INILAH.COM, Jakarta - Minimnya infrastruktur kapal pengawasan di
perairan Tual Maluku, diakui pemerintah membuat pengawasan Illegal
Fishing kapal asing menjadi tidak maksimal.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurrahman di Jakarta, Selasa (2/4/2013). "Yang di Tual (Maluku) akhir-akhir ini kita tidak ada tangkapan, karena kapal pengawasan kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penangkapan, terhadap Illegal Fishing di laut Arafuru," kata Syahrin.
Karena keterbatasan kapal pengawasan tersebut, saat ini kementerian kelautan dan perikanan terpaksa merubah kapal ikan buatan China untuk dijadikan kapal logistik. "Sejauh ini kapal yang kita gunakan kapal kecil dengan logistik bahan bakar yang terbatas, atau hanya tercover 5-6 jam perjalanan dilaut. Jadi, sebelum 5-6 jam kapal harus sudah keluar dari areal Illegal Fishing, kalau tidak kapal tidak bisa kembali," kata Syahrin.
Terkait terbatasanya kapal pengawasan tersebut dirinya mengatakan bahwa, dalam tahun ini juga akan ada sejumlah penambahan kapal pengawasan. "Karena pangkalan kita 80% sudah jadi, mungkin tahun ini selesai. Jadi bisa kita kirim kesana," kata dia. [hid]
Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurrahman di Jakarta, Selasa (2/4/2013). "Yang di Tual (Maluku) akhir-akhir ini kita tidak ada tangkapan, karena kapal pengawasan kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan penangkapan, terhadap Illegal Fishing di laut Arafuru," kata Syahrin.
Karena keterbatasan kapal pengawasan tersebut, saat ini kementerian kelautan dan perikanan terpaksa merubah kapal ikan buatan China untuk dijadikan kapal logistik. "Sejauh ini kapal yang kita gunakan kapal kecil dengan logistik bahan bakar yang terbatas, atau hanya tercover 5-6 jam perjalanan dilaut. Jadi, sebelum 5-6 jam kapal harus sudah keluar dari areal Illegal Fishing, kalau tidak kapal tidak bisa kembali," kata Syahrin.
Terkait terbatasanya kapal pengawasan tersebut dirinya mengatakan bahwa, dalam tahun ini juga akan ada sejumlah penambahan kapal pengawasan. "Karena pangkalan kita 80% sudah jadi, mungkin tahun ini selesai. Jadi bisa kita kirim kesana," kata dia. [hid]
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1973850/pengawasan-laut-maluku-minim-kapal-pengawasan#.UVtk1DfjHEQ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar