanan untuk tetap optimis dan tidak surut langkah dalam mengemban tugas pengawasan perikanan sebagaimana amanat undang-undang.

Adapun Pengarah dan Narasumber acara ini adalah Pembukaan dan pengarahan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Narasumber/Topik sebagai berikut :

No	Narasumber	Topik
1.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kebijakan dan Strategi PSDKP dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan yang Berbasis Blue Economy
2.	Sesditjen PSDKP	Kebijakan Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan
3.	Inspektur II, Itjen KKP	Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) pada Pelayanan Publik terkait dengan Pengembangan Zona Integritas Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
4.	Direktur Pelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap	Kebijakan dan Implementasi Penerbitan Sertifikat Hasil Penangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan
5.	Direktur Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya	Kebijakan dan Implementasi Pelaksanaan Peraturan, Perizinan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan
6.	Direktur Pemasaran Luar Negeri, Ditjen P2HP	Kebijakan dan Implementasi Pengolahan Hasil Perikanan Terhadap Ekspor dan Impor
7.	Kepala Pusat Karantina Ikan, BKIPM	Kebijakan, Implementasi dan issue Pemeriksaan Lalu Lintas Hasil Perikanan keluar/masuk Wilayah NKRI
8.	Direktur Pemantauan SDKP dan PIP, Ditjen PSDKP	Kebijakan, Implementasi dan Issue Pengembangan Infrastruktur dan Strategi Pemantauan Usaha Perikanan (Penangkapan, Budidaya dan Pengolahan)
9.	Direktur Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP	Implementasi dan Issue Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan Pada Kapal Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu
10.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen PSDKP	Kebijakan, Implementasi dan Issue Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam rangka mendukung Industrialisasi Perikanan
11.	Direktur Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP	Kebijakan, Impelementasi dan Issue dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1. Field Trip dan Focus Group Discussion (FGD

No	Field Trip	Objek Pengawasan Bidang	Pendamping
1.	PPS Nizam Zachman	Penangkapan Ikan	Slamet, S.Pi.
2.	- PT. Indomaguro Tunas Unggul - PT. Sinar Sejahtera Sentosa	Pengolahan Ikan	Turman H. Maha, SP, MMP
3.	Balai Karantina Kelas II Tanjung Priok	Pengangkutan Ikan	Dra. Listya Inderasari, MM
4.	PT. Mahameru Cahaya Internasional	Budidaya Ikan	Syafrizal, SH, MH