TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa kisruh garam impor dari India sudah selesai. Ia mengaku sudah bertemu dan berbicara dengan Menteri Perdagangan Mari Pangestu dan Menteri Kelautan Fadel Muhammad. "Itu sudah selesai, kami sudah bertemu," kata Hatta di Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2011. "Masalah ini sudah selesai, nanti kita hitung stok nasional seperti apa."
Pemerintah, kata Hatta, sudah sepakat agar swasembada garam harus terjadi. Soal impor ini terjadi karena memang ada permintaan. "Masuknya juga sudah terlambat ketika petani sedang panen," ujarnya. "Karena itu pemerintah akan segera menghitung kebutuhan garam nasional karena bagaimana pun juga tidak boleh ada kekurangan."
Pemerintah sendiri belum memutuskan apakah garam impor yang sudah masuk akan direkspor atau disimpan sebagai cadangan kebutuhan dalam negeri. "Prinsipnya yang penting itu, garam petani harus didahulukan dan produksinya harus ditingkatkan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Fadel Muhammad bersikukuh tidak akan melakukan penambahan impor garam. Untuk kembali meningkatkan produksi garam lokal, Kementerian mengembangkan program pemberdayaan garam rakyat. Program ini akan fokus pada perluasan area dan kapasitas produksi garam masyarakat.
Garam yang diimpor oleh PT Sumatraco Langgeng Makmur sampai saat ini masih disegel kepabeanan pelabuhan. Kementeriannya meminta impor garam untuk konsumsi dihentikan sementara. Sebab garam konsumsi tahun ini bisa mencapai 1,2 juta ton.
ALWAN RIDHA RAMDANI
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/09/01/brk,20110901-354244,id.html
Pemerintah, kata Hatta, sudah sepakat agar swasembada garam harus terjadi. Soal impor ini terjadi karena memang ada permintaan. "Masuknya juga sudah terlambat ketika petani sedang panen," ujarnya. "Karena itu pemerintah akan segera menghitung kebutuhan garam nasional karena bagaimana pun juga tidak boleh ada kekurangan."
Pemerintah sendiri belum memutuskan apakah garam impor yang sudah masuk akan direkspor atau disimpan sebagai cadangan kebutuhan dalam negeri. "Prinsipnya yang penting itu, garam petani harus didahulukan dan produksinya harus ditingkatkan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Fadel Muhammad bersikukuh tidak akan melakukan penambahan impor garam. Untuk kembali meningkatkan produksi garam lokal, Kementerian mengembangkan program pemberdayaan garam rakyat. Program ini akan fokus pada perluasan area dan kapasitas produksi garam masyarakat.
Garam yang diimpor oleh PT Sumatraco Langgeng Makmur sampai saat ini masih disegel kepabeanan pelabuhan. Kementeriannya meminta impor garam untuk konsumsi dihentikan sementara. Sebab garam konsumsi tahun ini bisa mencapai 1,2 juta ton.
ALWAN RIDHA RAMDANI
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/09/01/brk,20110901-354244,id.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar