Pelanggaran Kapal Ikan Menurun

JAKARTA-Pemerintah mengklaim terjadi penurunan pelanggaran di sektor perikanan dari 112 kapal yang ditangkap pada 2012 menjadi 68 kapal tahun lalu dengan penurunan jumlah kapal yang di periksa, yakni 3,871 kapal pada 2013 dari 4.326 kapal pada tahun sebelumnya.

 

Selain itu, meskipun jumlah perangkat Vessel Monitoring System (VMS) mengalami peningkatan sebanyak 3.758 VMS pada 2013 dari 2.800 pada tahun sebelumnya, efektivitas VMS hanya 47,68 % pada tahun lalu dari tahun sebelumnya sebesar 56,12%.

Dari pemantauan VMS, tercatat yang terbanyak adalah pelanggaran lokasi penangkapan sebanyak 122 kasus, teritorial 78 kasus, dan alih muatan (transhipment) yaitu 26 kasus.

“Kelihatannya tren kapal yang ditangkap menurun, saya tidak langsung bahagia, hari operasi kita yang semakin terbatas dan usia kapal yang semakin tua. Tapi, penurunan ini juga bisa disebabkan monitor, control, surveillance (MCS). Pengendalian itu sudah dilakukan di darat. Semua kejahatan di laut, di mulai dari darat,” ujar Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Syahrin Abdurrahman saat menyampaikan Refleksi Ditjen PSDKP 2013, selasa (4/2).

 

Syahrin menjelaskan modus illegal fishing di wilayah perairan Indonesia kian lama juga kian canggih, seperti banyak anak buah kapal (ABK) yang banyak menjual hasil tangkapan di laut atau melakukan transhipment.Akhirnya, kata Syahrin, pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan yang drastis dan negara kehilangan penerimaan pajak.Sayangnya, dia mengakui pihaknya belum dapat mengkalkulasi berapa nilai riil kerugian negara dari praktik-praktik pencurian ikan itu.

 

Dia menjabarkan kementerian hanya memiliki data yang masih sangat umum dan dangkal, yang hanya mengkalkulasi jumlah nilai ekonomi dari seluruh tonase kapal-kapal yang ditangkap. KKP, tuturnya, belum sampai menghitung berapa nelayan yang terdesak dan terusir kapal-kapal pencuri dan berapa kerusakan perairan yang diakibatkan praktik pencurian ini. Syahrin juga memaparkan tidak ada efek jera bagi pencuri ikan yang tertangkap karena umumnya hanya mendapatkan sanksi administratif, yaitu peringatan I sampai III, baru kemudian bisa dicabut izinnya.Sementara, lanjutnya, untuk dapat mencabut izin kapal penangkap ikan, adalah wewenang dari Ditjen Perikanan Tangkap. 

“Ada kelemahan di undang-undang, yaitu pelanggar tidak diancam hukum pidana, hanya peringatan sampai tiga kali dan sanksi administratif dari Ditjen Perikanan Tangkap. Namun [kalau sudah tiga kali] baru dicabut izinnya. Mereka ini tidak berhak mengajukan izin baru,” tuturnya.

 

Pada kesempatan yang berbeda, Koalisi Rakyat untuk Keadilan perikanan (Kiara) menilai ketidaksigapan dan masalah internal KKP yang menyebabkan Indonesia terus-menerus mengalami kerugian besar. (Arys Adiya).

Sumber: Bisnis Indonesia, Rabu 5 Februari 2014, halaman 26.