Rencana Kelembagaan UPT Pengawasan SDKP

02 September, 2013

Rencana Kelembagaan UPT Pengawasan SDKP

Hasil Rapat pembahasan naskah akademik penataan organisasi UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada tanggal 21 Agustus 2013 di Hotel Bintang Griyawisata, sesuai Memorandum Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP tentang Pembahasanan Penataan Organisasi UPT PSDKP No. 70/PSDKP.0.3/TU.210/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 201 sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP dengan Narasumber Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan dihadiri oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Direktur Pemantauan SDKP & PIP, Direktur Penanganan Pelanggaran, perwakilan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Kapal Pengawas, Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Kepala Bagian Kepegawaian, serta Tim Penataan Organisasi dari Biro Hukum dan Organisasi;

2. Berdasarkan hasil pemaparan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan hasil diskusi yang berkembang dalam rapat dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

a. Penataan organisasi dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya:

1) Luasnya rentang kendali pengawasan SDKP;

2) Tingginya intensitas beban kerja pengawasan SDKP;

3) Kompleksitas bidang kelautan dan perikanan yang memerlukan pengawasan;

4) Perlunya kesetaraan dalam koordinasi lintas sektor;

5) Efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas;

6) Ketersediaan sumber daya

b. Penataan organisasi UPT PSDKP diharapkan dapat mempercepat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2010-2014, yang pada akhirnya akan mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan;

c. Berdasarkan pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Organisasi dan Pembentukan Kementerian Negara disebutkan bahwa Kepala UPT adalah Pejabat Struktural setinggi-tingginya eselon III.a, sehingga untuk pengusulan UPT Pangkalan Utama (II.b) sebaiknya tidak dilanjutkan, karena akan melanggar peraturan-peraturan tentang organisasi. Terkait hal tersebut Kepala Biro Hukum dan Organisasi merekomendasikan agar memperbanyak pengusulan unit kerja eslon III.a dengan pola organisasi yang maksimal;

d. Kepala Biro Hukum dan Organisasi juga merekomendasikan untuk mempertajam dan menyesuaikan Naskah Akademik Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis PSDKP dengan penambahan substansi-substansi yang meliputi:

1) Isu-isu strategis bidang pengawasan SKDP (nasional dan internasional);

2) Melengkapi regulasi nasional dan internasional di bidang pengawasan SDKP;

3) Strategi pemberantasan illegal fishing;

4) Simulasi pengawasan sebelum dan setelah ada UPT yang baru;

5) Program-program nasional bidang kelautan dan perikanan;

6) Pemutakhiran data dan informasi mengenai capaian kinerja pengawasan 2005-2013.

3. Terkait angka 2 huruf d, disepakati agar unit kerja eselon II lingkup Ditjen PSDKP segera mengumpulkan data dan informasi dimaksud kepada Sekretariat Ditjen PSDKP paling lambat tanggal 23 Agustus 2013, untuk proses lebih lanjut.

4. Terlampir disampaikan usulan pembentukan/peningkatan UPT PSDKP dan action plan penataan organisasi UPT PSDKP.

Pada tanggal 27 s/d 28 Agustsu 2013 dilakukan rapat Finalisasi dan penyempurnaan naskah akademis penataan organisasi UPT Pengawasan SDKP di Hotel Redtop Jakarta diajukan 26 Unit Organisasi UPT Pengawasan SDKP sebagai berikut Pangkalan PSDKP 11 (sebelas) Unit Organisasi, Stasiun PSDKP 11 (sebelas) Unit Organisasi, Pos PSDKP 4 (empat) Unit Organisasi.

No.	MENJADI	Es.	Keterangan
No.	Unit Kerja	Es.	Keterangan
1	Pangkalan PSDKP Batam	III.a	Pembentukan Baru
2	Stasiun PSDKP Tarempa	IV.a	Pembentukan Baru
3	Pangkalan PSDKP Natuna	III.a	Pembentukan Baru
4	Pangkalan PSDKP Belawan	III.a	Peningkatan Kelas
5	Stasiun PSDKP Tj. Balai Asahan	IV.a	Pembentukan Baru
6	Stasiun PSDKP Sibolga	IV.a	Pembentukan Baru
7	Stasiun PSDKP Bungus	IV.a	Pembentukan Baru
8	Pangkalan PSDKP Jakarta	III.a	Tetap
9	Stasiun PSDKP Pekalongan	IV.a	Pembentukan Baru
10	Stasiun PSDKP Cilacap	IV.a	Pembentukan Baru
11	Pangkalan PSDKP Benoa	III.a	Pembentukan Baru
12	Pangkalan PSDKP Pontianak	III.a	Peningkatan Kelas
13	Pos PSDKP Entikong	V.a	Pembentukan Baru
14	Pangkalan PSDKP Bitung	III.a	Tetap
15	Pangkalan PSDKP Kendari	III.a	Pembentukan Baru
16	Stasiun PSDKP Makassar	IV.a	Pembentukan Baru
17	Pos PSDKP Tahuna	V.a	Pembentukan Baru
18	Pos PSDKP Melonguane	V.a	Pembentukan Baru
19	Pangkalan PSDKP Tual	III.a	Peningkatan Kelas
20	Pangkalan PSDKP Ambon	III.a	Pembentukan Baru
21	Pangkalan PSDKP Ternate	III.a	Pembentukan Baru
22	Stasiun PSDKP Sorong	IV.a	Pembentukan Baru
23	Pos PSDKP Biak	V.a	Pembentukan Baru
24	Stasiun PSDKP Merauke	IV.a	Pembentukan Baru
25	Stasiun PSDKP Banjarmasin	IV.a	Pembentukan Baru
26	Stasiun PSDKP Tarakan	IV.a	Pembentukan Baru