KKP NEWS || Dukungan politik terhadap
pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan blue economy
memang sangat diperlukan. Apalagi konsep ini dapat dilihat sebagai
tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara
komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan.
Ekonomi biru juga menggambarkan sebagai langkah nyata pemerintah menuju
pilar pembangunan yang berkelanjutan. Demikian setidaknya pendapat Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam dalam Rapat Koordinasi Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Borobudur, Jakarta,
Rabu (20/2/2013).
Ibnu
menegaskan, sesuai amanat konstitusi terutama tentang UU No 18 tahun
2012 tentang Pangan, DPR sudah seharusnya mendukung konsep blue economy
yang menjadi landasan setiap program KKP. Apalagi, pendekatan
pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan
triple track strategy, yaitu program pro- poor, pro-growth , pro-job
dan pro-environtment . Konsep ekonomi biru memang harus mendapat
dukungan. Konsep ini bisa menjawab beberapa permasalahan yang saat ini
kita hadapi. Diantaranya, pertambahan penduduk yang diikuti dengan
peningkatan kebutuhan pangan serta keterbatasan sumberdaya, akan menjadi
masalah besar. “Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 sudah
mencapai 238,17 juta jiwa atau naik rata rata1,49% pertahun,” paparnya
Menurut
Ibnu, badan dunia FAO sudah memberi peringatan bahwa indeks harga
pangan dunia terus meningkat tinggi. Kondisi ini bisa menjadi ancaman
kerawanan pangan. Masalah lain seperti penurunan kualitas lingkungan,
over fishing, pencemaran, degradasi ekosistem pesisir, praktek
penangkapan ikan dan budidaya ikan yang tidak sustainable, juga akan
menjadi masalah serius. Disisi lain, terjadi trend global terhadap
pengurangan emisi karbon dan penggunaan fossil fuel, mitigasi perubahan
iklim, mitigasi kerawanan pangan dan air, pergeseran kearah sustainable
development. “Untuk menjawab tantangan tersebut potensi sumberdaya
kelautan dan perikanan masih dapat dikembangkan secara optimal. Apalagi,
ikan masih menjadi pilihan sumber gizi dengan kandungan nutrisi lengkap
serta harga relatif terjangkau dengan banyak ragam pilihan,” jelas
Ibnu.
Potensi
Menurut
Ibnu, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar. Dimana
sekitar 75 persen wilayahnya berupa laut dengan lebih dari 17.000 pulau,
serta panjang garis pantai nomor 4 di dunia yaitu 95.181 km. Selain
potensi di atas, Indonesia dilalui 3 alur pelayaran internasional dan
laut menjadi sarana transportasi efektif antar pulau. Indonesia juga
berada dalam iklim tropis, dimana terdapat multi spesies renewable
resources . Secara sosial, sekitar 110 juta jiwa atau 60 % berada
dikawasan pesisir dengan radius 50 Km dari garis pantai, tinggal di 42
kota dan 181 kabupaten. “Dari segi ekonomi, setidaknya 60 % cekungan
minyak berada dilaut serta potensi ikan 6,7 juta ton pertahun,”
jelasnya.
Ibnu
menegaskan, untuk memaksimalkan potensi yang ada, banyak yang harus
dilakukan KKP. Terutama untuk peningkatan pendapat dan kesejahteraan
masyarakat, bisa lebih fokus pada peningkatan akses permodalan yang
selama ini masih minim. Masalah lain, seperti perlindungan harga ikan,
terutama saat panen, pelayanan fasilitas berlayar yang memadai di
dermaga, pelabuhan PPI , pabrik es, harus segera dibenahi. Termasuk,
ketersediaan benih unggul, pakan ikan dan sumber air bersih serta
pengendalian terhadap penyakit dan pencemaran lingkungan. “Program
pemenuhan kebutuhan BBM, peningkatan kuota BBM nelayan dan program
konversi gas juga harus dilanjutkan. Termasuk keamanan dan keselamatan
kerja di laut, pemberantasan illegal fishing, terutama diwilayah
perbatasan serta program penyuluhan dan pendampingan bisa ditingkatkan
secara intensif,” tambahnya.
-
Pusat Data Statistik dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I lantai 3A
JL. Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3519070 ext. 7440
Fax. (021) 3519133
Tidak ada komentar:
Posting Komentar